MITIGASI BENCANA

Wiranto minta maaf pada warga Maluku

Menko Polhukam Wiranto usai memberikan keterangan pers terkait klarifikasi pernyataan tentang gempa Maluku, di Media Center Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (4/10/2019).
Menko Polhukam Wiranto usai memberikan keterangan pers terkait klarifikasi pernyataan tentang gempa Maluku, di Media Center Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (4/10/2019). | Aprillio Akbar /Antara Foto

Wiranto meminta maaf kepada masyarakat Maluku yang tersinggung atas ucapannya terkait pengungsi korban gempa di provinsi tersebut. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) itu menegaskan tak bermaksud menyinggung perasaan warga setempat.

"Kalau ada ucapan, ada kalimat-kalimat dirasa menganggu perasaan masyarakat Maluku, itu pasti bukan karena saya sengaja ingin menyinggung masyarakat Maluku. Tapi apabila ada yang tersinggung, ada yang sakit hati, secara resmi, tulus saya minta dimaafkan," kata Wiranto di Jakarta, Jumat (4/10/2019).

Pernyataan itu disampaikannya setelah bertemu dengan perwakilan warga Maluku dari berbagai profesi di Kantor Kementerian Polhukam, Jakarta.

Ucapan yang dianggap menyinggung warga Maluku tersebut dilontarkan mantan Panglima TNI itu pada Senin (30/9). Saat itu Wiranto meminta agar para pengungsi yang bertambah banyak segera pulang ke rumah masing-masing karena membebani pemerintah.

Banyak warga Maluku yang kemudian tersinggung karena ucapan tersebut. Bahkan Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Besar Masyarakat Maluku (KKBMM) meminta agar Maluku dihapus saja dari peta Indonesia kalau pemerintah sudah tak peduli.

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maluku bahkan memberi tenggat 7 hari kepada Wiranto untuk meminta maaf secara terbuka di media nasional. Kalau tidak, dikutip Harian Terbit, mereka akan melakukan aksi besar-besaran.

Wiranto memaparkan, ucapan tersebut dilontarkan karena banyak warga yang, selain ke pengungsian, juga pergi ke hutan-hutan dan gunung. Eksodus besar-besaran itu terjadi karena adanya hoaks yang beredar menyatakan akan ada gempa susulan yang lebih dahsyat dan tsunami. Padahal, tak ada badan resmi pemerintah yang memberi informasi seperti itu.

"Sehingga kewajiban kita untuk sosialisasi, memberikan penjelasan untuk kembali ke rumah masing-masing. Karena di tempat pengungsian, di tempat yang jauh dari pemukiman, jaminan kesehatan, higienis, penyakit menular, sanitasi, itu menjadi problem yang bisa menyebabkan hal yang lebih sulit lagi bagi para pengungsi," tuturnya.

Gempa berkekuatan magnitudo 6,8 dan 5,6 beruntun mengguncang Maluku pada Kamis (26/9/2019). Sebanyak 23 warga tewas, lebih dari 100 orang terluka, dan 700 rumah rusak berat.

Hingga Jumat (4/10), Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Bob Rachmat, dilaporkan Gatra.com, memaparkan bahwa jumlah pengungsi di Maluku Tengah sudah mencapai 69.642 jiwa yang tersebar di tiga kecamatan--Salahutu (35.408 jiwa), Kecamatan Leihitu (11.920 jiwa), dan Pulau Haruku (22.315 jiwa).

Wiranto menjelaskan pemerintah dan seluruh lembaga terkait akan terus berusaha melakukan berbagai upaya untuk membantu masyarakat terdampak gempa bumi di Maluku.

"Atas perintah Presiden, kami harus segera melakukan aksi untuk membantu meringankan beban para penderita yang terkena bencana gempa bumi di Maluku dan sekitarnya," katanya.

Sementara itu, tokoh Maluku, Letjen TNI (Purn) Suaidi Marasabessy, yang hadir dalam pertemuan tersebut, menyampaikan rasa terima kasihnya karena Wiranto telah berbesar hati meminta maaf kepada masyarakat Ambon.

Menurut Suaidi, mereka tak berharap Wiranto bakal meminta maaf secara resmi. Akan tetapi, karena ada tanggapan negatif dari masyarakat yang berpotensi memperkeruh suasana, sang Menkopolhukam akhirnya menyampaikan permohonan maaf.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR