PILPRES 2019

Wiranto versus kebebasan berpendapat

Arah Wiranto adalah penggosok yang merugikan pemerintah dan capres petahana. Ada yang bilang kembali ke Orba,
Arah Wiranto adalah penggosok yang merugikan pemerintah dan capres petahana. Ada yang bilang kembali ke Orba, | Salni Setyadi /Beritagar.id

KEBEBASAN | Pengumuman rencana Menteri Koordinator Keamanan, Politik dan Politik Wiranto pekan ini (6/5/2019), di Jakarta, mengundang reaksi pihak yang disasar. Wiranto akan membentuk sebuah tim hukum nasional untuk membantu pemerintah menangani kasus ucapan dan anjuran yang mengarah kepada makar.

Malah Wiranto mengatakan ada kemungkinan pemerintah menutup — take down — akun-akun media sosial yang dipakai untuk mengganggu keamanan dan ketertiban.

Persoalannya, niat itu atas nama ketertiban versi pemerintah ataukah demi kepentingan capres petahana Joko "Jokowi" Widodo yang oleh kubu lawan, Prabowo Subianto, dituduh curang?

Hukum sudah mengatur jika menyangkut penghasutan dan ujaran kebencian. Kalau masalah layak disidangkan biarlah di pengadilan terjadi adu argumentasi terdakwa, pengacara, dan jaksa.

Bagi pihak yang merasa disasar — sebagian besar adalah pendukung Prabowo — niat itu beraroma Orde Baru. Memberangus kebebasan berpendapat. Melakban mulut yang menyuarakan suara berbeda.

Di sisi lain Wiranto dan pendukung rencana seolah mengumumkan bahwa kebebasan ada batasnya: janganlah menggunakan kebebasan berpendapat untuk menimbulkan kekacauan apalagi mengganti tata agar tak ada kebebasan.

Ketegangan politik saat ini, bahkan dalam bulan Ramadan, bersumber pada Pilpres 2019. Pilpres kali ini mengulang Pilpres 2014 yang panas bahkan takaran yang terbaru lebih panas: ada ajakan mendelegitimasi pemerintah dan menggalang people's power. Dua kali pilpres sebelumnya, 2004 dan 2009, tak setinggi tensi setelahnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR