KORUPSI KEPALA DAERAH

Yahya Fuad dan terpidana korupsi yang dicabut hak politiknya

Bupati nonaktif Kebumen Yahya Fuad berjalan meninggalkan ruang sidang usai menjalani sidang kasus suap sejumlah proyek senilai Rp12 miliar dengan agenda pembacaan vonis, di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah, Senin (22/10/2018).
Bupati nonaktif Kebumen Yahya Fuad berjalan meninggalkan ruang sidang usai menjalani sidang kasus suap sejumlah proyek senilai Rp12 miliar dengan agenda pembacaan vonis, di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah, Senin (22/10/2018). | R. Rekotomo /Antara Foto

Terpidana korupsi yang dicabut hak politiknya kembali bertambah lewat vonis terhadap Bupati Kebumen, Jawa Tengah nonaktif M Yahya Fuad. Apabila masa tahanan dijalani secara penuh, hak politik Yahya baru pulih setelah berusia 60 tahun.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Senin (22/10/2018), menghukum Yahya empat tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan.

Lelaki kelahiran Purwokerto, 15 Maret 1965 ini juga menghadapi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dan memilih dalam jabatan publik.

"Mencabut hak politik terhadap terdakwa selama 3 tahun terhitung setelah masa hukumannya selesai dijalani," kata ketua majelis hakim Antonius Widijantono dilansir Kompas.com.

Hukuman untuk Yahya lebih ringan 1 tahun dari tuntutan jaksa KPK yang meminta hukuman 5 tahun dan denda Rp600 juta.

Yahya terseret dugaan suap izin proyek di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga di Kabupaten Kebumen senilai Rp2,3 miliar. Dalam kasus ini KPK menetapkan Yahya; tim sukses Yahya, Hojin Ansori; dan Komisaris PT KAK, Khayub Muhamad Lutfi, sebagai tersangka.

Yahya bersama Hojin diduga menerima gratifikasi sejumlah fee proyek sebesar 5-7 persen. Proyek yang dibagikan bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) infrastruktur APBN 2016 sekitar Rp100 miliar.

Dalam kasus ini, KPK juga menjerat korporasi sebagai tersangka untuk dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), yaitu PT Putra Ramadhan (Tradha) pada Jumat (18/5/2018).

Yahya diduga sebagai pengendali PT Tradha, secara langsung maupun tidak. PT Tradha diduga meminjam identitas lima perusahaan lain untuk menyembunyikan modus mereka.

Yahya diduga kuat mengetahui hal ini dan tetap dengan sengaja turut menyertakan perusahaan itu dalam pengadaan proyek di pemerintahan Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

PT Tradha juga diduga menerima uang dari para kontraktor dengan nilai sekitar Rp3 miliar yang diperlakukan seolah-olah sebagai utang.

Atas dasar hal tersebut, KPK juga menemukan dugaan PT Tradha berusaha menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan pengalihan hak-hak, atau kepemilikan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga dari hasil korupsi.

KPK menduga uang yang diperoleh dari proyek-proyek tersebut bercampur dengan sumber lainnya dalam laporan keuangan PT Tradha, baik berupa pengeluaran rutin seperti gaji, cicilan mobil, maupun keperluan lainnya.

Vonis pencabutan hak politik bagi Yahya menambah jumlah terdakwa yang menghadapi hukuman tambahan itu. KPK mencatat terdapat 26 terpidana perkara korupsi yang telah dicabut hak politiknya sejak 2013-2017.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan KPK sesuai dengan kewenangannya mengajukan penuntutan pencabutan hak politik terhadap politisi yang melakukan korupsi, khususnya mereka yang dipilih oleh rakyat baik sebagai kepala daerah atau anggota DPR/DPRD.

"Ketika mereka melakukan korupsi dalam jabatan dan kewenangan yang dimiliki tentu saja kami pandang hal tersebut telah menciderai kepercayaan yang diberikan dalam jabatannya," kata Febri melalui Antaranews.

Febri menyatakan 26 orang tersebut ada yang menjabat sebagai Ketua Umum dan pengurus partai politik, anggota DPR dan DPRD, kepala daerah serta jabatan lain yang memiliki risiko publik besar jika menjadi pemimpin politik.

Pihaknya mengharapkan hukuman pencabutan hak politik itu dapat menjadi fokus bersama penegak hukum, baik dalam mengajukan tuntutan di pengadilan atau putusan pengadilan.

Jika memungkinkan, kata Febri, hukuman pencabutan politik dijadikan standar dan pembahasan di Mahkamah Agung agar menjadi pedoman bagi seluruh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Pencabutan hak politik menjadi pidana tambahan bagi terpidana korupsi sejak 2013. Dasar hukum pencabutan hak politik tersebut terdapat pada Pasal 10 KUHP. Demikian pula Pasal 18 UU Tipikor Ayat 1 mengenai pidana tambahan, bisa berupa pencabutan seluruh atau sebagian hak tertentu.

Hukuman tambahan lebih dimaksudkan mencegah seseorang menyalahgunakan hak tersebut, agar kejahatan serupa tidak terulang lagi. Terpidana korupsi pertama yang dicabut hak politiknya adalah mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI Irjen Djoko Susilo.

Pencabutan hak politik Djoko diputuskan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Desember 2013. Kemudian pada tingkat kasasi, pencabutan hak politik Djoko tersebut diperkuat.

Terpidana korupsi yang dicabut hak politiknya adalah mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaaq; mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, dan dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Pada 2018, ada beberapa nama yang dicabut hak politiknya seperti eks Ketua DPR, Setya Novanto; mantan Gubernur Sulawesi Selatan Nur Alam; eks Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti; eks Bupati Kutai Kertanegara, Rita Widyasari; terakhir mantan Bupati Ngada, Marinus Sae.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR