Yang tidak sekolah tak selalu menganggur

Sejumlah siswa belajar mengelas saat mengikuti program pelatihan calon tenaga kerja Proyek Refinery Development Masterplan Program (RDMP) Balikpapan di Balai Latihan Kerja (BLK) Balikpapan, Kamis (28/12/2017).
Sejumlah siswa belajar mengelas saat mengikuti program pelatihan calon tenaga kerja Proyek Refinery Development Masterplan Program (RDMP) Balikpapan di Balai Latihan Kerja (BLK) Balikpapan, Kamis (28/12/2017).
© Akbar Nugroho Gumay /ANTARAFOTO

"Biasanye kalo udah jadi tukang insinyur cari kerjanye gampang, Doel!" ucap Babeh Sabeni sambil menyantap sarapan nasi goreng yang dibuat si Atun, anak keduanya.

Para penonton serial televisi "Si Doel Anak Sekolahan" (1994-2006) pasti tak asing dengan kalimat yang diucapkan sosok yang diperankan almarhum Benyamin Sueb itu.

Babeh Sabeni memang ngotot membuat si anak bungsunya jadi "orang pintar", oleh karenanya mengirim si Doel bersekolah hingga ke bangku kuliah. Anggapannya, kalau bisa bersekolah hingga bangku kuliah, maka pekerjaan "gedongan" bisa diraih.

Tapi nasib si Doel ternyata tak semudah harapan si Babeh. Awal-awal lulus, si sarjana teknik itu tetap berjalan dari satu pintu ke pintu lain sambil membawa map merah yang berisi ijazah kuliah dan surat lamaran kerjanya.

Penolakan diterimanya, label "pengangguran" melekat pada dirinya. Hingga akhirnya si Doel berbohong pada si Babeh dengan mengaku telah diterima bekerja di sebuah perusahaan, yang sebenarnya hanyalah buruh informal.

Tapi, si Doel hanyalah kisah fiktif yang dibuat satu dekade lalu, saat kondisi perekonomian dan kesempatan pekerjaan memang tak sestabil seperti sekarang.

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang disusun Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, sejak 1994 hingga 2006, tingkat pengangguran terbuka terus melonjak naik dan menyentuh level tertingginya pada 2005 dengan berada di angka 11,24 persen (per Agustus 2015).

Presentase itu berbeda jauh dengan kondisi saat ini. Bahkan, pemerintah mencatat tingkat pengangguran terbuka nasional terus membaik, setidaknya sejak 2015 dan utamanya sektor informal.

Pada periode waktu yang disebut terakhir, tingkat pengangguran mencapai 6,18 persen, turun 0,57 persen pada 2016 menjadi 5,61 persen, dan kembali turun 0,11 persen menjadi 5,50 pada 2017.

Pengusaha tak sebanyak pegawai

Lalu bagaimana dengan 94,5 persen lainnya? Sejak 2015, posisi angkatan kerja yang berusaha sendiri atau pengusaha digantikan oleh mereka yang berprofesi sebagai buruh/karyawan/pegawai.

Dari 128 juta angkatan pekerja (Agustus 2017), sebanyak 37,5 persen di antaranya adalah buruh/karyawan/pegawai, kemudian disusul oleh pengusaha sebesar 35,2 persen. Pekerja keluarga/tak dibayar sebesar 11,6 persen dan pekerja lepas sebesar 10,2 persen.

Sebagai catatan, batas usia angkatan pekerja yang dijadikan survei oleh BPS adalah 15 tahun. Pekerja lepas terdiri dari pekerja bebas di pertanian dan nonpertanian.

Sementara pekerja keluarga atau tak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha tanpa mendapat upah atau gaji, baik berupa uang maupun barang. Kelompok pekerja ini contohnya adalah asisten rumah tangga (ART).

Perkembangan angkatan kerja Indonesia 2005-2017
© Lokadata /Beritagar.id

Pengamat pendidikan dan transportasi, Darmaningtyas meyakini salah satu faktor yang dapat menurunkan tingkat pengangguran terbuka adalah kehadiran transportasi daring.

"Dugaannya, banyak pekerja toko-toko yang tutup pindah ke angkutan daring. Nah, itu masuk ke kelompok sektor informal," sebut Darmaningtyas kepada Beritagar.id, Kamis (11/1/2018).

Kemudahan yang ditawarkan dalam perekrutan pekerja pada perusahaan penyedia layanan transportasi daring yang menjadi alasannya. Di sektor ini, kuota pekerja tak dibatasi.

Dengan modal sepeda motor, SIM (Surat Izin Mengemudi), KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kartu Keluarga saja calon pekerja sudah bisa mendaftar.

"Kemudahan ini yang tidak ada pada sektor formal seperti pabrik atau perusahaan. Jadi sebenarnya, perkembangan teknologi bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru" sebutnya.

Faktor lain diungkapkan peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Rusli Abdulah. Kepada Beritagar.id, Kamis (11/1/2018), Rusli mengatakan stabilitas pertumbuhan ekonomi memberi sumbangsih yang cukup signifikan pada penciptaan lapangan kerja.

"Dulu setiap pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen setara dengan penyerapan 1 juta pekerja. Sekarang memang tak bisa sebanyak itu, namun kontribusinya tetap besar," sebut Rusli.

Pemerintah, di sisi lain, juga berambisi untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka itu pada tahun 2018. Targetnya, pada tahun 2018 sebanyak 1 juta pengangguran atau setara 0,2 persen tingkat pengangguran bisa berkurang.

Kurikulum SMK harus diperbaiki

Slogan seperti "lulus langsung kerja, dijamin!" yang biasa dipakai dalam strategi pemasaran kampus-kampus swasta sejatinya jangan langsung dipercaya. Doel yang lulusan Universitas Indonesia saja sempat stres karena tak kunjung dapat pekerjaan.

Apalagi saat ini, sebanyak 8,8 persen dari sekitar 7,04 juta penganggur adalah lulusan universitas. Presentase itu tercatat meningkat sejak tahun 2011 yang berada di angka 6,3 persen. Angka itu cukup berselisih jauh dengan mereka yang lulus dari tingkat diploma dan menganggur.

Meski memang, mereka yang sempat mencicipi bangku kuliah--baik tingkat strata maupun diploma--masih jauh beruntung ketimbang mereka yang lulus dari tingkat menengah atas.

Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenjang pendidikan, periode 2005-2017
© Lokadata /Beritagar.id

Per Agustus 2017, sebanyak 27,3 persen pengangguran adalah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA). Tak jauh dari posisi itu, atau sebanyak 23,1 persennya adalah mereka yang merupakan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Posisi kedua lulusan itu terlihat meranjak naik sejak 2014. Sementara, mereka yang hanya sanggup menyelesaikan pendidikan sampai tingkat sekolah dasar (SD) dan atau tidak sekolah berada di posisi ketiga dengan peringkat 19,6 persen.

Banyaknya lulusan SMA/SMK yang menganggur memang kontradiktif dengan program pendidikan vokasional yang sedang digenjot pemerintah. Darmaningtyas melihat persoalan ini muncul karena banyaknya lulusan SMA/SMK yang tidak terserap oleh lapangan pekerjaan.

Pada 2017, lulusan SMA/SMK melonjak hingga mencapai 4 juta pelajar. Sementara, per Agustus 2017 angka penyerapan kerja hanya mencapai 2,6 juta--lebih sedikit ketimbang 2016 yang mencapai 3,5 juta.

Adapun jumlah lulusan SMK, menurut data Kemendikbud, sebenarnya tidak mengalami lonjakan drastis. Pada Tahun Ajaran (TA) 2013/2014, ada 1.270.054 orang lulusan SMK negeri maupun swasta. Pada TA 2016/2017 naik tipis menjadi 1.285.178 orang. Kenaikan sempat terjadi pada TA 2015/2016, sebanyak 1.429.870 orang.

"Dan tidak semua lulusan SMK punya keahlian. Karena dari semua SMK yang ada, 75 persennya adalah swasta. Sementara, dari 75 persen itu hanya 25 persennya yang (punya kurikulum) bagus" sebut Darmaningtyas.

Senada dengan Darmaningtyas, Rusli juga menilai tidak semua lulusan SMK yang bisa memenuhi standar yang dibutuhkan lapangan kerja. Banyak dari lulusan SMK yang akhirnya harus kembali lagi ke Balai Latihan Kerja (BLK) demi memenuhi kualifikasi tadi.

Langkah yang perlu diambil pemerintah adalah dengan memperbaiki kurikulum yang diterapkan di SMK. Salah satunya adalah disesuaikan dengan program pengembangan industri nasional.

"Jika pemerintah sedang menggenjot industri kemaritiman, maka perbanyak saja SMK kemaritiman, supaya bisa langsung terserap," kata Rusli.

MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.