Adrianus Meliala, Komisioner Ombudsman Republik Indonesia, berpose untuk Beritagar.id di lantai tujuh Kantor Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu (03/01/2018).
Adrianus Meliala, Komisioner Ombudsman Republik Indonesia, berpose untuk Beritagar.id di lantai tujuh Kantor Ombudsman RI, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu (03/01/2018). Beritagar.id / Wisnu Agung Prasetyo
BINCANG

Adrianus Meliala: Kami akan kaji lagi Tanah Abang

Lembaganya menghitung transaksi antara PKL dengan oknum Satpol PP dan ormas mencapai miliaran rupiah dalam sebulan.

"Ada apa dengan Tanah Abang? Why, Ombudsman?" Kutipan itu menjadi terkenal ketika Wakil DPRD DKI Jakarta Lulung Lunggana mengucapkannya pada akhir November lalu.

Lulung seolah terusik dengan kehadiran Ombudsman Republik Indonesia di wilayah kekuasaannya tersebut. Lembaga nonhukum itu berhasil membongkar praktik suap antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), organisasi masyarkat (ormas) dengan pedagang kaki lima (PKL).

Tapi Adrianus Meliala tak pernah menduga hasil kajian lembaganya berbuntut pada penutupan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, menjadi tempat PKL berjualan. Penutupan jalan sejak pukul 08.00-18.00 WIB itu berlaku efektif sejak akhir Desember 2017.

"Aneh juga tuh," kata Komisioner Ombudsman Republik Indonesia itu di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Rabu (03/01/2018).

Padahal ia berharap dari kajian tersebut pemerintah provinsi DKI Jakarta dapat menertibkan oknum Satpol PP yang nakal dan PKL. Paling tidak mengembalikan keberadaan para pedagang itu ke blok-blok atau pusat perbelanjaan yang telah tersedia.

Keputusan pemerintah provinsi ini memang sangat kontroversial. Banyak pihak yang menyayangkan berubahnya fungsi jalan menjadi tempat berjualan.

Apalagi penutupan Jalan Jatibaru Raya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Pasal 12 peraturan itu menyebutkan, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Halim Pagarra sampai meminta pemerintah provinsi DKI Jakarta mengevaluasi kembali kebijakan tersebut.

Kami sempat menjelajah Jalan Jatibaru Raya pada Jumat lalu. Lapak-lapak yang menutup satu jalur di jalan itu penuh sesak dengan penjual dan pembeli. Suasananya meriah mirip bazar di ruang terbuka. Mayoritas yang datang ke daerah ini adalah kaum hawa yang mau membeli baju.

Ada 372 tenda berukuran dua kali dua meter dalam dua warna pada jalan tersebut, yaitu biru dan merah. Tenda biru dan merah berbaris berhadapan terbagi dua dalam jumlah yang sama.

Di sebelah tenda-tenda itu terdapat jalur lalu lintas khusus bus Tanah Abang Explorer. Lokasi lapak baru ini sangat strategis. Dekat dengan pintu keluar-masuk Stasiun Tanah Abang.

Seorang penjual bernama Desy mengaku senang dengan lokasi yang baru. "Barang dagangan lebih laku dan tidak ada pungutan lagi," katanya. Ia sebelumnya berjualan di trotar samping jalan tersebut dan sering harus kucing-kucingan dengan Satpol PP.

Suatu ironi ketika kami berjalan kurang dari 500 meter dari jalan tersebut terdapat Pasar Tanah Abang Blok G yang sepi penjual dan pembeli. Ibarat pepatah mati segan hidup tak mau, gedung empat lantai ini pun bernasib serupa. Rasa-rasanya tak ada lagi yang mau berdagang di sana apalagi membeli barangnya.

Serupa dengan kepolisian, Ombudsman pun tak berdiam diri. Adrianus mengatakan, timnya bakal melakukan investigasi lagi dalam waktu dekat. "Kami akan membuat kajian baru soal Tanah Abang," kata guru besar Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia itu.

Selama sekitar satu jam, Adrianus berbincang dengan Fajar WH, Sorta Tobing, dan fotografer Wisnu Agung Prasetyo. Berikut kutipan hasil wawancaranya:

Suasana pedagang kaki lima yang menutup satu jalur di Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Jumat (05/01/2018).
Suasana pedagang kaki lima yang menutup satu jalur di Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Jumat (05/01/2018). | Wisnu Agung Prasetyo /Beritagar.id

Bagaimana awal cerita investigasi Tanah Abang?
Pada dasarnya kami melihat Satpol PP tidak bekerja. Di sisi lain, ada banyak PKL yang berdagang di lahan bukan peruntukkannya. Kami melihat ada apa ya. Jangan-jangan sudah masuk angin nih.

Kami blusukan, pakai casing, pura-pura jadi pedagang, pembeli, dan sebagainya. Dapat berbagai video Satpol PP dan preman yang menawarkan lahan. Kami simpulkan, ini yang membuat Tanah Abang masuk angin. Hubungan Satpol PP dan preman terlalu dekat dan kolusif, jadi tidak ada penindakan.

Tidak sampai menemukan pentolannya?
Tidak perlulah. Yang penting cukup bukti. Ada yang menyebut Satpol PP A dan B. Berapa uangnya, siapa yang terima.

Berapa nilai transaksinya?
Rp3 juta sampai Rp4 juta per lapak per bulan. Oke dong.

Jumlah lapak?
400-lah.

Wow, lebih satu miliar rupiah sebulan.
Big business. Makanya Haji Lulung (Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Lulung Lunggana) ngamuk-ngamuk. Bilang ada apa dengan Ombudsman.

Yang masuk ke Satpol PP berapa?
60 persen.

Sisanya?
Ke ormas (organisasi masyarakat).

Ada berapa ormas?
Satu. Itu uang enteng, enggak pernah kelihatan (wujudnya). Langsung bet, hilang.

Berarti memang berjualan di depan Stasiun Tanah Abang sangat strategis?
Memang. Ada media lapor ke saya, penataan sekarang tidak menghilangkan transaksi pungutan liar itu. Ya iyalah, setting saja baru. Uang menjual lahan diganti jadi penempatan. Lokasi yang strategis dijual mahal.

Dan sepertinya sekarang PKL-nya jauh lebih banyak.
Lebih banyak pasti. Enggak mau dong oknum-oknum itu kehilangan lahan.

Ada tekanan atau ancaman karena investigasi itu?
Tidak ada. Kami kan tidak mengancam. Postur kami santai, tidak pakai seragam. Tidak seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Makanya kami ketawa saja waktu Sandiaga Uno (Wakil Gubernur DKI Jakarta) dan Haji Lulung bilang Ombudsman bohong. Satpol PP kata mereka tidak terima duit. Kalau kami buka semua, bisa malu mereka.

Memang belum dibuka semuanya?
Ini baru seperdua puluh loh. Kalau dipaksa lagi kami bisa buka semua.

Sekarang sudah ada perubahan ke arah yang baik menurut Anda?
Setelah kami jumpa pers lagi, nada mereka langsung berubah. Gubernur DKI Jakarta (Anies Baswedan) merotasi delapan ribu Satpol PP.

Cuma hal yang tak kami kira adalah para PKL malah dikasih badan jalan (Jalan Jatibaru Raya). Aneh juga tuh.

Ombudsman akan memberikan rekomendasi?
Kami bakal turun lagi ke lapangan. Kami putuskan akan ada kajian baru soal Tanah Abang.

Adrianus Meliala, mantan Komisioner Komisi Kepolisian Indonesia ini berpindah kantor ke Ombudsman RI sejak Februari 2016.
Adrianus Meliala, mantan Komisioner Komisi Kepolisian Indonesia ini berpindah kantor ke Ombudsman RI sejak Februari 2016. | Wisnu Agung Prasetyo /Beritagar.id

Ombudsman tidak punya kewenangan eksekusi?
Memang tidak. Ombudsman di luar negeri juga bertindak sebagai lembaga nonhukum yang memberikan solusi alternatif. Jadi kami tidak berkecenderungan menyalahkan orang, tapi melakukan mediasi antara terlapor, dalam hal ini negara, dengan pelapor atau publik.

Tapi Ombudsman di sini punya kewenangan memberikan rekomendasi. Di negara lain tidak ada. Mereka hanya sebatas memberikan saran.

Apa bedanya saran dan rekomendasi?
Saran tidak mengikat. Rekomendasi sifatnya mengikat dan final.

Jadi, kalau Ombudsman memberikan rekomendasi harus dilaksanakan?
Iya. Hakim bekerja dengan palu, kami bekerja dengan rekomendasi.

Namun, dari 10 ribu aduan yang kami terima tahun lalu, hanya dua yang kami berikan rekomendasi.

Untuk kasus apa saja?
Polteknes (Politeknik Kesehatan). Sesuai undang-undang, harusnya institusi pendidikan itu tidak lagi di bawah pemda, tapi Kementerian Kesehatan. Kementerian mengelak-elak karena tahu ada biaya.

Akhirnya kami perintahkan tanggal sekian pemda harus stop anggaran ke Polteknes. Semua pegawai mendapat NIK (Nomor Induk Karyawan) baru. Terpaksa kami keluarkan rekomendasi karena Kementerian sempat membangkang.

Lalu, kasus di Kampung Dadap (Tangerang, Banten). Walikotanya mengusir warga di sana supaya pindah ke rumah susun yang belum jelas keberadaannya. Ini kacau. Anda disuruh pindah tapi ndak tahu ke mana. Sementara di tanah Anda sudah ada developer yang siap-siap mau ratakan rumah untuk dibangun jembatan.

Akhirnya?
Kami keluarkan rekomendasi. Ya, mereka mau comply.

Kalau diabaikan?
Surat rekomendasi tidak hanya kami tujukan ke institusi tapi juga DPR dan presiden. Saya kira dalam konteks itu mereka dapat menggunakan kekuasaannya.

Kami sedang mengusahakan rekomendasi itu juga masuk ke Komisi ASN (Aparatur Sipil Negara) dan KPU (Komisi Pemilihan Umum). Jadi, misalnya orang yang tidak mau berubah ini bidding jabatan, Komisi ASN bisa langsung mencekalnya.

Atau kalau dia maju pemilihan presiden atau kepala daerah, KPU bisa memutuskan dia layak maju atau tidak.

Tapi yang kena kasus korupsi masih bisa mengikuti semua itu. Apakah cara Ombudsman bakal efektif?
Sanksi moral saja memang.

Anggaran untuk penyelesaian pengaduan di Ombudsman Republik Indonesia membutuhkan dana Rp 3 juta per kasus. Tahun lalu dananya hanya cukup lima ribu kasus, sementara jumlah aduan mencapai dua kali lipat. Di tengah keterbatasan itu Ombudsman berusaha tetap melayani masyarakat.
Anggaran untuk penyelesaian pengaduan di Ombudsman Republik Indonesia membutuhkan dana Rp 3 juta per kasus. Tahun lalu dananya hanya cukup lima ribu kasus, sementara jumlah aduan mencapai dua kali lipat. Di tengah keterbatasan itu Ombudsman berusaha tetap melayani masyarakat. | Wisnu Agung Prasetyo /Beritagar.id

Selama ini institusi yang bandel mana?
BPN (Badan Pertanahan nasional). Bukan bandel, tapi sistem mereka yang aneh. Biasanya kau berbuat, kau yang bertanggung jawab. Kalau di BPN, aku berbuat, aku tidak bertanggung jawab.

Dia memproduksi sertifikat tanah tapi kalau salah, silakan bawa ke pengadilan. Bukannya mengaku salah, melakukan review, ini enggak. Kalau di pengadilan salah, baru BPN mau revisi. Ini sistem yang aneh dan masih bertahan sampai sekarang. Akuntabilitasnya tidak ada.

Pengaduan terbanyak yang datang ke Ombudsman masalah BPN?
Dia nomor empat tertinggi setiap tahun tapi untuk satu layanan, yaitu penerbitan sertifikat tanah. Pemda di nomor satu, tapi jenis layanannya banyak. Jadi wajar kalau pengaduan soal pemda banyak.

BPN tidak mendapat rekomendasi?
Sudah, sejak anggota komisioner lama. Tapi tidak dijalankan.

"Hakim bekerja dengan palu, kami bekerja dengan rekomendasi."

Adrianus Meliala

Anggota Ombudsman ada pelatihan khusus untuk investigasi?
Kami berlatih dengan inteligen dan kepolisian bagaimana membuat manuver dan casing supaya tidak ketahuan. Pada dasarnya siapa sih yang mau dilihat boroknya.

Investigasi yang dilakukan Ombudsman selalu berdasarkan aduan?
Enggak juga. Kami mengawasi 800 entitas kementerian, lembaga, BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), dan pemerintah daerah (pemda).

Ada 13 ribu layanan yang kami awasi. Yang populer sekitar 200 layanan, seperti pembuatan SIM (Surat Izin Mengemudi), STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), dan eKTP (Kartu Tanda Penduduk elektronik).

Kami mengandalkan kajian inisiatif sendiri untuk yang tidak populer. Kalau mengandalkan aduan enggak bakal datang.

Yang tidak populer misalnya apa?
Baru-baru ini kami sidak (inspeksi mendadak) tentang proses perizinan bahan peledak di Kementerian Pertahanan. Pelayanan di sana enggak mungkin ada yang ngadu, wong yang dilayani cuma 10 perusahaan.

Investigasi Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) di Tanah Abang juga kami kejar sendiri.

Adrianus Meliala bicara tentang Tanah Abang /Beritagar ID
BACA JUGA