Keterangan Gambar : Ahmad Ishomuddin berpose untuk Beritagar.id usai wawancara di Rumah Kayu, Bandar Lampung, Senin malam (3/4/2017) © Beritagar.id / Wisnu Agung Prasetyo

Ahmad Ishomuddin berniat minta maaf kepada para ulama karena telah berbeda pendapat

Ahmad Ishomuddin belakangan jadi sorotan. Kehadirannya sebagai saksi meringankan bagi terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menuai kecaman.

Kecaman tak hanya melalui media sosial, tapi juga dari beberapa media online, termasuk dari sebagian kecil koleganya di IAIN Raden Intan Lampung yang bertentangan dengan kesaksiannya.

Dalam kesaksiannya Ishomudin menyebut Ahok tak bermaksud menista agama. Dirinya juga menganggap kata awliya di dalam Al-Maidah ayat 51 itu mengandung multitafsir, bukan monotafsir. "Setelah saya riset, awliya itu bisa berarti teman setia atau sekutu, bukan pemimpin," ujar pria berusia 49 ini.

Pernyataan itu membuatnya dihina dina bahkan kepalanya diancam dipenggal. Tak berhenti di situ, ia diberitakan bakal dipecat dari kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Kalau saya dipecat (dari MUI), ya alhamdulillah," ujar Ishomuddin, merupakan Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI, saat wawancara dengan Heru Triyono dan fotografer Wisnu Agung di Rumah Kayu, Bandar Lampung, Senin malam (3/4/2017).

Ishomuddin adalah seorang ulama muda yang lahir di Pringsewu, Lampung. Ia dibesarkan di sebuah keluarga religius. Ayahnya, Ahmad Mujahid merupakan alumni pondok pesantren Bendo, Pare, Kediri. Ibunya, Musriah, adalah anak perempuan dari Kiai Haji Muhammad Muhyiddin Pringsewu. Sementara kakeknya adalah ulama Banyumas bernama Kiai Haji Abdullah Suyuthi.

Hingga hari ini keluarga besarnya mengasuh pondok pesantren At-Taujih Al-Islami yang terletak di Leler, Randegan, Banyumas.

Pendidikan terakhir Ishomuddin ialah strata dua konsentrasi syariah. Sementara untuk studi doktoralnya masih dalam tahap disertasi. Di PBNU, ia duduk sebagai Rais Syuriah (dewan penasihat). "Tapi saya bersaksi di sidang (Ahok) itu sebagai pribadi, bukan mewakili MUI atau PBNU," ujarnya.

Kepada Beritagar.id, ia mengklarifikasi bahwa dirinya memang belum doktor dan haji. Ia juga membantah bilang Al-Maidah 51 tidak relevan lagi saat persidangan. "Yang saya maksud adalah setiap ayat Alquran punya penafsiran sesuai waktu dan tempat," tutur Ishomuddin, yang kini mendapat penjagaan dari polisi karena beberapa ancaman.

Kami berlesehan di saung bagian belakang Rumah Kayu, dengan pemandangan taman bermain. Ia kadang melirik istrinya, Widya Savitri, yang hanya tersenyum jika materi pembicaraan mulai tajam.

Selama satu jam setengah Ishomuddin bicara soal kata awliya dalam Al-Maidah ayat 51, doktor haji bodong dan ancaman penggal kepala terhadapnya. Berikut wawancaranya:

Ahmad Ishomuddin usai wawancara dengan Beritagar.id di Rumah Kayu, Bandar Lampung, Senin malam (3/4/2017)
Ahmad Ishomuddin usai wawancara dengan Beritagar.id di Rumah Kayu, Bandar Lampung, Senin malam (3/4/2017)
© Wisnu Agung Prasetyo /Beritagar.id

Kredibilitas Anda sebagai saksi ahli diragukan pihak yang mempertanyakan status haji dan gelar doktor Anda...
Saya tidak pernah mengaku doktor. Memang sudah tahap disertasi, namun tidak saya selesaikan. Begitu juga dengan gelar haji. Saya tidak pernah mengaku haji, karena memang belum haji. Saya enggak mau bohongi masyarakat.

Kenapa terkesan setelah geger baru kemudian Anda mengaku?
Isu doktor dan haji tidak substansial. Isu ini muncul dari sampul buku 7 Dalil Umat Islam DKI Dalam Memilih Gubernur. Isi buku itu diambil dari ceramah kebangsaan saya pada hari santri yang ditranskrip.

Sayangnya penulis buku itu tidak izin dulu kepada saya. Sehingga dia salah tulis tentang gelar, yang kemudian dikutip wartawan. Selanjutnya saya seolah-olah bagian tim pemenangan Ahok, padahal bukan.

Bukan bagian tim, tapi apakah Anda pendukung Ahok?
Saya ke pengadilan itu bukan sebagai pendukung, tapi an sich saja (berdiri sendiri).

Anda memiliki kedekatan personal dengan Ahok?
Saya kenal Pak Ahok ketika beri ceramah pada hari santri itu. Saya tak menyangka seorang gubernur mau hadir. Itu sebuah kehormatan, apalagi dia non muslim. Kesan saya terhadap dia cukup baik.

Kebaikannya ini perlu ditiru orang Islam. Misalnya, komitmen dia bikin administrasi secara tertib dan juga komitmennya membersihkan sungai.

Saya kira ini teguran dari Allah ya untuk umat. Kenapa? Karena lucu, harusnya orang berkualitas itu muncul dari mayoritas, bukan minoritas seperti Ahok.

Siapa yang meminta Anda menjadi saksi ahli?
Bukan soal siapa meminta. Tapi saya sudah jadi saksi ketika di Bareskrim. Nama saya masuk BAP (Berita Acara Pemeriksaan), kemudian di pengadilan. Mungkin dalam BAP itu polisi menganalisa, mana saksi yang memberatkan dan mana yang meringankan. Nah duduklah saya di posisi yang meringankan (Ahok).

Kenapa Anda termasuk meringankan, berbeda dengan kolega Anda Ma'ruf Amin (Ketua MUI), yang justru memberatkan Ahok?
Logikanya mustahil Pak Ahok menodai Alquran. Apalagi jelang Pilkada. Dia pasti sadar Alquran itu kitab yang diagungkan calon pemilihnya. Yang kedua, saya melihat Pak Ahok tidak tampak sebagai tukang menghina dalam kesehariannya.

Bukankah perbedaan itu bisa diselesaikan secara internal dulu di MUI. Misalnya sebelum rilis fatwa untuk Ahok. Ke mana Anda ketika itu?
Sayangnya saya tidak dilibatkan dan juga tidak diundang (rapat sebelum mengeluarkan fatwa).

Kenapa? Notabene Anda adalah Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI...
Saya tak tahu, tanya saja sama mereka. Andaikan diundang, maka saya akan dorong proses tabayun. Karena orang yang dituduh bersalah ini akan dirugikan.

Anda merasa perlakuan MUI kepada Ahok tidak adil?
Memang pintu keadilan tidak ditempuh. Pak Ahok tidak dimintai klarifikasi. Bahkan MUI juga tidak melakukan klarifikasi kepada warga yang hadir di TKP (Pulau Seribu) saat Ahok pidato.

Di berbagai berita ada hasil investigasi tim MUI ke TKP, yang menunjukkan kemarahan warga kepada Ahok...
Setahu saya belum. Pertanyaannya, apakah umat Islam di sana tersinggung dengan ucapan Pak Ahok? Kalau lihat videonya justru warga tertawa. Itu menunjukkan tak ada pelecehan (terhadap agama).

Metode tabayun yang dilakukan MUI biasanya bagaimana?
Berbagai komisi harus kumpul, termasuk komisi fatwa. Kemudian ada juga komisi hukum dan perundang-undangan, serta komisi lain yang diperlukan untuk berunding dan melakukan klarifikasi dengan pihak yang diduga bersalah, sebelum keluarkan fatwa.

Ketika kami wawancara Ma'ruf Amin, dia bilang sudah mengumpulkan semua komisi, sebelum merilis fatwa...
Pasti kumpul, tapi tidak melibatkan saya. Saya ingin proses itu sempurna, yang menuju kepada keadilan. Karena Islam adalah agama keadilan. Apalagi MUI katanya sumber para ulama, karena itu prosesnya harus sempurna--sebelum memutuskan sikap.

Maksud Anda proses tabayun di MUI tidak sempurna?
Menurut saya tidak, karena dilakukan terburu-buru dan juga tidak memberi hak kepada orang yang diduga bersalah untuk bela diri.

Ada tekanan politik terhadap MUI ketika itu?
Kemungkinan besar. Semua orang yang akalnya waras saya kira akan memandang keputusan (fatwa) itu ada pengaruh politiknya. Kita boleh curiga kan? Kecurigaan kita bisa jadi benar, bisa juga salah.

Masa semudah itu MUI masuk angin...
MUI itu bukan seluruhnya ulama dan ulama tidak seluruhnya di MUI.

Benar Anda diberhentikan dari jabatan wakil ketua komisi fatwa tak lama setelah jadi saksi ahli?
Begini. Seolah-olah pemecatan itu kehinaan bagi saya. Padahal, tidak ada masalah, malah alhamdulillah, amanah saya jadi berkurang satu.

Anda sudah menerima surat resmi pemecatannya?
Saya tidak mendapatkan surat itu maupun teguran lewat telepon dari MUI. Saya juga tidak tahu kebenaran yang beredar di Youtube atau berita. Yang jelas, MUI harus punya alasan kuat untuk memecat seseorang.

Alasan mereka, Anda dianggap tak cukup aktif di MUI, apakah itu tidak cukup kuat untuk memberhentikan Anda?
Alangkah banyak orang tidak aktif tapi tidak diberhentikan di MUI. Jika saya dipecat maka akan menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Kenapa orang lain, yang juga tidak aktif di MUI, tidak diperlakukan seperti saya? Itu namanya diskriminatif.

Kalau alasannya etik? Karena meski mewakili pribadi di sidang, tetap saja Anda memiliki jabatan di PBNU dan MUI yang melekat...
Ya silakan berpandangan begitu. Jika jabatan selalu melekat pribadi ya tak masuk akal. Misalnya, jika saya masuk ke kamar mandi, ya jabatan saya dilepaskan.

Kemudian kalau alasannya etik ya harusnya saya ditegur. Tapi saya tidak mau memaksa orang bisa sama pandangannya dengan saya.

Bagaimana dengan sikap pihak IAIN Raden Intan tempat Anda mengajar. Mereka keberatan Anda jadi saksi ahli?
Enggak, justru rektor menelepon dan mengapresiasi, begitu juga dengan dekan fakultas saya.

Ikatan Alumni IAIN Raden Intan justru menentang Anda?
Hanya sedikit. Alumni kan banyak. Mahasiswa justru dukung saya.

Kecaman kepada Anda juga datang dari massa yang menamakan diri Solidaritas Muslim Lampung...
Itu klaim atas nama saja. Yang berhak tentukan Ahok salah atau benar adalah hakim. Ini kok orang Islam sendiri ribut gara-gara Pak Ahok. Jangan berebut klaim terhadap kebenaran. Apalagi dengan saling cakar.

Ada ancaman teror pasca bersaksi?
Banyak. Ada yang memaki lewat telepon, ada juga ibu-ibu datang ke rumah minta saya bertobat, tapi akhirnya minta maaf setelah saya jelaskan.

Saya dengar beberapa orang akan menebar koin ke rumah sebagai simbol saya ini kiai miskin dan perlu uang. Tapi saya tunggu tidak datang. Polisi saat ini berjaga di area rumah dan kampus.

Segala risiko ancaman dan pemecatan ini sudah diperhitungkan Anda sebelumnya?
Semua keputusan ada risikonya. Saya tetap konsisten meski dihina murtad, kafir, jual akidah, anak dajal, anak anjing, bahkan saya diancam dibunuh dan dipenggal kepalanya.

Ahmad Ishomuddin ketika diwawancara Beritagar.id di Rumah Kayu, Bandar Lampung, Senin malam (3/4/2017).
Ahmad Ishomuddin ketika diwawancara Beritagar.id di Rumah Kayu, Bandar Lampung, Senin malam (3/4/2017).
© Wisnu Agung Presetyo /Beritagar.id

Sebenarnya sebelum jadi saksi ahli itu, apakah Anda minta izin dulu ke MUI atau PBNU?
Tidak. Saya bukan wakil dari PBNU atau MUI di sidang, melainkan pribadi. Yang jelas mereka sudah tahu saya jadi saksi ahli saat di Bareskrim.

Tapi ada tokoh Pesantren Gontor yang menilai Anda belum patut sebagai ahli, dalam hal ini sebagai ahli tafsir?
Yang menilai ahli itu bukan Gontor. Lagi pula siapa yang mengaku ahli tafsir?

Ketika ditanya hakim bidang keahlian saya, saya jawab telah menekuni sejak dulu fikih dan usul fikih. Tentu saya belajar tafsir, meski tidak dikenal sebagai ahli tafsir.

Tafsir kata awliya di Al-Maidah 51 yang Anda artikan sebagai teman setia membuat Anda dibully habis-habisan...
Begini, saat ini era terbuka. Apa yang dibicarakan di sidang bisa dipelajari. Dari tafsir paling klasik sampai yang terkini, terbukti kata awliya itu multitafsir, bukan monotafsir. Awliya itu saya dapati berarti teman setia atau sekutu, bukan pemimpin.

Bisa Anda sebutkan tafsir mana yang menyatakan bahwa kata awliya itu berarti teman setia?
Dalam tafsir-tafsir lama banyak sekali. Bahkan terjemahan Alquran Kementerian Agama menafsirkan awliya sebagai teman setia juga. Begitu pun ahli tafsir terbaik se-Asia Tenggara Quraish Shihab, yang mengartikan awliya sebagai teman setia. Rujukan saya jelas.

Beberapa penafsiran yang dikemukakan ulama lain awliya itu adalah pemimpin, ini membingungkan masyarakat?
Para ahli tafsir menafsirkan dengan ijtihadnya masing-masing. Kalau saya, tidak mendapati kata awliya itu artinya pemimpin. Apalagi pengertian pemimpin yang lebih sempit lagi, yakni gubernur.

Tidak bisa menafikan juga sih bahwa sudah sejak lama Al-Maidah 51 ini dijadikan referensi sebagai larangan memilih pemimpin nonmuslim..
Al-Maidah 51 turun ke bumi itu tak ada kaitannya dengan pilih pemimpin. Konteks surat itu adalah melarang muslim berteman setia dengan yahudi atau nasrani karena khawatir mereka membocorkan rahasia strategi perang (umat muslim). Saat itu suasananya perang. Sekarang kan enggak ada perang.

Oleh sebab itu Anda menyatakan bahwa Al-Maidah 51 sudah expired, karena saat ini tidak ada peperangan?
Saya enggak pernah mengatakan itu (expired). Sebuah kata yang kasar untuk ayat Alquran.

Ketika ada pihak yang tak bisa patahkan argumen saya, maka mereka menyerang pribadi. Kalau memang menolak awliya adalah multiftafsir, silakan buktikan. Mari kita berdiskusi.

Ada pihak yang menyatakan, kalau menjadikan teman setia saja tidak boleh, apalagi menjadikan nonmuslim itu pemimpin, pendapat Anda?
Itu sebuah konklusi yang tanpa proses fikih. Jika ingin menyimpulkan harus melalui jalan qiyas atau analogi. Saya tekankan sekali lagi, saat ini tak ada perang fisik. Definisi perang dahulu juga bukan perang dalam Pilkada atau media sosial.

Anda termasuk yang berpendapat nonmuslim punya hak sama untuk jadi pemimpin?
Non muslim itu punya hak politik. Kalau mereka punya kualitas dan kapasitas apa salahnya diberi kesempatan.

Yang penting, pemimpin ini memberi kesempatan seluas-luasnya kepada muslim untuk melaksanakan agamanya, tak boleh diskriminatif. Kalau enggak suka ya jangan dipilih, beres kan.

Kalau nonmuslim jadi Presiden Indonesia, Anda juga setuju?
Kalau mereka jadi Presiden, kita masih keberatan lah.

"Jangan bebaskan orang bersalah, tapi jangan juga hukum orang yang benar"

Ahmad Ishomuddin

Ada yang melarang Anda bersaksi untuk Ahok, baik dari pihak MUI atau PBNU?
Ini negara hukum. Siapapun tidak boleh melarang saya jadi saksi ahli. Dari PBNU ada utusan yang meminta saya untuk tidak jadi saksi ahli. Tapi yang mendukung saya (di PBNU) ternyata lebih banyak, termasuk para petinggi.

Sebenarnya, petinggi PBNU seperti Said Aqil Siradj dan Ma'ruf Amin itu sejalan tidak sikapnya dalam politik?
Ya namanya manusia, kadang sejalan, kadang tidak. Beda pendapat di NU itu hal biasa. Tapi yang muda jangan menafikan yang tua.

Meski beda pendapat dengan Kiai Ma'ruf Amin, saya tetap hormat. Penghormatan saya kepada beliau tetap berlangsung selama beliau menyayangi saya.

Kalau Kiai Ma'ruf sudah tidak sayang...
Namanya tidak melaksanakan hadis nabi dong he-he. Hadis nabi itu memerintahkan yang muda hormati yang tua, yang tua juga harus sayang dengan yang muda. Begitu.

Ya kalau saya dianggap salah, kan bisa dimaafkan. Apalagi kalau saya nantinya minta maaf kepada para ulama lain. Saya mohon maaf karena berbeda, ini demi keadilan.

Memangnya ada rencana untuk minta maaf?
Saya kira perlu minta maaf ya kepada mereka (ulama lain). Bukan dalam konteks benar salah. Tapi karena saya menghormati mereka (para ulama).

Menurut Anda, apakah Ahok akan masuk penjara karena tuduhan penistaan agama?
Mungkin saja. Saya hanya memberi pesan kepada hakim: putuskan dengan adil. Jangan bebaskan orang bersalah, tapi jangan juga hukum orang yang benar.

MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.