Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ditemui di ruang kerjanya, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (3/7/2019).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ditemui di ruang kerjanya, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (3/7/2019). Wisnu Agung / Beritagar.id
BINCANG

Anies Baswedan: Saya lebih baik di-bully tapi Jakarta aman

Menjadi sensasi viral dan dapat banyak kritik, ia siap menjadi tidak populer karena kebijakannya saat ini.

Anies Baswedan adalah pria yang mencintai burung. Sejak kecil, untuk sekadar melihat burung, ia sering pergi ke Pasar Ngasem di Yogyakarta dengan naik angkutan dari rumahnya di Jalan Kaliurang. Saking cintanya, ia bahkan membawa beberapa ekor peliharaannya ke kantor. Ada kenari, murai, dan yang paling disayang: burung anis. Tepatnya anis batu.

“Kicauan burung itu bikin suasana tenang,” kata Anies sembari metheki (membunyikan jari) di depan Heru Triyono, Muammar Fikrie, Wisnu Agung dan videografer Tri Aryono di samping ruang kerjanya, Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu (3/7/2019)—usai wawancara.

Bisa jadi, kicauan burung itu cukup menghibur hatinya. Apalagi di tengah kicauan netizen di lini masa Twitter—yang berisi kritikan kepadanya belakangan ini. Berbagai kritik itu berkumpul dalam tagar #gabener15persen—yang masuk dalam daftar trending topic.

Namun, Anies tak mau ambil pusing. Ia mengaku siap menerima cacian atas kebijakannya. Misalnya soal penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) di Pantai Maju (Pulau D) dan sikapnya saat kerusuhan Mei silam. “Apa sih di Jakarta yang tidak dipolemikan, ayo tunjukkan,” ujar pria berusia 50 ini.

Siang itu, mantan rektor Universitas Paramadina ini terlambat beberapa menit. Ia sedang banyak tamu. Matanya pun sayu, tapi tak ragu menjawab pertanyaan yang menyimpang dari tema. Termasuk tentang kriteria wakil gubernur dan peluangnya untuk maju pada Pilpres 2024.

Selama satu jam wawancara, Anies tetap minta dipanggil Mas, bukan Pak. Tapi hal itu tak berlaku bagi pegawai Pemerintah Jakarta. “Kagok mereka kalau panggil saya Mas ha-ha,” ujarnya. Berikut percakapannya yang telah diedit untuk kejelasan:

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ditemui di ruang kerjanya, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (3/7/2019).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ditemui di ruang kerjanya, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (3/7/2019). | Wisnu Agung /Beritagar.id

Sampai kapan DKI Jakarta tidak punya wakil gubernur, lama banget prosesnya?
Itu lah, saya enggak bisa menentukan. Otoritasnya ada di partai pengusung, gubernur enggak punya ruang untuk terlibat.

Tapi Anda pasti tahu proses pemilihan calon wakil ini sudah sampai mana kan. Tidak bisa intervensi?
Aneh juga kalau saya ikut-ikut rapat partai. Enggak lucu. Saya enggak punya wewenang di situ.

Apakah Sandiaga Uno masih mungkin untuk kembali?
Rasanya enggak. Bang Sandi berkali-kali menyatakan tidak. Beliau ini kan one buy ticket. Jadi, dia memilih mundur ketimbang ajukan cuti. Itu komitmen keseriusannya.

Anda menyayangkan keputusan Sandiaga melepas jabatan wagub?
Saya menghormatinya. Tentu pertimbangannya matang. Keputusan itu kan dalam tema yang strategis. Saya hargai.

Sebelumnya kan yang diminta itu saya (untuk jadi calon wakil presiden). Tapi saya sudah janji sama warga untuk bertahan.

Apa kriteria ideal untuk calon wakil gubernur yang dibutuhkan Jakarta?
Sosok yang mau memahami dan melaksanakan yang jadi komitmen gubernur. Wakil ini kan tidak ikut kampanye.

Jadi dia tidak menjanjikan seperti yang saya dan Bang Sandi janjikan kepada warga Jakarta. Kami ini punya 23 janji yang ingin dipenuhi.

Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto, bakal Cawagub DKI Jakarta itu, mampu menjalankan janji-janji tersebut menurut Anda?
Dua nama itu menunjukkan secara eksplisit komitmennya dan bersedia mengikuti semua yang jadi visi gubernur.

Menurut saya itu cukup. Kalau soal kompetensi, ya sudah lah, sudah pasti memenuhi syarat.

Sebenarnya, bekerja sendiri tanpa wakil gubernur tidak masalah?
Bukan masalah dan tidak. Tapi konstitusinya itu mengatur gubernur bekerja bersama dengan seorang wakil.

Saya ini, ketika berkata, mengikuti undang undang, bukan mengikuti perasaan.

Kalau direktur institusi swasta, terserah, mau pakai wakil atau enggak, kan tidak terikat undang-undang.

Tapi di beberapa tempat, ada kepala daerah yang tidak memiliki wakil sampai akhir masa jabatan. Bagaimana itu?
Makanya, bisa repot. Enggak usah jauh-jauh, Kabupaten Bogor saja contohnya. Bupatinya kena OTT KPK, wakilnya naik. Lalu sampai akhir jabatannya, dia sendirian.

Jika ada satu isu besar, misalnya reklamasi, Anda harus menghadapi sendiri karena tidak ada wakil. Bagi-bagi tugasnya?
Tetap ada pembagian tugas. Kan ada perangkat dinas.

Ya ada urusan substansial, tapi ada juga seremonial. Misalnya mengantar Presiden meninggalkan Tanah Air.

Nah, minggu lalu kejadian. Di Balai Kota ada acara ulang tahun Jakarta, pada jam yang sama, Presiden mau ke Thailand. Akhirnya saya pamit. Tidak bisa antar.

Oke. Tentang kebijakan reklamasi itu, apakah Anda sering berkomunikasi dengan Ahok?
Enggak. Saya kan menggantikan Pak Djarot. Gubernur sebelum saya itu namanya Djarot. Jangan diskon ha-ha.

Anda berkomunikasi dengan Djarot?
Enggak juga. Maksud saya, kita itu kerja harus pakai tatanan, supaya benar.

Tapi Anda dan Ahok tampak saling sindir lewat media. Di antaranya soal IMB dan peraturan gubernur…
Saya ini berinteraksi dengan support system yang ada. Jadi jangan terbawa framing. Saya ajak media jangan terbawa diskursus yang tanpa rujukan.

Dan, perjanjian kerja sama (PKS) antara pengembang dan Pemprov DKI kan ditandatangani pada era Pak Djarot, bukan Pak Ahok. Sekitar Agustus dan Oktober 2017.

Anda merasa tersandera dengan PKS itu?
Apapun perasaan saya, bagi saya itu fakta. Bukan soal suka atau tidak suka. Saya ini bekerja menggunakan aturan hukum.

Saya lihat Pak Djarot menyelesaikan banyak hal untuk urusan reklamasi. Begitu cepat. Ada revisi PKS pada Agustus, lalu revisi lagi Oktober, dua kali.

Jadi, semua yang dikerjakan memiliki dasar hukum. Itu yang sekarang saya pilih. Menghormati rule of law untuk menghasilkan kepastian hukum.

Tapi Anda dinilai tidak memenuhi janji kampanye soal penghentian reklamasi. Banyak yang kecewa…
Lebih baik diduga mengingkari janji, tapi ternyata menepati janji. Ketimbang diduga menepati janji, ternyata? He-he.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ditemui di ruang kerjanya, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (3/7/2019).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ditemui di ruang kerjanya, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (3/7/2019). | Wisnu Agung /Beritagar.id

Pertanyaan publik. Kenapa Anda tidak mencabut saja Pergub Nomor 206 Tahun 2016 dan bongkar bangunan-bangunan di pulau reklamasi itu?
Itu bisa dilakukan dan dapat tepuk tangan. Jadi populer malah. Tapi kepastian hukum hilang, dan yang menghilangkan itu negara sendiri.

Sekali lagi, ini bukan soal IMB-nya. Sebagai gubernur yang melalui proses politik, saya harus sampaikan pesan bahwa gubernur itu upholding the rule of law.

Saya punya tanggung jawab membuat orang percaya terhadap proses demokrasi.

Jadi, penyegelan bangunan yang pernah Anda lakukan di pulau reklamasi pada 2018 itu apa?
Itu adalah pesan. Jika ada kegiatan yang tidak sesuai ketentuan akan kami tindak. Mereka itu membangun tanpa IMB.

Penyegelan juga dilakukan pada 2015, 2016, 2017 dan itu dicuekin. Pada 2018 kami segel dan kami kirimkan pesan bahwa kami serius menegakkan aturan.

Enggak harus pakai bentak dan caci maki. Mereka diam. Kita dihargai.

Anda pastinya sadar bahwa penerbitan IMB ini akan memunculkan kontroversi?
Di Jakarta itu apa sih yang tidak dipolemikan. Ayo tunjukkan. Jadi saya bersiap saja untuk menjelaskan. Semoga semua paham.

Anda seperti serba salah?
Inilah demokrasi. Kebebasan berbicara dan kekayaan perspektif harus dipandang sebagai sebuah keuntungan dalam sistem demokrasi.

Saya bisa dapatkan banyak jawaban karena banyak pertanyaan dan kritikan. Lawan debat itu adalah teman berpikir. Don't take it personal.

Secara prinsip, Anda itu sebenarnya setuju enggak dengan reklamasi?
Begini. Reklamasi itu adalah sebuah kegiatan menambah lahan di perairan untuk perluasan daratan. Bisa plus bisa minus.

Tapi, reklamasi di teluk Jakarta tidak diperlukan. Kenapa? Jakarta itu seperti mangkuk. Air dari pegunungan itu turun ke pantai, sampai di pantai, dia ketemu laut yang lebih tinggi.

Karena itu kita pakai pompa di sana. Selisihnya bisa sampai 2,8 meter antara permukaan air sungai dan permukaan air laut.

Kalau masih ada suara-suara yang mengatakan Anda ini melanjutkan reklamasi. Apa respons Anda?
Kami kan sudah menghentikan reklamasi. Berhenti tuh. Dihapus dari RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), dihapus juga dari rencana tata ruang rencana wilayah.

Sekarang, lahan itu dibangun jogging track, jalur sepeda dan lapangan supaya bisa dimanfaatkan publik.

“Konstitusi tidak ada perintah untuk mencari keuntungan”

Anies Baswedan

Pengelolaannya di bawah kendali penuh Pemprov DKI?
Ya, dan tak lagi jadi kawasan tertutup, eksklusif. Dulu, jurnalis saja gak bisa masuk. Masa ada kawasan di republik ini yang eksklusif.

Kenapa kawasan itu eksklusif, dugaan Anda?
Enggak tahu. Tapi jangan harap itu ada di era saya. Saya tidak memperjualbelikan sejengkal tanah pun kedaulatan kita.

Sebab itu, Pemerintah Jakarta tak lagi memerlukan aturan kontribusi tambahan 15 persen?
Mau kontribusi 100 persen pun, untuk membuat kawasan ini dikuasai swasta dan jadi wilayah eksklusif, saya tidak akan mau.

Maksudnya kontribusi 15 persen itu kurang besar? He-he
Bukan kurang. Saya ini bukan pedagang yang cari untung. Dalam konstitusi tidak ada perintah untuk cari keuntungan.

Kalau Anda bilang begitu, secara tidak langsung bilang bahwa Pemerintah Jakarta sebelumnya itu pedagang dong?
Saya hanya mengatakan saya bukan pedagang.

Yang menarik, Partai Solidaritas Indonesia, yang dulunya berseberangan, kini justru mendukung Anda soal IMB ini…
Yang saya butuhkan itu objektivitas. Tidak perlu mendukung. Karena bukan soal dukung dan tidak, biar publik yang melakukan asesmen.

Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyebut, Anda berpotensi menjadi capres pada Pilpres 2024?
Saya ini disebut sana-sini. Mau bilang apa ya, daftar saja enggak, disebut pula he-he. Itu bukan barang baru. Sudah berkali-kali.

Saya cuma menunaikan apa yang jadi janji. Pertandingan kemarin itu kan saya diajak. Tapi saya tidak ikut (Pilpres 2019) karena janji bertahan.

Tidak ikut karena tahu lawannya berat atau tahu peluangnya lebih besar pada 2024?
Enggak sih. Lebih kepada apa yang akan dijawab anak saya nanti ketika ditanyakan oleh teman-temannya.

"Kenapa bapakmu tidak memegang janji memimpin Jakarta selama lima tahun?" Anak saya mau jawab apa coba.

Tapi amat memungkinkan kan Anda maju pada kontestasi selanjutnya?
Ini pelantikan presiden saja belum, kita sudah bicara tiga-empat tahap ke depan ha-ha.

Terkadang sikap Anda ini dapat cibiran. Misalnya saat dianggap mengambil kewenangan lembaga lain, dengan mengumumkan jumlah korban kerusuhan Mei silam…
Memang betul gubernur tak berhak umumkan. Bukan haknya. Tapi itu adalah kewajiban gubernur, yang merupakan perintah undang-undang—untuk mengabarkan jumlah korban.

Coba Anda lihat undang-undang kebebasan informasi publik.

Pada satu momen, Anda juga tampil menggotong keranda korban kerusuhan. Apa perlu?
Kalau saya tidak angkat jenazah itu, maka bisa ratusan orang yang angkat. Itu berpotensi mengubah ratusan orang tersebut menjadi martir.

Yang saya pikirkan adalah mencegah. Jangan sampai mereka berubah jadi martir. Bisa meluas rusuhnya. Saya lebih baik di-bully, tapi Jakarta aman.

Saat wawancara dengan Pandji Pragiwaksono Anda disarankan kolaborasi dengan Ahok, Anda mau?
Dia (Ahok) kan jalan-jalan terus. Saya itu enggak ada apa-apa sama Pak Ahok. Baik-baik saja.

Merasa dipertentangkan terus dengan Ahok?
Yang adu itu kan di luar. Kitanya (saya dan Ahok) biasa saja. Dan, banyak urusan lain juga yang lebih mendasar untuk diselesaikan.

Bagaimana komunikasi Anda dengan Presiden Joko Widodo saat ini?
Baik. Beliau kan presiden, saya gubernur. Kalau beliau di Jakarta, maka gubernur tanggung jawab mendampinginya--kalau ada kegiatan.

Saya pegang pranata aturan itu. Sehingga take it easy saja.

Menjadi gubernur, lebih banyak yang memanggil Mas atau Pak?
Mereka (PNS) enggak bisa dilarang memanggil pak. Kagok mereka. Tidak pernah terlatih menyebut mas he-he.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR