Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman saat ditemui di ruang kerjanya Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa siang (28/5/2019).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman saat ditemui di ruang kerjanya Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa siang (28/5/2019). Wisnu Agung / Beritagar.id
BINCANG

Arief Budiman: Kami terima jika MK putuskan KPU curang

Pihaknya akan menjalankan apapun putusan Mahkamah Konstitusi (MK), termasuk melakukan pemungutan suara ulang.

Ketika orang menyaksikan televisi hari-hari ini, mereka pasti melihat sosok Arief Budiman. Begitu juga saat baca media cetak dan online. Ia seperti ada di mana-mana.

Memang, pemilu boleh jadi usai, tapi polemik yang timbul setelahnya membuat namanya tetap disorot. “Belum selesai bagi KPU. Kami masih rapat pagi sampai malam,” kata Arief.

Sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), ia harus punya napas banteng. Tak sampai sebulan lagi, persiapan Pilkada 2020 harus dilakukannya. Sebuah tugas berat yang kembali menanti Arief. Belum lagi, menghadapi sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).

Jadi, ia tak peduli dituding curang atau disebut adik dari Soe Hok Gie—pada proses pemilu ini. Ia lebih pilih fokus pada tugas dan anggap cemoohan itu sebagai hal biasa. “Saya enggak mau baper sama hoaks,” ujarnya kepada Heru Triyono, Muammar Fikrie, Andya Dhyaksa dan fotografer Wisnu Agung di ruang kerjanya Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

Sebenarnya situasi sedang tak baik untuknya. Eskalasi ancaman makin meningkat pasca-KPU menetapkan hasil pemilu. Oleh aparat, ia diminta pakai baju antipeluru. Termasuk dikawal di rumah dan di kantor. “Kalau terjadi apa-apa saya sudah ikhlas,” tuturnya.

Suasana hati Arief terangkat ketika beberapa kali sang istri, Imawati, datang ke kantor, untuk buka puasa. Imawati datang dengan putra bungsunya yang belum genap dua bulan, Tsabits Elhaq Budiman.

Selasa siang itu (28/5/2019), pada awal-awal interviu, ia berkelakar soal kegemarannya memakai sepatu olahraga. Sisanya ia menjawab panjang lebar pertanyaan tentang proses situng, kematian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan persiapan KPU menghadapi sengketa pemilu.

Berikut tanya jawabnya:

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman saat berpose di depan kamera di ruang kerjanya Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa siang (28/5/2019).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman saat berpose di depan kamera di ruang kerjanya Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa siang (28/5/2019). | Wisnu Agung /Beritagar.id

Pengumuman rekapitulasi suara KPU pada dini hari jadi sorotan publik, bagaimana?
Apa yang bisa kami kerjakan cepat, ya harus diselesaikan cepat. Jangan sampai, bisa diselesaikan sekarang, kok harus tunggu besok. Itu prinsip kami.

Pasalnya, dilakukan dini hari, sehingga memunculkan kecurigaan sebagian publik?
Kalau mereka paham dan mengikuti pemilu, sebetulnya hal itu tidak jadi pertanyaan.

Petugas di TPS-TPS itu menetapkan hasilnya jam berapa? Subuh kan. Jadi kalau penetapan hasil jam 01.46, ya itu masih lebih awal.

Ada yang anggap KPU terburu-buru dalam menetapkan perolehan suara?
Biasa saja. Kecuali ada dokumen yang belum selesai, terus ditetapkan, nah itu gak boleh. Kami pun terbuka, tidak senyap.

Seluruh saksi ada. Media juga hadir. Jutaan orang menyaksikan.

Tapi, kalau penetapan itu ditunda sampai siang atau batas akhir pada 22 Mei pun enggak masalah kan sebenarnya?
Enggak masalah. Yang penting tidak melampaui 22 Mei. Pertimbangan kami, daripada besok harus hadir lagi kan ribet, sementara hasilnya bisa ditetapkan jam dua pagi.

Secara teknis, jauh lebih merepotkan untuk semua. Termasuk bagi para saksi.

Apakah KPU punya pertimbangan keamanan terkait pemilihan waktu dini hari itu?
Enggak, ini murni teknis. Pemilu 2014 saja ditetapkan pada jam 23.45. Itu juga waktu orang sedang tidur kan.

Anda kan pasti tahu pada 22 Mei itu akan ada gerakan massa yang disebut-sebut people power
Dulu juga begitu. Akan ada gerakan massa yang tidak puas dengan KPU. Kami sudah terbiasa dengan itu. Menyuarakan pendapat, silakan saja.

Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi tidak puas dengan keputusan KPU itu, lalu menyampaikan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Sudah siap?
Oh sudah. Pengacara (KPU) sudah kami briefing. Teman-teman dari provinsi dan kabupaten kota sudah kami minta siapkan alat bukti.

Ini masih akan panjang. Belum lagi kalau pemohon mengubah dan memperbaiki permohonannya.

Bagaimana Anda melihat permohonan sengketa Pilpres 2019 mereka ke Mahkamah Konstitusi (MK)?
Permohonan dari pemohon (BPN)? Ya itu luar biasa.

Mereka terus mengembuskan narasi kecurangan dan juga mendelegitimasi MK…
Prinsipnya, saya ingin semua fair. Sekarang kan sudah tahap di MK. Kalau MK putuskan KPU curang, kami akan terima dan akan memperbaiki diri.

Sebaliknya, kalau MK memutuskan KPU tidak curang, maka publik juga harus mau menerima putusan itu. Selesai.

“Permohonan pemohon (BPN) itu luar biasa”

Arief Budiman di Ketua KPU

Apakah mungkin MK mengabulkan salah satu permohonan tim hukum BPN, yang meminta pemungutan suara ulang?
Silakan MK putuskan. Kalau itu memang putusannya, KPU harus hormati dan jalankan.

Salah satu materi sengketa itu terkait dengan 17,5 juta DPT yang dianggap tak wajar atau data ganda. Pendapat Anda?
Ini sudah kami jelaskan berkali-kali. Kami cek ke lapangan. Hasilnya tersisa sekitar 700 ribu potensi data ganda.

Oke. Tapi Tim Prabowo-Sandi tetap tolak hasil Pilpres 2019 yang ditetapkan, karena menduga perhitungan KPU bersumber dari kecurangan…
Saya hargai apa yang mereka sampaikan. Kekalahan itu tidak mudah untuk diterima.

Sepertinya paslon yang gak menang selalu menggugat ke MK. Ini seperti tradisi pemilu ya..
Enggak juga. Pilgub DKI 2012 bisa jadi contoh. Ketika Foke berkompetisi dengan Jokowi. Kompetisinya juga sengit dan panas.

Tapi, saat lembaga survei umumkan hasilnya, Foke, yang kalah, ucapkan selamat dan akui metodologi ilmiah hitung cepat. Tak ada sengketa ke MK.

Ya jika ada persoalan, menggugat ke MK kan memang ruangnya bagi peserta pemilu. Tidak ada yang salah...
Ya memang. Kalau menurut mereka hasilnya gak fair, silakan bawa ke MK. Tapi tidak harus turun ke jalan begitu.

Hati kecil berkata. Kalau KPU menyelenggarakan pemilu kemudian ada yang meninggal, KPU dicaci maki.

Tetapi kalau ada orang menyelenggarakan demo, kemudian ada yang meninggal, siapa yang harus dicaci maki?

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman saat ditemui di ruang kerjanya Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa siang (28/5/2019).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman saat ditemui di ruang kerjanya Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa siang (28/5/2019). | Wisnu Agung /Beritagar.id

KPU menerima banyak sekali serangan hoaks, termasuk Anda yang disebut-sebut adik Soe Hok Gie?
Anda lihat saja, mirip gak? Awalnya memang menyerang institusi. Lama-lama jadi personal. Sepanjang itu tidak berpengaruh secara masif, biarkan saja. Saya enggak mau baper.

Kalau serangan teror kepada Anda?
Terakhir, eskalasinya memang makin meningkat. Itulah mengapa polisi meningkatkan pengamanan kepada saya dan para anggota.

Apa-apa saja bentuk terornya?
Kalau saya buka, nanti Anda ikut-ikut mengamankan saya. Ancaman itu ada via SMS, WA, termasuk ke rumah.

Standar pengamanannya, harusnya saya dikawal terus. Saya bersyukur, sampai hari ini tidak ada kejadian luar biasa kepada saya.

Pengamanan itu termasuk memakai rompi antipeluru dan membawa senjata?
Di antaranya itu. Tapi saya tidak nyaman dan juga menolak. Akhirnya ditingkatkan saja pengawalan kepada saya.

Makanya dipasang kawat depan kantor. Kemudian dicarikan jalan exit saat darurat. Di sini itu ada lorong-lorong untuk saya menyelamatkan diri.

Ada bungker di kantor KPU?
Enggak perlu saya cerita. Nanti Anda coba lari dari sini juga ha-ha.

Diserang hoaks dan diteror, lalu masih dituduh sebagai penyelenggara pemilu terburuk, pendapat Anda?
Gak papa. Biar saja orang menilai. Saya enggak mau mengatakan ini pemilu terbaik. Tapi kami merasa sudah menjalankan pemilu yang lebih baik.

Parameternya apa?
Banyak. Sekarang itu tahapan pemilu bisa diakses dengan mudah. Soal data pemilih, mulai nama sampai tempat nyoblosnya, buka saja web KPU, maka Anda bisa tahu.

Bahkan situng KPU itu jadi rujukan beberapa negara.

Jadi, kalau dikatakan terburuk, saya ingin tahu, bisa enggak Anda akses dengan mudah data pada pemilu-pemilu sebelumnya?

Dan juga soal partisipasi pemilu kali ini, yang bisa dibilang tinggi.

Pada pemilu 1999, tingkat partisipasi pemilih mencapai 92 persen, kan tinggi juga…
Tahun 1999 kan karena itu pemilu reformasi yang pertama. Tapi coba lihat Pemilu 2004 dan 2009. Trennya terus turun (partisipasinya).

Pada 2014 baru naik sedikit. Kemudian pada 2019 naik lagi.

Baru kali ini juga pemilu serentak pertama dan paling berat. Ya bisa disebut sebagai the most complicated elections in the world and also the biggest one day elections in the world.

Tapi Anda kan akui ada kesalahan input data C1 pada situng KPU. Itu juga jadi parameter orang menilai?
Itu karena orang gak paham. Kan sudah kita sebut di situ disclaimer tentang situng kita. Terus kamu mau pakai parameter apa, kesalahan input?

Berapa banyak yang salah. Coba saya tanya. Berapa banyak yang salah?

Menurut BPN ada 73 ribu sekian yang salah--saat situng masih separuh jalan...
Oke. Tapi sudah kami cek kesalahan input itu. Cuma ada sekitar 326 dan semua sudah dikoreksi.

Lalu, bagaimana dengan petugas KPPS yang meninggal?
Tak ada satu pun dari kita berharap ada yang meninggal. Ini bukan apologi. Tapi meninggal bisa terjadi kapan dan di mana saja, kita tidak tahu.

Ada isu kalau ratusan petugas KPPS itu meninggal by design...
Jangan ditafsir seolah-olah ini desain. Mungkin mereka lelah. Anda bisa cek, berapa yang meninggal karena kecelakaan atau penyakit.

Tapi, kalau mereka dituduh curang, terus supaya tidak terbongkar mereka kemudian diracun, itu adalah tuduhan keji dan kejam.

Btw, di tengah persiapan hadapi sengketa pemilu dan Pilkada 2020, sempat berkumpul dengan keluarga?
Yang jelas, enggak ada Lebaran untuk kami. Tahun lalu saja, setelah solat Id, sorenya saya pergi lagi.

Saat ini kami juga masih rapat dari pagi sampai malam.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR