Keterangan Gambar : Badriyah Fayumi, Ketua Tim Pengarah Konferensi Ulama Perempuan Indonesia, berpose di depan kamera Beritagar.id di kediamannya, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat, pada Rabu (10/05/2017). © Beritagar.id / Wisnu Agung Prasetyo

Peran ulama perempuan di Indonesia sudah ada sejak lama. Badriyah bercerita soal eksistensi mereka, bahkan yang namanya termasyur hingga ke mancanegara.

Pondok Pesantren Mahasina Darul Qur'an Wal Hadist terlihat sepi pada pagi hari itu. Sebagian murid berada di ruang kelas. Hanya tampak lima anak laki-laki berada di lantai dasar gedung dua lantai tersebut.

Di seberang pondok pesantren yang berada di Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat itu terdapat rumah sang pemilik pondok. Seorang wanita bertubuh mungil menyambut kami dengan hangat, sambil langsung mempersilakan masuk ke rumahnya.

Kami duduk di teras belakang rumahnya yang terbuka, dekat dengan sebuah gazebo dan halaman yang asri. Tanaman hijau dan pohon rindang menutup halaman itu. "Di sini tempat kerja saya dan suami," kata Badriyah Fayumi, sambil memandang ke arah meja dan kursi kerja yang berada di samping teras pada Rabu awal bulan lalu (10/05/2017).

Suara burung kerap muncul dalam obrolan kami. Dua ekor kucing juga kadang berseliweran keluar-masuk teras. "Rumah kami memang terbuka, sampai semua binatang bebas masuk," ujar perempuan kelahiran Pati, 5 Agustus 1971.

Badriyah tampak santai berbincang dengan kami. Intonasi suaranya tak pernah meninggi. Tapi terasa sekali semangatnya ketika berbincang soal isu yang perempuan, terutama dalam agama yang ia anut, Islam.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia periode 2012-2014 itu dengan fasih menceritakan peran para ulama perempuan sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga perkembangannya di negeri ini. Kontribusi mereka sangat signifikan kepada perkembangan Islam, tapi perannya selalu terpinggirkan karena sejarah yang ditulis sepihak.

Tak heran, ketika dirinya ditunjuk sebagai Ketua Tim Pengarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), Badriyah tak kuasa menolak. Ia mengatakan, selama tiga hari (25-27 April 2017), kongres berjalan dengan sangat lancar di Pondok Pesantren Kebon Jambu Babakan Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat.

Mantan anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa pada 2004-2009 itu menilai, KUPI telah menjadi ruang perjumpaan ulama perempuan dari kampus, majelis taklim, organisasi masyarakat, dan pemerintahan untuk melihat persoalan tak hanya dari teks.

Metodologi diskusi yang dipakai selama kongres itu tak hanya dari buku dan kitab suci, tapi juga pengalaman para peserta di kehidupan nyata. "Alquran menjadi pedoman kami. Tapi sebagai warga negara, kami juga memakai Undang-Undang Dasar 1945 sebagai rujukan," ujarnya.

Menurut dia, umat Islam di Indonesia harus memperkuat negara ini membentuk Islam Nusantara yang wasatiyyah (moderat) dan berkemajuan. Ulama perempuan memiliki peran yang sama dengan ulama laki-laki dalam mendukung konsep tersebut. "Kami mencermati nas-nas agama itu dengan keadilan substantif sehingga tak terjebak pada pemaknaan kaku," kata Badriyah.

Semua proses yang terjadi selama tiga hari tersebut ternyata mendapat sambutan positif dari setiap peserta. Bahkan pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama Lukman Hakim Saiffudin, datang dan menutup kongres.

Bisa dibilang KUPI mencatat sejarah, tak hanya di Indonesia, tapi juga dunia. Tak pernah ada sebelumnya acara serupa, yang membicarakan ulama perempuan tak sekedar menjadi obyek. "Biasanya muktamar perempuan tapi yang datang laki-laki," kata Badriyah sambil tertawa. Daya tarik ini yang membuat peserta yang datang pun berasal dari 15 negara.

Selain membahas soal KUPI, kepada Sorta Tobing, Muammar Fikrie, dan fotografer Wisnu Agung Prasetyo, Badriyah juga menceritakan ulama-ulama perempuan Indonesia yang berhasil memimpin, menjadi penulis besar, hingga ada yang mendapatkan gelar profesor perempuan pertama dari Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir. Berikut hasil wawancara kami:

Badriyah Fayumi, Ketua Tim Pengarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia (berkerudung biru), berpose dengan pengajar dan murid-murid Pondok Pesantren Mahasina Darul Qur'an Wal Hadist, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, pada Rabu (10/05/2017).
Badriyah Fayumi, Ketua Tim Pengarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia (berkerudung biru), berpose dengan pengajar dan murid-murid Pondok Pesantren Mahasina Darul Qur'an Wal Hadist, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, pada Rabu (10/05/2017).
© Wisnu Agung Prasetyo /Beritagar.id

Berapa lama persiapan penyelenggaraan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)?Persiapan dan terbentuknya kepanitian dari 2015. Tapi mimpinya sudah lebih 10 tahun yang lalu.

Apa agendanya?
Kami merekonstruksi kembali sejarah ulama perempuan di Indonesia menjadi kekayaan peradaban Islam di negeri ini, yang menjadi batu pijak kita untuk melangkah di masa depan.

Apa urgensi penyelenggaraan KUPI?
Karena memang ulama perempuan itu ada dan eksis, bahkan sejak zaman Rasulullah. Tapi keberadaan, eksistensi, dan kontribusinya tidak diakui karena sejarah yang ditulis secara sepihak.

Penyebabnya?
Dua hal. Otoritas negara tidak memberikan ruang yang cukup kepada para perempuan. Lalu, para pemimpin agama dan laki-lakinya punya pandangan yang meminggirkan kaum hawa. Tapi bukan berarti perempuan itu bodoh.

Mungkin karena penulis sejarahnya kebanyakan laki-laki?
Belum ada perspektif adil dan proporsional. Bisa jadi perempuan yang menulis sejarah itu tapi dia mengabaikannya. Bisa jadi ketakutan kalau perempuan bisa menjadi pemimpin.

Ulama perempuan saat ini banyak sekali. Ada yang sudah profesor. Hanya saja, dalam benak masyarakat ulama itu laki-laki. Kami ingin membangun kesadaran publik bahwa kata ulama itu bisa laki-laki dan perempuan.

Apa kesimpulan dari pasang-surut eksistensi ulama perempuan itu?
Keulamaan perempuan itu bagian dari kewajiban agama karena Nabi pernah memberikan ruang yang luar biasa bagi mereka. Tapi kewajiban agama ini menjadi tidak maksimal karena kendala struktural dan kultural yang ada. Hal ini diperparah dengan historiografi yang dikonstruksi secara sepihak.

Selama ini Anda terganggu dengan kondisi ketika para ulama identik dengan laki-laki?Justru karena tergelitik kami menyelenggarakan KUPI. Alhamdulilah, para ulama laki-laki ternyata sangat welcome. Meskipun ada juga yang meledek, "Ulama perempuan nih ye." Ha-ha-ha....

Kesadaran para ulama perempuan bagaimana?
Masih ada yang tidak pede (percaya diri), merasa tidak pantas disebut ulama. Padahal beliau, misalnya sudah jadi rektor, pemimpin pondok pesantren, dan lainnya.

Selama ini adakah perbedaan standar untuk ulama laki-laki dan perempuan?
Samalah. Ada standar keilmuan, keislaman, dan penerimaan dari masyarakat.

Tapi apakah para perempuan lebih sulit mendapatkan penerimaan itu?
Perempuan memang memiliki kendala lebih besar. Kalau ulama laki-laki cukup soal berpikir ilmu, integritas moral, tanggung jawab sosial, maka yang perempuan harus menyelesaikan hal-hal terkait kendala kultural.

Misalnya, dari pihak keluarga yang tidak setuju dia menempuh pendidikan tinggi, menganggap perempuan tidak perlu maju. Lalu, masyarakat juga menganggap demikian. Artinya, jalan yang ditempuh para ulama perempuan memang jauh lebih berat dan terjal, dalam hal realitas sosio-kultural.

Bisa dibilang, ulama perempuan lebih kuat?
Realitasnya seperti itu.

Seperti apa jejak-jejak ulama perempuan di Indonesia?
Kita bisa runut dari abad ke-17. Di Aceh ada Ratu Sultanah Safiatudin. Beliau berkuasa selama 34 tahun. Ilmu pengetahuan kala itu berkembang pesat. Tapi namanya tidak tercatat dalam penulisan sejarah. Setelah Safiatudin, ada tiga sultanah lagi yang memimpin Aceh.

Di Sulawesi Selatan pernah ada ratu yang berkuasa 55 tahun. Beliau yang mengumpulkan naskah I La Galigo (cerita peradaban suku Bugis). Namanya juga tidak pernah disebut dalam sejarah.

Belum lagi istri-istri raja. Di Riau ada Aisyah binti Sulaiman yang menulis banyak hikayat yang maju dan progresif dibandingkan Siti Nurbaya. Dia pernah menulis soal kisah seorang putri yang menyamar sebagai laki-laki karena tidak mau dipaksa menikah. Ia suka dengan pria yang dijodohkan, tapi tidak suka dengan caranya dipaksa-paksa.

Lebih dahsyat dari tulisan RA Kartini?
Iya, bahkan penemuan manuskrip Aisyah itu mempertanyakan kembali sosok Abdullah bin Abdulkadir Munsyi sebagai pelopor sastra Melayu moderen.

Di Palembang, Sumatera Selatan, ada istri raja bernama Ratu Sinuhun. dia membuat Kitab Simbur Cahaya yang menjadi referensi hukum adat sampai sekarang.

Ada Rahmah El Yunusiyah di Sumatera Barat yang mendirikan sekolah Diniyah Putri pada 1920an yang menjadi inspirasi Universitas Al Azhar, Mesir mendirikan Kulliyatul Lil Banat (kampus putri) pada 1957.

Jadi, peran ulama perempuan di Indonesia sudah mendunia?
Iya, tingkat kepeloporannya skala dunia. Rahmah El Yunusiyah mendirikan Sekolah Diniyah Putri karena berpikir perempuan harus pintar. Ketika 55 dosen, termasuk rektor, Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir melihat itu, mereka kagum. Mereka lalu mengadopsi kurikulum Diniyah Putri untuk para mahasiswi di universitas itu.

Rahma kemudian diberi gelar Syaikhah, seperti profesor. Sedikit sekali orang yang mendapat gelar itu dan Rahma menjadi perempuan pertama yang menerimanya.

Bisa dibilang Indonesia saat ini menjadi pelopor kemunculan ulama perempuan?
Bisa dibilang demikian. Makanya banyak yang mengagumi KUPI. Peserta kongres yang dari Malaysia sampai mengatakan, mereka tidak bisa melakukan hal seperti kami. Belum apa-apa para ulama perempuan di sana bisa dicurigai.

Kalau di Indonesia, semua malah mendukung. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin datang. Ini kekayaan Indonesia yang harus kita kenali supaya dapat berkontribusi lebih maksimal.

Badriyah Fayumi, Ketua Tim Pengarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia, berpose di depan kamera Beritagar.id, di Pondok Pesantren Mahasina Darul Qur'an Wal Hadist, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, pada Rabu (10/05/2017).
Badriyah Fayumi, Ketua Tim Pengarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia, berpose di depan kamera Beritagar.id, di Pondok Pesantren Mahasina Darul Qur'an Wal Hadist, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi, pada Rabu (10/05/2017).
© Wisnu Agung Prasetyo /Beritagar.id

Ada pihak yang menentang atau menolak kehadiran KUPI?
Tidak ada, karena KUPI bukan untuk melawan ulama laki-laki. Justru apa yang kami lakukan ini dudukung oleh mereka. Karena isu soal kerja peradaban bukan hanya perempuan saja yang berkepentingan, tapi laki-laki juga.

Ini memang suatu pencapaian baru. KUPI ini baru pertama kali diadakan di Indonesia dan dunia.

Apa hasil dari KUPI?
Yang menjadi fokus musyawarah keagamaan tiga, yaitu soal kekerasan seksual, perkawinan anak, dan kerusakan lingkungan dalam konteks keadilan sosial. Tapi sebelum itu ada sembilan tema diskusi paralel, antara lain tentang kaderisasi perempuan, pendidikan ulama perempuan, radikalisme, dan buruh migran.

Semua tema ini muncul dari keresahan para peserta di lapangan. Dengan diskusi tersebut, mereka jadi semakin yakin dan percaya diri melakukan perubahan serta mengkritisi hal-hal yang tidak benar. Musyawarah KUPI sangat mencerahkan untuk dibawa pulang.

Isu soal kerja peradaban bukan hanya perempuan saja yang berkepentingan, tapi laki-laki juga.

Badriyah Fayumi

Seberapa serius para ulama perempuan dalam mengawal isu tersebut?
Kami sudah bekerja dan akan kami buktikan.

Tapi isu soal kekerasan seksual dan perkawinan anak bukannya sudah sering terjadi?
Memang, nanti akan ada follup-up dari para ulama perempuan, berupa advokasi kebijakan dan edukasi.

Mau tidak mau hal ini membuat ulama perempuan berhadapan dengan ulama laki-laki?
Enggak juga. Ulama laki-laki yang mana dulu? Jangan salah, ulama perempuan yang tidak berperspektif perempuan banyak juga. Misalnya, dia mendukung poligami. Jadi ini bukan semata persoalan jenis kelamin.

Bagaimana KUPI menggalang kekuatan untuk mengadvokasi isu-isu tersebut?
Pada tahap edukasi hal itu akan menggelinding. Ulama perempuan yang bekerja di perguruan tinggi akan mengadvokasi hal tersebut di kurikulumnya. Di antara mereka juga ada aktivis dan pejabat publik.

Yang bekerja sebagai kepala daerah, tidak ragu lagi dalam mencegah pernikahan anak karena hasil dari KUPI telah menunjukkan lebih banyak mudaratnya. Dalam konteks kekerasan seksual, penting dibedakan perkosaan dan zinah.

KUPI tidak bisa menyulap keadaan secara luar biasa, tapi sebagai kontribusi sebuah kemajuan. Ukuran kami tidak dari luar, tapi dari peserta sendiri.

Bagaimana KUPI melihat radikalisme dan Islam transnasional yang hari ini mempengaruhi perempuan Islam di Indonesia?
Ulama perempuan di KUPI punya komitmen untuk melakukan pendidikan, penyebarluasan, dan penanaman nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. Kami punya peranan penting meredam fundamentalisme dan menggantinya dengan Islam Indonesia.

Kita bisa begini sekarang karena wajah Islam yang bersahabat, ada tradisi gotong royong, dan musyawarah.

MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.