Bambang Brodjonegoro tengah berpose untuk Beritagar.id di kantor Bappenas di Jl. Taman Suropati Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (6/8/2019).
Bambang Brodjonegoro tengah berpose untuk Beritagar.id di kantor Bappenas di Jl. Taman Suropati Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (6/8/2019). Wisnu Agung Prasetyo / Beritagar.id
BINCANG

Bambang Brodjonegoro: Jakarta sebagai ibu kota sudah tidak sehat

Dalam waktu dekat, pemerintah akan mengumumkan ibu kota baru. Masih ada yang mengganjal, yakni proses di DPR.

Bisa jadi momen Pidato Kenegaraan Presiden Joko "Jokowi" Widodo di DPR/MPR pada 16 Agustus nanti akan terasa lain. Disebut-sebut, pada agenda tahunan itu, Jokowi akan mengumumkan lokasi Ibu Kota Indonesia yang baru.

Hingga saat ini, memang belum ada lokasi pasti di mana ibu kota baru tersebut berada. Jokowi hanya berulang kali berucap sudah ada tiga tempat yang pasti akan dipilih. Yakni, Kalimatan Tengah, Kalimantan Selatan, atau Kalimantan Timur.

Di mana pun tempat barunya nanti, ada satu orang yang benar-benar sibuk mempersiapkan kepindahan ini: Bambang Brodjonegoro, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Sejak 2017, saya cukup sering bertemu dengan bapak presiden. Beberapa kali saya datang ke istana sendirian," ucap Bambang kepada Beritagar.id, Selasa (6/8/2019) siang pekan lalu di kantornya, Jl. Taman Suropati Menteng, Jakarta Pusat.

Persiapan perpindahan ini, menurut Bambang, sudah sangat mendalam. Pernyataan ini sekaligus menampik ucapan Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla, beberapa hari lalu; yang mengatakan rencana pemindahan ini baru pada tahap kajian.

Masalahnya, tak semudah itu. Untuk menunaikan rencana itu, harus ada "kulo nuwon" ke pihak legislatif, setidaknya untuk membentuk payung hukum ibu kota baru nantinya. Bambang pede soal ini. "Pemerintah sudah berhitung secara politik," ucap Bambang.

Hari itu, raut wajah Bambang terlihat lelah. Maklum, sebelum bertemu tim Beritagar.id di ruang pertemuan Bappenas, ia harus mengikuti rapat terbatas dengan presiden di Istana Kepresidenan. "Tadi saya sempat tidur di mobil," kata Bambang.

Kepada Andya Dhyaksa, Nunung Nur, dan pewarta foto Wisnu Agung Prasetyo, Bambang menjelaskan panjang lebar mengenai rencana ini, mulai dari anggaran, konsep, hingga kemungkinan adangan DPR. Berikut petikan wawancaranya.

Bambang Brodjonegoro tengah berpose untuk Beritagar.id di kantor Bappenas di Jl. Taman Suropati Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (6/8/2019).
Bambang Brodjonegoro tengah berpose untuk Beritagar.id di kantor Bappenas di Jl. Taman Suropati Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (6/8/2019). | Wisnu Agung Prasetyo /Beritagar.id

Wapres JK mengatakan bahwa perpindahan ibu kota harus hati-hati karena masih pada tahap perencanaan. Tanggapan Anda?
Kami sudah melakukan kajian yang intensif dan komprehensif sejak dua tahun lalu. Artinya, tidak hanya data sekunder yang kami punya, tapi kami juga sudah melakukan survei di lapangan. Sehingga kedalaman studinya bisa cukup diandalkan.

Mengenai pernyataan pak JK tadi berarti kurang tepat?
Kajian kami sudah cukup mendalam. Kami membahas sampai kira-kira bagaimana bentuk kotanya. Jadi intinya semua aspek sudah dibahas secara detail dan telah melibatkan banyak kementerian, termasuk pemerintah daerah.

Baik. Sampai saat ini sudah mengerucut ke tiga provinsi di Kalimantan, itu yang disampaikan Presiden. Mana yang bakal dipilih?
Tiga wilayah itu yang menjadi objek kajian kami. Semua kelebihan serta kekurangan sudah disampaikan. Insyaallah dalam waktu tidak lama, Presiden akan mengumumkan lokasi yang definitifnya.

Tanggal 16 Agustus pengumumannya, saat Pidato Kenegaraan di depan DPR/MPR?
Persisnya tergantung kepada Bapak Presiden.

Awal bulan ini, Gubernur Kaltim, Isran Noor, berkunjung ke Bappenas. mengerucut ke sana?
Kegiatan-kegiatan Bappenas selalu terkait dengan gubernur, pemerintah daerah. Jadi, tidak spesifik terkait gubernur-gubernur di Kalimantan. Yang pasti, Bapak Presiden akan segera mengumumkan, agar tahap konstruksinya bisa lebih cepat.

Kondisi ini memberi efek negatif, harga tanah di daerah-daerah tersebut kini naik tinggi.
Risiko di tangan investor yang menjadi spekulan tanah di calon ibu kota baru. Harusnya tidak perlu, karena kami sudah menjelaskan persyaratan lokasi adalah di lahan yang negara kuasai. Negara itu bisa pemerintah pusat, daerah, maupun BUMN.

Pemda yang daerahnya dicalonkan sebagai ibu kota baru menyediakan tanah hingga ratusan ribu hektare. Butuh sebesar itu?
Masing-masing pemda menyiapkan lahan untuk bahan pertimbangan. Semakin besar lahan yang disiapkan, semakin mudah kita bisa menentukan tempat terbaik. Kalau opsinya terlalu sempit kan kita engga punya banyak opsi

Jadi berapa butuh luas areal untuk pusat pemerintahan nanti?
Pusat pemerintahan itu 2.000 hektare aja cukup. Kalau wilayah ibu kotanya kita tergetnya 40.000 hektare, termasuk sarana penunjang seperti ruang terbuka hijau dan perumahan.

Butuh anggaran hingga Rp485-500 triliun untuk proyek ini, di mana 20 persennya dari APBN. Benar demikian?
Pemerintah berkontribusi sekitar Rp93 triliun, atau 20 persen dari total anggaran. Sisanya itu dari Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), sekitar 45-50 persen dan sisanya investasi swasta maupun BUMN secara langsung.

Pemerintah daerah tidak masuk dalam pembiayaan ini?
Pemda kan masuknya perusahaan, kalau ini level investor bukan level pemerintah.

Jumlah Rp93 triliun tidak mengganggu rencana kerja pemerintah lima tahun ke depan?
Tidak akan berebutan dengan prioritas pembangunan yang sudah ada di APBN untuk keperluan 5-10 tahun mendatang. Kita upayakan kerja sama pengelolaan aset gedung-gedung atau kantor pemerintahan di Jakarta yang nantinya kita tinggalkan.

Skema kerja samanya seperti apa?
Nantinya akan ada skema yang tentunya macam-macam. Bisa sewa, jual beli, atau juga pengelolaan bersama. Yang pasti potensinya besar karena lokasinya di pusat Jakarta.

Jakarta nanti akan tetap sebagai pusat ekonomi, bisnis, keuangan, jasa, dan perdagangan.

Proses groundbreaking ibu kota baru akan dilakukan pada 2021?
Rencananya pada 2021, karena 2020 penyiapan landasan hukumnya, penyiapan infrastuktur dasar, zonasi master plan, dan desain semua dilakukan tahun depan. Kita harapkan, tahun 2024 sudah proses pemindahan.

Landasan hukum ini terkait dengan DPR. Kalau DPR tidak menyetujui bagaimana?
Tentunya pemerintah sudah berhitung secara politik rencana ini (pindah ibu kota). Kita melihat berapa persen (partai politik) yang mendukung pemerintah di DPR. Gitu saja.

Tapi masih ada kemungkinan ditolak DPR juga, bukan?
Ya kita kan berpolitik boleh berhitung juga. Tentunya pak presiden sudah memperhitungkan semuanya. Dan sudah ada komunikasi secara informal, paling enggak kalangan pimpinan lembaga tinggi negara.

Kurang-lebih tinggal 6 tahun lagi proses pemindahan ibu kota terjadi. Apakah para Apartur Sipil Negara (ASN) pusat bisa menerima?
ASN itu kan abdi negara. Kalau mereka mau mau meneruskan sebagai ASN, ya harus ikut pindah. Ini sudah keputusan negara. Presiden mengambil keputusan ini bukan sebagai kepala pemerintahan, tapi kepala negara.

Jadi intinya ya kalau menurut saya ASN itu harus siap secara profesional. Kan mereka profesional.

Artinya, kalau tidak mau, mereka harus mengundurkan diri?
Ya itu terserah yang bersangkutan saja.

Sejumlah NGO mengatakan bahwa pemerintah tak melibatkan masyarakat sekitar dalam membuat ibu kota baru. Tanggapan Anda?
Yang pasti, kami bikin FGD di daerah masing-masing. Kan kita juga melaporkan kajian tentang sosial dan budaya. Salah satu kriteria adalah akseptabilitas masyarakat terhadap pendatang

Kalau NGO yang menolak, kita tahulah mereka punya agenda yang, yah, sesuai siapa yang ngasih sponsor ke dia.

Kalimantan dipilih karena minim bencana gempa bumi dan gunung meletus. Namun, di sana sering terjadi banjir dan asap kebakaran hutan.
Kita sudah perhitungkan semua, dari banjir hingga bencana asap karena lahan gambut. Kita cari lokasi yang paling minimal terhadap bencana-bencana itu. Masih banyak wilayah yang sebenarnya aman dan jauh dari bencana.

Yang pasti, wilayah Kalimantan tidak ada sejarahnya bencana gempa bumi, gunung meletus, apalagi tsunami.

Namun, pembukaan ibu kota baru ini akan semakin merusak hutan di Kalimantan yang merupakan paru-paru dunia, bukan?
Yang pasti lokasinya nanti bukan di hutan lindung. Bahwa dia nanti masuk dalam hutan tanaman industri, mungkin saja. Tapi itu bukan hutan dalam pengertian yang dibahas dalam konteks hutan lindung.

Konsepnya, Kalimantan harus menjadi forest city.

Bambang Brodjonegoro

Ok. Nantinya desain ibu kota baru seperti apa?
Yang pasti akan smart, green, beautiful, and sociable. Dari 40.000 hektare, separuhnya adalah open green space. Konsepnya, Kalimantan harus menjadi forest city.

Presiden juga memberikan arahan, dari awal bentuk bangunan tidak boleh horizontal, tapi vertikal. Agar tidak mengulang kebiasaan lama, lahan luas diisi bangunan dalam jumlah besar. Sehingga tidak mengurangi resapan air tanah.

Lalu semua jaringan gas, listrik, sampai air semua ada dibawah tanah. Transportasi Publik harus dari awal semua, jangan menunggu kotanya sudah mulai padat.

Siapa arsiteknya?
Nanti pasti kita akan melibatkan arsitektur kelas dunia. Karena kita ingin kota yang dikembangkan nanti jadi kota yang ideal untuk Indonesia. Yang menjadi rujukan dari semua kota di Indonesia lainnya.

Artinya Jakarta bukanlah kota rujukan sekarang ini?
Bagaimana mau jadi rujukan, sekarang kita punya nggak jaringan gas kota. Kan terbatas sekali. Bahkan air bersih pun belum semua rumah di Jakarta punya konektivitas. Saya tidak ingin menyalahkan Jakarta, karena sudah begitu dari dulunya.

Rencana pemindahan ibu kota ini kan bukan barang baru. Sejak Presiden Soekarno sudah ada dan selalu gagal. Apakah nanti akan gagal juga?
Oleh karena itu dibutuhkan keteguhan untuk bisa merealisasikan wacana. Saya memahami wacana perpindahan ibu kota di masa lalu sulit. Zaman Presiden Soekarno, Indonesia masih menjadi low income country.

Zaman Pak Harto, ada kesempatan. Namun entah karena pertimbangan apa kemudian tidak dilanjutkan. Ini lebih kepada ada nggak niat merealisasikan, atau hanya berhenti menjadi wacana. Kebetulan Presiden Jokowi memutuskan ini harus direalisasikan.

Tidak mungkin kah ibu kota tetap di Jakarta, dengan opsi pemerataan pembangunan?
Jakarta itu sudah terlalu membuat konsentrasi ekonomi ke satu titik. Boleh dilihat semua aktivitas di Indonesia itu ujungnya di Jakarta. Dan, beban Jakarta sebagai ibu kota sudah tidak sehat.

Ngomong-ngomong, bapak sudah berapa kali membahas perpindahan ibu kota dengan Pak Presiden?
Sejak masuk pada 2017, saya cukup sering bertemu dengan Bapak Presiden. Beberapa kali saya datang ke istana sendirian. Kalau keluar, wartawan pasti sudah tahu kalau saya ngobrolin perpindahan ibu kota.

Ada 10 kali Anda bertemu Presiden membahas soal ini?
Bisa dibilang sebanyak itu. Terhitung lah artinya, menghitung rapat atau pertemuan yang one on one gitu. Ada juga yang beberapa menteri cukup intensif bikin rapat antarmenteri di sini.

Anda stres ditanya hingga 10 kali seputar perpindahan ibu kota?
Enggak. Bagi saya, ini pekerjaan yang menyenangkan. Karena saya juga berkeinginan ada pertumbuhan pusat ekonomi yang baru di luar jawa, apapun bentuknya.

Bambang Brodjonegoro tengah berpose untuk Beritagar.id di kantor Bappenas di Jl. Taman Suropati Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (6/8/2019).
Bambang Brodjonegoro tengah berpose untuk Beritagar.id di kantor Bappenas di Jl. Taman Suropati Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (6/8/2019). | Wisnu Agung Prasetyo /Beritagar.id
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR