Keterangan Gambar : Bupati Kepulauan Seribu Budi Utomo berpose di depan kamera usai wawancara dengan Beritagar.id di Gedung Mitra Praja, kantor penghubung dan transit Pemerintahan Administrasi Kepulauan Seribu, Sunter, Jakarta Utara, Rabu (25/1/2017). © Beritagar.id / Wisnu Agung Prasetyo

Budi menjamin tak ada konflik komunal pasca pidato Gubernur Ahok di hadapan masyarakat Pulau Seribu September silam

Selingkuh. Itu yang terpikir oleh Budi Utomo ketika menjabat Bupati Kepulauan Seribu pada Agustus 2015. Kini hampir tiap pagi dia melakukannya. "Enak rasanya," kata Budi.

Selingkuh yang dimaksud bukan menyeleweng atau menyembunyikan sesuatu seperti definisi dalam kamus. Tapi merujuk makanan sejenis lontong berisi ikan--yang jadi kue khas Orang Pulo (sebutan penduduk Kepulauan Seribu). "Asyik kalau makan kue itu di pulau sembari menikmati suasana laut," ujarnya.

Sejak kecil Budi memang dekat dengan laut. Ia besar di Kompleks Pelabuhan Pelindo Jakarta Utara dan doyan berenang di empang dan laut saban hari. Namun titik balik yang membuatnya makin memerhatikan laut adalah ketika jadi Bupati sekarang ini.

Memimpin 110 pulau, Budi mendorong terobosan penting. Tak tanggung-tanggung, prioritasnya adalah mengoptimalkan keberadaan Dermaga Bahtera Jaya Ancol, sebagai pelabuhan kapal pengangkut orang dari Kepulauan Seribu menuju daratan Ibu Kota dan sebaliknya--agar sisi perekonomian Orang Pulo terangkat.

Prioritas lain membangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan pembangunan Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) atau penyulingan air laut jadi air minum di delapan titik yang sempat tertunda pengerjaannya tahun lalu. "Harus segera selesai," tuturnya.

Walau daerahnya sedang disorot karena kontroversi pidato gubernur non aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Budi mengaku jajaran dan warganya tidak terpengaruh. "Pembangunan terus jalan dan kondisi sosial di sana biasa saja, tak bergejolak," ujarnya.

Adapun program kerja yang Ahok tawarkan kepada nelayan pun saat ini juga sedang berjalan. Yakni pemberian modal awal kepada nelayan berupa keramba apung, bibit ikan dan pakan makanan.

"Sistemnya bagi hasil 20:80 persen. Pemerintah hanya ambil keuntungan 20 persen, sisanya buat peternak ikan," kata Budi saat wawancara dengan Heru Triyono, Yandi Mohammad dan fotografer Wisnu Agung di Gedung Mitra Praja, merupakan kantor penghubung dan transit Pemerintahan Administrasi Kepulauan Seribu, Sunter, Jakarta Utara, Rabu sore (25/1/2017).

Kepulauan Seribu hingga kini memang jadi perbincangan khalayak. Tak banyak yang tahu bagaimana sebenarnya kondisi sosial politik di sana--sebagai efek domino kasus Ahok. Sebab itu Beritagar.id ingin konfirmasi pertanyaan-pertanyaan yang ada di masyarakat kepada mantan Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta ini.

Budi mempersilakan kami duduk di kursi busa berangka kayu di ruang tamunya sore itu. Tampak pada dinding dan bufetnya foto-foto dia dalam ukuran sampul majalah. Salah satunya dengan Ustaz Arifin Ilham.

Dia menjamu kami dengan secangkir kopi hangat, sembari menjawab beberapa hal tentang rencana pembangunan dermaga dan penyulingan air, serta kondisi sosial politik terkini di wilayah yang dipimpinnya. Berikut tanya jawabnya:

Bupati Kepulauan Seribu Budi Utomo saat wawancara dengan Beritagar.id di ruang kerjanya, Gedung Mitra Praja, yang merupakan kantor penghubung dan transit Pemerintahan Administrasi Kepulauan Seribu, Sunter, Jakarta Utara, Rabu (25/1/2017).
Bupati Kepulauan Seribu Budi Utomo saat wawancara dengan Beritagar.id di ruang kerjanya, Gedung Mitra Praja, yang merupakan kantor penghubung dan transit Pemerintahan Administrasi Kepulauan Seribu, Sunter, Jakarta Utara, Rabu (25/1/2017).
© Wisnu Agung Prasetyo /Beritagar.id

Melihat gonjang-ganjing politik di daratan Jakarta, sebenarnya bagaimana antusiasme Orang Pulo terhadap penyelenggaraan Pilkada DKI?
Biasa saja. Ya antusias, tapi enggak semeriah dulu. Situasinya sama saja dengan Pilkada-pilkada sebelumnya. Cuma dinamikanya saja yang berbeda.

Wilayah Anda kan jadi tempat kejadian perkara kasus Ahok, apakah warga tak merasa terseret dinamika politik yang sedang hangat saat ini?
Namanya dinamika ya kami pandang biasa. Tidak ada masalah. Dari awal kami (Pemkab Kepulauan Seribu) sudah menyampaikan ke warga bahwa pesta demokrasi pasti ada gonjang-ganjingnya. Mereka paham dan menjalani kesehariannya seperti sediakala.

Ada perbedaan tidak kondisi sosial politik warga Kepulauan Seribu sebelum dan sesudah pidato Ahok di Pulau Pramuka?
(Menaruh jari di bibir). Saya tidak bisa komentar soal itu. Yang pasti mereka tidak ada gejolak dan juga tidak terpengaruh politik di Jakarta.

Maraknya demonstrasi di Ibu Kota juga sama sekali tidak memengaruhi Orang Pulo?
Yakin deh, tidak ada masalah. Aman. Kegiatan masyarakat juga berjalan baik, tidak ada gangguan.

Tapi bagaimana reaksi Orang Pulo terhadap kasus yang menimpa Ahok, didapati friksi-friksi?
Begini. Saya menjamin tidak ada konflik komunal di sana (pulau). Media juga harusnya mendidik agar masyarakat cerdas. Jangan malah memanasi terus. Apapun masalahnya media harus memberitakan dengan tujuan memajukan masyarakat agar mereka lebih matang. Pandangan saya, warga pulau sudah semakin matang, jadi tidak mudah terpengaruh.

Di beberapa pemberitaan media yang diunggah di Youtube masyarakat tampak menyatakan sikapnya soal pidato Ahok. Di antara mereka itu mengaku tidak tersinggung dengan ucapan Ahok...
Boro-boro masyarakat pantau Youtube, kecuali mahasiswanya ya yang kuliah di darat. Kalau masyarakat asli mah kerjaannya memancing dan ternak ikan. Bukan nonton Youtube.

Saya bilang sekali lagi, salah satu kunci mencerdaskan masyarakat ya dari media. Tolong objektif dan sesuai aturan. Media punya fungsi edukasi juga lho, jangan terus memanasi. Yang saya tahu, di pulau itu semua berjalan seperti biasa. Termasuk program-program pembangunan yang saat ini direncanakan dan sedang berjalan.

Bagaimana dengan program Ahok yang memberi modal kepada nelayan berupa keramba apung dan bibit ikan, apakah itu juga berjalan?
Di beberapa titik sudah berjalan. Ada dua kelompok yang dilibatkan dan akan menjadi proyek percontohan untuk ke depannya. Program ini bagus, karena nanti sistemnya bagi hasil 20:80 persen. Pemerintah hanya ambil keuntungan 20 persen, sisanya buat peternak ikan. Jadi amat menguntungkan buat warga yang ambil program itu.

Ngomong-ngomong Anda mengikuti persidangan kasus Ahok?
Jangan bicara soal itu terus he-he. Prinsip saya sebagai bupati adalah bagaimana memperbaiki kondisi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan di Kepulauan Seribu. Itu saja.

Saya melihat keseriusan dari Pak gubernur, baik yang sekarang dan sebelumnya untuk membangun wilayah ini. Sudah terasa ada geliatnya tiga tahun belakangan.

Apa perbedaan Ahok dengan kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur yang sekarang?
Pak Ahok dan Pak Sumarsono enggak bisa dibedakan dan bukan juga untuk dibedakan. Satu pihak sudah bertahun-tahun, satunya lagi hanya menjabat selama tiga bulan.

Masing-masing punya peran dan tugas berbeda. Buat Kepulauan Seribu sendiri siapapun yang memimpin sama saja, karena kami bakal tetap fokus membangun masyarakat dan infrastruktur di sana.

Bupati Kepulauan Seribu Budi Utomo berpose di depan kamera usai wawancara dengan Beritagar.id di Gedung Mitra Praja, kantor penghubung dan transit Pemerintahan Administrasi Kepulauan Seribu, Sunter, Jakarta Utara, Rabu (25/1/2017).
Bupati Kepulauan Seribu Budi Utomo berpose di depan kamera usai wawancara dengan Beritagar.id di Gedung Mitra Praja, kantor penghubung dan transit Pemerintahan Administrasi Kepulauan Seribu, Sunter, Jakarta Utara, Rabu (25/1/2017).
© Wisnu Agung Prasetyo /Beritagar.id

Dari beberapa program pembangunan di Kepulauan Seribu, mana yang jadi skala prioritas?
Kami memprioritaskan pembangunan Sea Water Reverse Osmosis (SWRO) yang mengolah air laut jadi air minum di delapan titik. Titik-titik itu adalah pulau-pulau yang berpenghuni. Target kami sebenarnya selesai 2016 ini, tapi pemenang lelang baru mampu mengerjakan tiga persennya saja.

Tidak ada kerugian daerah, tapi ongkos sosialnya yang mahal. Harusnya persoalan air bersih pada musim kemarau tahun ini sudah beres. Tapi karena pekerjaan belum selesai, mau tidak mau kami harus menghadapi masalah itu pada 2017.

Saat musim kemarau, krisis air bersihnya seperti apa di sana, tak bisa gunakan air tanah sebagai cadangan dulu?
Air tanah di sana sudah jelek. Bahkan lebih asin dari air lautnya. Dahulu kami pernah memakai teknologi penjernihan air minum dengan teknologi Reverse Osmosis (RO) yang bahan baku airnya dari tanah. Karena asin sekali maka RO tidak digunakan lagi. Nah kalau SWRO itu kan memakai air laut sebagai bahan bakunya.

Kini di Pulau Karya dan Untung Jawa sudah ada SWRO dengan tabung-tabung drum sebagai penampungan.

Lalu distribusinya bagaimana? Dari Pulau Karya itu didistribusikan ke pulau-pulau lain...
Kami belum distribusikan. Bisa saja dari Karya ke Pulau Panggang. Tapi harus bangun pipanya dulu di bawah laut. Nanti jaringan pipa itu sampai ke rumah-rumah tangga. Rencana itu kami usulkan ke Dinas Tata Air Jakarta.

Idealnya berapa titik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kepulauan Seribu?
Pulau yang berpenghuni ada 11. Ya idealnya setiap pulau berpenghuni itu harus ada. Misalnya di (pulau) Untung Jawa. Di pulau itu SWRO-nya sudah ada dan jaringannya sampai ke rumah tangga. Warga sana bisa langsung minum air itu.

Ya kami bersyukur beberapa perbaikan berjalan baik. Misalnya listrik yang sudah bebas dan merdeka saat ini, tidak seperti dulu. Sekarang tinggal memperbaiki jaringan internet saja biar koneksinya bisa lebih cepat.

"Pak Ahok dan Pak Sumarsono enggak bisa dibedakan dan bukan juga untuk dibedakan"

Budi Utomo

Sebelum-sebelumnya dapat pasokan air bersih dari mana jika sedang krisis?
Kami biasanya dapat dukungan dari perusahaan CNOOC (China National Offshore Oil Corporation), BUMN-nya Cina. Mereka bisa diminta bantuan untuk suplai air bersih, karena SWRO-nya besar banget. Tapi prinsipnya kami ingin punya sendiri. Agar masyarakat bisa hidup sehat dan untuk mendukung pariwisata juga. Kalau ada air bersih tentunya wisatawan akan merasa nyaman.

Bagaimana dengan rencana pembangunan dermaga--yang juga penting untuk pariwisata...
Saya baru saja rapat dengan Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta, termasuk dengan Dinas Perhubungan dan Kementerian terkait. Intinya salah satu kendala di Kepulauan Seribu adalah infrastruktur. Yang paling tampak adalah masalah transportasi dan keberadaan dermaga.

Kami sudah berkoordinasi dengan Dishub yang sudah pernah mengkaji soal dermaga dan pelabuhan untuk bersama-sama membuatkan site plan-nya, termasuk membuat Rencana Induk Pelabuhan (RIP) atau dermaga--sebagai syarat membangun sebuah pelabuhan.

Lokasinya sudah ditentukan? Di Muara Angke atau Marina Ancol?
Begini. Yang ada RIP-nya itu baru di Muara Angke. Tapi keinginan kami, dermaga itu dibangun di Bahtera Jaya Ancol.

Menurut kami Bahtera Jaya representatif sebagai pelabuhan kapal pengangkut orang dari Kepulauan Seribu menuju daratan Ibu Kota dan sebaliknya.

Nah karena pembangunan dermaga itu kewenangan pusat, maka dinas-dinas, pemprov dan pemkab harus bersinergi dengan mereka (pusat). Semoga dalam waktu dekat ada titik terang.

Tidak di Muara Angke saja yang memang selama ini kerap dijadikan tempat penyeberangan ke Kepulauan Seribu?
Tidak representatif. Maunya sih sekelas Batam dan Singapura agar masyarakat dan wisatawan nyaman. Di Angke kan peruntukannya juga untuk mengangkut barang selain orang. Ditambah lagi persoalan jalan menuju ke Angke yang buruk. Mobil yang di lokasi parkir bahkan bisa tenggelam kalau ada rob.

Bupati Kepulauan Seribu Budi Utomo berpose di depan kamera usai wawancara dengan Beritagar.id di Gedung Mitra Praja, kantor penghubung dan transit Pemerintahan Administrasi Kepulauan Seribu, Sunter, Jakarta Utara, Rabu (25/1/2017).
Bupati Kepulauan Seribu Budi Utomo berpose di depan kamera usai wawancara dengan Beritagar.id di Gedung Mitra Praja, kantor penghubung dan transit Pemerintahan Administrasi Kepulauan Seribu, Sunter, Jakarta Utara, Rabu (25/1/2017).
© Wisnu Agung Prasetyo /Beritagar.id

Selama ini kenapa infrastruktur Kepulauan Seribu seperti tidak diperhatikan ya?
Sebenarnya ini masalah status kekhususan yang juga belum muncul untuk Jakarta. Kalau Yogyakarta dan Aceh kan ada. Sehingga dapat dana keistimewaan atau kekhususan itu dari pusat. Tiap tahun dapat bantuan yang totalnya bisa triliunan. Dana itu bisa buat infrastruktur.

Sejak dulu apakah tidak ada dana untuk Jakarta buat infrastruktur, kan statusnya khusus juga sebagai Ibu Kota?
Sejak berdiri jadi Ibu Kota, dana kekhususannya itu nol. Tidak pernah dapat. Karena belum jelas bidang mana yang akan dikhususkan. Pun belum ada Perda Kekhususan Jakarta. Padahal Kepulauan Seribu ini miniaturnya Indonesia dan pintu gerbang Ibu Kota. Jadi enggak usah bicara membangun Indonesia di Ambon atau Papua kalau di sini saja masih belum baik.

Soal kekhususan itu sudah Anda bicarakan dengan gubernur?
Wacana ini sudah lama sebenarnya. Mencuat lagi setelah ada diskusi dengan Pak Sumarsono (Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta).

Sudah mengerucut pada pembicaraan bidang mana yang akan dikhususkan?
Salah satu bentuk kekhususannya ya Kepulauan Seribu ini. Amat sedikit sekali Ibu Kota di sebuah negara yang punya kepulauan. Jadi nanti pengelolaan airnya, infrastrukturnya harus jelas kewenangan dan mekanismenya antara kementerian, pusat dan daerah. Dari hasil-hasil rapat ya akan kita dorong status itu.

Mungkin Kepulauan Seribu tak terlalu diperhatikan karena secara politik suara dari wilayah ini dianggap sedikit?
Saya enggak berani masuk ranah itu ha-ha. Yang jelas kami harus mengejar ketertinggalan. Dari segi Indeks Pembangunan Manusia DKI Jakarta warga kami itu paling rendah ketimbang lima kota lain di Jakarta--meski secara nasional masih tetap tinggi.

Sumarsono memerhatikan wilayah Anda dalam hal infrastruktur?
Beliau (Sumarsono) perhatian. Ya tiga tahun terakhir ini Pemerintah Jakarta mulai fokus dan ada beberapa terobosan.

Kalau Ahok?
Ya bagus juga. Sejarahnya kan wilayah ini dianggap wilayah belakangnya Jakarta, seperti dapur. Namanya bagian belakang pasti tempatnya taruh barang rongsok, bukan sebagai etalase dan pintu gerbang. Menurut saya sih sudah selayaknya kepulauan ini diperhatikan.

Notabene wilayah ini cukup luas. Bayangkan besarnya itu 11 kali daratan Jakarta dan memiliki 110 pulau. Kalau ini dikelola baik akan jadi sesuatu yang menarik.

Pada Agustus nanti Kepulauan Seribu akan dibuatkan film layar lebarnya. Judulnya Impian Anak Seribu Pulau. Yang main Maudy Koesnaedi, Nadine Chandrawinata dan anak-anak asli Orang Pulo. Kalau saya sih enggak main he-he. Takut merusak.

Tidak rindu pada daratan? Sepertinya Anda betah menjabat sebagai bupati di Kepulauan Seribu?
Sebenarnya saya ditawari jadi salah satu kepala dinas. Tapi saya belum mau karena ingin menyelesaikan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan di sini (Kepulauan Seribu).

Btw kenapa sampai ada stigma PNS DKI Jakarta yang ditugaskan ke Kepulauan Seribu sebagai pegawai buangan?
Tidak benar. Bisa diadu SDM muda-muda pegawai saya yang bagus-bagus dengan tempat lain.

MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.