Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat Dedeh Fardiah saat ditemui di kantornya, Jalan Malabar, Bandung, Rabu (27/2/19).
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat Dedeh Fardiah saat ditemui di kantornya, Jalan Malabar, Bandung, Rabu (27/2/19). Aditya Herlambang / Beritagar.id
BINCANG

Dedeh Fardiah: Bruno Mars salah kaprah

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat ini tak khawatir kebijakannya menimbulkan kontroversi atau jadi bahan omongan negatif publik.

Panggilan telepon tak putus-putus memburu Dedeh dari beragam kalangan. Seperti wartawan hingga anggota dewan, untuk minta penjelasan. “Berderingnya terus-terusan,” kata Dedeh di ruang kerjanya, Rabu (27/2/19) di Jalan Malabar, Bandung.

Komisi yang dipimpin Dedeh memang bikin geger setelah menetapkan Surat Edaran tertanggal 18 Februari 2019. Surat tiga helai itu mencantumkan 17 lagu bahasa Inggris yang masuk kategori konten dewasa.

Artinya, lagu-lagu itu hanya diperbolehkan diputar atau ditayangkan mulai pukul 22.00 hingga 03.00 WIB—oleh radio dan televisi di Jawa Barat.

Misalnya lagu “Versace On The Floor” dan “That's What I Like” milik Bruno Mars, “Overdose” milik Chris Brown dan Agnez Mo, hingga “Shape of You” milik Ed Sheeran.

Kebijakan ini pun langsung mengundang reaksi. Tak cuma dari dalam negara. Reaksi juga datang dari Bruno Mars, yang dua lagunya dianggap tak cocok untuk anak kecil. Bruno protes lewat kicauannya:

"Kepada Indonesia, saya memberi kalian lagu-lagu hits (seperti) “Nothin On You", “Just The Way You Are", & “Treasure”. Jangan samakan saya dengan penyimpangan seksual itu," tulisnya dalam akun Twitter-nya, @BrunoMars.

Sebelumnya, pada 2016, KPID Jabar juga bikin heboh. Komisi ini melarang 13 lagu dangdut untuk disiarkan di televisi dan radio. Salah satu lagu itu berjudul “Satu Jam Saja” milik Zaskia Gothic. Lagu itu dianggap cabul dan mengandung seks bebas.

“Aturan itu kan berdasarkan hasil telaah KPID dan aduan masyarakat,” tutur Dedeh.

Siang itu, ia menerima Anwar Siswadi dan Aditya Herlambang. Alas kakinya telah berganti dari sepatu ke sandal jepit. Ia baru kelar mengajar. “Kontroversi itu hal biasa, hadapi saja,” kata dosen Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung itu.

Berikut perbincangan kami, yang ditambah wawancara telepon oleh Heru Triyono pada Ahad pagi (3/2/2019):

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat Dedeh Fardiah saat ditemui di kantornya, Jalan Malabar, Bandung, Rabu (27/2/19).
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat Dedeh Fardiah saat ditemui di kantornya, Jalan Malabar, Bandung, Rabu (27/2/19). | Aditya Herlambang /Beritagar.id

Banyak yang bertanya. Siapa sebenarnya penggagas kebijakan pembatasan lagu itu?
Dasar kebijakan kami ya aduan masyarakat. Ini juga bukan kebijakan pertama bagi KPID Jawa Barat.

Pada 2016, kami menerbitkan surat edaran tentang 13 lagu dangdut yang dilarang dan 11 yang dibatasi. Itu menimbulkan pro dan kontra juga.

Yang mengadu ini ormas atau perorangan?
Berbagai komponen. Tak hanya sekelompok masyarakat. Ada yang langsung datang, lewat media konvensional atau media online yang kami buat.

Apakah komponen masyarakat ini mendesak agar lagu-lagu itu dilarang?
Tidak. Tapi sudah jadi kewajiban kami menindaklanjuti. Ini dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Penyiaran dan P3SPS.

*(Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran).

Bagaimana mekanismenya untuk menentukan sebuah lagu itu sesuai pedoman penyiaran atau enggak?
Tentu mekanisme awal adalah adanya aduan. Dalam hal ini ada 54 aduan yang masuk dan 34 laporan dari tenaga pemantau KPID Jabar.

Dari situ tercatat ada 86 lagu yang terindikasi mengandung muatan seksual dan sejenisnya. Lalu kami kerucutkan jadi 17 lagu.

Masalahnya itu lebih kepada lirik atau video klipnya?
Kita mencermati keduanya. Setelah dengar pendapat dengan para ahli bahasa, maka kami sepakat membuat surat edaran.

Kami akan datangi lembaga penyiaran di 27 kota kabupaten di Jabar. Kami akan minta rekaman siarannya, ada pelanggaran atau tidak.

Kalau ada, sanksi diberikan. Berupa pengurangan jam siar, atau bahkan penghentian programnya.

Delapan puluh enam lagu tersebut berbahasa Inggris semua?
Ini perlu dicatat. Bukan lagu berbahasa Inggris yang dibatasi. Ada bahasa lain juga. Ini harus diluruskan. Yang jelas, 17 lagu itu dianggap secara eksplisit mengandung konten seksual.

Apakah masyarakat betul-betul berpikir mesum hanya karena mendengarkan lagu?
Yang jelas, surat edaran ini agar masyarakat sadar. Kalau kami diam, masyarakat kan tidak tahu.

Surat ini juga ada unsur pendidikannya. Agar masyarakat dan lembaga penyiaran cerdas memilih lagu.

Anda tidak menampung aspirasi masyarakat yang menolak surat edaran ini?
Apapun yang kami lakukan, akan menimbulkan pujian dan penolakan. Ini dinamika.

Sering kali masyarakat menilai sepihak, tidak komprehensif. Padahal harapan kami baik. Kami ingin melindungi kepentingan anak dan perempuan.

Tapi kalangan praktisi radio, musisi, dan pengamat musik memberikan reaksi keras terhadap surat edaran itu…
Pemusik saya kira punya filosofi yang jelas: ingin bikin konten positif dan enak didengar.

Ya pro dan kontra dari berbagai kalangan kan hal biasa. Kami cuma menjalankan tugas.

Bruno Mars tak terima lagunya dilarang dan dianggap menyimpang, bagaimana?
Saya rasa Bruno Mars salah kaprah. Bukan dilarang, tapi dibatasi. Mungkin ia menduga di semua wilayah Indonesia surat edaran itu berlaku. Jadinya berang.

Bagi dia mungkin kebijakan itu dinilai janggal…
Hak tiap orang mengomentari kebijakan. Itu masukan. Tapi kami punya argumen. Kami ada rencana membuat penjelasan ke Bruno Mars melalui DM (Direct Message).

Kabarnya surat edaran ini tidak disertai sosialisasi dahulu kepada radio-radio di Jawa Barat?
Ya ini memang masih tahap sosialisasi.

Bagaimana kalau radio itu berpusat di Jakarta. Kan ada yang siarannya sampai Jawa Barat juga?
Prinsipnya, kalau lembaga penyiarannya di Jawa Barat, maka kami tindak langsung. Tapi kalau penyiarannya berjaringan, kami rekomendasikan ke KPI Pusat.

Efektivitas surat edaran ini juga dipertanyakan. Karena lagu-lagu itu tetap bisa didengar kapan pun di platform digital seperti Spotify dan Youtube?
Ya platform-platform itu bukan ranah kami. Kami membuat apa yang jadi tupoksi kami. Kami memilih berupaya untuk melakukan sesuatu agar masyarakat bisa tahu dan sadar.

Komisi Anda juga tidak bisa masuk ke panggung-panggung atau tempat karaoke, hanya televisi dan radio saja…
Iya, itu mah bukan wewenang kami. Silakan masyarakat menilai. Kalau masyarakat jadi aware, oh ternyata lagu ini teh enggak baik, kan artinya berdampak positif.

Orang tua jadi bisa kasih tahu kalau anaknya menyanyikan lagu yang tidak pantas.

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat Dedeh Fardiah saat ditemui di kantornya, Jalan Malabar, Bandung, Rabu (27/2/19).
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat Dedeh Fardiah saat ditemui di kantornya, Jalan Malabar, Bandung, Rabu (27/2/19). |

Kalau banyak gelombang penolakan, apakah surat edaran itu akan dicabut?
Sampai saat ini kami komitmen tidak (mencabut), kecuali rapat pleno menghendaki lain.

Pada 2016, KPID Jabar juga membuat heboh dengan melarang 13 lagu dangdut, bahkan dituntut para pencipta lagu dan budayawan…
Iya sempat. Cuma sudah selesai masalahnya karena kita bisa jelaskan. Pas lagu dangdut itu didengar, mereka kaget, kok ada lagu seperti itu.

Lalu apa respons pencipta lagu dangdut yang karyanya dilarang itu?
Kami diskusi dengan pencipta lagu itu. Kami tanya, apakah dia punya anak kecil, apakah anak itu mendengarkan lagunya?

Dia menjawab, anaknya enggak boleh dengar lagu ciptaannya itu karena tidak baik. Bagaimana?

Apakah ada komunikasi dengan KPI Pusat sebelum menerbitkan surat edaran ini?
KPI Pusat dan KPID tidak bersifat vertikal. Masing-masing daerah punya kewenangan. Sifatnya lebih kepada koordinasi.

Jadi, wilayah Jawa Barat ya wewenang kami. Tidak ada perintah atau instruksi dari KPI Pusat.

Sekadar konsultasi?
Itu tadi. Kami punya kewenangan sendiri. Karena tiap daerah punya kekhasan dan karakter. Kalau di sini bermasalah, tempat lain belum tentu.

“Sampai saat ini kita komitmen tidak (mencabut), kecuali rapat pleno menghendaki lain”.

Dedeh Fardiah

Kalau Ridwan Kamil, yang tampaknya tidak pro dan tidak juga kontra, apakah menghubungi Anda terkait ini?
Belum. Secara langsung juga belum. Kami ini kan independen. DPRD yang memilih kami.

Oke. Bagaimana caranya Anda memantau surat edaran ini agar dipatuhi televisi dan radio di Jawa Barat?
Kami tidak bisa pantau semua karena keterbatasan tenaga dan alat pemantau. Tenaga pemantau hanya empat orang.

Karena itu penertibannya dengan meminta rekaman siaran. Pada 2018 ada sekitar 300-400 (penertiban) dari 1800 lebih indikasi temuan pelanggaran.

Ada tuduhan KPID Jawa Barat antilagu asing?
Enggak lah. Enggak anti asing. Ini era milenial, era keterbukaan. Ini hanya upaya bagaimana lagu itu disiarkan sesuai dengan usia seseorang.

Mohon tidak dimaknai ekstrem seakan-akan kami melarang. Pembatasan lagu saya kira masih bijaksana.

Tapi kok tidak ada pembatasan ya untuk lagu-lagu berbahasa Korea dan Jepang?
Belum ada yang mengadukan itu dan kami harus datangkan lagi ahli bahasa Korea atau Jepang.

Kalau Anda suka lagu apa?
Wali dan Afgan. Kalau Korea saya enggak suka lagunya, tapi suka filmnya.

Boleh kami dengar Anda bernyanyi?
Enggak bisa. Lebih baik disuruh ceramah.

Dedeh Fardiah menjawab kontroversi pelarangan lagu /Beritagar ID
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR