Keterangan Gambar : Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Brigjen (Pol) Agung Setya Imam Effendi ketika diwawancara Beritagar.id di ruang kerjanya, gedung Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Markas Besar Polri, Jalan Trunojoyo Nomor 3 Jakarta Selatan, Rabu pagi (20/7/2016). © Beritagar.id / Wisnu Agung Prasetyo

Agung menyatakan tak menutup kemungkinan polisi juga bakal membongkar mafia obat palsu--selain vaksin.

Kasus vaksin palsu kian riuh usai Menteri Nila Moeloek mengungkap 14 rumah sakit, 6 bidan dan 2 klinik--yang terindikasi memakai vaksin palsu. Banyak orang tua yang memvaksinasi anaknya ke rumah sakit--yang disebut dalam daftar itu--untuk minta klarifikasi.

Pengungkapan kasus ini bermula dari keluhan warga yang menyatakan balitanya tetap sakit meski sudah program vaksinasi. Setelah diselidik, polisi mendapati vaksin abal-abal di salah satu apotek di Bekasi, Jawa Barat, Mei silam.

"Di sana kami menahan orang yang berinisial J yang diduga distributor," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri Brigjen (Pol) Agung Setya Imam Effendi.

Tidak berhenti di situ, sebulan kemudian polisi juga membongkar vaksin palsu yang diduga disimpan dan diedarkan di Apotek IS yang beralamat di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur.

Temuan lain, di rumah mewah Kemang Pratama Regency, didapati 36 dus vaksin palsu, berisi 800 vaksin per dus. Vaksin palsu itu terdiri dari vaksin wajib bayi untuk mencegah hepatitis, campak, dan tuberkulosis dengan vaksin Bacille Calmette-Guerin.

Dari pengakuan tersangka, pesanan vaksin yang mereka terima per hari bisa mencapai 200 vaksin. Jumlah itu kemudian diedarkan, dan praktiknya sudah dimulai sejak 2003.

Dari rangkaian pengungkapan itu, polisi tetapkan 23 tersangka. Mereka terdiri 6 produsen, 9 distributor, 2 pengumpul botol bekas, 1 pencetak label, 2 bidan dan 3 dokter.

"Pemeriksaan tersangka selesai, pemberkasan mendekati final," kata Agung saat wawancara dengan Heru Triyono dan fotografer Wisnu Agung Prasetyo dari Beritagar.id di ruang kerjanya, gedung Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Markas Besar Polri, Jalan Trunojoyo Nomor 3 Jakarta Selatan, Rabu pagi (20/7/2016).

Pada Jumat (22/7/2016), polisi telah melimpahkan berkas perkara tersangka ke Kejaksaan Agung. Perkara dibagi atas empat berkas. Pembagian ini berdasarkan kelompok atau jaringan tersangka pembuat hingga penjual vaksin palsu.

Agung sendiri adalah bagian dari Satuan Tugas Penanggulangan Vaksin Palsu--yang memimpin dari sisi penegakan hukumnya. Secara keseluruhan satgas dipimpin oleh Menteri Nila.

Dia tiba cukup awal di kantornya, sekitar jam 8 pagi, meski malam sebelumnya hadir di sebuah acara diskusi televisi dan rapat dengan Tito Karnavian, Kepala Kepolisian RI.

Selama satu jam dia menjelaskan bagaimana dampak kasus ini terhadap keamanan peredaran vaksin di Indonesia, serta siapa tenaga medis yang terlibat dalam peredaran dan perannya masing-masing. Berikut petikan wawancaranya:

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Brigjen (Pol) Agung Setya Imam Effendi berpose depan kamera usai diwawancara Beritagar.id di ruang kerjanya, gedung Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Markas Besar Polri,  Jalan Trunojoyo Nomor 3 Jakarta Selatan, Rabu pagi (20/7/2016).
Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Brigjen (Pol) Agung Setya Imam Effendi berpose depan kamera usai diwawancara Beritagar.id di ruang kerjanya, gedung Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Markas Besar Polri, Jalan Trunojoyo Nomor 3 Jakarta Selatan, Rabu pagi (20/7/2016).
© Wisnu Agung Prasetyo /Beritagar.id

Mengapa kasus vaksin palsu baru terungkap?
Intinya adalah bagaimana mind of crime-nya (pikiran jahat) si pelaku kita bongkar. Itu yang penting. Karena kalau bicara pengungkapan kasusnya, lalu kenapa baru sekarang terungkap, kemudian bicara pasal-pasal, ya seperti baca buku saja.

Tapi kalau kita lebih dalam untuk membongkar pikiran jahatnya dan kenapa itu terjadi, pencegahan terhadap kasus serupa kita bisa lakukan di masa depan.

Terbongkarnya kasus ini mengindikasikan lemahnya pengawasan. Bayangkan sejak 2003...
Kalau bicara kesempatan berbuat jahat pasti ada. Kasus pencurian pun setiap hari ada. Bicara membuat yang palsu-palsu juga mudah buatnya. Contohnya alamat palsu, KTP palsu atau bahkan paspor palsu.

Tapi masyarakat terkejut, karena produksi vaksin palsu itu belasan tahun seperti tidak terendus aparat?
Jangan mendorong kasus ini melihat ke belakang lagi. Hukum itu harus real (nyata) lho. Karena pembuktian juga tidak sembarangan. Cara kita bekerja itu harus profesional. Satu per satu pasti terkuak.

Bagaimana awal terungkapnya keberadaan vaksin palsu?
Dari informasi masyarakat soal bayi yang meninggal dunia setelah diimunisasi. Kemudian kasus ini kami selidiki sejak tiga bulan lalu. Kami kembangkan terus, dan terbongkar semuanya.

Caranya mengintai dan mengendus ulah para pelaku...
Mereka bekerja rapi, dengan mencatat setiap proses administrasi. Misalnya, pelaku membuat faktur pengiriman barang. Nah dari situ polisi jadi tahu siapa-siapa saja penerima vaksin itu, siapa yang mengirim, tanggal berapa--yang kami terus identifikasi selama ini.

Apakah jumlah tersangka akan bertambah dari 23 orang yang sudah ditetapkan sebelumnya?
Sementara belum, dan berkas juga sudah dilengkapi. Pada Jumat (22/7/2016) akan diserahkan ke kejaksaan.

Dari jumlah tersangka itu, apa saja peran mereka masing-masing...
Yang pasti melibatkan 4 kelompok produsen dengan 4 jaringan distribusi. Setiap kelompok memiliki timnya, ada pencetak stiker, pengumpul botol, distributor dan juga pasarnya. Mereka berproduksi di Bekasi, Tangerang, juga Subang.

Menurut pengakuan tersangka Hidayat dan isterinya, Rita Agustina, pesanan vaksin yang mereka terima per hari ada sekitar 200 vaksin?
Hitungannya di setiap tempat produksi berbeda-beda karena tergantung pasokan botol bekasnya.

Kok bisa ya pelaku dengan bebas mengemas vaksin menggunakan botol-botol bekas dari rumah sakit?
Makanya aturan tentang limbah rumah sakit harus diperbaiki. Rumah sakit harus memiliki sarana pengolahan limbah yang baik.

Artinya selama ini rumah sakit tidak mengelola limbahnya dengan baik?
Saya tidak mau komentar soal itu. Tapi faktanya masih ada botol-botol vaksin bekas yang diperjualbelikan, dan itu yang menimbulkan peluang kejahatan. Saya ingin aturan pengolahan limbah ditegakkan oleh manajemen, dan harus disiplin menjalankannya.

Kegiatan memulung botol bekas vaksin itu memangnya tidak diketahui pihak rumah sakit?
Itu materi pengadilan. Yang pasti para pelaku memegang betul prinsip ekonomi, yakni beli sampah jual emas.

Motivasinya hanya sekedar bisnis, tidak terindikasi ada agenda yang tersistematis?
Semua itu soal keuntungan. Bayangkan, beli hanya Rp165 ribu kemudian dijual Rp800 ribuan, bahkan jutaan. Mereka ini oknum yang berkecimpung di bidang kesehatan. Sama dengan polisi, yang jahat ada, yang baik juga banyak.

Uang dari bisnis ini mengalir kemana saja?
Beberapa pihak menikmati hasil bisnis ini, mulai dari distributor, produsen, ya termasuk dokter dan bidan.

Jadi kejahatan luar biasa ini hulunya siapa, dalam arti yang paling berperan?
Pembuat vaksin palsunya lah. Criminal mind-nya (otak kriminal) mereka. Mereka ini tahu jalur-jalur distribusinya. Bagaimana tidak, ada yang mantan perawat, dan pintar-pintar. Jadi pintar itu tidak harus dokter dan susternya. Para pelaku ini juga pintar.

Dari penyelidikan, apakah rumah sakit dan dokter sebenarnya tahu bahwa mereka memakai vaksin palsu untuk pasiennya?
Itu juga materi pengadilan nanti.

Yang masyarakat pertanyakan adalah alibi oknum dokter yang terpaksa memakai vaksin palsu karena vaksin langka...
Begini. Jika stok habis, misalnya vaksin tripacel, yang di dalamnya terdiri dari tiga macam vaksin, maka tinggal minta Kementerian Kesehatan saja.

Vaksin-vaksin yang terkandung dalam tripacel itu ada stoknya, hanya saja satu-satu, tidak tiga sekaligus. Vaksinnya gratis lagi. Masyarakat juga harus teredukasi. Jangan mau dimain-mainkan oknum kesehatan--sehingga termakan karena harus memilih, mau vaksin yang bikin panas atau enggak. Ini kan bahaya.

Tapi dokter juga bisa jadi juga tidak tahu bahwa vaksin yang dipakainya adalah palsu?
Begini, pertanyaannya kok bisa oknum dokter menenteng-nenteng vaksin sendiri. Aturannya kan harus mengambil dari farmasi. Dokter yang lain kan melakukan itu. Ya kalau secara langsung menyediakan vaksin, seperti yang dilakukan dokter Indra, maka dia harus tanggungjawab.

Dokter sepertinya merasa tersudutkan atas pengungkapan kasus vaksin palsu ini...
Justru kami melindungi para dokter di kasus ini, sepanjang mereka menjalankan prosedur yang benar. Kalau dalam kasus dokter Indra kan dia langsung beli dari kurir, nah itu tidak boleh.

Menurut Anda kenapa Ikatan Dokter Indonesia begitu defensif?
Sebagai satu profesi sah sah saja kan membuat pernyataan. Hanya saja dalam situasi seperti ini harusnya perlu cooling down (menahan diri).

Polisi tidak mengindikasi ada keterlibatan orang Kementerian Kesehatan atau BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dalam kasus ini?
He-he tidak, tidak mengarah ke sana.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Brigjen (Pol) Agung Setya Imam Effendi ketika diwawancara Beritagar.id di ruang kerjanya, gedung Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Markas Besar Polri,  Jalan Trunojoyo Nomor 3 Jakarta Selatan, Rabu pagi (20/7/2016).
Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Brigjen (Pol) Agung Setya Imam Effendi ketika diwawancara Beritagar.id di ruang kerjanya, gedung Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Markas Besar Polri, Jalan Trunojoyo Nomor 3 Jakarta Selatan, Rabu pagi (20/7/2016).
© Wisnu Agung Prasetyo /Beritagar.id

Dari daftar rumah sakit yang dirilis didapati rumah sakit swasta justru yang banyak menggunakan vaksin palsu. Kenapa?
Sasarannya memang swasta. Kelas ekonomi mana coba yang mau sekali vaksin menghabiskan ratusan ribu, bahkan jutaan? Ya saya pastinya tetap empati. Tapi kan sebenarnya ada vaksin gratis di puskesmas yang dijamin keasliannya.

Mungkin mereka tidak rela untuk antre karena kesibukannya atau ada faktor lain, seperti gengsi misalnya. Dari faktor ini maka peluang kejahatan vaksin muncul karena ada permintaan.

Setelah ungkap vaksin palsu, polisi akan selidiki juga rantai distribusi lain, misalnya obat palsu?
Kita ikuti saja alur penyelidikannya. Saya paham semua menyorot ini. Saya apresiasi dan terimakasih kepada anggota yang mengungkap ini semua.

Ke depan, apapun kasusnya, akan menjadi bekal tim penyidik untuk menangani yang lebih besar. Jadi tak menutup kemungkinan polisi juga bakal membongkar kasus selain vaksin palsu. Namun jangan bermimpi membongkar mafia jika tidak memiliki bekal.

Sorotan yang sedemikian besar, apakah ada intervensi dalam penanganan kasus ini?
Istilah intervensi dalam penegakan hukum tidak ada tempatnya. Saya pun mengintervensi anak buah juga tidak bisa. Kenapa? Sistemnya sudah ada. Lagipula untuk menentukan orang sebagai tersangka harus gelar perkara, tidak bisa seenaknya meski saya seorang jenderal. Harus ada surat resmi.

Apa jaminannya penangananan kasus ini tidak masuk angin?
Kalau masuk angin tinggal dikerokin saja ha-ha. Atau bawa selalu minyak angin. Tapi kan bukan itu jawabannya. Polisi itu profesional, sehingga kalau dibilang masuk angin ya itu tidak nyata. Kami semua juga bukan orang yang sedang masuk angin, tapi sedang bekerja.

Tapi ada yang mencoba mendekati Anda, misalnya dari pihak rumah sakit, agar tidak diselidik...
Bukan didekati, namun saya dengar ada orang datang ke rumah sakit dan meminta uang agar mereka bebas dari daftar. Itu oknum, dan bukan anggota saya. Saya tekankan bahwa jangan mau jadi korban penipuan.

Ada juga dokter yang ditakut-takuti dan dimintai uangnya oleh oknum agar tidak dijadikan tersangka. Saya prihatin, orang Indonesia sudah tidak terkendali dalam perilaku jahatnya.

Bagaimana mengawasi oknum-oknum itu?
Saya selalu bilang kepada keluarga tersangka untuk menelpon saya jika ada yang menghubungi atas nama saya dan minta uang. Dan benar saja ada salah satu keluarga menelepon dan bilang bahwa mereka diminta siapkan sejumlah uang.

Kemudian saya bilang ke keluarga itu bahwa permintaan tersebut palsu.

Dampak keamanan peredaran vaksin di Indonesia pasca terbongkarnya kasus ini bagaimana...
Hal ini akan mengubah cara pandang masyarakat terhadap vaksin. Vaksin bagus bukan berarti harus mahal, dan itu tersedia di fasilitas-fasilitas kesehatan pemerintah. Dengan peningkatan kesadaran masyarakat itu saya yakin rantai distribusi vaksin palsu akan terputus karena permintaan sudah tidak ada.

Btw ada perubahan signifikan di tubuh Polri setelah Tito Karnavian menjadi Kapolri?
Semuanya sudah berubah dari lama kok. Tapi apakah masyarakat merasakannya? Kan tolak ukurnya agak susah. Apalagi nenek kita itu masih memanggil polisi untuk menakuti cucunya yang nakal he-he.

MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.