Keterangan Gambar : Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, berpose di depan kamera seusai menerima wawancara dengan Beritagar.id pada Senin (29/05/2017) di Gedung Nusantara III, Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. © Beritagar.id / Wisnu Agung Prasetyo

Menurut dia, kalau tidak ada alat sadap, korupsi tidak ada di Indonesia.

Layar Infocus Mondopad di samping meja kerja Fahri Hamzah menampilkan aplikasi TweetDeck. Akun media sosial @kawalFH dan @DPR_RI terpampang pada monitor lebih dari 50 inchi tersebut. Selain itu, ada juga pencarian kata untuk Ahok, Saudi, Fahri Hamzah, dan Ramadan.

Kami menunggu Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu di kantor pribadinya di lantai empat Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat. Ruang kerjanya luas, ada rak buku berjajar di salah satu sisi dinding, tiga meja, dan 14 kursi, termasuk sofa besar.

Hari itu merupakan hari ketiga bulan Ramadan. Fahri sedang berbuka puasa dan rapat dengan Badan Musyawarah DPR di lantai tiga.

Sebelumnya, ia juga sempat melakukan inspeksi ke Kantor Kepolisian Resor Jakarta Timur. Kedatangan Fahri cukup membuat geger karena ia bertemu dengan salah satu tahanan yang merupakan auditor utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rochmadi Saptogiri yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

Entah apa maksud dari manuvernya tersebut. Tapi banyak kalangan menilai apa yang ia lakukan itu adalah sebuah intervensi. KPK tidak memberikan izin jenguk kepada tahanannya tersebut. Apalagi Rochmadi masih dalam tahap masa pengenalan sehingga terisolasi dari siapa pun.

"Ke sana saja. Sidak (inspeksi mendadak)," kata pria berumur 45 tahun itu singkat ketika akhirnya datang menemui kami sekitar pukul tujuh malam. Fahri lalu bercerita soal layar besar yang terpampang di kantornya. "Sudah setahun di sini. Tadinya untuk teleconference. Begitu tidak dipakai saya gunakan untuk pantau Twitter," ujar Fahri.

Lantas, mengapa tidak ada pencarian kata PKS? "PKS di hati. He-he-he...," katanya sambil terkekeh. Seperti yang telah ramai diberitakan, partai berlambang dua bulan sabit itu memecat Fahri setahun yang lalu. Tak terima dengan pemecatan tersebut, ia menggugatnya dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan itu.

Sosoknya memang penuh kontroversi. Manuver politiknya seolah tak terbendung. Baru-baru ini ia mengetok palu sidang paripurna DPR di saat para anggota yang hadir masih melakukan interupsi. Ketokan palu itu menjadi begitu dramatis karena dilanjuti dengan beberapa fraksi yang melakukan walkout dari ruang sidang.

Fahri juga bergeming dengan hal itu. Ketokan palunya menjadi tanda berlanjutnya pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket KPK. Pada akhirnya memang beberapa fraksi yang tidak setuju itu pun berbalik arah. Hanya Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saja yang tetap menolak pansus itu.

Pembentukan pansus hak angket KPK dari awal sudah bermasalah. DPR seolah tak terima dengan nama-nama anggotanya yang terlibat di dalam kasus mega korupsi proyek e-KTP yang sedang ditangani lembaga antirasuah itu.

Sebagian besar dari mereka menginginkan KPK membuka rekaman pemeriksaan politikus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Mryam S Haryani. Perkara ini menimbulkan kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun itu.

Fahri berbicara selama kurang lebih sejam soal ketidaksukaannya dengan sepak terjang KPK kepada Fajar WH, Sorta Tobing, dan fotografer Wisnu Agung Prasetyo. Bahkan ia meyakini tidak ada namanya kejahatan luar biasa dalam kasus e-KTP. Korupsi pun menurut dia tak akan ada kalau tanpa alat sadap.

Mengaku sebagai anti kelaziman, pernyataannya tersebut menafikan pendapat umum. Sebagai wakil rakyat ia memang pandai bicara, tapi apakah perkataannya dapat dibuktikan? Simak hasil wawancara kami berikut ini:

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, berpose di depan kamera Beritagar.id di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (29/05/2017).
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, berpose di depan kamera Beritagar.id di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (29/05/2017).
© Wisnu Agung Prasetyo /Beritagar.id

Pansus hak angket KPK masih lanjut?
Lanjutlah, udah diketok.

Kan ada yang menolak?
Enggak. Indonesia sekarang dalam intimidasi. Seperti Orde Baru mengintimidasi orang dengan isu PKI, sekarang pakai korupsi. Sama itu.

Kok intimidasi, bukannya bagus korupsi diberantas?
Orang jadi takut gitu. Pokoknya yang berkaitan dengan KPK orang jadi takut. Mau menginvestigasi KPK, orang takut. Mau angket KPK, orang takut. Jadi, ini suasana yang tidak baik dalam berdemokrasi. Tidak ada kebebasan.

Siapa yang takut?
Semua orang. Misalnya hak angket, apa salahnya itu? Cuma nanya ini begini enggak, begitu enggak. Gitu doang.

Saat sidang paripurna, Anda sengaja langsung mengetok palu?
Memang tidak ada pertanyaan lagi.

Biasa saat paripurna, saat ada yang tidak setuju, berarti ada mekanisme....
Jadi sekarang rapat di DPR ada sistem baru. Orang tidak bisa interupsi kalau namanya tidak muncul di layar. Makanya, saya mempersilakan bicara kepada orang-orang yang tercantum di layar itu. Sampai habis.

Setelah itu baru pendapat pribadi dan fraksi, lalu pendapat umum. Begitu semua mengatakan setuju ya saya ketok. Mayoritas kok. Saya mengetuk palu itu dengan penuh keyakinan bahwa itu mayoritas. Kalau tidak, sudah habis saya.

Kalau ada yang tidak setuju bukannya lalu ke forum lobi dan voting?
Menurut pemahaman saya, karena ini sudah menjadi keputusan komisi dan setuju menggunakan hak angket, maka enggak perlu rapat lain. Langsung saja meminta persetujuan paripunra.

Apa fungsi pansus pansus hak angket KPK?
Mencari tahu, investigasi.

Apa urgensinya?
Urgen. Lihat saja nanti.

Bukan karena kasus e-KTP yang menyeret banyak nama anggota DPR?
Kalau kasus itu dibongkar ya janggalnya banyak banget.

Apa janggalnya?
Itu sandiwaranya Nazaruddin (Muhammad Nazaruddin, mantan bendahara umum Partai Demokrat). Enggak ada kasusnya. Bohong.

Tapi ada fakta persidangan.
Fakta persidangan itu, apa namanya, orang-orang yang diberikan ucapan terima kasih. Tidak ada namanya kejahatan luar biasa. Tidak ada.

Ini sama dengan orang BPK (auditor utama BPK, Rochmadi Saptogiri) yang barusan saya kunjungi di Polres Jakarta Timur. Itu dia enggak tahu ada orang yang taruh uang. Orangnya turun, terus dibawa naik sama KPK.

Jadi, ini perbedaan pendapat yang ingin saya ubah. Apa sih beda suap atau sogok dengan gratifikasi dan transaksi keuangan biasa? Itu perlu ada bedanya.

Menurut Anda, kasus e-KTP tidak ada korupsinya?
Kalau dibuka, masalahnya banyak betul. Perencanaan anggarannya 2010, tender Februari 2011, kemudian hasilnya Mei 2011. Pada 8 September 2011 Nazar teriak pimpinan DPR rampok. Itu karena dia kalah tender.

Pada 2010 itu sebenarnya hanya orang ngobrol-ngobrol segini-segini. Ini yang oleh Nazar dicitrakan seolah-olah sudah keluar uang Rp2 triliun lebih. Padahal tender dan pengadaannya Februai 2011. Menteri Dalam Negeri-nya kala itu, Gamawan Fauzi, orang yang mendapat Bung Hatta Award.

Audit BPK-nya sampai 2014 selesai bersih, tidak ada masalah. TIba-tiba ini meledak. Ada kerugian. Wah semua histeria. Omong kosong! Ndak ada kerugian. Proyek sudah selesai kok. Anda sudah punya e-KTP kan? Ini kasus bohong. Makanya KPK itu kantor berita. Dia bukan lembaga pemberantasan korupsi.

Anda tidak tendesius berkata seperti itu?
Kita sudah 15 tahun addicted dengan KPK. Seperti teracuni gitu. Kayaknya kalau tidak ada berita KPK gimana gitu. Wah OTT (Operasi Tangkap Tangan) lagi. Itu bohong. Mana ada OTT dalam hal korupsi. Cari di seluruh dunia, enggak ada.

Bukan dendam nih karena banyak teman Anda ditangkap KPK?
Saya tidak ada kasus. Masa gara-gara teman, saya dendam. Saya tahu jahatnya KPK. Nanti lihat saja deh. Saya tuh Insya Allah ya yakin dengan diri saya.

Yang salah lembaga atau orangnya?
Jadi begini, saya mempelajari demokrasi dan eksponen 1998. Saya tahu betul ketika zaman Presiden Suharto, Indonesia mengalami sistem tertutup, maka muncullah tikus dan kecoa. Datang gerakan mahasiswa, minta sistem dibuka.

Kami amandemen konstitusi, masuk demokrasi. Kecoa dan tikus keluar semua. Ruangan menjadi kering dan sehat. Nah, itulah yang sedang kita nikmati sekarang. Keterbukaan yang menyebabkan tidak satu pun di dalamnya bisa berbuat macam-macam.

Tapi keterbukaan juga bisa membuat orang berbuat jahat.
Betul. Maka dalam demokrasi diperlukan sistem. Sisi lain demokrasi adalah rule of law. Regulasi kami perbaiki. Polisi, kejaksaan, dan pengadilan sekarang membuka diri. Eh tiba-tiba KPK datang dengan kepusingan bahwa ini ramai-ramai ada korupsi yang bertambah banyak.

Anda tidak percaya korupsi sekarang tambah banyak?
Ndak percaya. Kebebasan yang bertambah banyak.

Kebebasan apa?
Kebebasan orang untuk berbuat. Karena itu kami tangkap dengan sistem. Caranya, sistem kami perkuat. Orang yang melakukan korupsi sekarang sebetulnya lebih banyak suap, ucapan suap. Itu yang didefinisikan KPK sebagai korupsi.

Memang itu korupsi, bukan?
Itu yang harus didefinisikan secara konkrit. Sebab korupsi itu harus ada efek merugikan negara, pelanggaran undang-undang, memperkaya orang lain dan diri sendiri. Terlalu banyak koruptor itu orang miskin karena efek festivalisasi KPK. Kerugian negaranya tidak ada. Coba sebutkan yang merugikan negara, tell me.

Kasus e-KTP?
Itu anggaran pengusaha. Di Amerika Serikat ada cara berterima kasih kepada politisi, terbuka dan unlimited. Mereka bisa say thank you ke politisi, bisa berikan berapa pun, no problem. Kenapa di sini disebut korupsi? Kenikmatan itu yang akhirnya dianiaya KPK.

Tapi cara itu bisa mempengaruhi kebijakan dong, akhirnya negara dirugikan.
Makanya itu tadi, harus jelas dulu. For the benefit of individual atau orang lain menjadi kaya, kalau itu saya setuju ada niat jahat.

KPK itu seringnya pakai pasal suap. Makanya harus dibedakan suap, gratifikasi, dan pemberian biasa. Nah ini enggak. Semua dianggap sama. Kan kacau dong.

Kasus e-KTP, Andi Narogong memberikan suap ke DPR....
DPR-nya tidak ada.

Oke, Andi Narogong memberikan suap ke DPR dan pemerintah....
Ini saya musti jelaskan. Saya tidak mau Anda mengikuti iramanya KPK karena ini jahat betul. Enggak ada DPR terima suap dari dia. Yang mengembalikan uang kemarin kan tidak ada dari DPR. Jadi itu bohong. Ini niat menghancurkan DPR tanpa ada bukti. Ini negara kadang-kadang tidak ada kerjaan, dia bikin-bikin supaya kelihatan sibuk.

Berarti Anda juga tidak percaya selama ini KPK memberantas korupsi?
Apa saya sebagai pemandat rakyat tidak boleh kritis sejauh ini? Kalau Anda baca undang-undang, KPK itu tugasnya ada empat, koordinasi, supervisi, monitoring, baru penindakan. Tiga kekuatan besar dia dalam pencegahan tidak dilakukan.

Tapi kan DPR yang menyusun undang-undang itu. DPR juga membuat KPK menjadi lembaga superbodi.
Itu zamannya Presiden Megawati. Jangan dong kesalahan masa lalu membuat saya menderita. Sekarang saya mau ubah undang-undang itu malah ditentang. Begitu dikritik, dibilangnya itu produk DPR. Enggak fair. Saya jadi tidak punya daya-upaya kalau begitu.

Sekarang ini pemberantasan korupsi sudah dimitoskan. Seolah-olah kita sebagai negara sudah tidak mungkin... mentalnya korup. Saya tidak terima itu. Saya bisa berantas korupsi. Kalau saya jadi presiden, setahun itu korupsi hilang. Ini rasional kok.

Jadi, Anda mau jadi presiden?
Ha-ha-ha....

KPK itu kantor berita. Dia bukan lembaga pemberantasan korupsi.

Fahri Hamzah

Adanya pansus angket KPK bukan karena Anda disentuh KPK?
KPK tidak berani sentuh saya.

Yang kasus pajak?
Sudah saya semprot. Langsung kabur mereka.

Bukannya ada perbedaan Rp4 miliar antara data kekayaan Anda di SPT (Surat Pajak Tahunan) dengan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) ?
Ngawur. Ndak ada. Kalau ada, ambil saja. Asetnya saja tidak segitu. Kan orang PKS miskin-miskin. Ha-ha-ha....

Amal jariah-nya yang banyak?
Ha-ha-ha.... Saya berani ngomong ini karena yakin ada kesalahan. KPK hampir tidak bisa membuktikan suatu kejahatan tanpa alat sadap. Kalau tidak ada alat sadap, korupsi tidak ada di Indonesia, Bos. Tidak ada. As simple as that.

Kalaupun tidak terekam, korupsi kan tetap ada.
Ya kita bilang saja tidak ada korupsi. Biar kita happy kan. Gitu dong. Ha-ha-ha... Abis KPK cuma bisa membuktikan kalau ada alat sadap.

Pernah juga mereka memproses kasus dari laporan.
Tapi kalah. Kasus Budi Gunawan, dia kalah. Kasus Hadi Poernomo (mantan ketua BPK), Hakim Syafruddin, danWalikota Ilham (mantan walikota Makassar), KPK juga kalah. Pokoknya kalau dari hasil audit BPK, dia tidak bisa ketemu. Yang bisa ketemu kalau orang terima uang Rp50 juta, jadi tersangka.

Kalau Anda tahu, KPK itu dipakai oleh geng.

Geng siapa?
Ada, Ahoker. Oh iya... saya bisa buktikan itu. Yang melindungi Ahok dari kasus reklamasi dan Sumber Waras itu ya Ahoker dalam KPK.

Siapa mereka?
Pokoknya orang yang melindungi Ahok (mantan gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama). Saya akan membuka itu.

Jadi target hak angket KPK apa?
Show saja. Tapi itu pendapat saya loh ya. Bukan pendapat resmi DPR. Kalau pendapat DPR, nanti lihat saja. Terbuka kok prosesnya. Kok (KPK) takut terbuka. Buka saja. Katanya, berani jujur hebat. Kalau bersih kenapa risih.

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, berpose di depan kamera Beritagar.id di lantai empat Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (29/05/2017).
Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, berpose di depan kamera Beritagar.id di lantai empat Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (29/05/2017).
© Wisnu Agung Prasetyo /Beritagar.id

Sejak Anda dipecat PKS, kalau tanda tangan berkas atas nama apa?
PKS. Yang tidak suka dengan saya kepengurusan ini saja. Begitu ini jatuh kan yang akan datang pasti menerima saya lagi. Kalau enggak, saya bisa gugat pidana loh.

Jadi, sedang menunggu kepengurusan PKS sekarang jatuh?
Ha-ha-ha....

Masih sering....
Masih sering mendoakan. Ha-ha-ha....

Rapat-rapat internal partai masih ikut?
Saya tidak berani diundang. Itu masalahnya.

Enggak diundang maksudnya?
Iya. Buka puasa saja saya sudah tidak diundang lagi. Itu jeleknya PKS. Enggak bagus itu.

Tidak diminta turun dari kursi pimpinan DPR?
Enggak bisa. Negara bilang enggak boleh.

Setiap Setya "Setnov" Novanto (Ketua DPR RI) berkasus, Anda sepertinya pasang badan?
Dia sudah berkali-kali kena kasus sejak saya baru masuk DPR. Tidak ada hubungannya. Sekarang dia dicekal, apa alasannya? Diperiksa juga enggak. Udahlah... Anda percaya saya sekali inilah. Sekali-sekali, ini bulan puasa loh.

Apakah terbebani dengan citra lembaga yang Anda pimpin ketika Ketua DPR (Setya Novanto) beberapa kali kena kasus?
Sudah saya cek ini. Ternyata di akhirat nanti masuk surga bukan karena citra. Ha-ha-ha.... Susah, Bos. Dasar saya memang begitu.

Kalau pakai citra-citra kayak pemimpin sekarang, rakyat tambah susah. Rakyat memang bisa makan citra? Rakyat makan nasi. Presidennya suruh makan semen sono. He-he-he....

Anda melihat citra sendiri bagaimana?
Saya tidak peduli. Saya tidak menghabiskan waktu untuk memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang saya.

Kabarnya Anda mau pensiun dari DPR?
He-he-he.... Rasanya di legislatif kita sudah capailah.

MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.