Glenn Fredly saat ditemui di sebuah restoran kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Kamis (7/2/2019).
Glenn Fredly saat ditemui di sebuah restoran kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Kamis (7/2/2019). Beritagar.id / Wisnu Agung
BINCANG

Glenn Fredly: Gak fair jika RUU Permusikan didrop

Ia meminta para musisi tak berprasangka dan terlalu khawatir. Menurutnya polemik harus disetop dan masih ada waktu memperbaiki RUU tersebut.

Glenn Fredly merasa bergairah, tapi bercampur kecewa. Ia coba gambarkan situasi pikirannya itu kepada kami dengan bahasa Inggris: it's not fair enough.

Tak sulit untuk tahu mengapa dewa lagu cinta itu berpikir demikian. Yup, polemik Rancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan jadi penyebabnya. Pasalnya Glenn adalah musisi yang dimintai pertimbangan dalam penyusunan naskah draf RUU Permusikan--sejak awal.

Sehingga, ketika draf itu melenceng, Glenn jadi salah satu orang yang paling gusar.

Ia pun sepakat memang ada pasal-pasal dalam draf itu yang menyimpang. Misalnya pasal 5, yang menghambat proses kreatif para musisi. Namun, dirinya tetap setuju dengan pasal soal sertifikasi. "Ya mari perbaiki bersama draf itu," ujarnya.

Kini, Glenn di tengah-tengah pusaran musisi yang menolak dan merevisi. Ia mengaku tak hendak memilih yang mana. Sebab dirinya tak keberatan meski RUU ini ditarik dari Prolegnas (Program Legislasi Nasional) Prioritas 2019 atau tetap dilanjutkan.

“Saya itu memilih mengawal musik Indonesia saja,” katanya kepada Heru Triyono, Muammar Fikrie, Sorta Tobing, Tri Aryono dan Wisnu Agung di sebuah restoran kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Kamis (7/2/2019).

Sore itu, Ketua KAMI (Komite Konferensi Musik Indonesia) ini tak bicara dengan tona keras, meski kerap mengernyitkan alis. Kami jumpa pukul tiga sore dan duduk mengitari meja kayu, ditemani cangkir-cangkir berisi kopi.

Selama 60 menit kami bertukar tanya jawab. Sesekali ia memperbaiki topi New York miliknya yang merosot menutup jidat.

Baginya New York itu penting. Sebab, Pulau Run Maluku pernah ditukar dengan Pulau Manhattan lewat Perjanjian Breda. “Gue bahagia bisa ke Manhattan di New York dua tahun lalu,” kata Glenn. Berikut tanya jawab kami:

Glenn Fredly saat ditemui di sebuah restoran kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Kamis (7/2/2019).
Glenn Fredly saat ditemui di sebuah restoran kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Kamis (7/2/2019). | Wisnu Agung /Beritagar.id

Ada musisi yang menolak sama sekali RUU Permusikan, tapi ada juga yang mau direvisi saja. Posisi Anda?
Kalau ditanya saya ada di mana, saya ingin kawal musik Indonesia saja. Polemik ini mesti disetop, dan harus masuk ke substansi.

Pertemuan Anda dengan banyak musisi di Kemang (7/2/2019) itu menghasilkan apa?
Enggak perlu ada hasil. Kan substansi dari semua musisi sama. Ingin tata kelola yang baik.

Mereka sampaikan hal sama seperti yang disampaikan Deviana, profesor musik itu. Saya beri apresiasi kepada para musisi—yang saling beri masukan.

Saya pikir posisinya sudah enggak bisa lagi menolak atau revisi. Enggak bisa begitu. Harus masuk ke substansi baru.

Maksud dari substansi itu adalah materi RUU Permusikan ini harus lebih berkualitas?
Ya substansinya itu bisa mempertemukan semua kemauan musisi. Masukin ke draf. Ini kan momentum bagus untuk mendengar masukan.

Maka itu, kalau belum sempurna, beberapa musisi memandang, RUU ini terkesan memaksakan…
Kita enggak mau memaksakan. Tapi kalau RUU Permusikan didrop juga gak fair kan. It’s not fair enough.

Makanya gue bilang, menolak itu gak apa-apa, kalau pun mau revisi juga gak apa-apa. Kan semangatnya perbaiki. Cuma cara pandangnya saja beda.

Apakah keriuhan tentang draf RUU ini sudah diprediksi oleh Anda?
Enggak. Gue enggak berpikir ini riuh. Kalau terhadap pasalnya sih iya. Gue pribadi langsung kenceng soal pasal bermasalah itu.

Ya awalnya kan mau bicara tata kelola musik kok menyasar ke kebebasan ekspresi.

Anda bukannya sudah lama mengetahui tentang draf RUU itu?
Gue tahu RUU itu pada 2018. Bagaimana proses menyusunnya, ya di badan keahlian DPR, yang gue enggak tahu. Itu kan berproses sendiri.

Memang gue pernah dipanggil untuk dimintai pendapat badan keahlian. Mereka punya tim penyusun. Itu sebelum konferensi musik di Ambon.

Selain Anda, siapa lagi musisi yang dimintai pendapatnya?
Ada musisi Andy Ayunir sampai Profesor Agus Sardjono dan beberapa anggota PAPPRI.

Ketika saya ditanya masalahnya apa di dunia musik oleh badan keahlian DPR, ya saya jawab, salah satunya masalah kontrak.

Ini yang perlu diatur dalam sebuah aturan yang solid.

Konferensi musik di Ambon apakah untuk mem-follow up diskusi-diskusi dengan DPR itu?
Konferensi itu tujuannya bukan untuk membahas RUU. Tujuannya membicarakan tata kelola musik. Enggak mau gue agendanya ke situ (RUU).

Bahasan ketika itu ada tiga tema. Musik sebagai ketahanan kebudayaan, musik sebagai kekuatan ekonomi baru, dan musik dalam konteks pendidikan.

Nah, dari tiga tema itu lahir 12 poin deklarasi yang diberikan kepada Presiden Jokowi.

Artinya 12 poin ini jadi cikal bakal badan keahlian dewan dalam menyusun naskah akademik RUU itu?
Ya 12 poin itu diambil, tapi kalau ngomongin RUU di Ambon, enggak. Awalnya ada usulan dari PAPPRI kalau poin-poin ini dijadikan RUU, saya bilang enggak bisa. Harus ada bahasan khusus lagi yang melibatkan pekerja seni.

Waktu konferensi musik itu ada Anang Hermansyah juga kan?
Di hari pertama ada. Ya kalau dia menyisipkan agenda tentang RUU musik saat itu enggak apa-apa juga kan. Dia itu legislatif.

Dia satu forum dengan Triawan Munaf, Chandra dan Fariz RM. Itu bikin gue bangga banget. Ada banyak musisi yang menuangkan pendapatnya.

Setahu saya, 12 poin itu terlalu banyak, Presiden Jokowi justru inginnya fokus saja ke tata kelola musiknya?
Intinya Pak Jokowi dukung. Dia memang ingin isunya jangan kebanyakan. Dari 12 poin itu akhirnya dimunculkan tiga saja. Soal meta data, infrastruktur dan pendidikan.

Lalu kenapa sampai ada isu sertifikasi untuk musisi yang muncul?
Sertifikasi kan untuk pendidikan. Misalnya pengajar musik. Masa iya diajar sama yang enggak kompetitif.

Spesifiknya, sertifikasi ini ditujukan untuk siapa sebenarnya?
Itu ada di PAPPRI. Saya enggak punya wewenang untuk bicara itu. Silakan tanya kepada Sekjen PAPPRI.

Glenn Fredly saat ditemui di sebuah restoran kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Kamis (7/2/2019).
Glenn Fredly saat ditemui di sebuah restoran kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Kamis (7/2/2019). | Wisnu Agung /Beritagar.id

Kalau direvisi, berapa persen kira-kira dari materi RUU permusikan yang harus diperbaiki?
Intinya dikaji ulang lebih dalam lagi. Posisi menolak pun sebenarnya kan sebuah keputusan untuk merevisi, nantinya.

Hulunya itu berangkat dari naskah akademik dan inisiatif DPR. Sekarang, itu yang harus dibuka--dengan melibatkan banyak orang.

Banyak musisi yang enggak setuju juga revisi, mereka menolak karena merasa enggak ada urgensinya…
Itu yang harus dibahas. Urgensinya ya substansi tadi. Bayangin, pemasukan dunia musik itu kecil banget. Cuma 0,49 persen ke PDB (produk domestik bruto).

Mau sampai kapan tata kelola musik kita begini. Ada juga cerita penyanyi cuma dibayar dua ratus ribu untuk manggung di cafe, seharian. Bagaimana?

Kenapa enggak diperkuat saja undang-undang yang sudah ada. Misalnya UU Pelindungan Hak Cipta dan Pemajuan kebudayaan?
Pertama, itu kan bukan tentang musik saja. Itu bicara tentang hak cipta dan profesi lain.

Apa yang kurang dari dua undang-undang itu untuk permusikan?
Pemajuan kebudayaan itu keren. Tapi soal musik di dalamnya kan enggak spesifik.

Pertanyaan berikutnya, siapa yang mengawasi soal serah terima cakram dan cetak karya musik, kan enggak ada lembaganya. Itu contoh.

Bisa saja Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) yang mengawal?
Pertanyaannya, pemimpin mendatang punya konsep tentang itu atau enggak? Ini urgen. Apalagi pembajakan masih tinggi. Tata kelola musik juga belum ada.

Bekraf enggak cukup bisa?
Menurut saya enggak. Kalau sebagai lembaga advokasinya, bisa saja.

"Capek ngomongin cebong kampret segala macam"

Glenn Fredly

Kalau memang penyusunan RUU ini dibahas sejak 2015, kenapa enggak didiskusikan serius sejak itu? Tidak menunggu meledak seperti sekarang…
Karena memang kebiasaan 50 tahun lebih perjalanan musik kita seperti ini, yaitu dimulai dari industri pembajakan.

Maksudnya, kenapa tidak disusun saja draf itu secara serius sejak lama?
Ya sudah terbentuk mindset terhadap industrinya, termasuk gue. Dulu ada Lokananta di mana beberapa musisi difasilitasi negara untuk rekaman.

Dalam perkembangannya, ya sudah jalan sendiri-sendiri. Moral musik saja yang gue bangun.

Oke. Bicara substansi yang Anda maksud tadi itu artinya penyusunan draf RUU mulai dari awal lagi?
Enggak apa-apa, kalau misalnya itu yang diinginkan banyak orang.

Arah para musisi bagaimana?
Saya bisa tangkap kegelisahan mereka. Tapi kita enggak tahu kan arah politiknya ke mana. Tapi ingat, republik ini juga berdiri karena musik, yaitu lagu Indonesia Raya.

Anda sadar bahwa ini tahun politik dan bisa saja isu ini ditunggangi?
Sadar banget. Justru karena capek ngomongin cebong kampret segala macam, mending ngomongin industri gue deh.

Makanya gue senang banget musisi bicara soal ini. Sudah waktunya

Anda merasa jadi bulan-bulanan musisi lain?
Enggak. Ini kan proses. Pasti ada pro dan kontra. Hal yang wajar. Gue melihatnya positif dan enggak mau ada prasangka-prasangka.

Gue tahu yang gue perjuangkan. Gue hidup dari musik dan musik bisa hidupin banyak orang.

Tapi ada kesan penolakan?
Enggak juga.

Merasa terbatas enggak ruang geraknya ketika bicara soal pilihan politik?
Gue enggak punya masalah sama siapapun. Pilihan politik itu bukan soal. Justru bisa gerak bersama dalam perbedaan.

Banyak musisi bicara HAM dan keadilan. Masa saat ada musisi yang mau benahi rumah sendiri yang terbengkalai salah?

Jangan double standard. Maunya didengar, tapi enggak mau mendengar. Repot kan.

Bisa jadi draf RUU Permusikan ini didrop dari Prolegnas ya, Anda keberatan?
Bisa jadi. Segala sesuatu mungkin terjadi. Tinggal teman-teman maunya revisi atau apa. Api ini jangan dimatikan, semangat musisi lagi bagus.

Kalangan artis dan musisi kok banyak yang menyalahkan Anang Hermansyah…
Saya enggak sepakat dan enggak fair juga teriak-teriak terhadap dia. Itu bullying. Harusnya cari solusi. Apalagi musisi yang melakukan itu.

Blak-blakan Glenn soal RUU Permusikan /Beritagar ID
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR