Goenawan Mohamad saat ditemui di Komunitas Salihara, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat sore (27/9/2019).
Goenawan Mohamad saat ditemui di Komunitas Salihara, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat sore (27/9/2019). Wisnu Agung / Beritagar.id
BINCANG

Goenawan Mohamad: Jokowi harus ambil alih partai

Menurutnya saat ini adalah ujian bagi Jokowi: bersama politisi atau bersama rakyat.

Mengenali GM, sapaan Goenawan Mohamad, di beranda Salihara bukanlah hal sulit. Menggaruk-garuk rambutnya yang uwel-uwelan, berjalan pelan dan berkacamata hitam—sosoknya menonjol di antara anak muda yang bergaya yuppies, serba chic dan necis.

Salihara itu kurang lebih tempat nongkrong, bereksperimen, ya sederhananya adalah workshop-nya para seniman, sastrawan dan budayawan. GM adalah personifikasi unsur-unsur itu, yang belakangan memperkenalkan diri sebagai pelukis dan pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

”Nyaman saja dibilang pendukung. Saya enggak lebih suci dari orang lain dan tidak mau lebih suci dari orang lain.” Begitu GM menjawab.

Di Twitter, GM memang kerap hadir untuk membela Jokowi. Ia tak pernah menghindar dari tema politik yang lagi hangat, termasuk isu pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). GM terang-terangan mendorong Jokowi menerbitkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) KPK.

“Kalau UU KPK jadi ditandatangan, negara ini genting,” ujar GM saat wawancara dengan Heru Triyono dan Bonardo Maulana serta fotografer Wisnu Agung di Komunitas Salihara, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat sore (27/9/2019).

Pria berusia 78 ini adalah salah satu tokoh yang bertemu Jokowi di Istana Negara pada Kamis lalu (26/9/2019). Sejumlah tokoh hukum, politik dan budaya juga hadir. Di antaranya Mahfud MD, Butet Kertaradjasa dan Bivitri Susanti. Saat itu mereka membahas tentang Perppu KPK.

“Akan segera kita keluarkan dalam waktu sesingkat-singkatnya, itu kata Presiden,” tutur GM.

Sore itu, ia mengaku lelah ketika hendak memulai wawancara. Dirinya memang baru kembali dari Bandung untuk menggelar pertunjukan golek “Den Kisot”. "Maaf ya telat," katanya.

Tapi GM masih berhasil mengekspresikan pikirannya dengan tenang dan jelas selama satu jam untuk menjawab pertanyaan soal aktivisme Twitter dan bagaimana seharusnya Jokowi bersikap tentang Perppu KPK.

Berikut tanya jawabnya:

Goenawan Mohamad saat ditemui di Komunitas Salihara, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat sore (27/9/2019).
Goenawan Mohamad saat ditemui di Komunitas Salihara, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat sore (27/9/2019). | Wisnu Agung /Beritagar.id

Apakah undangan Presiden kepada sejumlah tokoh itu terkait unjuk rasa mahasiswa?
Mestinya iya. Tapi kami melihat Presiden kesepian. Perlu didukung. Makanya kami datang. Kalau tidak, dia dikepung partai.

Pertemuan ini Anda yang menginisiasi?
Saya memang ambil inisiatif. Tapi bukan saya saja. Banyak yang menggerakkan, termasuk anak muda. Yang jelas, usul dari kami, tapi Presiden yang memanggil, bukan kami yang minta bertemu.

Tapi tidak semua datang. Gus Mus misalnya. Dia absen karena demam.

Memangnya situasi negara dalam keadaan genting ya, sehingga tokoh-tokoh harus berkumpul dan bertemu Presiden?
Kalau UU KPK jadi ditandatangan, ya genting. Masa depan Indonesia menjadi payah. KPK akan lemah banget dan pemberantasan korupsi jadi kurang.

Anda kecewa dengan sikap Presiden terkait isu pemberantasan korupsi ini?
Begini. Kita ini kan banyak gak mengerti apa yang terjadi. Presiden itu menghadapi DPR yang kompak—yang meminta undang-undang itu disahkan.

Presiden itu kan enggak punya fraksi dan partai.

Maksudnya Presiden sedang terpojok?
Situasinya begitu. Menterinya juga kan beberapa dari partai. Jadi loyalitasnya belum tentu pada Presiden.

Standing position-nya enggak kuat ya?
Susah. Perppu pun bisa ditolak oleh DPR. Salah satu ahli bilang, Pak Jokowi enggak tahu kekuatan Presiden itu besar.

Jadi, kalau pun Perppu ditolak, sebenarnya teruskan saja, DPR enggak akan berani.

Kenapa enggak berani, revisi UU KPK saja bisa lolos…
DPR itu butuh Presiden. Memangnya mau enggak ada kabinet?

Dalam survei Kompas, 60 persen orang merasa enggak diwakili oleh mereka (DPR). Di seluruh dunia, orang gak percaya lagi dengan parlemen dan partai.

Kalau mau adu populer, pasti Pak Jokowi menang. Sekarang tinggal Pak Jokowi dan rakyat maunya bagaimana.

Nah, kemarin itu kita “mengambil” Pak Jokowi agar dia di pihak kita.

Kenapa Presiden terkesan lamban ya. Setelah didatangi para tokoh, baru bersikap?
Sebetulnya tidak. Sebelumnya kan dia memanggil komisioner KPK.

Hasilnya?
Ada. Kalian jangan bilang tidak ada. Kita belum tahu. Dia itu mempertimbangkan untuk keluarkan Perppu. Saya sudah tahu soal itu.

Perppu itu bakal dikeluarkan oleh Presiden?
Sudah disiapkan. Tapi kan Pak Jokowi gak bisa teriak-teriak. Memangnya dia aktivis kayak kalian, kayak saya.

Cuma, Pak Jokowi harus bertarung dengan partai politik.

Di pertemuan itu, Presiden mengatakan dengan tegas soal Perppu KPK itu?
Iya. Akan segera kita keluarkan dalam waktu sesingkat-singkatnya, itu kata Presiden.

Tapi kan sejumlah partai pendukung pemerintah menolak Perppu KPK…
Nah, kesalahan Pak Jokowi itu satu. Itu pun kalau bisa disebut sebagai kesalahan: dia itu tidak punya partai.

Goenawan Mohamad saat ditemui di Komunitas Salihara, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat sore (27/9/2019).
Goenawan Mohamad saat ditemui di Komunitas Salihara, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat sore (27/9/2019). | Wisnu Agung /Beritagar.id

Dari kicauan Anda di Twitter, sepertinya Anda jengah dengan politik. Anda mengatakan ingin menghindar dari politik yang berlumur kepalsuan…
Itu karena saya mau urus golek. Tapi keadaan memang sedang bahaya. Ya sudah, saya ikut lagi. Saya kira, orang-orang tua yang lain juga merasa begitu. Makanya ada pertemuan.

Kadang memang kita bertentangan. Tapi pada saat begini, ya enggak. Kita ingin menyumbang pikiran kepada Presiden.

Presiden masih bisa diharapkan?
Kita tunggu saja. Kalau melihat pertemuan itu, saya optimistis. Presiden betul-betul mendengarkan kami.

Di mata Anda, Presiden masih sosok yang sama dengan 2014 silam?
Saya rasa iya. Meski sudah lama enggak ketemu. Dia lebih kurus. He-he. Tapi dia sabar, sopan dan mau bertanya. Mungkin karena berhadapan dengan para orang tua.

Apakah dia panik dengan gelombang demonstrasi yang terjadi?
Pak Jokowi rileks. Tidak tegang. Malah sempat membahas hantu. Dia bilang di Istana Negara dan Bogor ada hantunya.

Memang banyak di situ, dan terkenal dari dulu. Saya mikir, Pak Jokowi enggak betah, SBY enggak betah, Pak Harto juga enggak, pasti ada hantu kan.

Almarhum Gus Dur?
Betah, karena enggak punya rumah dan hantunya takut sama dia. Ha-ha.

Dari respons Presiden, menurut Anda, dia menguasai isu Perppu KPK ini?
Enggak ada kepala negara yang menguasai isu. Saya kan pernah memimpin Tempo. Yang saya atasi itu 200 orang, dan saya enggak bisa mengerti semuanya. Apalagi bicara Presiden.

Gus Dur itu banyak juga bikin kesalahan. Yang enggak bikin kesalahan itu Suharto. Karena begitu salah, orang lain pasti disalahkan.

“Aktivisme kadang tidak jauh dari narsisme. Menjatuhkan Presiden kan terlihat gagah. Itu narsisme.”

Goenawan Mohamad

Di situasi seperti ini, apa yang seharusnya dilakukan Presiden?
Pak Jokowi itu menghadapi orang yang terlatih dengan jual beli negosiasi, dengan paksaan. Pak Jokowi gak punya pengalaman politik, kepartaian dan parlementer.

Gus Dur itu masih punya. Sedang Pak SBY, memang enggak punya, tapi dia militer dan partai Demokrat ada di bawah dia.

Ini kan PDIP enggak di bawah dia (Jokowi), tapi di bawah Mbahnya. Ha-ha.

Presiden bingung?
Pasti, tapi dia harus negosiasi. Enggak ada pemimpin yang tidak menghadapi dilema.

Yang bagus, pemimpin itu mau merevisi keputusannya jika salah. Dan kelihatannya Pak Jokowi mau. Dia kan tidak defensif dan tidak menyalahkan orang lain.

Apakah Presiden bisa melewati persoalan ini?
Tidak mudah, tapi kan dia dibayar untuk itu. Kita yang gaji dan kita kontrak lima tahun untuk ngerjain ini.

Analisis Anda, kalau Perppu KPK terbit, gejolak politiknya akan kayak apa?
Partai mungkin akan menggerakkan orang. Beberapa relawan juga. Mereka kadang menuduh kami macam-macam. Apalagi kepada saya.

Nah sekarang ujian bagi Pak Jokowi. Bersama mereka (politisi) atau rakyat.

Akan ada gelombang demonstrasi yang besar lagi?
Enggak perlu gerakan massa. Harusnya cukup gerakan politik. Persempit musuh perbanyak kawan, termasuk masyarakat.

Mengambil simpati masyarakat itu penting. Mahasiswa itu bukan apa-apa kalau enggak ada masyarakat, jangan berlagak lah.

Di mana ujung gelombang demonstrasi ini memangnya, bisa sampai menurunkan Jokowi kah?
Saya kira tidak untuk turunkan Jokowi. Tapi kalau ada yang minta itu, ya wajar. Aktivisme kan kadang tidak jauh dari narsisme. Menjatuhkan Presiden kan terlihat gagah. Itu narsisme. Jadi ingin terlihat gagah.

Sudah memprediksi gerakan mahasiswa akan sebesar kemarin itu?
Enggak, dan itu luar biasa. Saya kagum. Mereka kreatif. Cuma jangan berlebihan. Apapun harus mengerti batas dan timing-nya.

Berjuang politik itu bukan gagah-gagahan, bukan parade dan juga bukan flashmob.

Media sosial punya pengaruh besar ya dalam gerakan massa ini?
Iya, dan tidak terlalu sehat. Di mana-mana medsos tidak sehat. Contohnya di Polandia, Belanda, Amerika, Hungaria.

Medsos membuat bangsa ini jadi saling reinforce prasangka kita. Kredibilitas medsos kan gak bisa diandalkan juga.

Tapi apakah sikap media mainstream sudah benar saat ini?
Nah, saya juga enggak tahu. Saya baca Tempo pun kadang-kadang tidak setuju ha-ha.

Anda dekat ya dengan Jokowi?
Enggak. Cuma begini. Saya kenal Jokowi itu waktu di Solo. Saya diundang ke sana karena Jokowi ingin Solo berubah menjadi kota performing art.

Saya ke rumah dinasnya pagi-pagi. Dia muncul dengan pakaian olahraga, aku pikir satpam, he-he, ternyata wali kota. Menyenangkan orangnya.

Nyaman dicap sebagai buzzer atau pendukung Jokowi?
Nyaman saja. Saya dulu juga pendukung Boediono. Saya enggak malu-malu. Ada orang baik, ya saya dukung. Saya enggak lebih suci dari orang lain dan tidak mau lebih suci dari orang lain.

Kalau saya terima uang dan kedudukan, baru saya salah. Ini kan enggak. SBY pernah agak memberi angin surga, saya marah dan bilang, jangan sekali-kali menawari saya jabatan.

Jokowi pernah menawari Anda jabatan?
Enggak. Saya pikir dia tahu saya enggak pantas. Lah memangnya gue apa. Pertama gue gak punya pengalaman. Kedua, gue sibuk.

Menurut Anda, apa yang perlu dikritik dari Jokowi?
Pertama, dia perlu bangun basis politik. Dia harus memimpin partai atau mengambil alih partai. Partai apa?

Pokoknya yang menganut basis politik di DPR. Kedua, komunikasi kepada publik. Pak Jokowi itu kan selalu ngomong sendiri, harusnya pakai juru bicara.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR