Keterangan Gambar : Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri berpose di depan kamera seusai menerima wawancara tim Beritagar.id pada Kamis (29/12/2016) di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan. © Beritagar.id / Wisnu Agung Prasetyo

Politisi PKB ini menduga ada skenario lain yang sedang disusupkan dari isu TKI Tiongkok.

Rokok kretek terus terhisap dari mulutnya. Seharusnya pagi itu ia melakukan inspeksi mendadak tenaga kerja asing ilegal di sekitar Tangerang, Banten. Namun rencana itu batal karena ada kendala teknis di lapangan.

Setelah menunggu lebih dari tiga jam, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri akhirnya menerima para awak media cetak dan elektronik yang sedari pagi menantinya. Ia sempat mengobrol panjang sembari menyantap nasi Padang.

Lalu, setelah itu tibalah giliran kami, Fajar WH, Yandi Mohammad, Sorta Tobing, dan fotografer Wisnu Agung Prasetyo, mewawancarai Hanif. Pembicaraan selama satu jam itu banyak membahas isu tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok.

"Sentimen SARA (suku, agama, dan ras) dan ideologi lagi diolah-olah," katanya sambil sesekali menyesap kopi hitam. Sudah tiga kali dalam setahun terakhir isu itu muncul ke publik.

Fakta di lapangan, menurut dia, jumlah TKA asal Negeri Tirai Bambu sangat kecil. Tidak mencapai 10 juta orang, seperti yang berseliweran di media sosial, terutama Facebook dan Twitter.

Hanif tidak pernah jauh dari isu tenaga kerja. Sewaktu duduk di bangku sekolah menengah pertama, pria kelahiran Semarang, 6 Juni 1972 itu terpaksa tumbuh jauh dari ibunya. Sang ibu selama enam tahun menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Arab Saudi.

Ia mengakui masalah tenaga kerja di Indonesia sangat rumit. Bukan hanya soal TKA, tapi juga TKI yang bekerja di luar negeri. Masih banyak TKI di kawasan Timur Tengah yang tidak bisa pulang karena tidak mendapat izin atau exit permit dari majikannya. Belum lagi kasus-kasus TKI ilegal dan penyiksaan tenaga kerja wanita (TKW).

Pernah ada seorang teman dari negara lain yang menanyakan kepada Hanif apa bahasa Inggris dari Kementerian Ketenagakerjaan. "Bukan Ministry of Labour atau Ministry of Men Power, tapi Ministry of Problems," ujar politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu terbahak.

Berikut petikan wawancara Hanif dengan Beritagar.id di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Kamis (29/12/2016):

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri berpose di depan kamera seusai menerima wawancara tim Beritagar.id pada Kamis (29/12/2016) di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan.
Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri berpose di depan kamera seusai menerima wawancara tim Beritagar.id pada Kamis (29/12/2016) di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan.
© Wisnu Agung Prasteyo /Beritagar.id

Pekerja dari Tiongkok sekarang banyak masuk ke Indonesia?
Banyak, karena investasi dari sana juga besar. FDI (Foreign Direct Investment) mereka ke Indonesia dari rangking 13 loncat ke-3 sekarang. Pasti ada dampaknya. Kedua, proyek-proyek yang masuk ini konstruksi, seperti pembangunan smelter (pabrik pengolahan) dan pembangkit sehingga TKA-nya pasti banyak.

Sejak kapan angka itu naik?
Sebenarnya dari 2013 sudah naik.

Kenaikannya signifikan?
Enggaklah. Aku pernah bilang rata-ratanya 16 ribuan orang, lalu sekarang sekitar 21 ribu orang. Masih masuk akal.

Memang kebutuhan TKA Cina saat ini besar?
Ya pastilah. Misalnya, Anda mau bangun smelter di Thailand, butuh lima ribu tenaga kerja. Mungkin enggak Anda bawa lima ribu TKI ke sana? Enggak mungkin. Dari sisi bisnis, it doesn't make sense. Pasti sampeyan bawa 100-200 orang. Paling banyak 500 orang. Sisanya orang lokal. Itu logika sederhana.

Kabarnya TKA Tiongkok upahnya lebih murah dari tenaga kerja lokal?
Ya enggak dong. Apalagi misalnya, mereka digosipkan dibayar Rp15 juta per bulan. Sekarang bayangkan di mana logika bisnisnya? Tenaga kerja di sini bisa dapat Rp3 juta per bulan, terus ngapain pakai yang Rp15 juta. Nalarnya di mana?

Mereka banyak bekerja untuk posisi apa?
Skilled dan profesional. Ada direksi, komisaris, konsultan, dan teknisi ahli.

Tidak mungkin mereka bekerja kasar dalam proyek itu?
Regulasinya mengatakan tidak bisa. Tapi kalau kemudian mereka bekerja kasar, ada. Kami tidak menutup mata. Tapi faktanya, tidak sebesar yang digembar-gemborkan di media.

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri berpose di depan kamera seusai menerima wawancara tim Beritagar.id pada Kamis (29/12/2016) di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan.
Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri berpose di depan kamera seusai menerima wawancara tim Beritagar.id pada Kamis (29/12/2016) di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan.
© Wisnu Agung Prasetyo /Beritagar.id

Isu ini mulai muncul sejak kapan?
Sudah tiga kali isu ini bergulir sejak Februari 2015.

Dari tiga kali kejadian itu polanya sama, sumbernya sama?
Ya dicek saja. Jejak-jejaknya bisa dilihat di sosial media.

Menurut Anda, arahnya ke mana?
Saya tidak mau bilang. Kami hanya minta jangan dibesar-besarkan.

Karena lebay netizen di sosial media atau agenda politik?
Yang saya baca pasti ada narasi besar yang sedang dipenetrasikan ke publik, terutama publik sosial media. Narasi asing dan aseng. Itu kan berasa bener.

Isunya semakin liar, tapi Kementerian Ketenagakerjaan sepertinya kurang proaktif dalam pengawasan.
Tidak ah. Kerja pengawasan tidak hanya di kami. Ada imigrasi juga. Yang terpenting adalah di pemerintah daerah (pemda). Kan urusan ketenagakerjaan sudah didesentralisasikan. Ada Tim PORA (Pengawasan Orang Asing) juga. Nah, orang sering lupa soal ini. Kalau sudah didesentralisasikan pasti peran daerah sangat menentukan.

Tapi ada kasus petani Tiongkok yang menanam cabai berbakteri di Bogor.
Itu case khusus, tidak bisa digeneralisasi. Memang dalam case itu laporannya dari masyarakat, baru kami respons.

Apa benar ada skenario besar mereka akan menghancurkan pertanian kita?
Itu analisis yang melebihi fakta. Bahwa ada kasus itu benar, tapi sudah ditindak tegas. Suatu negara dalam situasi kompetisi begini ya pasti ada saja kasus seperti itu. Tapi hal tersebut bukan representasi negara. Misalnya, TKI kita bawa narkoba ke Malaysia. Masa terus kita bilang Indonesia mau menyerang Malaysia dengan narkoba? Tidak bisa digeneralisir. Publik sedang dikacaukan antara TKA sebagai fakta dan sebagai isu.

Dari temuan pelanggaran selama ini, apa yang menjadi titik lemah peraturan pemerintah sehingga TKA ilegal bisa bekerja di sini?
Ya aturan apa pun pasti ada celahnya. Yang penting sikap pemerintah. Pengawasan terus kami intensifkan. Sistem kami perbaiki terus. Imigrasi juga terus melakukan pengetatan pengawasan di pintu masuk.

Celahnya bisa dari aturan bebas visa untuk 169 negara?
Saya sarankan Anda cek ke Kementerian Pariwisata, kawasan mana yang paling menikmati bebas visa? Yang saya dengar, penikmatnya adalah dari kawasan Timur Tengah. Jadi, orang jangan salah paham dulu. Bebas visa ini untuk kepentingan Indonesia menggenjot pariwisata.

Di Malaysia juga bebas visa. Jumlah wisatawan asing yang masuk ke sana lebih besar daripada Indonesia. Mereka (Malaysia) fine-fine saja. Mereka memanfaatkan betul kedatangan turis asing untuk menggerakkan perekonomian di sana. Kita baru 1,3 juta orang Tiongkok masuk Indonesia informasinya sudah melintir-melintir. Wisatawan jadi TKA ilegallah. Ya pastilah ada begitu. Yang penting pemerintahnya jelas dan tegas, menindak yang melanggar.

Jadi, bisa dibilang urusan TKA ini masih terkontrol?
Sangat terkontrol. Pemerintah bisa mengendalikan arus TKA yang legal dan ilegal.

Banyak yang menyebarkan informasi soal TKA ilegal ini di media sosial, kenapa Anda tidak membantahnya langsung?
Ya masa kerjaan kami membantah tweet orang-orang itu. Enggak logis. Pertanyaannya, kenapa media langsung memuat berita kayak begitu?

Tapi kan benar TKA Tiongkok saat ini mendominasi?
Benar. Tapi masa ada informasi 400 juta penduduk Tiongkok yang pengangguran mengancam masuk ke Indonesia. Nah, informasi seperti ini yang terus ditelan, diolah, kan gendeng. Jumlah mereka besar dibanding TKA yang lain, benar. Tapi by number TKA Tiongkok saat ini sangat kecil, cuma 21 ribu orang. Total TKA di Indonesia 74 ribuan orang.

Bandingkan dengan TKI kita di Hongkong yang mencapai 153 ribuan orang, Macau 16 ribuan orang, dan Taiwan 200 ribuan orang. Kalau saya membandingkan dengan itu banyak orang tidak terima.

TKI di sana pekerja kasar, bukan skilled.
Ya whatever. Yang dipersoalkan kan jumlah orangnya. Padahal saya sudah apple to apple membandingkannya. Wes karepmu tuh opo? Saya menduga ini pasti ada skenario lain. Yang sekarang terasa lebih masif.

TKA Tiongkok saat ini jumlahnya sangat kecil, cuma 21 ribu orang. Bandingkan dengan TKI kita di Hongkong yang mencapai 153 ribuan orang, Macau 16 ribuan orang, dan Taiwan 200 ribuan orang.

Hanif Dhakiri

Karena mau pemilihan kepala daerah?
Nah, saya tidak tahu.

Atau karena persaingan ekonomi antara Tiongkok dan Jepang?
Ya mungkin-mungkin saja. Saya belum menganalisis sejauh itu. Mungkin terkait dominasi ekonomi dan politik tapi saya tidak mau berspekulasi ke situ. Saya hanya mau jelaskan fakta di lapangan TKA ilegal tidak sebesar itu. Pemerintah tidak pernah membiarkan hal itu terjadi. Kami menangani serius setiap pelanggaran.

Masyarakat mungkin juga khawatir tidak bisa bersaing dengan TKA yang masuk ke sini.
Problem tenaga kerja kita memang masih kurangnya daya saing. Pemerintah terus mencoba melakukan terobosan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal dengan pendidikan, pemagangan, kerja sama dengan industri, pengusaha, dan serikat pekerja. Janganlah seperti katak dalam tempurung. Baru ada tantangan sedikit, lalu minder dan inferior. Kerjanya jadi mengeluh. Ini membuat kita tidak maju-maju sebagai bangsa.

Bagaimana mengantisipasi aksi sweeping terhadap TKA ilegal yang dilakukan masyarakat?
Ini bagian dari narasi besar itu. Pertama, oknum-oknum ini membuat kisah meyakinkan melalui situs abal-abal. Kedua, memakai angka bombastis bahkan palsu. Ketiga, memakai foto insidental. Keempat, memviralkan itu semua melalui media sosial, terutama Facebook, Twitter, dan WhatsApp. Intinya, biar narasi asing dan aseng masuk. Kemudian dibuatlah bumbu biar sedap melalui provokasi di lapangan, seperti sweeping. Ya janganlah. Serahkan ke pemerintah.

Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri berpose di depan kamera seusai menerima wawancara tim Beritagar.id pada Kamis (29/12/2016) di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan.
Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri berpose di depan kamera seusai menerima wawancara tim Beritagar.id pada Kamis (29/12/2016) di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan.
© Wisnu Agung Prasetyo /Beritagar.id

Sebenarnya masalah paling yang krusial TKA ilegal atau TKI ilegal?
TKI ilegal. Case-nya beda. Kalau TKI kita jadi ilegal karena Arab Saudi sengaja memasukkan mereka. Padahal sudah saya moratorium pembantu masuk ke kawasan Timur Tengah sejak 2015. Perlindungan TKI, apalagi TKW (Tenaga Kerja Wanita) di sana rendah banget.

Kenapa Arab Saudi melakukan hal itu?
Sudah jelas, demand-nya tinggi. Orang Indonesia dari segi budaya menyenangkan, jadi banyak yang puas dengan pelayanannya. Kalau soal services kita number one dari mulai sektor hospitality sampai urusan domestik. Di sini supply-nya juga ada, orang-orang yang pendidikannya rendah. Ya sudahlah banyak yang ke sana. Orang kita juga suka ke Timur Tengah karena ada nuansa religinya. Mimpi orang Islam di Indonesia kan sederhana, bisa umrah dan naik haji. Jadi istilahnya, sekali dayung, dua-tiga pulau terlampaui.

Di Malaysia juga banyak kasus kekerasan terhadap TKW, kenapa tidak dimoratorium juga?
Jaraknya dekat, bahasa sama. Kalau dilarang pasti jebol juga. Jadi, kami perbaiki tata kelola dan pencegahan yang ilegal itu.

Mana yang menjadi negara favorit para TKW?
Asia Pasifik, terutama Hong Kong. Human rights-nya kuat, hak-hak pekerja lebih terjamin. Cuma di sana TKI ilegal pun banyak.

MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.