Keterangan Gambar : Jimly Asshiddiqie berpose di depan kamera usai wawancara dengan Beritagar.id di kediamannya Pondok Labu Indah, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu malam (5/7/2017). © Beritagar.id / Wisnu Agung Prasetyo

Jimly temukan calon anggota Komnas HAM yang terkait transaksi keuangan mencurigakan, kekerasan rumah tangga dan menikah siri tanpa izin istri

Aneka kue kering sisa Lebaran tersaji di meja tamu rumah Jimly Asshiddiqie di Pondok Labu Indah, Jakarta Selatan, Rabu malam (5/7/2017). Ada kastengel keju, nastar dan kacang bawang.

Dari ruang tengah, mantan ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) ini menghampiri ruang tamu, lalu menyandar pada sofa merah pucat. Kemeja motif bunga dan celana kain membalut jasadnya.

Malam itu Jimly baru saja dari kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Ia turut serta bahas rancangan GBHN 2020-2045. "Saya cuma beri masukan kepada Pemerintah," kata pria berusia 61 ini kepada Heru Triyono, Andya Dhyaksa, serta fotografer Wisnu Agung.

Setelah tak lagi disibukkan urusan Pemilu, kegiatan Jimly saat ini fokus menyeleksi Calon Anggota Komnas HAM periode 2017-2022. Ia merupakan ketua panitia seleksinya--yang ditunjuk oleh DPR pada Oktober 2016 bersama lima kolega lain.

Jimly sudah mengantongi 28 nama dari hasil saringan tahap ketiga. Terdiri dari 23 laki-laki dan lima perempuan. "Mereka yang lolos itu relatif bersih, baik dari paham radikal maupun partai politik," ujarnya.

Bisa dibilang, beban berat kini ada di pundak Jimly. Meski bukan penentu akhir, panitia seleksi punya peran krusial untuk menyodorkan nama ke DPR. Rencananya, dari 28 calon akan disaring lagi jadi 14. Kemudian DPR yang akan memilih tujuh nama nantinya.

Di tengah riuh-rendah orang membicarakan kinerja Komnas HAM yang buruk, kemudian adanya calon komisioner radikal dan terafiliasi partai, Jimly menerima wawancara kami selama 80 menit. Dia beberkan secara rinci progres seleksi dan kerja timnya yang menyelidiki serta menginterogasi banyak orang. Berikut wawancaranya:

Jimly Asshiddiqie berpose di depan kamera usai wawancara dengan Beritagar.id di kediamannya Pondok Labu Indah, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu malam (5/7/2017).
Jimly Asshiddiqie berpose di depan kamera usai wawancara dengan Beritagar.id di kediamannya Pondok Labu Indah, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu malam (5/7/2017).
© Wisnu Agung /Beritagar.id

Koalisi Selamatkan Komnas HAM menemukan adanya calon yang terkait ormas radikal dan berafiliasi dengan partai...
Sudah kita coret meski belum semua, karena menunggu klarifikasi. Kita enggak boleh tuduh sembarangan. Tetapi akan kita coret kalau itu terbukti.

Panitia alergi dengan orang partai atau yang terkait ormas radikal?
Kenapa harus alergi? Mereka punya hak juga. Asalkan kapabilitas mereka itu baik dalam berorganisasi dan bisa memahami perspektif HAM, maka semua punya kesempatan sama.

Jadi apa parameter penilaian yang dibutuhkan untuk menyeleksi para calon?
Dilihat kemampuan dia berkomunikasi, kerja sama tim dan perspektif HAM-nya. Jadi pejabat negara itu berbeda dengan LSM, tidak bisa sembarangan. Jangan pula suka main perempuan, apalagi main uang (korupsi).

Ada temuan tim Anda yang menyita perhatian?
Banyak. PPATK menemukan transaksi mencurigakan dari satu kandidat. Namun setelah diklarifikasi tidak ada masalah.

Kandidat itu membeli saham dalam jumlah besar. Ternyata dia memang punya duit. Ada juga yang istrinya banyak. Yang begitu-begitu enggak bisa disembunyikan.

Kenapa istri banyak jadi masalah?
Melanggar aturan sih enggak. Tetapi kalau dia itu kawinnya siri kan enggak benar. Artinya perkawinan dia tidak tercatat secara administrasi negara. Kalau soal administrasi saja bermasalah maka orang ini tidak punya kapabilitas dalam berorganisasi.

Administrasi itu memegang porsi 50 persen untuk menentukan sukses dan gagalnya satu organisasi. Jadi tidak boleh itu memisahkan nikah dan kawin, namanya sekuler. Urusan agama dan dunia harus jadi satu ha-ha.

Bagaimana cara tim pansel menelusuri informasi personal dari para calon itu?
Kita minta bantuan ke beberapa lembaga. Misalnya KPK, Polri, MA dan PPATK. Kita tracking juga lingkungan calon lewat para tetangganya. Selain punya tim, kita juga minta bantuan CSO (civil society organization).

Dari penggalian informasi itu kita bisa tahu macam-macam. Termasuk kandidat yang suka ribut sama istrinya.

Tidak terkesan malah ikut campur urusan pribadi ya?
Meski hal itu bukan prioritas tapi tetap penting. Ribut kalau sampai KDRT kan artinya melanggar HAM. Hal itu yang kita periksa. Beberapa memang fakta, tapi ada yang belum terkonfirmasi. Termasuk beberapa calon yang diduga terafiliasi partai atau ormas radikal. Kalau buktinya belum kuat nanti kita akan tanya saat sesi wawancara.

Sebenarnya dalam pansel sendiri ada perdebatan soal calon yang terafiliasi dengan partai atau ormas radikal ini?
Ah enggak. Kita cuma menjaga supaya yang begitu-begitu tidak masuk.

Begini, kalau you punya kursi di DPR 500, maka you menentukan semua kan? Bukan partai yang punya 100 kursi. Itu yang namanya demokrasi.

Persoalannya, yang 500 itu selalu benar atau tidak? Nah yang namanya keadilan konstitusional itu tidak selalu identik dengan suara mayoritas.

Demokrasi harus diimbangi dengan keadilan tadi. Keadilan dalam hal ini adalah HAM. Maka lembaga yang mengurusi HAM ini jadi penting sekali.

Penting, tapi keberadaannya seperti enggak terlihat selama ini?
Makanya komisioner mendatang jangan ikuti logika mainstream atau mayoritas. Nakal sedikit enggak apa-apa untuk checks and balances sistem kehidupan berbangsa dan bernegara. Harus agak aneh sedikit.

Komisioner periode sebelumnya Anda nilai tidak "nakal"?
Dalam sejarah, komisioner sekarang dianggap berada pada titik nadir. Administrasi keuangannya tidak terurus dan internalnya juga tidak bagus. Bahkan sekjennya mundur.

Harus ada perbaikan revolusioner. Kita perlu orang kuat dan independen, jangan tunduk pada persepsi mayoritas. Ya harus nakal lah, tapi dalam arti positif--sehingga punya terobosan.

Ketika duduk sebagai pejabat DKPP atau MK Anda juga "nakal"?
Saat jadi Ketua MK saya itu diledek karena MK dianggap enggak penting. Banyak yang pesimis kalau MK bisa berjalan. Buktinya, sekarang MK jadi penting, bahkan sangat penting. Itu karena "kenakalan" dalam arti positif tadi. Harus ada terobosan.

Saya bilang ke Setneg ketika itu kalau MK adalah lembaga konstitusional yang bisa pecat presiden. Saya juga minta mobil dinas ke Setneg yang kualifikasinya setara dengan menteri. Ini untuk menunjukkan bahwa lembaga kita kuat, jadi harus preman sedikit ha-ha. Hal begitu yang dibutuhkan komisioner (Komnas HAM) mendatang.

Meski komisionernya bagus, tapi tetap seperti macan tak bergigi karena Komnas HAM hanya memiliki kewenangan rekomendasi...
Itu soal kapabilitas. Mampu enggak si calon jadi komisioner yang bagus. Kalau pintar tapi pendiam kan percuma, atau kalau bicara masih suka salah, yang menimbulkan salah paham.

Maksud saya, walau komisionernya bagus tapi kewenangannya terbatas kan percuma?
Tunggu dulu, sabar. Kalau dia itu punya kemampuan, dikasih kekuasaan sedikit, jadi tuh barang. Harus kreatif dan "nakal" tadi.

Kalau belum apa-apa bisanya menuntut perbaikan undang-undang dan minta kekuasaan besar mending enggak usah daftar. Itu yang kita tes.

Menuntut kekuasaan lebih besar, sama saja dia menuntut gaji lebih besar.

Masa belum mulai sudah menyerah dan malah kritik undang-undangnya, berarti kan goblok. Ah jadi buka rahasia ini.

Soalnya masyarakat menunggu penyelesaian kasus HAM yang banyak berhenti di kejaksaan. Kenapa tidak seperti KPK yang diberi kewenangan penuntutan...
Kalau begitu sama saja cara pandangnya dengan DPD. Mereka juga ingin menambah kekuasaan dengan menuntut perubahan konstitusi.

Masyarakat jadi enggak suka. Kewenangan yang ada saja you enggak kerjakan, malah jalan-jalan ke luar negeri. Masa ada DPD bagian luar negeri, apa itu? Ini hanya soal kemampuan mengelola jabatan saja.

Kemampuan mengelola jabatan ini sebagai pertimbangan utama pansel?
You kalau dikasih jabatan satu harus kreatif dong, jadikan 10 begitu lho.

Jimly Asshiddiqie saat wawancara dengan Beritagar.id di kediamannya Pondok Labu Indah, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu malam (5/7/2017).
Jimly Asshiddiqie saat wawancara dengan Beritagar.id di kediamannya Pondok Labu Indah, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu malam (5/7/2017).
© Wisnu Agung /Beritagar.id

Anda melihat ada harapan besar dari para kandidat yang lolos seleksi?
Mereka bagus-bagus. Kita bersyukur juga ya ada keterlibatan publik. Hal itu menggambarkan banyak yang sayang sama Komnas HAM--meski dengan kewenangan terbatas dan gaji yang enggak seberapa.

Dibandingkan gaji di KPK?
Jauh. Tetapi saya senang semua menganggap Komnas HAM penting, sehingga mendapat perhatian publik.

Kenapa yang lolos seleksi ini jauh lebih banyak laki-laki. Ke-28 kandidat itu terdiri dari 23 laki-laki dan perempuannya cuma lima...
Pendaftar perempuan sedikit. Kita harus objektif juga walau meyakini perempuan harus diprioritaskan. Bahkan pansel memiliki tiga anggota perempuan. Artinya perspektif gendernya tinggi sekali.

Akan ada kuota untuk komisioner perempuan?
Belum diputuskan. Bisa saja lima-limanya masuk. Ya kalau dari 14 kandidat nanti perempuannya ada empat kan cukup. Berarti sudah 30 persen, lumayan. Saya rasa gerakan perempuan semakin kuat ya. Sayang Hillary kalah di Pemilu Amerika. Kalau menang bisa seperti kata Hanna Rosin dalam bukunya The End of Men: And the Rise of Women he-he.

Yang menarik ada nama-nama mentereng seperti aktivis HAM Rafendi Djamin dan Haris Azhar. Tren job seeker tidak ada lagi?
Saya lihat job seeker ini berkurang ketimbang yang daftar di periode sebelumnya. Kalau job seeker ya enggak usah ke Komnas HAM, silakan cari tempat lain yang gajinya lebih baik.

Yang mendaftar sekarang banyak orang idealis. Saya catat 80 persen mereka adalah yang punya ide dan semangat untuk memperjuangkan sesuatu.

Apa yang Anda lihat di balik motivasi mereka masuk Komnas HAM?
Tentu macam-macam. Mereka ini punya latar belakang yang ragam. Idealismenya pun berbeda-beda. Mereka ingin memperjuangkan idealisme yang mereka punya itu dengan integritas dan independensi yang mereka miliki.

Yang pasti, para kandidat ini prinsipnya setuju dengan HAM. Tidak berpandangan HAM adalah produk liberal, HAM itu produk barat dan segala yang dari barat itu salah. Kan enggak bisa begitu. Orang dengan pandangan begitu tidak bisa ditempatkan di Komnas HAM--karena ide soal HAM-nya saja tidak setuju.

Memangnya ada kandidat yang berpandangan kalau HAM seperti itu?
Ada. Sebab itu enggak kita ambil. Yang berkutat di sini ya orang yang percaya pada nilai universal kemanusiaan. Sesuai dengan sila kedua Pancasila. Kalau tidak menghayati HAM apa gunanya dipilih. Misalnya ada kandidat yang memperjuangkan khilafah, ya enggak akan cocok dia di Komnas HAM.

Anda tidak melihat kalau Komnas HAM akan jadi alat kepentingan politik jelang Pemilu 2019?
Bisa saja. Makanya kita harus jauhkan komisi ini dari politik.

Sepertinya isu pelanggaran HAM amat mungkin jadi alat kampanye penting pada 2019 nanti...
Sebenarnya isu HAM sudah mulai 2014 kemarin kan. Ya bisa berlanjut kembali. Agar tidak begitu harus ada semangat rekonsiliasi. Terbuka saja. Misalnya peristiwa 1965 atau Mei 1998, ya dibuka saja. Atau ketakutan pada Islam radikal misalnya, ya dibuka saja. Mari terbuka.

Menurut Anda kasus pelanggaran HAM masa lalu bisa selesai?
Pendekatannya tidak harus melulu lewat peradilan. Bisa juga kan seperti yang saya bilang tadi, dengan jalan rekonsiliasi. Ada pendekatan yudisial ada juga non yudisial.

Sejak lama rekonsiliasi dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM 1965 belum juga terwujud...
Ini tergantung Presiden. Katanya Presiden mau membentuk dewan kerukunan. Nah dewan ini bisa dipakai untuk rekonsiliasi. Kerukunan ini bisa mencakup antar umat beragama, antar etnis, antar golongan pada masa lalu, masa kini dan masa depan.

Terutama masa kini yang ada kaitannya dengan agama dan etnis ya. Harus ada semacam persepsi yang sama mengenai kebebasan berpendapat.

Orang boleh dong berpendapat anti-Tuhan. Monggo, itu bagian dan jaminan dari HAM. Tapi begitu you membuat organisasi dan mengajak orang lain supaya anti-Tuhan ya enggak bisa.

Misalnya membuat organisasi komunis, ya Itu sudah bukan wilayah pendapat lagi, tapi memang sudah dilarang.

Begitu juga yang ingin mendirikan khilafah. Kalau pendapat pribadi silakan. Tapi kalau membuat organisasi dan mengajak orang lain memperjuangkan itu ya enggak boleh. Itu melanggar kesepakatan NKRI. Perspektif kebebasan dan organisasi terlarang ini tentu terkait dengan HAM--yang harus dimiliki komisioner nantinya.

“Kalau belum apa-apa sudah menuntut kekuasaan lebih besar, sama saja dia menuntut gaji lebih besar”

Jimly Asshiddiqie

Apakah DPR terlibat dalam proses seleksi para kandidat ini?
Saya bersyukur mereka menelepon pun enggak. Mereka tahu tugasnya ya menunggu di ujung untuk memilih 14 nama yang kami pilih. Nanti DPR memilih tujuh di antara nama-nama itu. Kita ingin Komnas HAM efisien dan solid.

Tapi Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah malah ingin Komnas HAM bubar...
Itu retorika. Konteksnya kan memang diperlukan konsolidasi, bukan membubarkan. Kalau lembaga HAM-nya satu kan lebih gagah. Kalau terpisah di Kemenkumham, di Komnas Anak dan Komnas Perempuan tentu high cost juga.

Jadi sebenarnya Anda menerima pendapat Fahri?
Logika Fahri itu boleh dipakai, tapi bukan dalam konteks membubarkan, melainkan konsolidasi.

DPR tidak menitipkan nama kepada Anda?
Kalau itu ada. Tetapi sebagai teman. Iya-iyakan saja kalau ada yang menitip. Pas memilih ya kebebasan kita.

Kalau nama yang direkomendasi teman itu enggak ada, ya tinggal bilang maaf, beres. Kan soal komunikasi saja. Keputusan itu terserah kita, karena kita yang tanggung jawab. Nanti yang dimarahi orang kan kita, enak saja mereka menitip.

Cara mereka menitip bagaimana?
Lewat SMS atau langsung. Dalam pandangan saya boleh saja menitip, tapi bahasanya itu rekomendasi. Justru kita bisa tracking dari rekomendasi itu kalau si kandidat dapat dukungan dari mana saja. Kita bisa petakan seberapa banyak yang menolak dan mendukung.

Titip menitip ini bukannya malah berkonotasi negatif?
Jangan anggap menitip dalam arti negatif. Ini rekomendasi positif. Kan diseleksi juga kandidatnya dan bisa dilihat publik. Di negara barat hal seperti ini disebut referensi. Hal itu untuk menunjukkan relasi A atau B dengan orang-orang tertentu. Justru memudahkan kita menggali informasi.

Yang paling banyak menitip siapa?
LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

Presiden Joko Widodo tidak ikut-ikutan menitip?
Enggak sama sekali.

MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.