Keterangan Gambar : Ketua Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta, Mimah Susanti, ketika berbincang dengan Beritagar.id di Kantor Pusat Bawaslu, Jalan MH Thamrin Nomor 14, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jum'at (03/03/2017). © Beritagar.id / Bismo Agung

Kerap dianggap wasit, ia memastikan Bawaslu DKI Jakarta akan lebih tegas dalam menindak pelanggaran pilkada putaran yang kedua di ibukota.

Sejak Selasa (07/03/2017) lalu tugas berat datang ke Mimah Susanti. Putaran kedua pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta mulai berlangsung. Dua pasangan calon (paslon) yang maju bersaing adalah petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat dan Anies Basweda-Sandiaga Uno.

Sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Mimah mengakui putaran terakhir ini bakal lebih alot daripada yang pertama. "Ini penentuan," katanya di Kantor Pusat Bawaslu, Jalan MH Thamrin Nomor 14, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jum'at (03/03/2017).

Persoalannya bukan hanya pada saat kampanye. Saat pemilihan, penghitungan, pengesahan, bahkan sampai nanti terjadi sengketa hingga ke Mahkamah Konstitusi, Bawaslu akan terus terlibat.

Sebanyak 267 petugas Bawaslu ia kerahkan untuk bekerja keras. Setiap pelanggaran akan ditindak tegas. Namun, Mimah mengakui selama ini sulit membuktikan suatu pelanggaran hingga ke tindak pidana. "Paslonnya pinter," ujar alumni Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, itu.

Peserta pilkada kerap menyiasati aturan kampanye yang rumit. Bawaslu pun tidak bisa langsung menindak. Ada proses penelusuran lapangan, klarifikasi, dan rapat dengan kepolisian dan kejaksaan. Baru setelah itu diputuskan bersama ada pelanggaran atau tidak. Kebanyakan akhirnya berakhir di sanksi administrasi saja, bukan pidana.

Ancaman dan teror melalui telepon menjadi hal biasa bagi Mimah. Ia menanggapi hal itu dengan dingin. Kemarahan dan maki-maki juga tak ia gubris. Menurut dia, teror yang paling kejam kalau badan yang ia pimpin dianggap tidak bekerja. Padahal, ia dan timnya bekerja hampir 24 jam. "Seperti pemadam kebakaran," katanya sambil tertawa.

Kepada Fajar WH, Sorta Tobing, dan fotografer Bismo Agung, ia menceritakan soal pelanggaran yang terjadi selama proses pilkada di Jakarta. Dalam video di bawah ini, Mimah juga menceritakan soal susahnya menurunkan spanduk-spanduk ilegal, bahkan yang tak ada sangkut pautnya dengan kampanye. Berikut petikan wawancaranya:

Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Mimah Susanti, ketika berbincang dengan Beritagar.id di Kantor Bawaslu Pusat, Jalan MH Thamrin Nomor 14, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jum'at (03/03/2017).
Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Mimah Susanti, ketika berbincang dengan Beritagar.id di Kantor Bawaslu Pusat, Jalan MH Thamrin Nomor 14, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jum'at (03/03/2017).
© Bismo Agung /Beritagar.id

Pada putaran kedua, isu apa yang rawan disalahgunakan?
Kalau berdasarkan indeks kerawanan kami ada tiga, yaitu SARA (suku, agama, dan ras), politik uang, dan netralitas birokrasi.

Sama dengan putaran pertama kalau begitu?
Indeks ini memang kami susun berdasarkan kampanye sebelumnya. Di awal isu SARA naik, lalu turun pada pertengahan kampanye. Sekarang mau naik lagi nih.

Lalu, politik uang akan ada jelang masa pungut-hitung. Seperti saat dua minggu sebelum pemilihan putaran pertama (15 Februari 2017), muncul tuh pembagian sembako (sembilan bahan pokok), kacamata, dan makanan.

Soal netralitas birokrasi, bagaimana mengawasinya?
Dalam konteks pelanggaran, kami punya mekanisme klarifikasi. Tentu kami mendapatkannya dari laporan dan temuan.

Di putaran pertama sempat menemukan pelanggaran itu?
Ada empat orang KPPS (Kelompok Penyelengara Pemungutan Suara) di Jakarta Barat. Mereka terbukti tidak netral, ikut aktif dan terlibat dalam kegiatan kampanye salah satu paslon.

Paslon berapa?
Dua, karena mereka pakai baju kotak-kotak. Kami minta segera diberhentikan dan infonya mereka mengundurkan diri. Ada juga Walikota Jakarta Barat (Anas Effendi) yang hadir di kampanye Pak Djarot (paslon nomor dua). Ketika masalah itu dibawa ke Komisi ASN (Aparatur Sipil Negara) tidak terbukti melanggar.

Ini jadi warning untuk para birokrat agar pada putaran kedua harus tetap netral. Apalagi petahana yang maju. Biasanya kalau petahana maju, birokratnya tidak netral.

Sulit mengawasi petahana?
Karena menemukan dia melakukan kampanye terselubung itu tidak mudah. Apalagi ketika masa abu-abu (petahana tidak lagi cuti kampanye). Dia bisa memanfaatkan fasilitas jabatan dan birokrasi di bawah.

Sempat ada laporan?
Ada. Informasi banyak beredar. Membuktikannya tidak gampang. Program, kewenangan, dan kegiatan yang mana?

Bisa dibilang momen abu-abu itu menguntungkan petahana?
Ya itulah kelebihannya, saya mau bilang apa. Dia gubernur, menjabat di situ, menyusun programnya. Makanya petahana harus ambil cuti kampanye supaya memberikan rasa keadilan ke paslon yang lain.

Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Mimah Susanti, berpose di depan kamera setelah menerima wawancara dengan Beritagar.id di Kantor Bawaslu Pusat, Jalan MH Thamrin Nomor 14, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jum'at (03/03/2017).
Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Mimah Susanti, berpose di depan kamera setelah menerima wawancara dengan Beritagar.id di Kantor Bawaslu Pusat, Jalan MH Thamrin Nomor 14, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jum'at (03/03/2017).
© Bismo Agung /Beritagar.id

Bagaimana dengan saat pemungutan suara kemarin, banyak pelanggaran terjadi?
Yang terkait penyalahgunaan penggunaan C6 (surat pemberitahuan kepada pemilih) ada lima kasus. Pemakaian KTP (Kartu Tanda Penduduk) di wilayah lain ada dua kasus. Ada juga TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang kekurangan surat suara dan minta ke TPS lain.

Kok bisa surat suaranya kurang?
Amplopnya tertukar.

Masalah distribusi dong?
Iya, harusnya petugas perhatikan, bener enggak ini amplop untuk TPS dia. Mereka terima amplop langsung buka saja.

Ada unsur kesengajaan?
Tidak. Ini kesalahan teknis petugas PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) ketika memasukkan amplop ke kotak suara. Lalu, petugas KPPS juga lalai.

Kalau pelanggaran yang memenuhi unsur tindak pidana?
Ada tujuh kasus. Ada dua TPS yang kami lakukan pemungutan suara ulang karena terbukti petugas KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih yang bukan haknya.

Bisa dibilang petugas itu sengaja melakukannya?
Kami berpendapat kalau dia membiarkan itu sudah ada unsur kesengajaan. Tapi keputusan pleno Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu), bersama kepolisian dan kejaksaan, mengatakan sebaliknya. Mereka menilai, petugas itu tidak paham, bukan sengaja.

Apa sanksi untuk petugas yang tidak paham itu?
Kami merekomendasikan agar di putaran kedua dievaluasi ulang. Silakan KPU yang melaksanakan mekanismenya.

"Biasanya kalau petahana maju, birokratnya tidak netral."

Mimah Susanti

Masih banyak juga masalah pemilih yang tidak bisa menggunakan suaranya.
Iya. Di TPS 89 ada sekitar 139 pemilih yang memakai formulir DPTb (Daftar Pemilih Tambahan). Ada yang tidak bisa memakai haknya. Dia lari ke TPS 88, tidak diterima. Sebenarnya formulir ini hanya untuk mengidentifikasi berapa sih jumlah pemilih tambahan. Karena itu, di setiap TPS disediakan 20 lembar formulir DPTb.

Tapi formulir itu tidak bisa menjadi acuan. Kalau pemilih membawa KTP elektronik dan Suket (surat keterangan telah melakukan perekaman KTP elektronik) serta teridentifikasi sebagai warga Jakarta, dia bisa menggunakan hak pilihnya. Tapi di lapangan ada perlakuan berbeda. Kalau formulir DPTb habis, dia tidak milih. Ini yang salah.

Sama juga dengan surat C6. Kalau dia tidak bawa C6, tapi bawa KTP elektronik, ya bisa memilih. Tidak perlu antri menunggu jam 12 baru bisa mencoblos.

Sebenarnya yang wajib dibawa pemilih ke TPS apa?
KTP elektronik.

Kalau Suket?
Berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 29 September 2016 ada dua format blanko Suket, ada barcode dan tidak ada barcode. Dua-duanya sah dan dapat digunakan dalam pilkada.

Mungkin ada baiknya, ke depan format Suket ditempel di papan pengumuman TPS supaya petugasnya ingat. Karena ada juga format yang tidak sesuai.

Palsu?
Diduga palsu. Di TPS 22 Ciracas. Petugasnya membiarkan.

Berarti sosialisasi masalah teknis ke petugas KPPS kurang maksimal?
Kami merekomendasi ke KPU supaya bimbingan teknis ke petugas ditingkatkan. Pelatihan dan sosialisasi dimaksimalkan. Tapi di lapangan, dari tujuh petugas per TPS, cuma tiga yang ikut bimbingan teknis. Ini mungkin yang jadi masalah.

Masalah seperti ini terus terjadi dalam pemilu, apakah tidak ada evaluasi?
Sosialisasi sebenarnya sudah kami lakukan bersama KPU. Tujuannya membangun kesepahaman bersama. Cuma dari evaluasi ketika terjadi kesalahan kok petugas mengiyakan gitu loh. Udah tahu salah kok diiyakan. Justru kami lagi mengevaluasi masih efektifkah sosialisasi bersama.

Jawabannya?
Belum bisa menjawab. Ha-ha-ha.... Kami lihat memang banyak petugas juga tidak membaca buku panduan.

Honornya mungkin kurang?
Rp550 ribu per orang potong pajak. Kami sudah minta agar sama dengan UMR (Upah Minimum Regional) Jakarta, tapi belum disetujui pusat.

Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Mimah Susanti, ketika berbincang dengan Beritagar.id di Kantor Bawaslu Pusat, Jalan MH Thamrin Nomor 14, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jum'at (03/03/2017).
Ketua Bawaslu DKI Jakarta, Mimah Susanti, ketika berbincang dengan Beritagar.id di Kantor Bawaslu Pusat, Jalan MH Thamrin Nomor 14, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jum'at (03/03/2017).
© Bismo Agung /Beritagar.id

Kembali ke soal paslon, pelanggaran yang mereka lakukan banyak, tapi sepertinya tidak kapok juga. Memangnya tidak ada akumulasi pelanggaran?
Tidak ada. Jadi, berkali-kali dia kena sanksi administrasi ya tidak masalah. Kesannya memang kami diremehkan.

Bawaslu terkesan lemah.
Iya, kami cuma dianggap wasit. Rekomendasi tindak pidana diserahkan ke polisi.

Menurut Anda, harusnya kewenangan Bawaslu lebih banyak?
Kewenangan Bawaslu sudah ditambah sebagai lembaga penyelesaian sengketa. Tapi menurutku, setiap penyelesaian kasus pelanggaran butuh waktu lama. Sekarang masyarakat ikut mengawasi tapi belum ada lembaga yang bisa meneruskan hasil informasi itu.

Bawaslu seharusnya dikuatkan sebagai lembaga yang punya kewenangan untuk merekomendasikan. Jadi, tidak sekedar menjadi wasit.

Apakah ada sanksi pembatalan paslon?
Ada, kalau dia terbukti menggunakan politik uang, tidak melaporkan LPPDK (Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye), dan dugaan melakukan pelanggaran terstruktur dan sistematis. Ada 10 poin yang tertulis dalam undang-undang.

Bagi-bagi sembako termasuk politik uang dong?
Membuktikannya tidak gampang. Harus kumulatif. Ada visi, program, dan informasi yang mengatakan pilih nomor urut sekian ketika membagikan sembako itu. Nah, di sinilah cerdasnya peserta pilkada. Mereka menyiasati aturan supaya tidak kumulatif.

Dari aduan yang masuk ke Bawaslu, yang paling banyak melanggar paslon nomor urut berapa?
Sama saja. Sekarang mereka saling melaporkan, jadi seimbang.

Yang paling berat kasus apa?
Menurunkan spanduk. Sekarang banyak beredar spanduk yang isinya tidak mau mensalatkan jenazah para pendukung penista agama. Spanduk itu tidak ada kaitannya dengan pilkada. Bukan kewenangan kami untuk menurunkan. Tapi banyak yang melapor dan meminta kami menurunkan.

Akhirnya kami turun tangan karena spanduk itu isinya negatif dan provokatif. Untuk menurunkan satu spanduk saja yang hadir bisa 50 orang.

Siapa saja yang hadir?

Warga. Kami berdialog dengan pemerintah daerah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat. Ada kasus juga di Jakarta Timur butuh waktu seminggu untuk menurunkan satu spanduk. Bawaslu bolak-balik ketemu pemilik rumah karena spanduknya besar dan berada di halaman rumahnya.

Yang paling susah di tempat Pak Haji Lulung (Abraham Lunggana, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta). Dia pasang spanduk gambar Anies-Sandi (paslon nomor tiga). Saya turun tangan, langsung telepon tim hukum kampanyenya.

Kapan kejadiannya?
Pada saat masa tenang. Saya tanya, mau diturunin atau tidak? Kok bikin masalah di saat lagi tenang. Akhirnya spanduk itu diturunkan.

Anda sering menerima teror?
Ada, tapi tidak dianggap penting. Cuekin saja.

Ancaman?
Paling mereka marah dan emosi. Saya diemin saja.

Kata-kata paling sadis?
Kalau kami dianggap tidak menjalankan tugas. Padahal kami kerja kayak pemadam kebakaran. Pantang pulang sebelum padam. Ha-ha-ha....

MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.