Keterangan Gambar : Pose Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta Sumarno di depan kamera usai wawancara dengan Beritagar.id di Gedung KPUD DKI Jakarta Jalan Salemba Raya Nomor 15 Jakarta, Rabu (26/10/2016). © Beritagar.id / Wisnu Agung Prasetyo

Sumarno mengaku tidak menemukan program mencurigakan dari komputer pemberian PT Sampoerna Land

Dialah Sumarno, man behind the scenes. Sosok vital hajatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Ibu Kota--yang rangkaiannya sedang berlangsung. Di bawah kepemimpinannya keabsahan gubernur terpilih dipertaruhkan.

Yang jadi sorotan pria 50 tahun ini lekat dengan polemik, karena ikut terseret panasnya suhu politik. Maret silam ia dituduh sebagai wasit curang oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Bulan berikutnya ia juga dituduh menjegal Basuki terkait verifikasi faktual pendukung calon independen.

Terbaru, lembaganya diduga menerima hibah perangkat komputer dari PT. Sampoerna Land. Suara sumbang lalu bermunculan seiring tudingan adanya aplikasi yang bisa digunakan untuk merekayasa penghitungan suara. "Kami akan kembalikan (komputernya)," ujarnya.

Polemik ini mencuat pascatersebarnya foto undangan bertajuk rapat koordinasi Dinas Komunikasi, Informasi, dan Kehumasan DKI Jakarta ke publik. Rapat itu diduga membahas pemberian 400 unit komputer untuk KPU DKI dari PT. Sampoerna Land.

"Kalau 400 unit kami bisa buka rental dong he-he," katanya ke Fajar WH, Yandi Mohammad, Heru Triyono dan fotografer Wisnu Agung saat wawancara di ruang kerjanya Lantai II Gedung KPU DKI Jakarta Jalan Salemba Raya Nomor 15 Jakarta, Rabu (26/10/2016).

Sebulan belakangan kisruh Pilkada seperti menyusup dalam mimpi Sumarno. Jam tidurnya jadi singkat. Dia pun kadang menjelma sebagai doktor, alias mondok di kantor untuk menyelesaikan pekerjaannya. "Sampai-sampai dipanggil om oleh anak," tuturnya, lantas terbahak.

Kantong matanya terlihat tebal, batiknya longgar, dengan dagu dan jambang--seperti baru dicukur beberapa hari. Dia bilang, jangan bayangkan besarnya godaan, tekanan bahkan ancaman yang dialami. "Itu mah biasa," kata bekas anggota Panitia Pengawas Pilkada DKI Jakarta tahun 1987 wilayah Jakarta Utara ini.

Beritagar.id berusaha mencari tahu dari Sumarno bagaimana lembaganya menghadapi hiruk pikuk Pilkada. Di antaranya soal kisruh hibah komputer, kontestasi politik yang kian panas dan perannya memastikan kompetisi berjalan adil. Berikut petikan wawancaranya:

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta Sumarno saat wawancara dengan Beritagar.id di Gedung KPUD DKI Jakarta Jalan Salemba Raya Nomor 15 Jakarta, Rabu (26/10/2016).
Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta Sumarno saat wawancara dengan Beritagar.id di Gedung KPUD DKI Jakarta Jalan Salemba Raya Nomor 15 Jakarta, Rabu (26/10/2016).
© Wisnu Agung Prasetyo /Beritagar.id

Polemik soal sumbangan laptop dan komputer dari PT Sampoerna Land sepertinya berbuntut panjang...
Makanya dikembalikan. Saat ini sedang proses mengumpulkan. Kalau sudah, kami segera kembalikan ke Pemprov DKI.

Tidak rumit mengumpulkan 400 unit komputer?
Jumlah itu fitnah. Kalau ada 400 mending kami buka rental dong he-he. Yang benar jumlahnya ada 46. Terbagi atas 25 unit komputer plus 21 unit laptop. Provinsi (KPU DKI) sendiri mendapat sembilan unit laptop, sisanya tersebar ke tingkat kota dan Kepulauan Seribu.

Lalu, kabar jumlah komputer 400 unit itu dari mana datangnya?
Saya tidak tahu kok bisa ada isu begitu. Bahkan komputer itu diduga diprogram sebuah software (perangkat lunak) untuk kemenangan Ahok. Opo meneh iki.

Memangnya saat menerima komputer itu di dalamnya sudah ada sistem operasi beserta perangkat lunaknya?
Kosong. Mohon maaf, kalau beli sistem operasi yang asli kan mahal, jadi staf (KPU DKI) mencari sendiri. Malah komputer yang diterima di Jakarta Timur masih ada dalam kardus.

Pihak Anda tidak menemukan program mencurigakan di komputer pemberian PT Sampoerna Land itu?
Tidak ada. Isu program yang didesain untuk kemenangan Ahok aneh juga. Soalnya saat diterima belum ada program apa-apa.

Sebenarnya Anda tahu tidak sih dari awal bahwa komputer itu dari pihak swasta?
Waktu terima barangnya kita enggak tanya apakah itu barang halal atau haram, atau apakah barang itu mengembat dari Glodok atau bukan. Kami percaya Pemprov DKI dan semua dicatat sebagai aset mereka, bukan KPU. Statusnya pinjam pakai, bukan diberikan.

Publik makin curiga ke KPU DKI ketika surat undangan bertajuk rapat koordinasi Dinas Komunikasi, Informasi dan Kehumasan (Kominfo) DKI Jakarta menjadi viral...
Undangan itu memang ada. Yang saya sayangkan kenapa istilahnya begitu (Rapat Koordinasi Hasil Pengecekan Sarana Teknologi Informasi KPU dan Panwaslu Hibah dari PT Sampoerna Land). Orang kan jadi duga macam-macam.

Setiap saya bantah ke orang yang disodorkan surat undangan tersebut. Seolah-olah benar padahal tidak. Ini yang kemudian jadi polemik. Bahkan KPU DKI sampai dipanggil DPRD DKI.

Foto undangan rapat koordinasi Dinas Komunikasi, Informasi, dan Kehumasan (Diskominfomas) DKI Jakarta. Rapat ini disebut membahas secara khusus pemberian komputer untuk Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta dari PT. Sampoerna Land.
Foto undangan rapat koordinasi Dinas Komunikasi, Informasi, dan Kehumasan (Diskominfomas) DKI Jakarta. Rapat ini disebut membahas secara khusus pemberian komputer untuk Komisi Pemilihan Umum Daerah DKI Jakarta dari PT. Sampoerna Land.
© Istimewa

Selain DPRD DKI Jakarta, apakah KPU pusat juga mempersoalkan keberadaan komputer dari pihak swasta itu?
Kami sudah membahasnya dengan KPU pusat dan juga DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum). Hasilnya disimpulkan penerimaan komputer itu tidak melanggar hukum.

Artinya komputer dari pihak swasta itu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum?
Karena memang sesuai Pasal 126 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Pasal itu intinya menyatakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggara pemilu, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberi bantuan. Kalau pemilu nasional dari APBN, sementara lokal dari APBD.

Tapi pengadaan komputer itu kan bukan dari APBD?
Penjelasan dari Pemprov DKI adalah komputer itu bukan hibah, tapi kewajiban. PT Sampoerna Land melakukan pembangunan yang tidak sesuai ketentuan sehingga kena koefisien lantai bangunan (KLB)--semacam denda--sebagai kompensasi. Memang ada aturannya.

Kalau tidak salah Sampoerna kena denda Rp700 miliar, yang sebagian kecilnya dialokasikan untuk fasilitas KPU DKI. Sebenarnya sah secara hukum juga prosesnya, karena dana kewajiban pengembang itu milik DKI.

Kenapa kok fasilitas buat KPU DKI tidak masuk APBD?
Perlu waktu lama. Kita memasukkannya ke APBD perubahan yang belum turun juga sampai sekarang--karena masih proses di Kemendagri.

Apa karena pihak Anda telat mengajukan fasilitas itu ke Pemprov DKI?
Kami sudah antisipasi dan tahu betul perilaku anggaran bagaimana. Makanya pengajuan dilakukan sejak lama, sekitar November tahun lalu. Pengajuan itu direspons Januari, tapi kemudian baru riil dapat barangnya di bulan Agustus seiring dengan pindahnya kantor KPU DKI ke Salemba.

Bagaimana proses pengajuan fasilitas ke gubernur-gubernur sebelumnya, ada perbedaan?
Hal sama pernah juga kita ajukan ketika gubernurnya Pak Jokowi. Ketika itu untuk Pemilu 2014. Alhamdulillah sampai beliau jadi Presiden tidak ada realiasinya he-he. Padahal Pak Jokowi sudah berkunjung ke kantor KPU DKI dan mencatat apa-apa saja yang perlu diperbaiki.

Nah, yang mencatat itu Heru Budi Hartono, bakal calon wakil gubernur Ahok. Waktu itu kantornya masih satu gedung dengan Kelurahan Gambir.

Ya, prinsipnya pengajuan fasilitas sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Kalau sudah sesuai undang-undang kenapa dikembalikan?
Ini sudah jadi isu politik dan menjelma menjadi polemik. Lebih baik dikembalikan.

Anda sudah berkomunikasi dengan Pemprov DKI soal rencana pengembalian ini atau dengan PT Sampoerna Land?
Dengan Sampoerna tidak lah. Tidak ada komunikasi sama sekali.

Selain komputer apa-apa saja fasilitas yang diajukan ke Pemprov DKI tahun lalu?
Gedung, meja, kursi, serta perbaikan tembok dan atap yang bocor. Ketika itu kami mengajukan sekitar 60-an komputer, termasuk kabinet untuk berkas-berkas data.

Apakah komputer yang dimiliki KPU selama ini tidak layak?
Belum lengkap dan masih kurang. Rencananya kami akan menyewa ke pihak ketiga. Tapi rencana ini pun diprotes juga. Salah satunya oleh Ratna Sarumpaet (aktivis) yang beberapa waktu lalu berkunjung ke kantor.

Dia bertanya apa jaminannya kalau komputer sewaan itu juga tidak diprogram untuk kemenangan Ahok. Nah kalau sudah begitu saya tidak tahu lagi deh ha-ha.

Karena multitafsir terus, apa yang Anda lakukan akan diduga macam-macam...
Yang saya bingung Bawaslu juga menerima komputer dari Sampoerna, tapi yang diuplek-uplek KPU terus.

"Yang saya bingung Bawaslu juga menerima komputer dari Sampoerna, tapi yang diuplek-uplek KPU DKI terus"

Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta Sumarno

Dengan adanya polemik ini apakah kerja sama dengan Jakarta Smart City saat rekapitulasi dan penghitungan tetap berjalan?
Semua yang terkait Pemprov DKI dibatalkan. Padahal jika bisa direalisasi pelaksanaan akan lebih transparan. Rekapitulasi dan pemungutan suara bisa diikuti masyarakat secara video streaming, tidak perlu ke TPS (Tempat Pemungutan Suara).

Ya mungkin karena Jakarta Smart City letaknya di Pemprov maka gosip muncul. Ya sudah kita batalkan, padahal programnya tidak terkait dengan pengolahan data.

Harusnya KPU DKI mencari badan atau lembaga lain yang lebih netral...
Apa saja bisa dipersoalkan. Ini mirip pada 2012. Dulu lima pasang calon dari enam kandidat menolak penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap). Ketika itu hanya pihak Fauzi Bowo yang menerima. Pasangan lain menilai kami ini tidak netral dan dianggap mendesain kemenangan Foke.

Bahkan kubu Jokowi-Ahok ketika itu mengirim tim untuk mengaudit komputer KPU DKI. Lho apa hak mereka mengaudit segala. Apa menjamin mereka tidak memasukkan program tertentu. Saat itu mereka saya usir.

Kemudian begitu Foke kalah ya alhamdulillah dalam tanda kutip. Karena tudingan macam-macam dari pihak lain tidak terbukti.

Kalau petahana kalah, fasilitas langsung diambil lagi ya?
Enggak lah. Memang dari zaman Pak Foke sampai sekarang semua status fasilitas juga pinjam pakai, bukan jadi aset KPU, termasuk komputer.

Soal DPT tadi, sudah sampai tahap mana proses pemutakhiran datanya?
Saat ini masih rapat-rapat di tingkat kecamatan. Pada 1 November 2016 dilakukan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Ada sekitar 26 ribu petugas kami yang mencocokkan dari rumah ke rumah. Targetnya DPT selesai Desember nanti.

Acuan dalam pembuatan DPT ini diambil dari mana saja?
Sumbernya dari dua data. Pertama adalah DPT Pilpres 2014 dan yang kedua adalah DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu). Dua data ini yang akan disinkronkan. Pada 2014, jumlah DPT itu sebanyak 7.026.000 jiwa, sementara pada 2012 ada sekitar 6,9 juta jiwa.

Kemudian DP4 pada 2016 estimasinya ada 7,4 juta jiwa. Jadi kemungkinan jumlah pemilih di Jakarta pada 2017 nanti adalah antara 7,4 juta - 7,6 juta jiwa. Tapi ini masih mungkin, karena proses terus berjalan.

Sudah membayangkan berapa banyak persentase warga yang memilih jadi golongan putih (golput)?
Calonnya cakep-cakep, masa golput. Yang tegas ada, yang ganteng ada, yang muda ada, yang pintar ada, bahkan yang ibu-ibu juga ada.

Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno (kedua kanan), bersama Anggota Moch Sidik (kanan), M. Fadililah (kedua kiri) dan Sekretaris Martin Nurhusin (kiri) memberi keterangan pers mengenai penetapan pasangan calon gubernur DKI Jakarta, di KPUD Jakarta, Jumat (21/10/2016).
Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno (kedua kanan), bersama Anggota Moch Sidik (kanan), M. Fadililah (kedua kiri) dan Sekretaris Martin Nurhusin (kiri) memberi keterangan pers mengenai penetapan pasangan calon gubernur DKI Jakarta, di KPUD Jakarta, Jumat (21/10/2016).
© Rosa Panggabean /Antara Foto

Berapa persen sih tingkat partisipasi pemilih di Jakarta?
Maksimal itu 70-an persen dari jumlah DPT. Sewaktu putaran pertama Pilkada 2012 tingkat partisipasinya 65 persen, kemudian meningkat tiga persen di putaran keduanya. Paling tinggi adalah pas Pilpres dua tahun lalu, yaitu 72 persen. Jadi kalau pada 2017 bisa di atas itu sudah hebat sekali.

Anda sudah memetakan wilayah mana-mana saja yang rawan konflik?
Pada dasarnya di setiap wilayah ada potensi. Misalnya di tempat yang masih terjadi sengketa, seperti di Halim dan Cipinang Melayu. Di sana ada penyelenggara juga diancam. Tapi secara umum kondusif, ancaman masih batas wajar.

Polda Metro Jaya tidak memberikan pengamanan khusus kepada Anda?
Kapolda pernah ke kantor dua kali menawarkan pengawalan. Tapi saya menolak pengawalan melekat, karena merasa sudah dikawal sama yang di Atas he-he.

Tidak khawatir terhadap ancaman dan tekanan politik dari partai?
Biasa itu. Paling menekannya soal jadwal dan pemilihan tempat kampanye. Misalnya ingin di Gelora Bung Karno. Ya abaikan saja. Lagi pula tekanan yang sifatnya untuk mengubah kebijakan KPU tidak ada. Masih batas wajar.

Ketika pengambilan nomor urut apakah ada tekanan juga?
Enggak ada, kan semua dilakukan terbuka. Semua mata melihat. Kalau Pak Djarot bisa pas dua jari ya itu tidak tahu.

Berapa putaran prediksi Anda Pilkada 2017?
Harus diprediksi dua putaran, karena ini terkait anggaran yang totalnya Rp478 miliar. Kalau diprediksi satu putaran, tapi yang terjadi adalah dua putaran, kami tidak bisa lagi mengajukan anggaran. Bisa repot.

Omong-omong bakal mencoblos siapa?
Saya coblos KPU saja he-he.

MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.