Mahfud Md. saat ditemui di MMD Initiative Justice & Democracy, di Jalan Kramat, Jakarta Pusat, Rabu pagi (15/5/2019).
Mahfud Md. saat ditemui di MMD Initiative Justice & Democracy, di Jalan Kramat, Jakarta Pusat, Rabu pagi (15/5/2019). Wisnu Agung / Beritagar.id
BINCANG

Mahfud Md.: Saya punya bukti kedua kubu curang

Ia menjawab terus terang soal tim asistensi Wiranto, "badai" politik pascapemilu dan tawaran menjadi menteri.

Jadi, banyak status yang bisa kita sematkan untuknya. Mulai dari mantan menteri, ketua mahkamah konstitusi, dewan pengarah badan ideologi atau kalau mau satir dikit: cawapres enggak jadi. “Saya sih gak punya beban soal itu (cawapres),” kata Mahfud Md. tersenyum.

Mahfud memang belum sedikit pun mundur dari sorotan publik. Meski agak kalem di medsos karena puasa, tapi sosoknya tetap diperbincangkan. Apalagi baru-baru ini namanya masuk tim asistensi hukum bentukan Wiranto, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

Seperti diketahui, ada 24 orang masuk tim itu. Selain Mahfud, ada nama Muladi, Indriyanto Seno dan Romli Atmasasmita. Tim ini akan menilai ucapan-ucapan yang dianggap meresahkan pascapemilu. Hal ini yang memicu kontroversi.

Namun, Mahfud akhirnya tak jadi masuk meski mengaku sudah menerima surat keputusan (SK) anggota melalui pesan Whatsapp. Posisinya diganti oleh Adji Samekto.

Sebagai dewan pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), ia merasa sosoknya tidak tepat jika masuk ke dalam tim itu.

“Nanti BPIP-nya marah dong. Masa level dewan pengarah masuk situ,” ujarnya saat wawancara di kantornya, MMD Initiative Justice & Democracy, Jalan Kramat, Jakarta Pusat, Rabu pagi (15/5/2019).

Pagi itu, di tengah riuh-rendah orang membicarakan hasil pemilu, ia menerima Heru Triyono, Muammar Fikrie serta fotografer Wisnu Agung--sambil menyandar pada sofa panjang. Di sampingnya, ada tumpukan beberapa koran dengan headline hampir seragam: pemilu.

"Kalau curang, kenapa pilpresnya diributkan, pilegnya enggak. Padahal pemilunya sama," kata pria yang baru ulang tahun ke-62 ini.

Dengan aksen Madura kental, dia menyambar semua pertanyaan kami tentang tim hukum Wiranto dan politik pascapemilu, lalu menjawabnya tanpa jeda, tanpa off the record.

Berikut percakapannya yang telah diedit untuk kejelasan:

Mahfud Md. saat ditemui di MMD Initiative Justice & Democracy, di Jalan Kramat, Jakarta Pusat, Rabu pagi (15/5/2019).
Mahfud Md. saat ditemui di MMD Initiative Justice & Democracy, di Jalan Kramat, Jakarta Pusat, Rabu pagi (15/5/2019). | Wisnu Agung /Beritagar.id

Apakah terdapat urgensi objektif dari pembentukan tim asistensi hukum Wiranto ini?
Mungkin ya. Tergantung. Saya belum pernah rapat dengan tim itu meski nama saya masuk. Saya tidak tahu apa masalahnya sehingga dibentuk tim itu.

Tim itu kan sudah mulai bekerja. Anda tidak berkomunikasi dengan Wiranto atau anggota tim tersebut?
Komunikasi dengan Wiranto waktu papasan saja di Istana, ketika BPIP menghadap Presiden. Kami salaman dan dia minta bantu. Saya bilang oke saja.

Ternyata SK-nya sudah keluar. Saya baru tahu. Saya ingat, bertemu Wiranto itu pada 9 Mei, tapi SK saya itu tertanggal 8 Mei.

Lho, belum ada bahasan apa-apa tapi sudah ada SK-nya…
Ya enggak apa-apa. Saya kira niat dia baik. Masa orang niat jahat terbuka begitu. Saya dapat SK-nya dari WA.

Kalau sudah ada SK-nya bukannya itu mengikat?
Mengikat bagi yang membuat, tapi enggak mengikat bagi saya. Dari sudut pandang struktural, tim ini memang kurang tepat.

Masa level dewan pengarah (BPIP) masuk ke situ. Tim itu kan levelnya deputi, bukan dewan pengarah.

Mungkin dengan kehadiran Anda di tim ini sebagai legitimasi di depan publik?
Saya gak tahu. Yang jelas, 3 Mei itu saya ditelepon Adiwarman, stafnya Wiranto. Saya diminta ikut rapat di Kemenkopolhukam.

Saya bilang, gak bisa. Masa dadakan. Aktivitas saya di Ramadan ini banyak. Orang-orang sudah undang saya sejak dua bulan lalu.

Jadi, sikap Anda terhadap tim Wiranto ini bagaimana?
Belum akan mundur dan enggak akan maju. Kalau diminta pertimbangan, ya sebagai pakar saja.

(Pada akhirnya, Mahfud tak jadi masuk tim asistensi hukum. Posisinya diganti Deputi Bidang Pengkajian dan Materi BPIP Adji Samekto).

Oke. Apakah pembentukan tim ini begitu dibutuhkan untuk menilai ucapan-ucapan yang dianggap meresahkan usai pemilu. Hal ini mendapat reaksi keras masyarakat…
Iya enggak apa-apa.

Beberapa pihak khawatir tim ini akan menerapkan pasal makar yang belakangan hangat?
Enggak tahu. Saya tidak di dalam tim itu. Saya katakan, tidak semua people power itu makar. Kalau ada yang ditangkap, biar polisi yang menjelaskan.

Tapi Eggi Sudjana ditangkap atas dugaan makar terhadap gerakan people power. Bagaimana pandangan Anda?
Saya tak melihat people power itu harus diartikan makar. Itu gerakan bersama-sama untuk melakukan perubahan atau menyalurkan aspirasi.

Di Yogyakarta ada budaya seperti itu. Rakyat berkumpul. Duduk depan keraton panas-panas enggak pakai baju.

Itu people power juga untuk menyampaikan usul kepada sultan. Bahkan pengajian itu juga people power.

“Tidak semua people power itu makar. Seperti orang mengadakan pengajian. Itu kan juga people power.”

Mahfud Md.

Bagaimana mengukur bahwa people power itu adalah makar?
Yang makar itu yang berupa provokasi untuk melumpuhkan pemerintah yang sah. Mari kita turunkan ini. Mari kita duduki kantor itu. Nah, itu iya.

Kategori makar itu jika sudah ada niatan untuk melumpuhkan pemerintah yang sah ya?
Kalau sudah provokasi pasti sudah ada niat terlebih dahulu. Tinggal tindakan pendahuluannya itu apa.

Kalau makar tidak perlu disertai dengan makarnya itu sendiri. Tapi langkah pendahuluannya itu apa.

Sudah cukup dikatakan Makar jika sudah ada pendahuluan itu. Misalnya bilang duduki atau ayo kita serbu kantor apa.

Berlebihan enggak sih menurut Anda pengamanan kantor KPU yang sedemikian ketat?
Lho, sejak dulu kan begitu. Kalau tidak dijaga bagaimana. Itu lembaga resmi negara. Dulu di kantor MK juga dipagar besi. Penjagaan itu kan kewajiban.

Panas terus ya situasi politik. Ditambah protes penyelenggaraan pemilu yang dinilai curang sebagian pihak…
Enggak juga. Mana yang panas. Lho, Anda keliling ke daerah gak? Enggak ada apa-apa di sana.

Tapi kan ada pihak yang turun ke jalan guna menyuarakan penolakan terhadap kecurangan pemilu?
Begini. Rakyat itu sudah pintar. Secara umum saya lihat, wong sama-sama curang. Saya punya buktinya itu sama-sama curang lah kedua kubu.

Datanya ada di sini (menunjuk sudut kantornya).

Apakah kecurangannya itu terstruktur, sistematis, dan masif?
Enggak. Kan biasa itu ada jual beli suara. Itu kan antar partai. Ya kalau curang, kenapa hanya pilpres yang diributkan, kok pilegnya enggak.

Padahal pemilunya sama, TPS-nya sama, tanggalnya sama. Itu saja logikanya.

Kok belakangan Anda agak tenang ya di Twitter terkait dengan isu pemilu ini?
Saya enggak mau ribut. Biarin saja. Kalau berpendapat, nanti dikira dukung kecurangan. Yang menilai curang itu orang yang kecewa. Setiap pemilu itu terjadi.

Coba Anda baca, pemilu tahun berapa yang tidak ribut. Semua ribut. Sekarang lebih panas karena medsos saja. Di pasar, di masjid, orang biasa saja.

Ribut curang yang terus disuarakan itu seperti de javu saja, artinya seperti pemilu sebelumnya ya?
Ya sama-sama curang. Itu kan pendukung yang di bawah dan pasti tidak mengaku. Sifat kecurangan-kecurangan yang terjadi itu horizontal, bukan vertikal. Terjadi di grassroot.

Beda ketika zaman orde baru. Curangnya vertikal, dalam arti diatur dari atas.

Di dalam satu partai saja bisa ribut antar caleg. Ada yang tiba-tiba suaranya naik karena beli. Kemudian bertengkar. Ada juga antar partai.

Yang kasusnya banyak adalah keberadaan surat suara cadangan. Ini yang diperjualbelikan. Itu banyak terjadi dan itu horizontal. Enggak bisa semata menyalahkan KPU.

Mahfud Md. saat ditemui di MMD Initiative Justice & Democracy, di Jalan Kramat, Jakarta Pusat, Rabu pagi (15/5/2019).
Mahfud Md. saat ditemui di MMD Initiative Justice & Democracy, di Jalan Kramat, Jakarta Pusat, Rabu pagi (15/5/2019). | Wisnu Agung /Beritagar.id

Anda tidak menemukan adanya indikasi kecurangan pemilu secara terstruktur?
Begini lho. Terstruktur itu kan artinya direncanakan. Kamu melakukan ini, hubungannya ke sini, nanti begini, ditingkat apa melakukan apa. Kemudian ada orang yang menggarapnya.

Kalau tidak ada itu, sporadis namanya. Kalau sporadis begitu ya kecurangan horizontal. Mau menyalahkan siapa?

Tapi Anda pernah menemukan kecurangan TSM?
Kalau Anda ingat, pada Pemilu 1999, sebanyak 72 anggota DPR dan DPRD saya batalkan hasilnya karena terindikasi kecurangan TSM.

Termasuk Agung Laksono pernah saya batalkan menjadi dewan. Bupati Bengkulu Selatan juga.

Kalau menggerakkan Aparatur Sipil Negara (ASN) apakah itu termasuk kecurangan TSM?
Termasuk itu. Kalau Anda bisa membuktikan, enggak perlu angka. Makanya dikatakan masif. Kalau pakai angka, ya bukan masif.

Misalnya kamu curang satu, ya dikembalikan ke pemilik yang sah, orangnya kemudian masuk penjara. Selesai. Di Jawa Tengah saja sudah ada 15 orang masuk penjara.

Apakah zaman Orde Baru pernah begitu? Apakah ada pengadilan pemilu? Enggak ada. Sebab itu tempuh saja jalur hukum yang ada.

Karena ada kemungkinan lho di beberapa provinsi misalnya diulang karena sesuatu. MK bisa melakukan itu.

Mungkin gak Pilpres diulang?
Tidak mungkin secara nasional. Tapi bisa saja diulang di level kabupaten atau provinsi.

Kalau kira-kira pengulangan itu mencapai separuh dari selisih suara, ya ajukan bukti di MK. Misalkan selisih suaranya 15 juta. Taruhlah mereka bisa membuktikan 7,5 juta. Kan bisa menang, karena naik suaranya.

Semua sudah saya catat. Mungkin suatu saat akan ada wawancara saya bisa jawab. Kecurangan-kecurangan horizontal ini akan saya buktikan.

Orang-orang partai-partai dan pejabat yang masuk penjara. Misalnya kepala desa di Jawa Tengah. Di Sidoarjo juga ada.

Tapi mereka tidak percaya mahkamah konstitusi untuk mengadili sengketa pemilu...
Ya enggak tahu. Jangan tanya saya. MK kan sudah menantang. Mereka menunggu buktinya.

Kalau yang Anda tahu, pihak Prabowo ini punya buktinya enggak sih?
Pengalaman yang sudah-sudah ya enggak ada buktinya. Mungkin sekarang punya.

Pengalaman Pilpres 2014 kan Anda berada dalam tim Prabowo, bagaimana itu?
Dulu saya minta bukti ke mereka. Saya mau maju. Kalau ada bukti kecurangannya, saya yakin menang.

Tapi, mereka bilang nanti saja, dan kemudian muncul 70 pengacara itu.

Saya bilang silakan saja. Saya ini hakim MK. Dengar baunya saja sudah tahu mana yang menang dan yang kalah. Sebab itu, saya mundur waktu itu.

Membuktikan kecurangan vertikal itu berat ya?
Untuk sekarang berat. KPU kan bukan alat vertikal pemerintah. KPU itu DPR yang bentuk. Kecurangan ASN, BUMN, Polri, TNI itu bukan tanggung jawab KPU. Itu dibuktikan di MK nanti.

“Kecurangan-kecurangan yang terjadi itu horizontal, bukan vertikal”

Mahfud Md.

Anda pernah dimintai saran pihak Prabowo soal dugaan kecurangan pemilu ini?
Enggak. Pihak TKN juga enggak.

Pendapat Anda apa sebagai dewan pengarah BPIP terkait banyaknya korban di pemilu kali ini?
Saya usul kepada lembaga kepresidenan, siapapun yang menang, segera ubah undang-undang pemilu.

Kaji apa yang dimaksud pemilu serentak. Apakah harus sama hari pencoblosannya atau apa. Misalnya TPS presiden sendiri dan TPS DPR sendiri.

Pelaksanaannya bisa saja jeda seminggu.

Apakah sudah ada tawaran-tawaran untuk Anda menjadi menteri misalnya?
Enggak ada. Kan belum waktunya. Nanti Oktober. Masih ada enam bulan lagi.

Masih terngiang gak drama gagalnya Anda jadi cawapres Jokowi kemarin itu?
Terngiangnya seminggu saja. Santai saja sekarang. Ada yang mengejek kan waktu itu, Si Rommy. Begitu dia ketangkap ya selesai. Saya enggak punya beban.

Bagaimana dengan status ke-NU-an Anda. Apakah masih ada yang mempersoalkan itu?
Kalau itu gak ada masalah. Saya tidak merasa perlu meng-clear kan juga.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR