Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat ditemui di kantornya, Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (29/3/2019).
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat ditemui di kantornya, Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (29/3/2019). Wisnu Agung / Beritagar.id
BINCANG

Menteri Lukman: Semua tuduhan bisa saya pertanggungjawabkan

Ia tak melihat ada unsur politik dalam penangkapan Rommy dan siap bantu KPK mengungkap praktik jual-beli jabatan di kementeriannya.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam sorotan. Temuan uang Rp180 juta dan $30 ribu AS di ruang kerjanya membuat posisinya kian tersudut.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan uang itu saat menggeledah ruang kerjanya pada Senin, 18 Maret lalu. Ketika itu Lukman sedang tak berada di kantor dan baru kembali pada malam harinya. “Saya lagi di luar,” ujarnya saat wawancara.

Penyidik menyegel ruangan Lukman selang beberapa jam setelah meringkus Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Romahurmuziy (Rommy).

Rommy diciduk karena menerima suap dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Haris Hasanudin dan Kepala Kantor Kementerian Agama Gresik, Jawa Timur, Muafaq Wirahadi.

Rommy diduga berdagang jabatan di Kementerian Agama.

“Saya sedih dan kecewa dengan penangkapan dia (Rommy) dan tidak menginginkan itu terjadi," katanya saat wawancara dengan Heru Triyono dan fotografer Wisnu Agung di kantornya, Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (29/3/2019). Rekaman wawancara ini kemudian ditranskrip oleh Fernando Avi.

Siang itu, Lukman tampak santai dan tenang saat memberi jawaban. Meski beberapa kali ia mengetuk-ngetukan jari di atas paha, seperti memikirkan sesuatu. Ia menjelaskan beberapa hal kepada kami. Seperti reformasi birokrasi dan sedikit soal temuan uang di laci kerja dan kasus yang menjerat Rommy.

Berikut perbincangannya:

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat ditemui di kantornya, Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (29/3/2019).
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat ditemui di kantornya, Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (29/3/2019). | Wisnu Agung /Beritagar.id

Kementerian Agama kembali jadi sorotan karena penangkapan Rommy. Apa yang salah sebenarnya di lembaga ini?
Ini kompleks. Namanya manusia. Makhluk yang kadang lupa dan suka khilaf. Sementara godaan-godaan dari luar banyak.

Itulah kenapa kami selalu tidak berkesudahan untuk bangun integritas, profesionalitas, inovasi, keteladanan, dan tanggung jawab.

Memangnya godaan-godaan itu dalam bentuk apa?
Saya tidak tahu. Tiap orang beda-beda. Ada yang merasa kurang terus. Ingin dapatkan yang lebih besar —dari apa yang selama ini jadi haknya.

Dia merasa perlu untuk dapatkan tambahan. Meski caranya yang dipakai tidak semestinya.

Terkait dugaan jual beli jabatan. Apakah susah untuk memantau aparatur-aparatur di bawah Anda?
Begini. Kementerian ini memiliki satuan kerja terbanyak se-Indonesia bahkan dunia. Kami memiliki 4590 satuan kerja.

Sedangkan jumlah ASN-nya sekitar 235 ribu. Jadi rentang kendali di Kementerian Agama itu luas. Kami terus melakukan perbaikan-perbaikan agar penyelewengan itu tidak ada.

Bukan kali ini saja kementerian Anda jadi sorotan. Sebelumnya juga ada beberapa kasus korupsi yang terjadi…
Saya tidak menutup mata soal itu. Akan jadi concern kami. Tapi, semua yang di sini optimistis bergerak ke arah lebih baik.

Kami ingin ini sebagai pemicu dan makin serius melakukan pembenahan.

Apakah aparatur Kementerian Agama terganggu pekerjaannya pasca-penangkapan Rommy?
Tentu. Ritme pekerjaan pada minggu pertama penangkapan itu cukup berpengaruh. Setelah itu sudah kembali normal.

Dugaan jual beli jabatan yang menyeret Rommy diduga tak lepas dari pengaruh partai. Pendapat Anda?
Waduh. Saya enggak tahu kalau itu.

Sebagai rekan satu partai di PPP tentu Anda mengenal Rommy dengan baik…
Karena itu saya sedih dan kecewa dengan penangkapan dia, dan tidak menginginkan itu terjadi. Jangankan menginginkan, membayangkan saja juga tidak.

Apakah Anda melihat kasus ini dalam konteks politik, karena penangkapan ini terjadi pada tahun politik?
Saya kok enggak sampai ke sana ya. Intinya saya ini percaya KPK. Ketika pertama kali dilantik Presiden SBY pada 9 Juni 2014, institusi pertama yang saya datangi adalah KPK.

Kecintaan saya kepada KPK itu sama besarnya dengan kecintaan kepada Kementerian Agama.

Kenapa KPK? Karena saya tahu problem kita itu memang korupsi. Kemudian kita melakukan kerja sama untuk membenahi kementerian ini.

Kerja sama itu berjalan sampai sekarang?
Ya. Banyak hal sudah kita lakukan. Misalnya SPAK (Saya Perempuan Anti Korupsi). Jadi perempuan-perempuan di kementerian ini berkontribusi untuk mencegah tindakan koruptif.

Ini masif, karena juga menjangkau daerah. Banyak lagi kegiatan lain kami dengan KPK.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat ditemui di kantornya, Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (29/3/2019).
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat ditemui di kantornya, Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (29/3/2019). | Wisnu Agung /Beritagar.id

Anda mengatakan akan melakukan reformasi birokrasi. Bakal ada pergantian besar-besaran di beberapa posisi penting?
Tidak harus. Tergantung. Yang jelas, kami akan lakukan asesmen ulang. Semacam fit and proper test untuk menilai kembali posisi eselon satu dan dua.

Apakah sudah tepat diduduki oleh para pejabatnya atau belum. Kalau belum, ya harus dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai.

Selama ini penilaian-penilaian seperti itu belum berjalan?
Sudah berjalan sebenarnya sejak Desember 2016. Dari situ kita ketahui potensi masing-masing mereka.

Nah tiba-tiba muncul OTT pada 15 Maret itu. Kami kecewa. Tapi kan kita enggak bisa terus terpuruk. Harus bergerak maju.

Apakah penilaian kelayakan dan kepatutan akan melibatkan pihak luar?
Memang rencananya kami akan pilih tokoh-tokoh berintegritas untuk menilai mereka. Jadi betul-betul objektif.

Kami juga akan kerja sama dengan lembaga kredibel untuk melakukan asesmen ulang itu. Hasil fit and proper test ini akan jadi dasar untuk melakukan rotasi, mutasi dan promosi atau bahkan demosi.

Kemudian, saya akan membentuk majelis etik. Majelis ini menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Ya ini sebagai saluran pengaduan. Isinya gabungan antara orang luar dan internal.

Keberadaan majelis etik ini tidak tumpang tindih dengan inspektorat jenderal?
Beda. Kalau majelis etik mengedepankan etikanya. Mereka akan memverifikasi atau memanggil pihak-pihak untuk mencermati sebuah kasus dan penyelesaiannya.

Orientasinya adalah pembenahan, bukan hukuman. Kalau hukuman dan disiplin kan sudah ranah inspektorat. Ini upaya preventif sebenarnya.

Anda sudah memilih orang-orang yang akan mengisi majelis etik itu?
Kami sedang memilih. Tapi tahap pertama adalah penguatan regulasinya dulu. Kita akan susun mekanisme kerja dan teknis pelaksanaannya.

Untuk pembenahan, kenapa tidak sekalian saja memasukkan orang luar yang kredibel seperti Mochammad Jasin, yang dulu pernah menjabat Irjen Kemenag…
Mungkin saja. Kita belum bicara orang ya. Sekarang baru pada tahap penguatan regulasinya. Semoga dua minggu bisa selesai.

”Kecintaan saya kepada KPK itu sama besarnya dengan kecintaan kepada Kementerian Agama”.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin

Sebenarnya, aduan-aduan penyelewengan jabatan itu sering masuk kuping Anda enggak ya?
Ada satu dua saya dengar. Tapi ini kan statusnya rumor. Kadang aduan masuk ke Whatsapp saya. Tapi, ketika saya ingin tahu identitas yang bersangkutan, malah yang mengadu itu mundur, karena takut.

Jadi saya sulit untuk menindaklanjuti dan menyampaikannya ke inspektorat.

Mungkin karena tidak dijamin kerahasiaan identitasnya…
Saya tidak tahu. Mungkin juga karena buktinya tidak terlalu kuat. Prinsipnya kalau punya bukti kuat dan tidak salah kenapa takut. Adukan saja.

Kita semua di kementerian ini punya kepentingan untuk berbenah. Ibarat rumah yang kita diami ada kotoran, maka para penghuni harus berani katakan di mana tempat kotoran itu.

Oke. Sedang di mana ketika penyelidik KPK menggeledah ruang kerja Anda?
Saya lagi di luar. Saya kan ke sini (kantor) ketika sudah sore. Jelang Jumat malam.

Ada pihak yang menyebut uang berjumlah Rp180 juta dan $30 ribu AS di laci kerja Anda adalah honor…
Saya sudah siapkan semua jawaban. Yang jelas, semua tuduhan bisa saya pertanggungjawabkan.

Anda sudah dipanggil KPK sebagai saksi?
Sampai saat ini belum.

Presiden Jokowi sampaikan sesuatu kepada Anda terkait kasus ini?
Beliau menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berjalan.

Anda siap mundur jika terbukti bersalah?
(Tidak menjawab).

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR