Abdurrahman Muhammad Bakri, penghulu di Kantor Urusan Agama Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, berpose untuk Beritagar.id di kantornya pada Kamis (05/04/2018) lalu.
Abdurrahman Muhammad Bakri, penghulu di Kantor Urusan Agama Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, berpose untuk Beritagar.id di kantornya pada Kamis (05/04/2018) lalu. Reza Fitriyanto / Beritagar.id
BINCANG

Penghulu Bakri: Saya terpaksa terima gratifikasi

Sikapnya yang konsisten melapor gratifikasi ke KPK tak selalu menuai pujian. Ada yang menudingnya sok heroik dan hanya pencitraan.

Namanya mendadak jadi perbincangan akhir Maret 2018 lalu. Abdurrahman Muhammad Bakri. Media massa ramai memberitakan sosok itu setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutnya sebagai aparat sipil negara yang paling sering melaporkan gratifikasi.

Dalam kurun waktu empat tahun, sejak tahun 2015 hingga 2018, penghulu di Kantor Urusan Agama Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah ini melaporkan 59 kali menerima gratifikasi. Sebanyak 57 laporan, dengan nilai Rp4,26 juta, terbukti sebagai gratifikasi dan wajib disetor ke negara.

Jumlah itu memang terbilang kecil dibanding gratifikasi yang diterima pelapor lain. Presiden Joko Widodo misalnya, pernah melaporkan gratifikasi senilai Rp58 miliar pada 2017. Tapi tindakan Abdul -sapaan Abdurrahman- adalah keteladanan luar biasa dari orang biasa. Hingga Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengganjarnya dengan penghargaan pegawai berintegritas pada Senin 2 April 2018.

Tiga hari setelah Abdul menerima penghargaan itu, saya dan fotografer Reza Fitriyanto menemuinya di kantor KUA Trucuk. Jam dinding di lobi menunjukkan pukul 08.50 WIB ketika kami tiba. Berkemeja batik lengan panjang dan berkopiah ia menyambut kedatangan kami. "Pas jam sembilan acaranya," katanya.

Pagi itu sepasang calon pengantin menanti untuk dinikahkan. Keduanya, bersama rombongan keluarga, sudah berkumpul di aula kantor sejak matahari sepenggalah. Abdul memberi kesempatan kami mereportase proses ijab kabul. "Tapi kalau mau ambil gambar minta izin dulu ya ke keluarganya," katanya.

Saya masuk aula menemui keluarga pengantin, ia pergi ke ruang kerjanya. Beberapa saat kemudian, ia masuk ke aula dengan jas hitam membalut kemeja batiknya. Calon pengantin yang duduk di depan meja utama terlihat kaku menyambut kedatangan penghulu. Sementara pengiringnya mulai sibuk menjepretkan kamera telepon pintar.

Abdul jadi penghulu pada 2012. Sejak itu mungkin sudah ratusan calon pengantin ia nikahkan. Toh, ia mengatakan, di saat tertentu masih grogi juga saat mengijabkan. "Bukan pengantin saja yang grogi, penghulu juga grogi," katanya.

Lepas mengijabkan, ia berbicang dengan kami. Bicara tentang karirnya sebagai pengawai di Kementerian Agama hingga rasanya menikahkan orang untuk pertama kali, serta tentang gaji dan komitmen menolak gratifikasi.

Sebagai pegawai negeri sipil golongan III B dengan gaji Rp3 juta per bulan, ia harus bersiasat untuk menghidupi istri dan dua anaknya. Berikut petikannya:

Penghulu Bakri merupakan aparat sipil negara yang paling sering melaporkan gratifikasi ke KPK.  Dalam kurun waktu empat tahun, ia melaporkan 59 kali menerima gratifikasi. Sebanyak 57 laporan, dengan nilai Rp4,26 juta, terbukti sebagai gratifikasi dan wajib disetor ke kas negara.
Penghulu Bakri merupakan aparat sipil negara yang paling sering melaporkan gratifikasi ke KPK. Dalam kurun waktu empat tahun, ia melaporkan 59 kali menerima gratifikasi. Sebanyak 57 laporan, dengan nilai Rp4,26 juta, terbukti sebagai gratifikasi dan wajib disetor ke kas negara. | Reza Fitriyanto /Beritagar.id

Memberi tip kepada penghulu bukankah hal yang biasa?
Masyarakat itu ada dua (kategori). Ada yang mau ngasih, ada yang tidak. Kalau tidak memberi, saya sudah tidak pikirkan lagi. Tapi kalau yang memberi ini ada dua pilihan, kami terima atau tidak.

Sebenarnya langkah pertama kami tolak dulu. Pada prinsipnya kami tolak semua bentuk gratifikasi. Persoalannya tidak semua masyarakat memahami itu. Ada yang memaksa. Terpaksa juga kami terima dengan konsekuensi melaporkannya ke KPK.

Maksudnya memaksa?
Misalnya, pas sudah selesai, kami salaman. Ada salam tempel. Itu dipegang terus enggak dilepas-lepas (sampai mau menerima). Ada juga yang diselipkan di saku atau dimasukkan ke tas.

Pernah juga ada yang ditinggal di motor. Tahunya pas sudah di rumah. Kan motor matic ada kantong di depan. Loh kok ada amplop, mau dikembalikan juga bagaimana.

Nah, kalau sudah seperti itu bagaimana?
Untuk masalah gratifikasi ini memang tak mudah karena sudah jadi budaya masyarakat. Mereka menyatakan terima kasih dengan memberi sesuatu. Kami merasa ewuh pakewuh harus menghargai pemberinya. Tapi di satu sisi kami juga harus taat aturan. Maka bagaimana pun juga harus bisa menolak karena sudah dapat dari angggaran.

Berapa biasanya masyarakat memberi uang?
Rata-rata Rp50 ribu sampai Rp100 ribu. Tapi pernah dapat Rp200 ribu.

Anda pernah menjelaskan ke pemberi kalau uang yang mereka kasih akan dilaporkan sebagai bentuk gratifikasi ke KPK?
Belum pernah, saya hanya sampaikan saja kewajiban membayar biaya dan hak yang diterima penghulu.

Tapi Anda sempat menjelaskan alasan penolakan uang itu?
Saya jelaskan pada mereka bahwa ketika mengundang kami sudah tidak perlu lagi membayar. Apa yang telah mereka bayar ke KUA sudah termasuk jasa penghulu dan transportasi di dalamnya. Jangan sampai nambah lagi.

Sebenarnya, berapa biaya menikah di KUA?
Setelah peraturan baru terbit, menikah di kantor KUA dan di jam kerja tidak dikenakan biaya. Tapi di luar itu ada biaya Rp600 ribu yang masuk PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Biaya itu sudah termasuk untuk jasa profesi penghulu dan transportasi.

Kalau ada yang membayar lebih dari Rp600 ribu, masuk kategori gratifikasi. Kami tidak boleh menerima lagi karena berhubungan dengan pekerjaan.

Catatan Redaksi: Saat ini ada dua peraturan yang mengatur biaya pernikahan di KUA. Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama. Ada pula Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014 tentang pengelolaan PNBP atas biaya nikah dan rujuk di luar KUA kecamatan.

Anda yang menerima uang Rp600 ribu itu?
Calon pengantin langsung menyetor pada negara melalui transfer bank ke bendahara negara. Peruntukannya kami tak tahu. Yang kami tahu, di situ ada jasa profesi dan transportasi. (Uang) itu ke kami melalui kantor.

"Ada yang memaksa. Terpaksa juga kami terima dengan konsekuensi melaporkannya ke KPK."

Penghulu Bakri

Anda tadi bilang ketika masyarakat memberi ada dua pilihan, menerima atau menolak. Apa masih ada aparat menerima meski sudah ada larangan?
Di Klaten insya Allah tak ada. Sudah ada komitmen untuk tidak menerima gratifikasi.

Kalau ternyata masih ada?
Sebenarnya kembali ke diri masing-masing. Mari kerja sesuai aturan. Kerja dengan baik. Karena kita tidak kerja untuk diri sendiri. Tapi kerja yang bersinggungan dengan orang lain.

Selain duit, masyarakat juga memberi barang?
Bingkisan, jajanan (makanan kotak). Tapi enggak dilaporkan. Semua menerima, bukan hanya saya.

Pernah juga sebelum ada peraturan, pas menikahkan orang, saya didampingi seorang modin (pembaca doa). Modin itu tanya ke saya sudah dapat amplop. Saya bilang belum. Akhirnya dia memberikan amplop ke saya. Sampai di rumah saya buka, ternyata isinya surat keterangan sehat. He-he-he....

Berarti Anda pernah menerima amplop juga dong.
Awal jadi penghulu pada 2012 belum ada peraturan itu. PNBP yang masuk ke negara Rp30 ribu. Tapi untuk kegiatan lain, penghulu dan uang transportasi tak ada. Kami sebagai pegawai KUA yang bertugas melakukan pencatatan nikah mendapat tanda terima kasih dari tuan rumah.

Amplop untuk Penghulu Bakri /Beritagar ID

Bentuknya apa?
Amplop atau barang. Ada yang kami terima, ada yang tidak. Saat itu tak ada anggaran apa pun. Kalau kami menerima ya itu kami gunakan untuk transportasi saja.

Sejak kapan Anda melaporkan dugaan gratifikasi ke KPK?
Pertengahan 2015 sampai terakhir 2017 lalu.

Cara melaporkannya?
Ada form yang bisa di-download dan isi di situs KPK. Apa bentuk gratikasi, uang atau barang. Kalau uang, jumlahnya berapa, yang ngasih siapa, apa alasan pemberiannya. (Isian form) itu di-scan dan kami kirimkan balik ke KPK via email.

Lalu, ada balasan dari KPK untuk klarifikasi. Sudah benar atau belum. Kalau benar, KPK mengeluarkan ketetapan yang jadi milik negara dan nomor rekening. Kami kirimkan uangnya via transfer bank.

Tiap menerima Anda lapor?
Aturannya 30 hari kerja setelah menerima dilaporkan. Saya biasa mengumpulkan dulu uang itu. Maksimal 30 hari kerja lalu saya laporkan.

Sebenarnya, dengan tidak melapor pun orang tak tahu Anda menerima gratifikasi.
Kami sebagai aparat sipil negara kan punya kewajiban jadi pegawai yang baik sesuai aturan. Dari nurani, (uang) itu bukan hak saya karena negara sudah memfasilitasi dengan gaji dan tunjangan.

Gaji Anda sekarang berapa?
Sekitar Rp3 juta per bulan. Tapi masih ada tunjangan.

Cukup?
Kalau kita bersyukur dan bisa menerima, insya Allah dilapangkan. Bisa cukup. Kalau bersyukur, Allah akan menambah.

Pernah kekurangan?
Untungnya, gaji dibayar di awal bulan. Pertengahan bulan ada tunjangan. Bisa untuk nyambung.

Tugas dan tanggung jawab penghulu sebagai pencatat pernikahan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, menurut dia, peluang gratifikasi selalu ada.
Tugas dan tanggung jawab penghulu sebagai pencatat pernikahan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, menurut dia, peluang gratifikasi selalu ada. | Reza Fitriyanto /Beritagar.id

Pertama kali menikahkan orang grogi enggak?
Tahun 2012 itu. Pertama kali pasti grogi. Canggung. Namanya juga belum pengalaman. (sampai sekarang) meski sudah seringkali menikahkan orang, kalau pas tak siap ya grogi. Bukan pengantin saja yang grogi, penghulu juga grogi.

Lebih banyak mana, menikahkan di kantor atau di luar kantor?
Lebih banyak yang di rumah dibanding yang di kantor. Persentasenya 60 banding 40, mungkin lebih.

Kenapa memilih bekerja menjadi penghulu?
Kalau cita-cita waktu kecil ingin jadi tentara. Tapi dua kali mendaftar tidak diterima. He-he-he... Waktu ada pembukaan pendaftaran CPNS tahun 2004, ada formasi untuk lulusan SLTA di pegawai KUA. Saya daftar, meskipun belum lulus kuliah.

Pakai ijazah SMA dong.
Ceritanya waktu itu cuma iseng-iseng saja. Diajak senior untuk ikut daftar tes CPNS. Alhamdulillah lulus.

Jadi penghulu ada jenjang kariernya?
Ada tiga tingkatan. Pertama, Muda, lalu Madya.

Semakin tinggi tingkatnya, semakin mudah menerima gratifikasi?
Peluang gratifikasi selalu ada. Karena tugas dan tanggung jawab penghulu sebagai pencatat pernikahan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Ada enggak yang pernah nyinyir dan mencap Anda sok moralis karena menolak gratifikasi?
Sebelum ramai diberitakan media massa tidak ada karena memang tidak saya publikasikan. Tapi setelah ini ada juga yang kontra. Dituding sok-sokan, pencitraan, dan sok heroik. Tapi itu hanya di media sosial, kalau secara langsung tidak ada.

Tanggapan Anda?
Biarin saja, itu perspektif mereka. Mungkin mereka tidak tahu di lapangan seperti apa. Kalau pun saya balas atau jelasin belum tentu juga mereka bisa menerima. Sekarang saya baru merasakan ternyata yang baik menurut saya belum tentu bisa diterima orang lain.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR