Keterangan Gambar : Retno Listyarti berpose di depan kamera pada Kamis sore (22/12/2016), seusai berbicang-bincang dengan Beritagar.id di sebuah cafe di Mall Artha Gading, Jakarta Utara. © Beritagar.id / Bismo Agung

Retno menilai pendidikan sekarang tidak kritis, jadi tidak heran kalau banyak orang sekarang mudah percaya dengan berita bohong.

Ia datang tepat waktu, pas pukul lima sore, sesuai janjinya. Walau tampak kelelahan, Retno Listyarti masih bersemangat berbincang dengan kami di sebuah cafe di kawasan Mall Artha Gading, Jakarta Utara.

"Besok anak-anak bagi rapor. Saya baru saja menyelesaikan penilaiannya," kata guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA 13, Koja, Jakarta Utara itu, Kamis (22/12/2016).

Sosoknya menjadi pemberitaan banyak media pada 2015. Dari mulai kasus bullying di sekolah yang dia pimpin kala itu, SMA 3, Setiabudi, Jakarta Selatan, sampai pemecatan dirinya menjadi kepala sekolah. Padahal, Retno baru enam bulan menjadi kepala sekolah di SMA 3.

Kasus yang terakhir inilah yang begitu santer diberitakan. Hubungannya dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memanas. Ahok tidak terima alasan apa pun dari Retno yang tidak ada ketika SMA 3 sedang melangsungkan Ujian Nasional (UN).

Retno ketika itu sedang menyambut Presiden Joko Widodo dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan di SMA 2, Tamansari, Jakarta Barat. Kehadirannya sebagai Sekretaris Jenderal Forum Serikat Guru Indonesia.

Tidak terima dengan pemecatannya itu, Retno membawanya ke pengadilan. Ia menang di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Di tingkat banding ia menang lagi. Sampai Mahkamah Agung pada 14 Desember lalu memenangkannya kembali.

Takdir. Begitu ia menilai kemenangannya tersebut. Retno tidak menduganya, apalagi berpikir keputusan bakal datang secepat itu, di saat ia juga sedang sibuk mengikuti seleksi anggota komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Ia mengaku tetap santai menghadapi semuanya. Sebagai pegawai negeri sipil (PNS), Retno sudah sering keluar-masuk ruang pengadilan mengkritik kebijakan pemerintah. "Saya tidak bisa diam saja," katanya kepada Fajar WH, Sorta Tobing, dan fotografer Bismo Agung.

Bertepatan dengan Hari Ibu, selama 60 menit kami membahas isu yang menjadi kesukaan Retno, yaitu soal pendidikan. Tentu saja pembicaraan soal kemenangannya di MA menjadi porsi terbesar. Berikut petikan wawancaranya:

Retno Listyarti berpose di depan kamera seusai berbicang dengan Beritagar.id pada Kamis (22/12/2016) di sebuah cafe di Mall Artha Gading, Jakarta Utara.
Retno Listyarti berpose di depan kamera seusai berbicang dengan Beritagar.id pada Kamis (22/12/2016) di sebuah cafe di Mall Artha Gading, Jakarta Utara.
© Bismo Agung /Beritagar.id

Soal kasus pemecatan, kenapa ketika itu Anda tidak mengawasi Ujian Nasional (UN) di SMA 3?
Saya ke SMA 2 tidak sampai sejam, cuma 57 menit. Di sekolahnya cuma tujuh menit. Tapi memang perjalanannya yang lama.

Memang ada kewajiban kepala sekolah harus berada di sekolahnya?
Sebenarnya hanya memastikan saja. Dari jam empat saya sudah di sekolah, berbagi tugas. Selama ini kalau kepala sekolah pergi selama satu jam, tidak akan terjadi apa-apa.

Tapi kan pada saat itu sedang ada UN?
Faktor kepala sekolah menurut saya tidak terlalu penting karena sistemnya sudah jalan. Panitia ada 16 orang, saya bukan ketuanya. Ketua panitia adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kewajiban saya cuma tanda tangan saja. Seluruh berita acara harus saya tandatangani dan itu baru nanti setelah ujian selesai.

Jam berapa Anda sudah sampai di sekolah waktu itu?
Sebelum setengah delapan saya sudah kembali ke sekolah. Jadi, sebenarnya tidak ada yang saya tinggalkan. Cuma beritanya begitu heboh, saya kaget juga sih.

Mungkin karena sebelumnya Anda disorot karena kasus bullying di SMA 3?
Ya, bisa jadi. Yang saya kaget itu ya pemberitaannya negatif sekali. Pernyataan Pak Gubernur dan Kepala Dinas Pendidikan negatif ke saya. Para fansnya Gubernur juga menghujat saya. Media lebih berat ke sana sehingga saya memutuskan cooling down, tidak melayani media meskipun mereka menunggu berjam-jam.

Ujaran negatifnya seperti apa?
Pernah ada kejadian, setelah saya dimutasi ke SMA 13. Mobil saya parkir paralel di sekolah, lalu ditabrak oleh orang tua murid. Biasalah itu, kalau parkir paralel mobilnya mundur sedikit bisa nabrak, lalu alarm mobil berbunyi.

Saya kemudian keluar sekolah mematikan alarmnya. Wartawan yang ada di pagar sekolah melihat saya. Beritanya yang muncul, karena stres saya nabrak mobil. Padahal itu di dalam sekolah, bagaimana saya bisa menabrak mobil orang.

Lalu Anda melawan?
Saya sebenarnya tidak mau berperkara. Setelah surat keputusan pemecatan keluar, saya mengajukan keberatan, minta dialog. Tapi Gubernur tidak menanggapi. Saya juga sempat ke ombudsman, tapi mereka menutup jalan damai. Mereka bilang tidak ada damai titik. Pakai titik di kalimatnya. Jadi saya tidak bisa melakukan cara lain untuk memulihkan nama baik saya dan keluarga ya ke hukum.

Jadi, sempat minta jalan damai?
Dari awal saya inginnya penyelesaian di meja coklat aja, tidak usah meja hijau. Saya tahu proses di pengadilan bakal panjang dan melelahkan.

Sempat menerima teror?
Dari mana-mana. Saya tidak menyebut dari pemerintah. Tapi banyak pihak. Saya waktu itu merasa tidak memiliki kebebasan. Datang ke sidang saja tidak boleh.

Oleh siapa?
Atasan saya.

Masih berminat menjadi kepala sekolah?
Saya sudah tidak mau jadi kepala sekolah. Makanya pada saat menang di PTUN pun saya minta damai lagi.

Kenapa mau damai?
Toh, saya tidak mau jadi kepala sekolah lagi. Mereka tidak perlu eksekusi keputusan pengadilan. Tapi mereka tidak mau dan banding. Saya menang lagi. Mereka akhirnya ke kasasi.

Anda sempat minta damai sebelum keputusan MA keluar?
Pada 7 November pintu damai terbuka. Orang-orang di Dinas Pendidikan DKI Jakarta sudah berubah. Pak Ahok juga lagi cuti kan.

Berubah maksudnya?
Pejabatnya sudah banyak yang berubah. Yang memecat saya (Kepala Dinas Pendidikan Arie Budhiman) sudah ke kementerian. Jadi, situasi saat itu membuka peluan untuk damai. Saya tidak tahu kemudian Mahkamah Agung (MA) memutuskan kasusnya dengan cepat.

Damai tapi perkara tidak dicabut?
Saya tidak bisa cabut perkara karena bukan pemohon. Kan saya yang digugat. Tapi proses sebulan sebelum keputusan MA itu banyak terjadi kendala teknis. Saya sedang konsentrasi mendaftar menjadi komisioner KPAI. Tapi karena saya PNS jadi harus dapat izin atasan. Jadi, saya memohon rekomendasi. Di situlah perdamaian terjadi.

Saya sangat berterima kasih kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Tes di KPAI itu bergulir dan terus-menerus. Tiba-tiba tanggal 14 Desember muncul keputusan di situs MA. Pada 15 Desember 2016, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta memunculkan keputusan itu di catatan akhir tahun mereka. Saya sebagai klien tidak hadir saat itu.

Tidak khawatir dianggap tidak serius berdamai?
Saya khawatir demikian. Saya juga belum punya waktu meluruskan karena masih mengurus penilaian rapor para murid. Mungkin setelah bagi rapor saya lapor ke Dinas Pendidikan kalau saya tidak memaksakan untuk eksekusi. Kemenangan ini tidak saya duga, takdir kali ya, rezeki banget.

Kenapa tidak langsung telepon Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta?
Saya tidak berani juga. Takutnya kalau ngomong malah tambah panas. Saya tunggu reda dulu. Sebenarnya saya juga nyaris tidak mau melayani media. Saya khawatir dianggap sombong, bersorak-sorak atas kemenangan ini.

Retno Listyarti berpose di depan kamera seusai berbicang dengan Beritagar.id pada Kamis (22/12/2016) di sebuah cafe di Mall Artha Gading, Jakarta Utara
Retno Listyarti berpose di depan kamera seusai berbicang dengan Beritagar.id pada Kamis (22/12/2016) di sebuah cafe di Mall Artha Gading, Jakarta Utara
© Bismo Agung /Beritagar.id

Gugatan yang dikabulkan apa saja?
Di seluruh level pengadilan tiga gugatan saya dikabulkan. Pertama mencabut surat keputusan pemecatan saya karena saya dianggap melakukan pelanggaran berat sehingga layak dicopot. Saya ingin itu dihilangkan karena telah menodai karier PNS saya.

Sebenarnya pemecatan itu pun tidak sah karena tidak melalui proses di Badan Kepegawaian Daerah. Saya hanya di-BAP (Berita Acara Pemeriksaan), tiga minggu kemudian langsung dipecat.

Lalu, gugatan lainnya?
Memulihkan nama baik, mengembalikan harkat, martabat, dan kedudukan. Berarti saya harus jadi kepala sekolah lagi dan saya tidak mau itu. Terakhir, Kepala Dinas Pendidikan DKI jakarta dianggap sewenang-wenang, tidak melakukan asas umum pemerintahan yang baik. Karena dia bersalah, dia menangung biaya perkara. Ini bukti kalau hukuman kepada saya berlebihan, tidak sesuai aturan perundangan yang ada, tidak proporsional.

Kalau tidak jadi komisioner KPAI, mau jadi kepala sekolah lagi?
Tetap tidak mau. Saya ingin jadi guru saja. Kehilangan jabatan itu tidak berpengaruh kepada hidup saya. Pengaruhnya cuma saya dijelek-jelekin. Saya harus membela diri dan keluarga saya.

Tapi kan tunjangan kepala sekolah lebih besar ketimbang guru?
Tidak juga. Bedanya paling dua jutaan. Saya jadi kepala sekolah tidak berharap tunjangan.

Guru sekarang gajinya besar ya?
Iya, tapi saya lebih bahagia jadi guru dulu. Dulu kami mengajar cukup 18 jam tatap muka setiap minggu. Sekarang jadi 24 jam. Saya mengajar 13 kelas, 500 murid. Bayangkan bagaimana harus mengoreksinya. Dulu, ngajar jam 10, bisa datang jam 9, pulang jam satu siang kalau tidak ada kelas lagi. Sekarang, harus datang dari jam setengah tujuh sampai jam tiga sore.

Berapa kali lipat bedanya gaji dulu dan sekarang?
Besar. Dulu mana ada tunjangan Rp6,2 juta sebulan. Belum ditambah gaji Rp4,5 juta. Lalu ada uang dari sertifikasi guru Rp3,7 juta per 4 bulan. Saya menjadi PNS pertama kali, 20 tahun lalu, gajinya cuma Rp258 ribu.

Sejak kapan gaji naik?
Sejak Pak Foke (Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo). Lalu naik lagi di era Pak Jokowi (ketika Joko Widodo menjadi Gubernur DKI Jakarta). Pak Ahok juga menaikkan lagi.

Bagaimana hubungan Anda dengan Ahok?
Hubungan saya dengan dia normal loh. Saya tidak dendam dengan dia. Bahkan saat bersengketa di pengadilan kami WA-an (mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp) loh. Saat lebaran, dia ngucapin maaf lahir batin, selamat lebaran. Saat natal dan paskah, saya balas mengirim pesan dan selalu dibalas beliau. Dia tidak pernah jahat. Saya pun tidak menyerang dia dengan ucapan jahat.

Anda berarti cukup akrab dengan Ahok?
Pak Ahok mengenal saya dengan baik. Soal korupsi di lapangan, saya yang melapor dengan organisasi saya, Forum Serikat Guru Indonesia. Menghadap ke dia pun tidak pakai surat. Berkali-kali saya bisa ketemu dengan beliau, tidak ada masalah. Sebeluan sebelum kasus ini terjadi, saya makan siang bareng di ruangannya. Kami ngobrol hampir dua jam.

Kemenangan terakhir sudah beritahu Ahok?
Kalau itu tidak, karena dia dalam posisi sedang mencalonkan diri. Dia bukan lagi jadi gubernur.

Tidak dendam, berarti akan memilih?
Belum tentu. Ha-ha-ha. Sebagai PNS saya harus netral, tidak berpihak. Kalau pun mengeluarkan statement saya pasti mengkritisi program-program pendidikan ketiga calon gubernur DKI Jakarta.

Dari tiga calon mana yang programmnya paling bagus?
Kalau soal pendidikan belum kelihatan ya. Apalagi soal perempuan. Dua isu itu yang saya suka.

Soal moratorium UN yang tidak jadi, pendapat Anda bagaimana?
Saya pendukung moratorium UN. Saya dicopot dari kepala sekolah kemungkinan karena itu juga. Sudah 12 tahun saya berjuang untuk itu. Ketika Pak Jusuf Kalla jadi wakil presiden di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tiba-tiba dia bilang UN jadi penentun kelulusan 100 persen.

Banyak anak jadi tidak lulus karena tidak memenuhi nilai minimum 4,0. Banyak anak terpukul. Sekolah yang seharusnya punya hak prerogratif terhadap kelulusan malah diabaikan.

Anda sempat membawa kasus ini ke pengadilan?
Tahun 2006, aliansi orang tua murid dan pendidik bergabung menggugat UN, sebagai gugatan warga negara. Kami menang di pengadilan negeri sampai kasasi. Pada 2010 kami minta dieksekusi tapi sulit.

Mengapa sulit?
Karena kebijakan. Ini pertama kali sebuah kebijakan kalah. Akhirnya yang dieksekusi biaya perkara, Rp359 ribu. Pemerintah terus mengganti porsi kelulusan untuk UN, dari 100 persen, 40 persen, 60 persen. Terus berubah. Keputusan MA menjadi bukti pemerintah lalai terhadap hak anak.

Pendidikan sejatinya, mempertajam pikiran dan menghaluskan perasaan. Hafalan itu kecakapan berpikir terendah.

Apa masalah terbesar di UN?
Sekarang gini, paling terlihat itu di Sekolah Menengah Kejuruan. Apakah data SMK terpotret dari hasil UN? Mata pelajaran yang diuji adalah bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan matematika. Nah, di Bima misalnya ada SMK di sana tidak punya laboratorium dan bengkel.

Mereka hanya mengandalkan teori dan program magang tiga bulan. Apakah itu terpotret di UN? Di Jakarta, ada SMK yang masih belajar mesin kendaraan dengan karburator, padahal sekarang jamannya injeksi bahan bakar. Apa itu terpotret di UN?

Ada potensi kecurangan di UN?
Banyak.

Modusnya?
Jual-beli kunci jawaban. Kebocoran soal. Di 2015 kebocoran itu terjadi di percetakan negara.

Di daerah juga terjadi?
Sama saja. Ada sekolah yang menyuruh muridnya datang salat subuh bersama. Setelah itu dibagi kunci jawaban. Ada juga pola murid-murid beli sendiri, nanti jawaban dibagi lewat pesan singkat.

Bisa dibilang pendidikan Indonesia saat ini gagal?
Substansi UN yang gagal meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan sejatinya, mempertajam pikiran dan menghaluskan perasaan. Yang sekarang terjadi pendidikan menjadi tidak kritis. Banyak orang jadi mudah percaya dengan berita bohong, share ini-itu, tanpa paham betul kebenarannya.

Pemerintah terlalu sibuk dengan UN. Seolah-olah masalah pendidikan terjawab dari soal-soal pilihan ganda. Itulah makanya tes PISA (Programme for International Student Assessment) anak-anak Indonesia cuma jago hafalan.

Hafalan itu kecakapan berpikir terendah. Kecakapan tertinggi adalah analisa, mencipta. Anak Indonesia berdasarkan data 2011 hanya membaca 27 halaman buku dalam setahun. Berarti satu halaman buku dibaca 14 hari.

Mana yang harus dibenahi, kurikulum atau kualitas pendidik?
Guru, sistem belakangan. Kalau guru dibenahi, kurikulum tidak ada pun tidak apa-apa. Saya kalau mengajar tidak terpaku dengan kurikulum. Saya lihat materi apa yang penting untuk anak dalam hidupnya, ketimbang mengajarkan sesuatu yang sebenarnya bisa ia baca sendiri dan tidak penting-penting amat.

Dalam mengajar PPKn bisa diterapkan itu?
Bisa. Misalnya, soal pelanggaran hak asasi manusia. Saya bukan membicarakan apa itu Partai Komunis Indonesia, definisi dan sebagainya. Tapi saya bagikan buku sastra. Saya minta anak-anak baca buku Pramoedya Ananta Toer dan buku lain yang informasinya beda dengan buku teks. Saya minta mereka berpendapat.

Memang komunis harus kita takuti? Siapa yang melakukan pelanggaran HAM? Apakah adil keturunan tidak salah apa-apa tapi kena dampaknya? Dan sebagainya.

Ulangannya seperti apa kalau belajarnya demikian?
Saya kalau ulangan dua soal saja bisa, tidak pilihan ganda. Anak-anak boleh baca buku apa pun, boleh buka handphone. Soalnya tidak mungkin ada di situ. Mereka harus menganalisis, menghubungkan fakta, dan menjawab pertanyaan essai.

MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.