Keterangan Gambar : Ronny F Sompie berpose di depan kamera seusai menerima wawancara Beritagar.id di Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jum'at (23/12/2016). © Beritagar.id / Wisnu Agung Prasetyo

Menurut Ronny, 2017 seharusnya menjadi peluang untuk meningkatkan koordinasi pengawasan warga negara asing di Indonesia.

Sosoknya sudah lama tak kelihatan di media. Kala menjadi Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian RI, nama dan wajah Ronny Franky Sompie wara-wiri menjadi bahan pemberitaan.

Apalagi ketika kasus kematian seorang bocah berusia delapan tahun bernama Angeline di Bali ramai diberitakan. Sebagai Kepala Kepolisian Daerah Bali, Ronny semakin tampil di publik. Kasus ini mencuat ke publik sekitar pertengahan 2015 lalu.

"Kesannya saya ingin tampil kan, " katanya ketika diwawancarai di kantor Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi), Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jum'at (23/12/2016). "Padahal saya sedang mengelola supaya kasusnya tidak kena framing, opini publik."

Setelah kasus itu, namanya menghilang seiring dengan keputusan pria kelahiran Manado, 17 September 1961 itu menjadi Direktur Jenderal Imigrasi pada Agustus 2015. Di tempat kerjanya yang baru ini, ia mengaku lebih bisa tidur dan punya waktu dengan keluarga. "Itu tidak bisa dibayar dengan apa pun," kata bapak dari tiga orang putri ini.

Apalagi, menurut Ronny, Ditjen Imigrasi minim berita. Kalau pun ada kasus, misalnya penangkapan orang asing yang menyalahgunakan izin tinggal, beritanya tidak pernah membesar apalagi jadi isu nasional.

Namun, masa-masa tenang selama lebih dari setahun ini akhirnya terganggu juga. Pemicunya, isu 10 juta tenaga asing Tiongkok yang masuk ke Indonesia. Bagai bola panas liar, isunya terus mengalir ke sosial media, Twitter dan Facebook, serta grup pesan singkat WhatsApp.

Lalu, muncul juga kasus cabai berbakteri yang ditanam secara ilegal oleh petani Tiongkok di Bogor awal Desember lalu. Banyak orang menjadi bertanya-tanya bagaimana pengawasan pemerintah terhadap pergerakan orang asing di Indonesia.

Ronny mengatakan, kalau pengawasan tersebut tidak bisa semata-mata ditugaskan ke Ditjen Imigrasi, harus koordinasi dari bagai pihak. Kepada Fajar WH, Sorta Tobing, dan fotografer Wisnu Agung Prasetyo, ia menjelaskan selama satu jam masalah itu:

Ronny F Sompie berpose di depan kamera seusai menerima wawancara Beritagar.id di Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jum'at (23/12/2016).
Ronny F Sompie berpose di depan kamera seusai menerima wawancara Beritagar.id di Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jum'at (23/12/2016).
© Wisnu Agung Prasetyo /Beritagar.id

Kasus cabai berbakteri di Bogor, apakah Imigrasi kecolongan?
Kalau soal tanaman ya bagian karantina, Kementerian Pertanian, yang punya kewenangan mengawasi.

Tapi pelakunya melewati pemeriksaan Imigrasi?
Kalau dia masuk daftar cekal, tidak jelas dokumennya, ya tidak bisa masuk. Tapi Imigrasi memeriksa dokumen orang asing yang masuk ke Indonesia, bukan barangnya.

Siapa yang mengawasi pergerakan orang asing di Indonesia?
Seluruh kementerian dan lembaga yang punya kewenangan. Misalnya, orang asing merampok atau membunuh orang, yang punya kewenangan Kepolisian RI. Kalau orang asing membuat pelanggaran di bidang ketenagakerjaan, yang menangani Kementerian Tenaga Kerja. Kalau bawa tanaman yang membahayakan, ya kewenangan Kementerian Pertanian. Kami menangani dokumen, bukan tanaman cabai beracun.

Tapi kalau orang menanam cabai memanfaatkan bebas visa kan bisa diproses?
Bisa. Seperti kasus di Bogor, Imigrasi sana yang menangkap karena mendapat informasi dari masyarakat. Kami kalau mendapat informasi harus ada barang bukti. Maka kalau ada pejabat Kementerian Pertanian yang bilang Imigrasi kecolongan, kecolongan apa? Kecuali orang asing itu masuk tanpa paspor.

Ada tim gabungan untuk mengawasi pergerakan orang asing di Indonesia?
Kami membangun Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) dari tingkat provinsi sampai kecamatan. Sudah ada wadah untuk tukar-menukar informasi. Artinya, keberadaan orang asing setelah melintas dan yang belum kembali ke negaranya bukan melulu tanggung jawab Imigrasi. Tapi kami punya kewenangan pengawasan keimigrasian ketika orang asing melanggar dokumen yang ia miliki, seperti paspor, visa, dan izin tinggal.

Koordinator timnya?
Imigrasi diperintahkan Undang-Undang untuk membentuk Tim PORA maka kami ketuanya. Tapi dalam pelaksanaan tugas ya ini kebersamaan yang kami bangun.

Warga asing dari Tiongkok memang paling banyak masuk ke Indonesia?
Ya, sepanjang 2016 ada 1,329 juta orang, dari tahun lalu sekitar 1,083 juta orang. Singapura sebelumnya terbanyak tapi sekarang sekitar 900 ribu orang. Pada 2015 jumlah orang Singapura masuk ke Indonesia 1,4 juta orang.

Jumlahnya tidak besar dong, tidak seperti isu yang beredar?
Memang tidak. Jumlah orang Tiongkok yang melintas saja hanya 1,3 juta orang. Dari mana isu tenaga kerja Tiongkok masuk ke Indonesia sampai 10 juta orang? Total orang asing yang melintas cuma tujuh juta jiwa.

Mungkin karena jumlah itu belum menghitung yang ilegal?
Kami tidak bisa mengira-ira. Harus berdasarkan bukti kalau dia tidak melalui perlintasan resmi.

Pelanggaran izin tinggal terbanyak apa?
Sepanjang 2016 ada 156 orang asing yang tidak bisa memperlihatkan paspor atau izin tinggal. Ada juga orang asing yang bekerja, tapi izinnya cuma berwisata, 70 orang. Ada juga yang tidak punya dokumen sah.

Maksudnya?
Nama saya Ronny, tapi tertulis Tonny. Kan tidak sah. Ada pelanggaran, orang asing tidak melalui check-point atau tempat pemeriksaan.

Jadi, lewat mana?
Lewat laut bisa. Tiba-tiba masuk dari pelabuhan di sungai-sungai. Atau pos lintas bantas yang tidak ada pos imigrasinya.

Pelanggarnya banyak?
Banyak, tapi yang ketahuan sedikit nih. Cuma delapan orang.

Jumlah orang Tiongkok yang melintas saja hanya 1,3 juta orang. Dari mana isu tenaga kerja Tiongkok masuk ke Indonesia sampai 10 juta orang?

Ronny F Sompie

Dari negara mana pelanggar terbanyak?
Tiongkok ada 126 kasus, Bangladesh 27 kasus, Nigeria 26 kasus, India 19 kasus. Total tahun ini yang sudah masuk sidang mencapai 329 kasus.

Ada pengetatan pengawasan untuk orang Tiongkok yang melintas Indonesia?
Pengawasannya sama dengan warga negara lain. Pemeriksaan warga negara asing kami perkuat. Tapi bagaimana kami bisa membedakan mereka beneran berwisata atau bekerja? Bagaimana kami bisa buktikan selain membuntuti mereka?

Tapi sekarang pelanggaran warga negara asing banyak disorot, pengawasan pemerintah bagaimana?
Begini, di Amerika Serikat (AS) pasca serangan teroris 11 September 2001 terjadi, mereka langsung mengetatkan pengawasan orang asing yang keluar-masuk dari mulai check-point. Hal ini kemudian ditiru oleh Singapura dan Australia. Imigrasi, Karantina, aviation security, dan Bea Cukai berkoordinasi dengan baik. Padahal masalah warga negara asing itu bukan soal pelanggaran izin tinggal saja. Yang sekarang menjadi isu internasional adalah masalah terorisme, peredaran narkoba, dan human trafficking.

Ini belum terjadi di Indonesia?
Belum. Ketika orang asing itu lepas dari bandar udara.... Coba bayangkan 1,3 juta orang melintas, bisa berapa banyak kendaraan dipakai. Itu perlu berapa orang untuk mengecek. Kalau pun instansi-instansi digabung, perlu jumlah intelijen yang banyak.

Ronny F Sompie berpose di depan kamera seusai menerima wawancara Beritagar.id di Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jum'at (23/12/2016).
Ronny F Sompie berpose di depan kamera seusai menerima wawancara Beritagar.id di Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jum'at (23/12/2016).
© Wisnu Agung Prasetyo /Beritagar.id

Ada usulan dari Imigrasi untuk memakai metode seperti di AS?
Kami punya Tim PORA. Usulan kami bisa melalui wadah itu. Kalau mau meningkatkan koordinasi, 2017 bisa menjadi peluang. Tapi belum ada dasarnya, dalam bentuk undang-undang, peraturan presiden, atau keputusan presiden, sehingga belum dapat mengajukan anggaran.

Selama ini anggaran hanya sektoral?
Masing-masing ada kewenangan, ada dasar hukumnya, jadi ada anggarannya.

Bisa dibilang pengawasan orang asing saat ini sangat kurang?
Kami kekurangan orang kalau berdiri sendiri, sementara beban kerja bertambah. Jangan lupa, Imigrasi tidak hanya bekerja mengawasi orang asing. Kami juga melayani pembuatan paspor. Tugas ini saja masih sering dikeluhkan masyarakat.

Pengawasan warga negara Indonesia yang keluar bagaimana?
Beberapa kali ada yang kami cegah, terutama yang berangkat ke Timur Tengah.

Modusnya seperti apa?
Kebanyakan mereka tidak langsung ke negara tujuan tapi ke negara bebas visa, seperti kawasan Asia Tenggara. Dari sana mereka pergi ke Turki dan Suriah.

Imigrasi membuat notifikasi untuk orang-orang yang dicurigai?
Sudah, terutama ke Kedutaan Indonesia di kawasan Asia Tenggara.

Datanya dari mana?
Kepolisian, Detasemen Khusus 88 Anti Teror, Badan Intelijen Negara

Banyak yang dicurigai?
Jumlahnya banyak. Kami sering melakukan pencegahan, terutama di Bandar Udara Soekarno-Hatta dan Juanda.

Tujuan mereka apa?
Ada yang kerja, umroh, dan sebagainya. Kami bisa lihat gelagat mereka yang mau kerja tapi tidak ada rekomendasi dari BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) ya kami cegah. Tapi saya sedang menyusun surat edaran untuk tidak mencegah saja, tapi paspornya dicabut. Pemberian paspor memang hak, tapi kepercayaan negara kepada warganya harus dipergunakan sesuai peruntukannya.

Kalau koruptor banyak yang dicekal?
Banyak. Ada yang sampai kami cegah, tangkap atau proses. Kami langsung hubungi penyidiknya kalau menemukan nama di daftar cekal.

Ronny F Sompie berpose di depan kamera seusai menerima wawancara Beritagar.id di Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jum'at (23/12/2016).
Ronny F Sompie berpose di depan kamera seusai menerima wawancara Beritagar.id di Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jum'at (23/12/2016).
© Wisnu Agung Prasetyo /Beritagar.id

Sebagai mantan anggota polisi jadi lebih mudah koordinasi dengan aparat hukum?
Lebih mudah tapi yang terjadi di sini belum pernah saya lakukan sebelumnya.

Status polisi masih aktif?
Tidak, sudah jadi pegawai negeri sipil (PNS).

Bedanya apa bekerja dengan polisi dan PNS?
Kalau PNS, pangkat tidak terlalu saklek, yang penting jabatan. Kalau di kepolisian pangkat lebih tinggi tidak mungkin jabatannya rendah. Makanya kapolri selalu bintang empat, wakilnya bintang tiga.

Lebih happy di sini?
Kadang merasakan ada hal-hal tertentu di kepolisian lebih mudah. Cuma di kepolisian, apalagi kalau memegang tanggung jawab memimpin kewilayahan, jarang bisa pindah dari wilayah itu, kecuali atas perintah kapolri. Ketika libur, harus menjaga orang libur. Kalau di sini hari libur yang jaga polisi, bukan imigrasi, kecuali perlintasan. Tapi di perlintasan tidak harus kehadiran dirjen, cukup memantau saja.

Tidak mau jadi polisi lagi?
Kalau balik, saya nanti jadi Ipda (Inspektur Polisi Dua) lagi. Ha-ha-ha.

MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.