Keterangan Gambar : Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, saat menerima wawancara Beritagar.id di kantornya, Jalan Kebon Sirih Nomor 32-34, Jakarta Pusat, pada Senin (13/02/2017). © Beritagar.id / Bismo Agung

Menurut dia, media harus segera sembuh dari polarisasi dan mengikuti aturan produk jurnalistik.

Berkas-berkas menumpuk di meja kerja Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, pada awal pekan ini. Ia terlihat sibuk membaca, membolak-balikkan kertas, dan menandatangani beberapa di antaranya.

Stanley, begitu ia biasa disapa, memang baru saja masuk kantor lagi karena seminggu sebelumnya berada di Ambon untuk menghadiri Hari Pers Nasional. "Jumat saya baru pulang," katanya kepada tim Beritagar.id pada Senin (13/02/2017). "Satu pesawat isinya wartawan semua."

Saat awal wawancara ia masih duduk di depan meja kerja, sebelum berpindah ke sofa satu dudukan di ruang kerjanya. Ketika berada di sofa, Stanley terlihat lebih rileks, meskipun tetap membawa pulpen berwarna biru yang sedari awal tak lepas dari tangannya.

Dewan Pers saat ini memang sedang sibuk mempersiapkan World Press Freedom Day yang bakal digelar di Jakarta pada awal Mei ini. Banyak persiapan yang dilakukan jelang acara tahunan UNESCO (organisasi bidang pendidikan, kebudayaan, dan keilmuan Perserikatan Bangsa-Bangsa) itu, termasuk di antaranya memverifikasi perusahaan media di Indonesia.

Meskipun tidak ada target jumlah media yang terverifikasi, Stanley berharap proses ini bisa berjalan terus. "Sebanyak-banyaknya. Supaya nanti di World Press Freedom Day bisa kami umumkan gede-gedean," ujar pria kelahiran Malang, 20 Juni 1959 itu.

Tapi gara-gara soal verifikasi media, Stanley menjadi korban berita bohong alias hoax pada awal bulan ini. Pemicunya, tersebar 74 nama perusahaan media yang telah terverifikasi. Di bawah nama-nama itu tercantum larangan bagi instansi pemerintah hingga TNI dan Polri melayani media yang belum terverifikasi. Yang parahnya, tanda tangan Stanley ditempel pada lembaran tersebut.

Kabar itu sudah pasti membuat geger, terutama bagi media yang belum terverifikasi Dewan Pers. Stanley pun mengakui hal itu membuatnya terkejut. Bagaimana kabar hoax itu bisa muncul? Kepada Fajar WH, Yandi Mohammad, Sorta Tobing, dan fotografer Bismo Agung, ia menjawabnya dalam tulisan dan video di bawah ini:

Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, berpose di depan kamera seusai menerima wawancara Beritagar.id di kantornya, Jalan Kebon Sirih Nomor 32-34, Jakarta Pusat, pada Senin (13/02/2017).
Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, berpose di depan kamera seusai menerima wawancara Beritagar.id di kantornya, Jalan Kebon Sirih Nomor 32-34, Jakarta Pusat, pada Senin (13/02/2017).
© Bismo Agung /Beritagar.id

Sebenarnya, perusahaan media yang telah terverifikasi ada berapa?
77 media telah terverifikasi.

Tapi kemudian muncul 74 nama.
Bukan. Itu hoax, sengaja disebar untuk menimbulkan efek viral. Yang benar, itu surat undangan dua lembar. Halaman pertama isinya undangan untuk hadir di Hari Pers Nasional di Ambon karena akan diserahkan sertifikatnya. Di halaman kedua ada nama-nama media itu. Cuma itu saja. Tapi yang tersebar itu yang halaman kedua, ditambah kata-kata larangan itu. Tanda tanganku di halaman satu ditempel di situ.

Ada perusahaan media yang sampai mengeluh tidak masuk dalam daftar tersebut?Teman-teman di daerah mengeluh. Tempo juga marah karena tidak terverifikasi. Mereka menanyakan kenapa ada himbauan seperti itu. Kami katakan tidak benar loh larangan itu.

Jakarta Post juga tidak masuk daftar.
Memang dia tidak masuk karena bukan 18 media yang menandatangani Piagam Palembang. Kami berpikirnya nanti saja belakangan. Ini saja dulu yang 18 media kami kejar. Tempo ikut di dalamnya.

Setiap bulan berapa media yang terverifikasi?
Jalan terus, sebanyak-banyaknya. Kami tidak ada target. Tidak semua media lolos.

Berapa lama berlakunya verifikasi itu?
Terus. Ada yang tidak lolos, misalnya, tahun depan bisa ikut lagi.

Sekali seumur hidup berarti tidak perlu update.
Tergantung. Kalau mereka diadukan berkali-kali ya kami verifikasi ulang, termasuk mengeluarkan dari daftar yang telah terverifikasi Dewan Pers.

Untuk yang punya banyak media, badan usahanya harus berbeda?
Iya, karena kalau terkena kasus (untuk yang badan usahanya sama) kan jadi gandeng renteng. Misalnya digugat perdata, membayar Rp10 triliun. Kalau nama PT-nya (perseroan terbatas) sama, bisa bubar semua itu.

Kendala yang dialami perusahaan media selama ini ketika diverifikasi apa?
Biasanya, soal badan hukumnya. Yang lain adalah soal gaji.

Maksudnya gaji?
Banyak media berdiri kemudian tidak menggaji wartawannya. Dikasih kartu pers, silakan cari gaji sendiri. Enggak lolos yang begitu-begitu.

Pemantauan soal itu bagaimana? Menunggu aduan?
Lihat saja ketika proses verifikasi. Kami minta bukti slip gaji. Karena ada standar gaji untuk perusahaan media, minimal memberikan gaji kepada wartawannya 13 kali dalam setahun dan sesuai UMP (Upah Minimum Provinsi). Minimal ya. Nah, kalau tidak bisa menggaji ya tidak lolos.

Makanya dari AJI (Aliansi Jurnalis Independen) ada yang tidak setuju karena mereka tidak menggaji wartawannya. Saya katakan ke mereka, bukannya dulu ini perjuangan AJI untuk memasukkan standar gaji wartawan. Ketika sudah diakomodasi, mereka sendiri yang tidak memenuhi.

Alasannya apa?
Ada yang bilang masih merintis, belum punya wartawan, baru sendirian. Yah berarti belum bisa disebut produk jurnalistik. Karena apa? Ini sudah standar perusahaan pers, memberi perlindungan kepada wartawan, termasuk soal gaji.

Dalam pelaksanaannya, ada media yang membolehkan wartawannya mencari iklan. Itu bagaimana?
Menurut kami, tidak boleh karena akan menjadi konflik kepentingan. Kami katakan harus ada firewall, wartawan hanya bekerja untuk menulis di redaksi. Mencari iklan itu bagian bisnis.

Saya menyampaikan ini secara langsung ya sebagai teguran kepada Jawa Pos. Dahlan Iskan (pemilik Grup Jawa Pos) hadir ketika itu. Saya sampaikan kritik soal mereka menugaskan wartawannya mencari iklan. Saya mengatakan itu juga kepada ombudsman Grup Jawa Pos. Dan Pak Dahlan menerima itu dan mengatakan akan memperbaikinya.

Teguran seperti itu sampai berapa kali?
Tidak ada aturannya. Tapi karena Dewan Pers menyampaikan langsung ke Dahlan Iskan pasti didengar itu.

Artinya, ini juga menjadi cara supaya Dewan Pers punya "gigi"?
Enggak. Punya gigi kalau wartawan yang diminta mencari iklan mengadu ke kami. Selama wartawannya fine-fine saja, merasa penghasilannya bertambah, ya kami tidak bisa ngapa-ngapain.

Ada laporan soal itu?
Belum.

Berarti mereka menikmati.
Iya. Ha-ha-ha.... Ada satu wartawan perempuan dari Grup Jawa Pos diminta mencari iklan. Dia tidak bisa melakukannya, dikeluarkan, mengadu ke Dewan Pers. Kejadiannya pada 2013 lalu.

Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, ketika menerima wawancara Beritagar.id di kantornya, Jalan Kebon Sirih Nomor 32-34, Jakarta Pusat, pada Senin (13/02/2017).
Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, ketika menerima wawancara Beritagar.id di kantornya, Jalan Kebon Sirih Nomor 32-34, Jakarta Pusat, pada Senin (13/02/2017).
© Bismo Agung /Beritagar.id

Butuh waktu berapa lama proses verifikasi satu media?
Tergantung. Biasa kami datang, misalnya MNC Group. Mereka punya Sindo Weekly, Sindo, MNC, iNews, okezone. Prosesnya bisa lama itu karena banyak. Kalau medianya satu, cepat. Kalau dokumennya ada, tinggal centang-centang. Setengah jam selesai.

Penilainya siapa?
Komisi pendataan. Ada tim sendiri, di bawahnya Ibu Ratna Komala.

Konten berarti dilihat juga?
Iyalah. Kalau isinya esek-esek masa lolos Dewan Pers. Malu-maluin saja. Misalnya, Lampu Hijau, itu tidak akan lolos verifikasi. Lalu, Batak Pos Bersinar. Mau maju 10 kali sampai 20 kali tidak akan lolos. Medianya menggunakan isu SARA (suku, agama, dan ras).

Selama ini tren pengaduannya terbanyak yang masuk ke Dewan Pers seperti apa?
Kode etik, perilaku wartawan, dan kejahatan yang menggunakan profesi jurnalistik.

Contohnya?
Pemerasan. Ujung-ujungnya polisi itu. Kasus Obor Rakyat itu kejahatan jurnalistik. Alamat dan redaksinya palsu. Isinya fitnah. Dewan Pers merekomendasikan lapor ke Polisi.

Kasus Eko Patrio beberapa waktu lalu yang dikerjain tujuh media. Sebanyak empat media abal-abal. Yang tiga lainnya bukan media, tapi blog. Makanya penting sekali verifikasi Dewan Pers. Nanti orang bisa cek dari kode QR (quick response) melalui telepon pintarnya. Tinggal foto, ia bisa tahu nomor verifikasi medianya, alamat redaksi, dan penanggung jawabnya siapa.

Kode QR itu akan muncul di mana?
Beranda. Sekarang kan orang belum bisa melakukan itu. Ada media namanya KPK, BIN, BNN. BIN sampai mengadu ke Dewan Pers. Kami sampai bertanya ini BIN atau Berita Investigasi Nasional? Mereka mengadu soal pemberitaan BIN membentuk satgas (satuan tugas) pemenangan Ahok (Gubernur DKI Jakarta).

Untuk televisi dan radio bagaimana?
Nanti ditempel di bumper in dan out. Ada dua detik yang mengatakan media ini terverifikasi Dewan pers.

Tapi ini tidak membuat penyeragaman?
Enggaklah. Kode QR bukan penyeragaman. Silakan isinya apa saja, asal tidak melanggar etik.

Bagaimana dengan polarisasi media?
Media harus sembuh, enggak mungkin begini terus. Pemilik media boleh saja orang partai, tapi newsroom harus tetap independen. Kecenderungannya sekarang adalah newsroom diisi oleh tim sukses partai. Kami mau mencegah itu. Yang namanya redaksi harus berisi orang yang punya kompetensi wartawan utama.

Ke depan, kalau ada media yang dipimpin orang yang tidak kompeten dan mengadu ke kami, tidak akan kami tangani. Proses saja ke polisi. Orang seperti itu ngomong kode etik saja enggak cocok kok.

Kalau sertifikasi wartawan prosesnya seperti apa?
Ada 27 lembaga penguji. Dewan Pers tidak ikut.

Kenapa?
Ada aturan di uji kompetensi, pelaksanaannya oleh lembaga pendidikan, perguruan tinggi, dan organisasi wartawan. Ada juga media yang diberi kewenangan melakukan itu, seperti Kompas dan Tempo. Kalau lulus, sertifikat dan kartu kompetensinya diserahkan ke Dewan Pers untuk ditandatangani aku nih.

Berarti materi pengujian berbeda-beda?
Beda. Tapi harus ada kurikulum yang disepakati. Kurikulum bakunya di bawah komisi profesi. PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) dan AJI punya.

Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, berpose di depan kamera seusai menerima wawancara Beritagar.id di kantornya, Jalan Kebon Sirih Nomor 32-34, Jakarta Pusat, pada Senin (13/02/2017).
Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, berpose di depan kamera seusai menerima wawancara Beritagar.id di kantornya, Jalan Kebon Sirih Nomor 32-34, Jakarta Pusat, pada Senin (13/02/2017).
© Bismo Agung /Beritagar.id

Kenapa sekarang baru melakukan verifikasi?
Kami pakai momentum di Ambon kemarin untuk menagih komitmen Piagam Palembang 2010. Sudah tujuh tahun loh ini.

Media di Jakarta mungkin ada kesadaran untuk itu. Tapi bagaimana di daerah yang medianya mencapai ribuan?
Ya mereka akan tersingkir. Orang akan tahu yang tidak ada kode QR dan logo Dewan Pers adalah media abal-abal. Orang juga bisa tanya langsung ke wartawannya punya kompetensi atau tidak. Kalau tidak, dia bisa bilang tidak mau diwawancara.

Tidak hanya di daerah. Sumber wartawan abal-abal itu di DPR, kejaksaan, Mabes Polri, dan TNI. Kapuspen (Kepala Pusat Penerangan) TNI sampai tidak tahu bagaimana menghadapi mereka. Mereka mungkin sudah berkantor di sana 15 tahun lebih. Kapuspennya baru satu atau dua bulan.

Dari lembaga dan kementerian banyak pengaduan?
Banyak sekali. Pernah humas pemerintah kabupaten Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, mengundang 30 wartawan dan menyediakan uang transportasi. Yang datang 500 orang. Ha-ha-ha.... Amplopnya dibagi sembunyi-sembunyi ke 30 orang. Yang 470 orang lainnya protes.

Berarti perlu ada edukasi juga ke pihak yang suka kasih amplop ke wartawan.
Sudah. Bukan hanya itu, di Bengkulu ada temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) uang Rp3 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan terkait dana bantuan untuk para wartawan. Karena ini disclaimer bukan WTP (wajar tanpa pengecualian), uangnya harus dikembalikan. Pejabat di sana terpaksa membuat berbagai kegiatan macam-macam. Lantas, uang perjalanan dinasnya dipotong untuk mengembalikan Rp3 miliar itu.

Pemerintah Provinsi Bengkulu datang ke Dewan Pers didampingi KPK. Mereka minta petunjuk bagaimana membangun hubungan dengan wartawan supaya tidak terjadi temuan lagi.

Caranya?
Hanya media yang benar dan berbadan hukum yang boleh mereka layani.

Memang wartawannya tidak bisa langsung dijerat?
Kalau abal-abal mau jerat seperti apa. Kantornya tidak tahu. Orangnya sudah hilang.

Sumber wartawan abal-abal itu di DPR, kejaksaan, Mabes Polri, dan TNI.

Yosep Adi Prasetyo

Sanksi terberat dari Dewan Pers apa?
Dipolisikan.

Bisa sampai penutupan media?
Bukan kewenangan Dewan Pers kalau itu.

Undang-Undang Pers (Nomor 40 Tahun 1999) masih memadai?
Masih. Undang-undang ini satu-satunya yang tidak ada peraturan pemerintahnya. Pemerintah tidak akan mencampuri urusan-urusan pers. Semua pedoman, pengawasan, kode etik dibuat oleh masyarakat pers secara bottom-up.

Ada muncul wacana untuk merevisi itu.
Yang jadi pertanyaan, apakah kita yakin undang-undang itu akan jadi lebih baik dalam iklim politik sekarang. Memang ada dorongan dari DPR kalau Dewan Pers dijadikan lembaga negara, digaji negara, dikasih fasilitas mobil dan seterusnya. Anggotanya harus di-fit and proper. Kami mengatakan, kalau seperti itu saya pamit.

Kembali ke zaman Orde Baru dong.
Iya. Dewan Pers tidak digaji loh oleh negara. Nol rupiah. kami kerja volunteer di sini.

Yang biaya dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara)?
Itu untuk program dan pegawai Kemenkominfo.

Dari verifikasi dan sertikasi?
Tidak ada. Nol. Kalau ada yang bayar, laporkan ke Dewan Pers, kami pecat orangnya.

Kok Anda mau tidak digaji?
Ini memang tuntutan dari masyarakat pers. Saya dulu di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia digaji negara. Sekarang pendapatan saya bekerja menjadi dosen dan peneliti.

Dari perusahaan media bukannya membiayai?
Enggak ada. Ada perusahaan pers memberikan iuran, seperti dari Tempo, Pikiran Rakyat, SCTV, tapi angkanya kecil sekali. Dananya untuk memakai kegiatan non-APBN.

Berapa dana alokasi APBN?
Tahun ini agak besar, ada Rp39 miliar. Hampir Rp19 miliar untuk World Press Freedom Day.

Apa istimewanya acara tersebut sehingga Indonesia menjadi tuan rumah?
Dalam 20 tahun, ini pertama kalinya Asia menjadi tuan rumah. Kedua, ini momen penting karena masih ada kasus dark number, seperti pembunuhan Udin. Saya ingin bisa memutihkan kasusnya dan bersama Polri meneliti kembali.

Selain kasus Udin, ada lagi?
Ada delapan kasus. Di Probolinggo, ada wartawan dibunuh tapi pembunuhnya dinyatakan bebas karena menderita kelainan jiwa. Kata teman-teman di sana ini enggak benar. Kemudian, ada satu wartawan yang dianggap stres, lalu ditemukan terjebur di jurang di Merauke. Itu masih misteri. Dia dibunuh atau bunuh diri karena ada riwayat pernah dirawat di rumah sakit jiwa.

Kasus kekerasan kepada pers meningkat?
Sepertinya tidak ada. Kemarin ada kasus kekerasan terhadap wartawan MetroTV tapi laporannya belum masuk ke sini. Ada juga kasus di Madiun terhadap wartawan Net. Teman-teman Net. memilih berdamai dengan TNI.

Saran Anda damai atau tidak?
Harusnya jangan berdamai karena memunculkan budaya impunitas, pelakunya tidak pernah diadali, kejatannya tidak terungkap. Cuma teman-teman bilang, mereka yang hidup di lapangan dengan pelaku, setiap hari berhubungan. Bagaimana Dewan Pers bisa memberikan perlindungan? Itu pilihan, terserah.

Tapi jadi preseden buruk.
Iya, simalakama memang. Ada untung dan rugi. Terserahlah. Yang penting korban jangan dipaksa untuk berdamai. Di luar itu, korban juga jangan dipaksa untuk berhadap-hadapan secara hukum. Kalau kami berkepentingan bagi pelaku dipenjarakan atau dipecat dari satuannya. Apalagi kasus di Sari Rejo, Kota Medan, itu ada sexual harassment. Itu menurut saya zero tolerance.

MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.