Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Yudi Purnomo saat ditemui di kantornya, gedung Merah-Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (5/9/2019).
Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Yudi Purnomo saat ditemui di kantornya, gedung Merah-Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (5/9/2019). Yoseph Aldi / Beritagar.id
BINCANG

Yudi Purnomo: Kalau sudah lemah, buat apa lagi KPK ada

Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) ini mengaku akan menghormati pimpinan KPK terpilih. Namun akan tetap kritis saat ada rotasi yang dianggap berbahaya bagi organisasi.

Dalam sepekan terakhir, media terpikat oleh konfrontasi sengit antara Pansel Capim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan seorang pria cepak berusia 36, yang merupakan Ketua Wadah Pegawai (WP) KPK: Yudi Purnomo.

Kritikan memang terus dilontarkan Yudi sejak awal proses seleksi capim KPK sampai mengerucut jadi 10 nama. Bersama koalisi masyarakat sipil, Yudi gencar menyoroti calon dari Polri dan kejaksaan yang dianggap punya rekam jejak buruk.

“Kita berharap keajaiban dari DPR untuk memilih kandidat berintegritas,” katanya kepada Heru Triyono dan fotografer Yoseph Aldhi saat wawancara di kantornya, gedung Merah-Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis pagi (5/9/2019).

Setelah Presiden Joko Widodo menyerahkan 10 nama itu ke DPR, kini bola berada di tangan DPR. Selanjutnya, para capim akan melewati uji kepatutan. Persoalan lain, DPR juga berencana merevisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK. “Bahaya. Ini benar-benar sistematis untuk melemahkan KPK,” ujar penyidik muda KPK ini.

Yudi mulai dikenal publik saat menggantikan Novel Baswedan sebagai ketua pegawai KPK tahun lalu. Panggung pertamanya adalah ketika WP KPK turut memberi advokasi kasus Novel dengan meminta polisi untuk mengungkap siapa pelakunya. Sejak itu, pernyataan Yudi kerap dikutip media dan makin sering muncul di layar kaca.

Meski banyak dapat dukungan, ia dan WP KPK juga kerap diterpa kritik. Sebagian pengamat menuduh Yudi dan pendukungnya tidak independen dan di bawah pengaruh pihak yang tidak ingin polisi dan jaksa memimpin KPK. “Kami sering kok diserang. Misalnya lewat isu polisi India Vs. Taliban,” kata sarjana sejarah ini. “Ya saya sih santai saja,” tambah Yudi.

Selama satu jam ia bicara tentang banyak hal terkait upaya pelemahan KPK. Termasuk soal pegawai KPK bercelana cingkrang dan berjanggut—sambil sesekali dirinya mengucap kalimat andalannya yang diulang-ulang: gitu kan. Berikut tanya jawabnya:

Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Yudi Purnomo saat ditemui di kantornya, gedung Merah-Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (5/9/2019).
Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Yudi Purnomo saat ditemui di kantornya, gedung Merah-Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (5/9/2019). | Yoseph Aldhi /Beritagar.id

Ada tudingan, kritikan dan gerakan yang dilakukan WP KPK berkaitan dengan dukungan terhadap calon tertentu?
Tuduhan terhadap kami ini memang semacam grand design. Itu kan bagian dari upaya untuk melemahkan pemberantasan korupsi. Gitu kan.

Soalnya WP KPK terkesan begitu khawatir jika calon dari kepolisian dan kejaksaan lolos jadi pimpinan KPK. Sebut saja Irjen Firli Bahuri…
Terkait nama itu nanti dijawab pimpinan KPK ya. Pegawai KPK tentu tak bisa menyampaikan hal tersebut.

Kami hanya menyampaikan kriteria-kriteria capim yang diinginkan masyarakat. Bukan membahas satu nama itu (Firli).

Kalau Firli Bahuri memang bersalah, buktikan saja oleh KPK. Apakah teman-teman KPK memegang buktinya?
Kami sudah memaparkan data-data itu ke Pansel KPK. Bukan satu nama saja, tapi KPK diminta mencari jejak capim-capim itu ketika masih 40 besar.

Dan, semua data-data itu sudah diserahkan kepada Pansel saat itu.

Tetap saja Pansel KPK meloloskan Firli Bahuri. Artinya, meski terindikasi melanggar etik karena bertemu TGB yang sedang dilidik, hal itu tak berpengaruh. Bagaimana?
Di undang-undang jelas: semua pegawai KPK dan pimpinannya tidak boleh bertemu siapa pun yang sedang diperkarakan.

Masalah tersebut sudah dibahas pengawas internal KPK dan rapat pimpinan. Semua mengetahui. Tapi kita ini seperti bermain di ranah gelap.

Maksudnya gelap?
Ya kan gerakan ini dapat dukungan berbagai tokoh nasional. Ada Buya Syafii Maarif atau Kiai Haji Said Aqil ketua PBNU. Keduanya datang ke KPK. Semua bersuara dan seharusnya jadi masukan.

Presiden Jokowi pun menyampaikan akan mendengarkan suara itu dan bilang ada waktu 14 hari baginya untuk berpikir.

Tapi tiba-tiba, proses begitu cepat, entah mengapa.

Anda merasa semuanya seperti kejar tayang, termasuk revisi Undang-Undang KPK?
Maka itu ha-ha. Seperti sudah siap dan kilat. Gitu kan. Bisa saja dalam waktu seminggu dua minggu ini revisi undang-undang dan pimpinannya itu disahkan.

Memilih lima dari 10 capim KPK, apakah DPR kira-kira akan mempertimbangkan masukan publik, termasuk dari WP KPK?
Kami harap mereka saling kontrol saja. DPR pasti sudah melihat jejak para capim itu. Kami harap ada keajaiban.

Masih percaya terjadi keajaiban?
Kami adalah orang optimis. Dulu, banyak orang pesimis untuk berantas korupsi, bahkan bilang gak mungkin.

Nyatanya orang kuat dan sakti kena sikat juga sama KPK. Semangat kita tidak boleh berhenti. Kasihan rakyat Indonesia yang uangnya dikorupsi.

Memangnya apa sih yang Anda takutkan kalau KPK dipimpin oleh capim yang dianggap bermasalah, kan belum dikasih kesempatan juga?
Begini. Pimpinan KPK ini akan punya kekuatan luar biasa. Mereka menetapkan tersangka, melakukan penyadapan dan bisa mengatur arah pemberantasan korupsi.

Sebab itu, pimpinan harus independen, tidak berafiliasi dengan partai, bukan orang kontroversial, serta punya rekam jejak baik, plus patuh menyerahkan LHKPN.

Dari 10 nama yang ada di tangan DPR, ada tidak yang sesuai kriteria itu?
Kami tidak bisa menafsirkan seperti itu. Pegawai KPK adalah suara internal yang sudah sejak lama ada di KPK.

Dari pegawai yang sudah 16 tahun bekerja di sini, sampai yang paling baru, mendukung pimpinan berintegritas. Makanya kami menandatangani petisi untuk menolak capim bermasalah.

Sepertinya WP KPK tidak percaya sama Yenti Garnasih, bagaimanapun kan dia pakar tindak pidana pencucian uang…
Ini bukan masalah pakar atau bukan pakar. Permasalahannya itu bagaimana bisa memilih yang baik.

Mereka harus punya sense of belonging terhadap KPK, sehingga bisa mencegah upaya-upaya pelemahan terhadap KPK, gitu kan.

Menurut Anda, pelemahan KPK akan berjalan mulus?
Terbukti begitu kan. Pelemahan terlihat sistematis. Sepertinya semua parpol juga sepakat untuk revisi undang-undang KPK.

Ini bahaya, karena KPK akan dibawa ke gerbong yang berbeda. Tidak lagi independen, berpihak dan bisa jadi menghambat kasus.

Semoga DPR tidak terbuai dengan omongan-omongan capim saat uji publik. Karena biasanya yang tersirat itu lebih dahsyat daripada yang tersurat.

Ada yang bilang, kalau mau mencari pemimpin kayak malaikat ya di surga saja…
Cari di surga? Memangnya kita sudah kiamat. Saya paham tidak ada yang sempurna. Makanya bahasa kita adalah manusia setengah malaikat.

Masih banyak kok orang yang tidak bermasalah dan berintegritas. Masa KPK nantinya tersandera. Ini membuat demotivasi pegawai KPK.

Bagaimana mungkin pegawai percaya dengan pimpinan yang bermasalah.

Oke. Bagaimana jika pada akhirnya Firli Bahuri yang akan jadi pimpinan KPK, bahkan tampaknya akan jadi Ketua KPK?
Siapapun yang terpilih, pegawai KPK akan tetap mengkritisi dari dalam. Kami sudah melakoni itu berkali-kali.

Kepada pimpinan saat ini pun kami kritis saat ada rotasi dan mutasi yang kami anggap berbahaya bagi organisasi.

Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Yudi Purnomo saat ditemui di kantornya, gedung Merah-Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (5/9/2019).
Ketua Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP KPK) Yudi Purnomo saat ditemui di kantornya, gedung Merah-Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (5/9/2019). | Yoseph Aldhi /Beritagar.id

Sepertinya WP KPK ini begitu berpengaruh dan berkuasa ya di KPK?
Tidak ada itu berkuasa. Kita kritis, iya. Toh kita melakukannya dengan santun dan penuh dialog. Meski kritis, kita tetap berkomunikasi baik dengan atasan.

Ada kabar bahwa WP KPK ini bisa menekan petinggi KPK untuk menetapkan orang sebagai tersangka?
Lucu. Kita tuh hanya pegawai. Apalagi saya yang berstatus penyidik muda. Saya punya atasan madya dan utama.

Kemudian masih ada direktur, deputi dan komisioner juga. Bagaimana mungkin saya menguasai KPK.

Sebelumnya kan juga gaduh soal isu pengangkatan penyelidik jadi penyidik di KPK yang menyeret nama WP KPK…
Nah itu juga enggak bener. Saya apa bisa memindahkan orang, kan enggak. Saya hanya penyidik muda.

Pimpinan kan akhirnya sudah menjawab. Bahwa pemindahan dan pengangkatan itu karena ada kebutuhan organisasi.

Kenapa ada surat protes dari puluhan penyidik KPK dari Polri terkait dengan mekanisme pengangkatan penyidik yang diduga tanpa tes?
Ini semacam upaya untuk men-distrust kami. Tidak perlu klarifikasi dalam-dalam soal itu. Akhirnya berlalu kan.

Selama tokoh-tokoh masih di belakang KPK dan selama rakyat masih mendambakan pemberantasan korupsi, saya pikir KPK harus tegar mengatasi masalah-masalah seperti ini.

"Bagaimana mungkin pegawai percaya dengan pimpinan yang bermasalah".

Yudi Purnomo

Apa benar ada radikalisme di KPK?
Logikanya, kalau ada teman kita yang teroris, langsung kita tangkap sendiri, gitu kan.

Selama KPK berdiri, tidak ada yang namanya radikalisme di sini. Tidak ada pengajian eksklusif juga.

Sebagian publik menyorot penampilan sejumlah pegawai KPK yang berjanggut panjang dan mengenakan celana cingkrang?
Itu kebebasan beragama ya. Yang penting kan dia tugasnya selesai. Tidak masalah kan cingkrang atau berjenggot.

Jangan menilai dari pakaian. Kami pun sudah bertemu Pak Suhardi BNPT soal ini dan jelas bahwa KPK tidak ada yang radikal.

Menurut Anda, kenapa isu adanya kelompok tarbiyah misalnya, begitu kencang di KPK?
Berubah-ubah tuduhannya. Sekarang ini kita dituduh komunis. Yang benar yang mana, gitu kan. Kita radikal atau komunis, enggak jelas. Itu hanya tuduhan saja.

Internal KPK terganggu karena isu ini?
Receh isunya. Bahkan 10 teror terhadap KPK yang belum terungkap, kami juga tidak terganggu. Jalan terus selama ini kan.

Malah hal itu makin menambah keberanian kami. Bayangkan, kasus Bang Novel sampai hari ini belum juga terungkap.

Kan sedang ditangani tim teknis kasus Novel
Nah, kita tunggu tenggat yang diberikan oleh Pak Jokowi pada 19 Oktober mendatang. Kita kawal.

Seandainya pimpinan KPK tidak sesuai dengan arah WP KPK, apa yang akan Anda lakukan?
Yang jelas mereka terpilih secara konstitusional. Kami hargai itu. Kami akan lihat visi dan misi mereka seperti apa.

Kalau visinya adalah menghapus operasi tangkap tangan (OTT)?
Itu artinya KPK bunuh diri. Karena OTT itu yang diandalkan dalam memberantas korupsi. Kalau KPK sudah lemah, buat apa lagi KPK ada, gitu kan.

Mungkin kalau bubarin KPK cost-nya terlalu besar. Mending dibunuh pelan-pelan.

Menurut Anda, kenapa laporan keuangan KPK statusnya WDP (wajar dengan pengecualian)?
Itu bukan kewenangan saya untuk menjawab.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR