Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Yuliandre Darwis saat ditemui di Epicentrum Walk, Kuningan, Jakarta, Minggu sore (18/8/2019).
Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Yuliandre Darwis saat ditemui di Epicentrum Walk, Kuningan, Jakarta, Minggu sore (18/8/2019). Wisnu Agung / Beritagar.id
BINCANG

Yuliandre Darwis: Jika tak bisa atur Netflix, KPI tidak maksa

Komisioner KPI ini menilai pengawasan konten di platform digital amat diperlukan. Namun rencana itu masih jauh karena belum dibahas di rapat pleno KPI maupun dengan pemerintah.

Yuliandre Darwis datang lebih awal. Setengah jam lebih cepat dari waktu janjian kami pukul 16.00 WIB di Epicentrum Walk, Jakarta. Ia mengaku ingin segera mengklarifikasi beberapa hal. "Banyak yang miskom," katanya.

Sebagai eks Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan kini Komisioner KPI, ia seperti kena tulah. Mau tak mau, dirinya berada di pusaran riuhnya pergunjingan pengawasan KPI terhadap media baru. Seperti Netflix dan Youtube.

“Tepatnya bukan pengawasan, tapi pengaturan media baru ya” ujarnya kepada Heru Triyono dan fotografer Wisnu Agung di Epicentrum Walk, Minggu sore (18/8/2019).

Lembaga KPI memang sedang jadi topik utama. Rencana mereka mengawasi—atau bahasa Yuliandre mengatur—konten digital ditolak pelbagai pihak. Penolakan disalurkan melalui petisi di laman change.org yang telah ditandatangani 90 ribu orang.

Dus. Isu pengawasan ini digulirkan pertama kali oleh Ketua KPI Pusat Agung Suprio. Kemudian malah dibantah komisioner KPI yang lain Hardly Stefano. Hardly bilang, ucapan ketuanya itu cuma mewakili pribadi, bukan lembaga.

“Itu dinamika organisasi, kan biasa. Kami tetap kompak di dalam (KPI) kok,” kata pria berusia 39 ini.

Sore itu, kami bertukar tanya jawab selama satu jam. Ia bicara secepat penyiar radio saat menjawab rencana KPI mengatur media baru serta isu dirinya jadi kandidat menteri. Berikut perbincangannya:

Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Yuliandre Darwis saat ditemui di Epicentrum Walk, Kuningan, Jakarta, Minggu sore (18/8/2019).
Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Yuliandre Darwis saat ditemui di Epicentrum Walk, Kuningan, Jakarta, Minggu sore (18/8/2019). | Wisnu Agung /Beritagar.id

Bagaimana awalnya kok sampai ada rencana KPI mengawasi konten digital seperti di Netflix dan Youtube?
Gagasan ini sudah lama dibicarakan. Tapi belum jauh dibahasnya. Memang ini jadi miskom karena momentumnya.

Wacana itu muncul usai pengukuhan para komisioner. Tersebutlah dua media baru itu (Netflix dan Youtube), sehingga publik kaget.

Apa goals gagasan tersebut. KPI akan mengawasi konten digital itu seperti layaknya televisi?
Begini. KPI melihat ada kekosongan aturan di wilayah itu. Publik juga jangan lengah. Konten digital di media baru kan suatu industri.

Tetap harus ada yang mengatur. Tentu secara proporsional. Bukan disamakan dengan televisi.

Saya paham, logika yang muncul itu seolah-olah KPI akan mengatur pelanggan yang bayar untuk sebuah konten.

Sorotannya bukan di situ. Tapi soal kesetaraan medianya untuk diatur. Jadi, media mainstream dan media baru itu sama. Harusnya sama-sama diatur.

Tapi KPI kan tidak berwenang mengawasi konten digital?
Ini yang salah paham. Bahasanya itu bukan pengawasan, tapi pengaturan. Nah pengaturan ini yang kemudian butuh kajian secara komprehensif.

Apakah KPI sudah mengomunikasikannya dengan DPR dan Pemerintah tentang gagasan ini?
Belum. Isunya cepat sekali menyebar. Tapi saya senang. Mudah-mudahan dengan sorotan publik, aturan konten digital ini jadi bahasan kita bersama.

Saya harap jangan sampai ada lembaga baru yang malah muncul untuk mengatur hal ini. Lucu. Jadi terlalu banyak lembaga.

Dalam bayangan Anda, bagaimana mekanisme mengatur konten digital itu oleh KPI?
Ini menjawab tadi juga soal kewenangan. Pertama-tama langkahnya itu adalah mengubah regulasi. Dalam hal ini undang-undang penyiaran.

Kalau bisa, regulasi itu mendefinisikan penyiaran dengan jelas.

Jadi, definisi penyiaran itu jangan terbatas oleh teknologi. Sehingga kalau teknologi berkembang, definisi penyiaran itu tetap relevan.

Oke. Definisi penyiaran selama ini itu bagaimana, biar jelas…
Definisi penyiaran di Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 itu adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa

Yaitu dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Nah. Di undang-undang ini kan ada soal penyiaran berlangganan yang penyelenggaraannya itu wajib memperoleh izin dulu dan berbadan hukum Indonesia.

Tapi kan Youtube dan Netflix merupakan perusahaan asing yang tidak berbadan hukum Indonesia, jadi tangan KPI tidak bisa sampai ke mereka?
Sebab itu butuh revisi regulasi. Karena itu juga KPI meminta Netflix buka kantor di sini. Agar mudah komunikasinya dengan kami terkait aturan.

Tapi jika memang kami tidak bisa atur Netflix, ya KPI juga tidak maksa.

Akan sangat aneh misalnya film-film di Netflix dilarang menampilkan ciuman bibir, yang dalam standar siaran KPI tidak boleh?
Makanya butuh kajian yang mendalam. Tidak serta merta aturan itu diterapkan.

P3 SPS juga tentunya akan direvisi untuk mengatur konten digital. Ya butuh kajian panjang.

*P3 SPS adalah Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.

Sebenarnya do and don'ts untuk pengaturan siaran berlangganan itu kayak apa?
Selama ini siaran free to air (gratis) memang tidak boleh ada adegan ciuman. Tapi di televisi berlangganan boleh.

Yang enggak boleh itu adegan sadis, menusuk sampai berdarah dan sebagainya.

Netflix kan sudah memiliki fitur parental control untuk membatasi konten sesuai dengan umur pengguna…
Saya akui platform Netflix itu bagus soal fitur kontrolnya. Ada password segala macamnya juga. KPI ingin bisa dicontoh platform lainnya.

Artinya Netflix enggak usah diatur lagi kan oleh KPI?
Bisa saja gak diatur lagi kontennya karena ada fitur sendiri. Tapi tata niaganya bagaimana?

Jika masyarakat mau protes ke Netflix soal jaringan atau soal gambar yang tidak sempurna bagaimana?

Ini kan bukan soal bayar atau gratis untuk mengonsumsi konten, tapi aturan tata niaganya juga harus diatur.

Belum lagi platform lain. Soal pendapatan mereka dan sebagainya.

Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Yuliandre Darwis saat ditemui di Epicentrum Walk, Kuningan, Jakarta, Minggu sore (18/8/2019).
Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Yuliandre Darwis saat ditemui di Epicentrum Walk, Kuningan, Jakarta, Minggu sore (18/8/2019). | Wisnu Agung /Beritagar.id

Mungkin respons publik saat ini karena adanya sentimen negatif terhadap KPI. Mulai dari blur dan banyak konten gak jelas di televisi?
Betul. Saya memahami itu karena banyak yang tidak terjelaskan kepada publik soal KPI. Soal blur pun banyak yang miskom.

Karena blur itu yang melakukan televisi. Kami sudah sosialisasi P3 SPS ke mereka. Yang menginterpretasi adalah televisi.

Aneh juga sampai patung dan kartun harus diblur…
Itu sudah kami bahas juga dengan televisi. Tapi KPI jadi terstigma oleh publik. Padahal kami sudah berupaya keras menjelaskan ke pihak televisi soal batasan-batasan itu.

Maksudnya televisi salah interpretasi aturan KPI?
Mereka banyak salah interpretasi. Mereka melakukan blur sampai saya dibully. Kenapa juga kartun Shaun the Sheep sampai harus diblur.

Bahkan KPI disindir sekalian saja pentil ban diblur. Padahal pantang bagi KPI membunuh kreativitas.

Kenapa kesannya sesama komisioner KPI gak kompak dalam mengusung gagasan tentang pengawasan konten digital ini?
Jangan dibikin gaduh lagi. Kami tetap kompak di dalam (KPI). Dinamika organisasi kan biasa. Niat kami itu kan demi perubahan yang lebih baik.

Banyak kritik datang. Misalnya KPI selama ini dianggap tidak perform dalam mengurus sinetron atau kampanye politik di televisi. Jadi gak usah urusi yang lain, termasuk konten digital?
Yang harus dipahami, KPI itu mengatur sesuai undang-undang. Kalau soal SARA, KPI itu saklek. Yang jelas, kalau melanggar, KPI akan beri sanksi.

Anda pasti kan bisa menilai sinetron yang bermanfaat dan tidak…
Kami sering memberi sanksi untuk sinetron yang bermasalah. Kami tidak diam. Tapi kalau soal kualitas itu ranah kreativitas.

Seorang ibu akan berbeda matanya dengan penonton lain. Tidak bisa juga dibilang sinetron A tidak berkualitas, sementara yang menyaksikan banyak.

Bagi yang tidak suka sinetron itu kan tinggal ganti program.

Apakah KPI punya ukuran tentang sinetron berkualitas itu?
Kami punya. Sebab itu ada indeks kualitas dari KPI yang kerja sama dengan 12 perguruan tinggi negeri terkait konten.

Itu dikerjakan periode saya yang lalu dan saya harap itu berlanjut. Sehingga bisa berkontribusi untuk meningkatkan kualitas siaran televisi.

Sanksi yang diberikan KPI kadang seperti main-main. Tinggal ganti nama saja, program itu bisa lanjut lagi, dengan konsep dan orang yang sama. Sebut saja Bukan Empat Mata…
Itu cerita lama. Sekarang sudah enggak ada lagi begitu. Enggak ada main-main. Melanggar ya melanggar.

Terbukti, setelah diberi sanksi, produsernya juga kena sanksi perusahaan. Jadi tidak ada main-main soal ini.

“Saya tidak ingin menjadi menteri karena dekat dengan Pak Jokowi, tapi karena kinerja.”

Yuliandre Darwis

Sebelum ada kontroversi ini, ada tudingan kejanggalan dan maladministrasi dalam proses seleksi komisioner KPI. Klarifikasi Anda?
Dengar ya. Periodesasi saya yang kemarin itu amat bisa diukur kinerjanya. DPR menyatakan bahwa KPI itu kerja maksimal dan mereka mengapresiasi.

Dewan anggap KPI rapi dalam mengawasi Pilpres dan Pilkada. Bahkan kami mencoba buat rating dengan melibatkan 12 perguruan tinggi negeri sebagai acuan.

Sehingga rating tidak dikuasai oleh satu lembaga rating (Nielsen) saja yang dijadikan Tuhan oleh industri televisi.

Di pentas internasional, saya bahkan menjadi Presiden OIC Broadcasting Regulatory Authorities Forum (IBRAF).

Maksud pertanyaan saya, apakah benar ada maladministrasi dalam seleksi KPI?
DPR kan yang menilai. Jadi kalau petahana itu ya pasti sudah lulus administrasinya. Sehingga dia langsung fit and proper test. Ini bukan soal privilese. Itu kan DPR yang memilih.

Tapi kok bisa gantian begitu ya. Anda yang dulu ketua sekarang jadi komisioner?
Kan sudah habis masa saya. Lagi pula harus ada refreshing di kepemimpinan.

Saya juga sempat dicalonkan lagi. Saya enggak mau. Jadi Mas Agung yang terpilih.

Bagaimana bisa melakukan perubahan kalau orangnya sama-sama saja di KPI, bahkan hampir separuhnya?
Tinggal lihat saja kinerja kami sebelumnya. Tadi sudah saya jelaskan.

Menurut Anda saat ini adalah senja kala bagi bisnis televisi?
Justru saat ini lagi bagus-bagusnya. Lihat saja banyak dari media baru yang tampil di televisi untuk meraup iklan. Artinya bisnis ini masih bertahan dengan baik.

Beberapa artis bukannya sudah mulai hijrah ke media baru. Bikin Youtube channel misalnya…
Silakan Anda tanya sendiri deh ke artis-artis itu. Tidak banyak yang didapatkan dari Youtube itu. Enggak seheboh yang diceritakan.

Kabarnya Anda jadi salah satu kandidat menteri muda kabinet Joko Widodo ya?
Saya tidak ingin menjadi menteri karena dekat dengan Pak Jokowi, tapi karena kinerja. Lihat saja nanti.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR