Akankah Parpol hanya menyewakan kendaraan politik?

Ilustrasi: Parpol tidak hanya menyewakan kendaraan politik
Ilustrasi: Parpol tidak hanya menyewakan kendaraan politik | Salni Setiadi /Beritagar.id

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan partai politik (Parpol) yang menjadi peserta Pemilu 2019. Dari 16 Parpol yang terdaftar di KPU, hanya 14 Parpol saja yang ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019.

Dua Parpol yang tidak lolos verifikasi KPU adalah Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI). Menurut KPU, kepengurusan dan keanggotaan PKPI di 75 persen kabupaten/kota terdapat beberapa yang tidak memenuhi syarat. Sedangkan PBB dinyatakan oleh KPU tak memenuhi syarat keanggotaan di tingkat kabupaten pada provinsi Papua Barat.

Pengundian nomor urut peserta Pemilu 2019 juga telah dilakukan pada Minggu (18/2/2018) yang lalu. Hasilnya, berikut ini nomor urut parpol peserta Pemilu 2019:

  1. Partai Kebangkitan Bangsa
  2. Partai Gerindra
  3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
  4. Partai Golkar
  5. Partai Nasdem
  6. Partai Garuda
  7. Partai Berkarya
  8. Partai Keadilan Sejahtera
  9. Partai Perindo
  10. Partai Persatuan Pembangunan
  11. Partai Solidaritas Indonesia
  12. Partai Amanat Nasional
  13. Partai Hanura
  14. Partai Demokrat

Pasca penetapan peserta Pemilu 2019 itu, Parpol akan menantikan penetapan daerah pemilihan (dapil). Perubahan jumlah penduduk dan wilayah dapat berpengaruh pada susunan dapil dan alokasi kursi di DPRD kabupaten/kota.

Pada Pemilu 2014 lalu, secara nasional, ada 19.699 unit kursi di 2.471 daerah pemilihan yang diperebutkan untuk DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD. Jumlah calon legislator (caleg) yang mengikuti Pemilu 2014, seperti yang disampaikan Husni Kamil Manik yang saat itu menjadi Ketua KPU, "lebih kurang 200 ribu orang."

Dengan jumlah Parpol peserta Pemilu yang lebih banyak ketimbang sebelumnya dan pemekaran sejumlah daerah, jumlah caleg yang akan ikut bertarung dalam Pemilu 2019 bisa jadi lebih banyak dari itu.

Pertanyaannya, bagaimanakah Parpol peserta Pemilu 2019 akan mempersiapkan caleg yang akan diusungnya? Apakah caleg masing-masing Parpol akan berasal hanya dari kader-kadernya masing-masing?

Berdasarkan data yang terdapat di KPU, jumlah warga negara Indonesia yang menjadi anggota Parpol mencapai 6,75 juta orang. Jika kita asumsikan jumlah caleg yang akan bertarung dalam Pemilu kali ini naik dua kali lipat dari Pemilu sebelumnya, Parpol bisa cukup mengerahkan tak sampai 10 persen anggotanya.

Jumlah anggota partai politik peserta Pemilu 2019.
Jumlah anggota partai politik peserta Pemilu 2019. | /Diolah dari data KPU.

Namun kita tahu, memang tidak begitu cara berhitung secara politik. Status keanggotaan seseorang belum tentu menandakan dirinya kader parpol. Salah satu penyebabnya, tentu, tidak semua parpol melakukan kaderisasi; dan tidak semua parpol yang melakukannya pun berhasil dalam kaderisasi.

Dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang berlangsung selama ini memperlihatkan bahwa parpol gagal -atau bahkan tidak melakukan- dalam kaderisasi. Banyak pasangan calon kepala daerah yang diusung oleh parpol dalam pilkada itu bukan merupakan kadernya. Para pemilih boleh ragu bahwa parpol telah melakukan kaderisasi dan mempersiapkan anggota-anggotanya untuk Pemilu 2019.

Berkaca kepada beberapa pemilu sebelumnya, parpol biasanya lebih tertarik menjadikan pesohor dunia hiburan sebagai calegnya. Para pesohor masih tetap dipandang sebagai pengumpul suara yang efektif dalam hampir setiap pemilihan.

Itu anggapan tidak keliru. Bagaimanapun para pesohor dunia hiburan mempunyai penggemar yang banyak, dan berpotensi mampu memengaruhi keputusan para penggemarnya itu.

Namun banyak keluhan dan keraguan atas kemampuan para pesohor itu ketika terpilih menjadi legislator. Akibatnya, sempat muncul wacana untuk memperketat persyaratan bagi pesohor hiburan yang berminat menjadi caleg dalam Pemilu 2019 nanti.

Selain cenderung menyodorkan para pesohor, Parpol juga dianggap lebih mendahulukan orang-orang yang mempunyai kedekatan khusus dengan elitenya untuk menjadi caleg. Dalam kalimat pakar hukum tata negara Mahfud MD, "Rekrutmen caleg kita lebih banyak diwarnai oleh isu nepotis dan kolutif."

Memang tak ada aturan yang melarang pesohor dunia hiburan atau mereka yang mempunyai kedekatan dengan elite partai untuk menjadi caleg. Sorotan publik atas kecenderungan tersebut lebih menunjukkan keinginan para pemilih untuk mendapatkan caleg yang memang dikenal dan akan mumpuni sebagai legislator yang mewakilinya di lembaga legislatif.

Para pemilih tak ingin lagi hanya disodori nama-nama yang tidak dikenal kiprahnya dan sulit ditakar kemampuannya sebagai legislator. Parpol bisa menjadikan momentum Pemilu 2019 untuk menunjukkan perubahan yang signifikan dalam menyodorkan caleg kepada para pemilihnya.

Seleksi terbuka bagi mereka yang berminat menjadi caleg, seperti dilakukan oleh PSI dan diikuti beberapa partai lain dalam model yang berbeda, bisa menjadi alternatif model rekrutmen. Dengan cara itu mereka yang nantinya terpilih menjadi caleg sudah dikenal lebih dahulu oleh para pemilih, dan juga telah diuji kemampuannya oleh sebuah panel yang terdiri dari pihak yang kompeten dan independen.

Namun model seperti itu tidak bisa terus menerus dipertahankan sebagai cara tetap untuk menjaring caleg. Jika dilakukan secara terus menerus, cara itu hanya akan semakin memosisikan Parpol tak lebih dari sekadar menyewakan kendaraan politik saja. Seleksi terbuka seperti itu pada gilirannya lebih cocok dipakai sebagai cara untuk merekrut anggota partai, bukan caleg.

Kaderisasi adalah kata kunci untuk menyodorkan caleg yang mumpuni kepada para pemilih. Kaderisasi mengasumsikan adanya platform politik yang jelas dari parpol, yang pada gilirannya melekat sebagai haluan politik yang mengarahkan strategi dan kerja politik anggotanya.

Pada saat yang sama kaderisasi adalah berarti juga mendorong anggota parpol terlibat secara aktif dalam dinamika sosial politik yang berlangsung di tengah masyarakatnya di luar masa pemilihan.

Memberikan pilihan caleg yang mumpuni dan mampu mewakili pemilih adalah bagian dari mendewasakan demokrasi kita. Jika mau, Parpol bisa melakukannya pada Pemilu 2019 nanti.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR