Akhiri polemik penurunan daya beli

Daya beli masyarakat turun apa naik?
Daya beli masyarakat turun apa naik?
© Salni Setyadi /Beritagar.id

Ihwal daya beli masyarakat, menjadi polemik berkepanjangan sejak bulan lalu. Sejumlah pihak menuding pemerintah tidak peka atas terjadinya penurunan daya beli masyarakat.

Sejumlah fakta disodorkan untuk memperkuat asumsi terjadinya penurunan daya beli tersebut. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), membeberkan keluhan sepinya gerai para anggotanya.

Contohnya adalah PT Indoritel Makmur Internasional Tbk (DNET). Sepanjang Semester I/2017, DNET mengalami penurunan laba bersih hingga 71,03 persen dari periode yang sama tahun lalu, atau dari Rp105,5 miliar menjadi Rp30,5 miliar. Penyebabnya, tak lain dan tak bukan adalah penurunan daya beli masyarakat.

Persewaan ruang perkantoran di kawasan bisnis juga turun 18 persen. Sementara selama Januari-Juli 2017 penjualan sepeda motor merosot sebesar 13,1 persen. Pada Juni 2017 malah turun 30 persen dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya.

Bahkan Gabungan Pengusaha Makanan Dan Minuman Indonesia (GAPMMI) berani menyatakan bahwa, daya beli masyarakat turun 10 persen dibanding tahun lalu.

Di sisi yang berbeda, tak sedikit pula yang menyatakan tidak ada penurunan daya beli masyarakat. Pengamat Ekonomi Faisal Basri, salah seorang yang memastikan hal tersebut.

Mengutip blog pribadinya, ia menyatakan: "Tidak ada kejadian luar biasa yang menyebabkan daya beli masyarakat secara keseluruhan tiba-tiba merosot."

Ia pun menunjukkan data, dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan riil konsumsi masyarakat (private consumption) yang mencapai rata-rata 5 persen. Pertumbuhan nominal konsumsi masyarakat pada triwulan I-2017 masih 8,6 persen. Jadi, baik secara nominal maupun riil, konsumsi masyarakat masih naik.

Ekonom A Tony Prasetiantono, juga menyatakan hal senada dengan Faisal Basri. Ia mengacu pada data terkendalinya nilai inflasi pada angka 3,88 persen. Inflasi di bawah 4 persen, bisa disebut bukan indikasi terjadinya penurunan daya beli.

Begitu pun, data ekonomi makro yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), Senin (7/8/2017). Bisa disimpulkan fundamental ekonomi Indonesia dalam kondisi yang tidak bermasalah. Produk domestik bruto (PDB) nasional pada triwulan II-2017 adalah Rp3.366,8 triliun.

Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode tersebut adalah 5,01 persen. Angka tersebut sama dengan pertumbuhan ekonomi triwulan I-2017, namun lebih lambat ketimbang pertumbuhan ekonomi triwulan II-2016 sebesar 5,18 persen.

Sekadar catatan, Pemerintah dan DPR sepakat menargetkan pertumbuhan ekonomi akumulatif pada 2017 ini sebesar 5,2 persen.

Pertumbuhan setinggi itu, paling besar justru ditopang oleh belanja konsumsi rumah tangga. Porsinya mencapai 55,61 persen dari total PDB triwulan II-2017. Kontribusi konsumsi rumah tangga tertinggi berasal dari sektor makanan, minuman selain restoran, yang tumbuh 5,24%. Sedang restoran sendiri tumbuh 5,87%.

Sementara belanja investasi berkontribusi 31,36 persen terhadap PDB. Meski kalah dari belanja konsumsi rumah tangga, belanja investasi triwulan II-2017 ini tumbuh 5,35 persen. Bahkan menjadi laju pertumbuhan investasi tertinggi dibanding periode yang sama sejak 2013.

Data makro ekonomi BPS ini menunjukkan bantahan atas asumsi penurunan daya beli masyarakat. Meski begitu bukan berarti polemik selesai. Media sosial menjadi kanal tak terkendali untuk memviralkan pesan dan gambar yang menunjukkan seolah-olah penurunan daya beli benar-benar terjadi. Pesan-pesan seperti ini tentu saja bisa menggiring opini bahwa perekonomian nasional tengah bermasalah.

Tanpa harus memosisikan pihak yang berasumsi terjadi penurunan daya beli masyarakat sebagai pihak yang salah, pemangku kepentingan ekonomi semestinya bisa menangkap asumsi tersebut sebagai sebuah masukan.

Bisa dimaknai pula munculnya asumsi penurunan daya beli masyarakat, adalah ekspresi atas ekspektasi masyarakat yang sangat tinggi terhadap tim ekonomi pemerintah. Dengan logika sederhana, bila kondisi makro ekonomi membaik, semestinya sektor riil pun membaik juga.

Namun ketika perbaikan di sektor riil itu belum cukup dirasakan masyarakat, sejumlah pihak pun menjadi ragu. Apalagi bila keraguan itu dikemas dengan kepentingan politik tertentu, buntutnya bisa melebar ke mana-mana.

Jadi polemik saling mencari pembenaran atas asumsi turunnya daya beli masyarakat sebaiknya dihentikan. Polemik tersebut tidak menjawab ekspektasi masyarakat yang menginginkan perbaikan ekonomi itu sampai dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Tim ekonomi pemerintah bisa menjawab keraguan masyarakat tersebut dengan bekerja lebih keras. Pertumbuhan ekonomi yang di atas 5 persen, semestinya bisa ditingkatkan kualitasnya. Belanja investasi sebisa mungkin diakselerasi. Karena belanja investasi inilah yang akan memberikan efek langsung terhadap perekonomian masyarakat, terutama dalam penyerapan tenaga kerja.

Penyerapan tenaga kerja, saat ini menjadi persoalan ekonomi yang serius. Setiap tahun rata-rata hadir sekitar 2 juta angkatan kerja baru. Sementara penyerapannya, jauh lebih kecil. Kecilnya serapan angkatan kerja, tentu saja identik dengan masyarakat yang berdaya beli rendah, atau malah tak punya daya beli.

Berdasarkan data BKPM realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) kuartal II 2017 mencapai Rp170,9 triliun. Ini peningkatan 12,7 persen dari periode yang sama tahun 2016 sebesar Rp151,6 triliun. Realisasi investasi tersebut baru menyerap 345.000 tenaga kerja.

Nah meningkatkan belanja investasi, bisa menjadi kata kunci untuk penyerapan tenaga kerja lebih banyak. Dan semakin banyak tenaga kerja yang terserap, akan semakin kecil pula masyarakat yang terpengaruh politisasi isu menurunnya daya beli.

MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.