Apakah KNKT gentar menyelidiki jatuhnya pesawat PK-LQP?

Ilustrasi: Pesawat Lion Air PK-LQP jatuh di Tanjung Kawarawang akhir Oktober lalu
Ilustrasi: Pesawat Lion Air PK-LQP jatuh di Tanjung Kawarawang akhir Oktober lalu | Salni Setiadi /Beritagar.id

Karena jumlah temuan semakin sedikit, tim SAR Basarnas menghentikan operasi pencarian korban jatuhnya pesawat Lion Air PK-LQP pada 10 November 2018 alu. Namun masih banyak hal yang dilakukan terkaitnya kecelakaan tersebut: pencarian kotak hitam yang berisi cockpit voice recorder tetap berlanjut, dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) masih melanjutkan penyelidikannya.

Kecelakaan pesawat Lion Air PK-LQP itu akan memasuki babak-babak baru. KNKT sudah menyampaikan laporan awal hasil investigasinya, dan mengeluarkan dua rekomendasi. Namun pernyataan KNKT ihwal hasil investigasinya itu ditentang oleh pihak maskapai. Ini tentu sebuah persoalan yang juga menjadi pertanyaan publik.

Bersamaan dengan laporan awal (preliminary report) tentang jatuhnya pesawat Lion Air PK-LQP yang dirilis pada Rabu (28/11/2018) lalu itu, KNKT menyampaikan dua rekomendasi.

Pertama, KNKT meminta Lion Air agar menjamin implementasi dari Operation Manual Part A Subchapter 1, 4, 2. Hal itu untuk meningkatkan budaya keselamatan dan untuk menjamin pilot dapat mengambil keputusan guna meneruskan penerbangan.

Kedua, KNKT meminta Lion Air agar menjamin akurasi semua dokumen operasional dan ketepatan pendokumentasiannya.

Kementerian Perhubungan menyatakan akan mengawal dan memastikan rekomendasi itu agar dilaksanakan oleh Lion Air.

Rekomendasi pertama itu terkait dengan temuan bahwa pesawat Lion Air PK-LQP sudah bermasalah sejak penerbangan dari Denpasar ke Jakarta, penerbangan malam hari sebelum esok harinya mengalami kecelakaan dalam penerbangan dari Jakarta menuju Pangkalpinang.

Sementara rekomendasi kedua berhubungan dengan temuan bahwa ada perbedaan data jumlah pramugari yang terdapat dalam dokumen dengan jumlah sesungguhnya.

Temuan tentang gangguan Lion Air PK-LQP sejak dalam penerbangan dari Denpasar ke Jakarta itu disampaikan juga dalam konferensi pers KNKT. Bahkan, pada konferensi pers itu Nurcahyo Utomo -Ketua Sub-Komite Investigasi Kecelakaan Penerbangan KNKT- menyebut adanya kerusakan pesawat dalam penerbangan Denpasar-Jakarta itu. Salah satunya adalah stick shaker.

Kepada BBC Indonesia, Nurcahyo mengatakan, “Kami dari KNKT memandang bahwa dalam kondisi seperti ini, pesawat sudah tidak lagi laik terbang. Dan menurut ketentuan civil aviation safety regulation (peraturan keselamatan penerbangan sipil), dan ketentuan di Lion Air, penerbangan sebaiknya tidak dilanjutkan”

Nyatanya, penerbangan Denpasar – Jakarta itu tetap dilanjutkan. Dan, menjelang terbang dari Jakarta menuju Pangkalpinang pada esok harinya, pesawat yang sama juga mengalami stick shaker itu.

Pernyataan KNKT tentang pesawat Lion Air PK-LQP tak laik terbang itu, menurut Edward Sirait -Direktur Utama Lion Air Group, adalah tidak benar. Edward menyatakan, pesawat PK-LQP itu telah dinyatakan laik terbang sesuai dengan dokumen teknisi maskapai dan telah dirilis.

Edward juga menambahkan, “Langkah kami mengklarifikasi pernyataan KNKT akan kami lakukan secara tertulis. Apabila tak ada tanggapan, kami akan tempuh jalur hukum.”

Pernyataan pihak maskapai itu sungguh mengejutkan publik. Perbedaan cara dan hasil analisa maupun investigasi itu lumrah –dan bisa disampaikan dengan cara yang jernih. Namun pernyataan pihak maskapai itu bernada mengancam, dan diarahkan kepada lembaga nasional yang sedang menjalankan tugasnya.

KNKT adalah lembaga non struktural independen yang bertanggung jawab kepada Presiden. Peraturan Presiden Nomor 2/2012 menyebutkan ada 3 tugas KNKT.

Pertama, melaksanakan investigasi kecelakaan transportasi. Kedua, memberikan rekomendasi hasil investigasi kecelakaan transportasi kepada pihak terkait. Dan ketiga, memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden berdasarkan hasil investigasi kecelakaan transportasi dalam rangka mewujudkan keselamatan transportasi.

Dengan ketentuan itu, sangatlah wajar jika publik mempertanyakan kepatutan pihak maskapai dalam memberikan pernyataan yang bernada mengancam KNKT. Rekomendasi dan hasil temuan investigasi yang disampaikan KNKT merupakan bagian dari pemenuhan tugasnya.

Bagaimana bisa sebuah lembaga digugat karena justru saat menjalankan tugasnya? Tidakkah nada ancaman penggugatan itu merupakan upaya menghalangi tugas sebuah lembaga resmi?

Sikap arogan itu harus dikoreksi. Selain tidak patut, sikap itu menentang kewenangan lembaga yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan, yang bisa menggoyahkan kepastian hukum. Terlepas dari itu, KNKT seharusnya tidak gentar atau berkompromi dengan ancaman gugatan semacam itu.

Belakangan KNKT meralat pernyataannya. Tak sampai 24 jam sejak pihak maskapai memprotes dan mengancam akan menggugat secara hukum, KNKT menyatakan bahwa pesawat PK-LQP itu laik terbang.

Apakah yang sebetulnya terjadi? KNKT gentar dengan ancaman maskapai dan tidak lagi independen? Ataukah KNKT memiliki persoalan dalam kemampuan berkomunikasi dengan publik?

Yang jelas, publik terlukai dengan pernyataan simpang siur ihwal kelaikan terbang pesawat itu. Janganlah main-main dengan penyelidikan yang akan sangat menentukan keselamatan penerbangan kita.

BACA JUGA