Benarkah PMP mampu meredam radikalisme di sekolah?

Ilustrasi: Pemerintah berencana menghidupkan lagi mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila
Ilustrasi: Pemerintah berencana menghidupkan lagi mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila | Salni Setiadi /Beritagar.id

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana menghidupkan lagi mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di sekolah-sekolah. Sudah barang tentu rencana itu memiliki latar belakang. Namun, tidakkah rencana untuk menghidupkan kembali mata pelajaran yang menjadi simbol dominasi negara atas kesadaran warga itu sungguh merupakan keinginan yang mengherankan?

Keinginan untuk menghidupkan lagi PMP disampaikan oleh Supriano, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud awal minggu ini, Senin (26/11/2018). “PMP kita akan kembalikan lagi karena ini banyak yang harus dihidupkan kembali,” kata Supriano.

PMP mulai diajarkan disekolah-sekolah pada 1975, menggantikan Pendidikan Kewarganegaraan. Kehadiran PMP tentu merupakan bagian dari rentetan langkah strategis yang diambil rezim Orde Baru untuk menancapkan kuku kekuasaannya dengan menjadikan Pancasila sebagai berhala yang menjadi alasan untuk menekan kekuatan politik di luar dirinya.

PMP menjadi salah satu bentuk tafsir resmi Pancasila dari penguasa pada era itu yang harus diinternalisasi oleh para siswa sekolah. Mempertajam langkah indoktrinasi, penguasa Orde Baru melahirkan panduan pengamalan Pancasila yang disebut sebagai Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (P4). Di berbagai bidang formal, bukan cuma di lembaga pendidikan, warga negara diwajibkan untuk mengikuti kegiatan indoktrinasi yang disebut Penataran P4.

Di tangan rezim Orde Baru, Pancasila dilucuti ruhnya sebagai dasar negara. Pancasila hadir sebagai hafalan belaka.

Pancasila melulu menjadi slogan, doktrin, bersifat formal, dan menjadi semacam berhala yang dipakai untuk menakut-nakuti serta menjadi alasan untuk menghukum siapapun yang menentang penguasa. Tak berlebihan bahwa pada era itu Pancasila berasosiasi dengan represi penguasa.

Itu sebabnya, harus diakui, ketika rezim Orde Baru tumbang, ada semacam keengganan untuk mengenakan Pancasila sebagai label apapun. Mata pelajaran PMP yang sempat berubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), pada era reformasi –sesuai dengan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 – berubah menjadi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pada era reformasi pula P4 ditiadakan.

Dengan kecenderungan-kecenderungan itu tidaklah berarti bahwa Reformasi bersikap anti terhadap Pancasila. Amandemen terhadap konstitusi di era Reformasi tidak pernah mengubah dasar negara. Hal itu menunjukkan bahwa yang terjadi dalam era Reformasi adalah upaya memulihkan Pancasila dari degradasi yang dilakukan oleh rezim Orde Baru.

Lalu, mengapa Kemendikbud saat ini berencana menghidupkan kembali mata pelajaran PMP di sekolah-sekolah?

Media menyebut-nyebut dua alasan yang mendasari rencana Kemendikbud itu.

Alasan pertama adalah untuk menangkal isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI). Namun sejauh ini tak ada kutipan langsung pernyataan pejabat Kemendikbud mengenai hal itu.

Alasan kedua adalah untuk mencegah radikalisme tumbuh disekolah-sekolah. Hal ini disampaikan oleh Supriano maupun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

Apakah kedua hal itu cukup memadai menjadi alasan untuk menghidupkan kembali mata pelajaran PMP?

Isu kebangkitan PKI tak pernah bisa dibuktikan. Dalam pengadilan terhadap sejumlah orang terkait pernyataan tentang kebangkitan PKI, desas-desus itu tak pernah terbukti. Isu kebangkitan PKI lebih merupakan propaganda politik untuk menebar ketakutan di tengah masyarakat.

Itu sebabnya, sangatlah mengada-ada jika isu kebangkitan PKI menjadi alasan bagi upaya untuk menghidupkan mata pelajaran PMP di sekolah-sekolah.

Lain dengan isu kebangkitan PKI, sejumlah laporan telah menunjukkan indikasi masuknya radikalisme agama ke sekolah-sekolah. Memang harus ada upaya konkret yang terukur untuk mencegah para siswa sekolah terpapar oleh paham radikalisme agama.

Namun laporan-laporan itu memperlihatkan bahwa para siswa sekolah terpapar paham radikalisme agama melalui indoktrinasi yang dilakukan di sekolah. Bukan karena mereka kekurangan mata pelajaran.

Radikalisme yang disusupkan ke sekolah-sekolah itu lebih karena lemahnya pemerintah dalam memastikan sistem pendidikan nasional berjalan dengan baik di sekolah-sekolah.

Para siswa sekolah memang perlu memahami dan memegang teguh Pancasila sebagai ideologi bernegara. Mereka tak boleh terpapar paham radikalisme agama. Namun jelas hal itu tak akan mampu dibangun dengan menjadikan kembali PMP sebagai salah satu mata pelajaran.

Bahkan mengembalikan PMP sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah justru berisiko membuat kita tergelincir kembali menghidupkan rezim otoriter –siapapun penguasanya.

Pengetahuan dan pemahaman Pancasila sebagai ideologi bernegara dapat disampaikan dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang selama ini sudah ada. Selebihnya, dan sangat penting, nilai-nilai Pancasila harus hadir dan dikembangkan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Itulah bentuk pendidikan Pancasila yang dinamis bagi para siswa.

BACA JUGA