Berkah Panama Papers bagi RUU Pengampunan Pajak

Verifikasi data Panama Papers
Verifikasi data Panama Papers
© Kiagus Aulianshah /Beritagar.id

Biarkan saja Perdana Menteri Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, lengser keprabon gara-gara nama istri dan dirinya masuk dalam dokumen "The Panama Papers".

Dokumen yang menggegerkan dunia itu sepertinya tak akan mengubah apa pun terhadap nama-nama orang penting dan pengusaha Indonesia yang namanya masuk dalam dokumen tersebut. Mengutip Koran Kompas, Aburizal Bakrie misalnya, meski namanya dan beberapa anggota keluaganya disebut, ia dengan tenang membantah. Ia mengaku tak pernah kenal apalagi berurusan dengan Mossack Fonseca, perusahaan di Panama yang datanya bocor.

Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk, Franciscus Welirang, mengaku dana atas nama dirinya di perbankan luar negeri merupakan dana warisan. Dana tersebut belum tentu dihasilkan dari kegiatan bisnis di Indonesia.

Tentang nama Mochtar Riady, Head of Corporate Communications Lippo Karawaci Danang Kemayan Jati menganggap tak ada salahnya perusahaan multinasional mempunyai perusahaan di luar negeri (offshore company). Selama ini Grup Lippo berbisnis tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Pembentukan perusahaan tersebut merupakan sesuatu yang normal di dunia bisnis.

Artinya bocoran 11,5 juta data hasil penggalian data oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), belum memberi makna besar bagi Indonesia. Bila Indonesia tak bisa melakukan verifikasi data Mossack Fonseca, perusahaan jasa investasi bebas pajak berbasis di Panama ini hanya akan menjadi seonggok tumpukan nama tak bermakna. Verifikasi di sini antara lain adalah data tandingan tentang kepemilikan aset warga Indonesia yang disebut di dokumen itu.

Itulah sebabnya Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro meminta Direktur Jenderal Pajak melakukan verifikasi data aset terhadap nama-nama yang disebut di dokumen Panama Papers.

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi selanjutnya mesti melakukan cek silang dengan data yang dimiliki. Selama ini Indoneia sudah punya data aset warga dari Direktorat Jenderal Pajak. Indonesia juga memiliki data dari kerja sama dengan otoritas pajak negara-negara G-20.

Masalahnya, data The Panama Papers yang beredar, baru terbatas pada nama, belum transaksi investasi dan mutasi aset. Itu artinya data tersebut juga tidak cukup membantu pemerintah dalam menghitung berapa kekayaan warga negara Indonesia yang disebut dalam dukumen tersebut.

Meski begitu, bocoran data yang dirilis oleh konsorsium jurnalis investigasi ini, tetap patut diapresiasi. Ini bukan persoalan akurasi data yang masih dipertanyakan. Namun adanya semangat global melawan orang-orang (dan perusahaan) kaya yang menyembunyikan harta untuk menghindar dari kewajiban pajak, melalui pemindahan aset ke luar negeri.

Memang tidak ada yang bisa menggaransi bocornya dokumen ini akan menghentikan praktik global menghindari pajak. Namun setidaknya, semangat perlawanan ini semestinya bisa memicu pemerintah untuk lebih giat menjalin kerja sama pertukaran informasi penyimpanan kekayaan antarnegara.

Dengan semakin banyak negara bekerja sama dalam pertukaran informasi, akan semakin mempersempit ruang gerak orang yang menghindar dari kewajiban pajak. Apalagi bila kekuatan global bisa "memaksa" negara tax haven ikut teken perjanjian kerjasama pertukaran informasi ini.

Persoalan dana warga Indonesia yang terpakir di luar negeri memang sudah lama menjadi problem pemerintah yang tak terselesaikan. Menteri Keuangan meyakini uang warga Indonesia yang disimpan di luar negeri jumlahnya diatas GDP (gross domestic product). Tahun 2015 GDP Indonesia sebanyak Rp11.400 triliun.

Dasar perhitungannya, bukan hanya uang yang kabur sejak krisisi 1998, tapi uang itu sudah ada sejak tahun 1970-an. Ketika menyimpan uang di negera-negara tax haven uangnya ditukar ke dolar. Saat itu kurs dolar sekitar Rp2.000. Sementara saat ini, kurs dolar sudah mencapai Rp13 ribuan.

Upaya menarik balik uang yang terparkir di luar negeri juga sudah lama dilakukan. Caranya dengan memberikan pengampunan pajak (tax amnesty) terhadap uang yang dibawa pulang ke Indonesia. Kebijakan seperti itu dilakukan dua kali. Pertama pada 1964 dan 1984. Namun kebijakan itu tidak membuahkan hasil yang baik alias gagal.

Dasar hukum pemberian pengampunan pajak yang hanya Penetapan Presiden dan Keputusan Presiden dituding sebagai salah satu faktor penyebab kegagalan. Namun yang bisa dipastikan, tawaran pengampunan pajak juga kurang menarik bagi pemilik dana. Ketika itu tawaran jumlah tebusan mencapai 10 persen.

Awal tahun ini, pemerintah sudah menyelesaikan draf RUU Pengampunan Pajak yang dipercaya akan mampu menarik pemilik dana di luar negeri. Sayangnya pembahasan di DPR mengalami tarik ulur, sehingga sampai sekarang RUU tersebut belum dibahas.

Bocornya dokumen Panama Papers rupanya, menjadi pemicu DPR untuk segera menyelesaikan RUU Pengampunan Pajak. Setidaknya itulah yang dikatakan Ketua DPR, Ade Komarudin. Ia percaya dengan UU pengampunan pajak, tak hanya orang-orang yang disebut dalam dokumen Panama Papers yang akan membawa pulang uangnya. Tapi juga orang yang menyembunyikan asetnya di negeri yang lain, bahkan yang disembunyikan di dalam negeri.

Ade menargetkan usai masa reses (29 April) RUU Pengampunan Pajak akan dibahas DPR. Bila RUU tersebut bisa segera disahkan, kekurangan dana di APBN 2016 sebesar Rp290 triliun akan terselamatkan.

Apa boleh buat, pengampunan pajak harus dipilih pemerintah sebagai bentuk solusi yang menguntungkan kedua belah pihak: pemilik dana parkir dan pemerintah. Pemilik dana diberi kesempatan melakukan repatriasi hartanya, dan pemerintah mendapatkan tambahan sumber daya keuangan, untuk perputaran ekonomi.

Namun pemerintah tak boleh lupa. Pengampunan pajak tidak boleh berlaku selamanya, tapi dalam jangka waktu tertentu. Setelah itu, penindakan hukum harus dilakukan kepada warga negara yang tetap nekat menyembunyikan hartanya untuk menghindari pajak.

MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.