KINERJA PEMERINTAH

Manfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi

Ada dua momentum besar yang tak boleh dilewatkan oleh pemerintah untuk memperbaiki ekonomi.
Ada dua momentum besar yang tak boleh dilewatkan oleh pemerintah untuk memperbaiki ekonomi. | Salni Setiadi /Beritagar.id

Mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tak ubahnya sama seperti mengelola pembelanjaan dalam rumah tangga. Di sana ada pendapatan, pembelanjaan, dan pembiayaan. Membelanjakan akan sama pentingnya dengan mencari pendapatan, dan dalam pembiayaan terdapatlah utang atau penyertaan modal.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, berulang kali menekankan APBN adalah salah satu instrumen dalam mencapai tujuan negara. APBN bukanlah tujuan. Tujuan negara, butir pentingnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum agar makmur dan berkeadilan sosial.

Mengawali 2018, Kementerian Keuangan melaporkan perkembangan ekonomi makro Indonesia dan realisasi APBNP 2017. Ada optimisme tinggi dalam laporan itu. Di sisi lain catatan statistik tentang jumlah penduduk miskin juga sedang membaik.

Bila data-data tersebut akurat, ini merupakan dua momentum besar yang tak boleh dilewatkan oleh pemerintah, dalam upaya mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.

Meski laporan Kemenkeu itu belum final, cukup memberi gambaran singkat kinerja ekonomi Indonesia selama setahun lalu. Sri Mulyani, dalam konferensi pers di kantornya pada Selasa (2/1/2018), beberapa kali menyebut istilah momentum.

Momentum bisa diartikan kesempatan, atau saat yang tepat. Dalam konteks perekonomian Indonesia, Sri Mulyani percaya ekonomi Indonesia saat ini memiliki momentum untuk terus tumbuh cukup tinggi dan lebih berkualitas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ia menyampaikannya awal Desember tahun lalu.

Misalnya ihwal momentum belanja produktif pemerintah yang membaik. Pemicunya adalah penguatan kebijakan pengelolaan ekonomi dan realisasi atau serapan APBN. Peningkatan iklim investasi dan kepercayaan global terhadap perekonomian Indonesia, diklaim sebagai dampaknya.

Kinerja perekonomian Indonesia pada 2017, dalam laporan Sri Mulyani, jadi bukti optimismenya. Walaupun pendapatan negara tak sepenuhnya mencapai target APBNP--95,4 persen atau Rp1.655,8 triliun--realisasi APBNP 2017 dinilai cukup menggembirakan.

Salah satunya soal defisit anggaran yang berada di angka Rp345,8 triliun. Persentasenya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih dalam batas aman, 2,57 persen terhadap PDB. Capaian ini lebih baik dari estimasi APBNP 2017 yang dipatok 2,92 persen. Bahkan dari kisaran proyeksi antara 2,6-2,7 persen.

Realisasi APBNP 2017 menunjukkan bahwa peran APBN semakin membaik sebagai instrumen kebijakan fiskal. Realisasi penerimaan perpajakan kembali mencapai angka di atas 90 persen. Realisasi PPN/PPnBM serta Kepabeanan dan Cukai bahkan tumbuh di atas 100 persen dari target dalam APBNP.

Kualitas belanja negara terus meningkat melalui perencanaan yang akurat diiringi penyerapan anggaran yang efektif dan efisien. Komitmen pemerintah terhadap desentralisasi fiskal dan pembangunan daerah hingga ke desa semakin nyata lewat transfer ke daerah dan dana desa.

Dalam bahasa Sri Mulyani, "Realisasi APBNP 2017 menunjukkan kembali kepada momentum peran APBN sebagai instrumen pembangunan yang kredibel, efektif, dan efisien." Ia kembali menyebut kata "momentum".

Sudah sepatutnya bila kita berharap momentum itu benar-benar bisa dimanfaatkan. Terutama menghadapi dua tahun politik berturut-turut, yang kemungkinan besar akan menguras perhatian pemerintah pusat dan daerah.

Sungguh tak ada gunanya momentum itu hadir, bila terlewatkan begitu saja. Pasca-2019, pemerintahan baru terbentuk. Tidak ada jaminan Joko Widodo akan jadi presiden lagi. Maka akan muncul rezim baru, dengan paradigma yang belum tentu sama.

Apalagi, masih ada momentum lain yang tak kalah penting untuk dioptimalkan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, juga menggunakan kata "momentum" dalam hal penurunan tingkat kemiskinan. Demikian kata dia kepada Antara (3/1/2018).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, jumlah penduduk miskin per September 2017 turun 1,19 juta orang dibanding Maret 2017. Sedangkan dibanding September 2016, secara proporsi kemiskinan itu turun dari 10,7 persen menjadi 10,12 persen.

Bambang Brodjonegoro punya alasan menyebut saat ini sebagai momentum penting untuk menekan angka kemiskinan hingga di bawah 10 persen. Secara persentase capaian itu rekor terendah yang pernah dialami Indonesia. Saat krisis 1998, tingkat kemiskinan loncat ke angka 26 persen, lalu perlahan menyentuh kisaran 10 persen pada 2016.

Mengurangi kemiskinan harus jadi bagian penting dalam wacana pertumbuhan ekonomi. Seperti kata Sri Mulyani, APBN adalah instrumen. Instrumen itu harus menyentuh semua lapisan masyarakat, bukan hanya milik kelas menengah-atas saja. Masih ada 26,58 juta rakyat Indonesia yang masih hidup di bawah standar kelayakan.

Di luar itu, pemerintah harus waspada soal utang. Isu utang nyaris selalu jadi sandungan bagi pemerintahan Jokowi-JK. Pembangunan infrastruktur yang membutuhkan dana besar, sebagian ditopang utang.

Padahal, hasilnya baru bisa dipetik dalam jangka panjang. Ini jadi butir kekhawatiran sejumlah pihak. Keseimbangan primer pun jadi sorotan.

Butir ini penting karena keseimbangan primer yang merupakan selisih pendapatan (termasuk dari hibah) dengan pengeluaran (tidak termasuk bunga utang), menunjukkan apakah pemerintah masih berutang untuk membayar bunga utang saat ini.

Angka keseimbangan primer kali ini negatif Rp129,3 triliun, atau 72,6 persen dibanding perkiraan dalam APBNP 2017 yang mencapai negatif Rp178 triliun. Masalahnya, angka itu tak lebih baik dibanding rekor pada 2016, yang minus Rp125,6 triliun.

Pada Juni 2017 silam, Sri Mulyani pernah menyatakan komitmennya untuk mengurangi berutang demi membayar bunga utang. Tujuannya untuk memperbaiki angka keseimbangan primer, hingga bisa positif. Indonesia pernah mencapainya pada 2011.

Angka sementara yang ia laporkan untuk 2017, memang masih negatif dan tak membaik dibanding keseimbangan primer pada 2016. Setidaknya, tidak kian buruk. Ini menunjukkan bahwa komitmen tersebut masih harus terus ditagih.

Pemerintah pusat harus waspada dengan total utang yang terus bertambah setiap bulan. Per November 2017 sudah mencapai Rp3.928,7 triliun. Bandingkan dengan nilai utang per Januari 2017 yang mencapai Rp3.549,17 triliun.

Menurut data yang dilansir Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, rasio utang pemerintah pusat terhadap PDB sudah mencapai 28,9 persen. Memang, masih dalam batas aman, di bawah 30 persen.

Kewaspadaan pada tingginya rasio utang terhadap PDB harus jadi perhatian. Bukan sesuatu yang perlu ditakutkan, tapi harus bisa dikelola dengan tegas dan cerdas.

Pertanyaannya kemudian, siapkah pemerintah mengendalikan utang sekaligus memanfaatkan dua momentum besar itu?

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR