Bersihkan politik dari narkoba

Ilustrasi: Bersihkan dunia politik dari narkoba
Ilustrasi: Bersihkan dunia politik dari narkoba | Salni Setiadi /Beritagar.id

Polisi kembali menangkap seorang politisi dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Ada dua alasan yang membuat partai politik (parpol) harus menjadikan peristiwa itu sebagai momentum berbenah dalam mengelola kader-kadernya.

Pertama, kasus yang melibatkan Andi Arief-–politisi yang ditangkap Minggu (3/3/2019)-- merupakan kasus narkoba yang kesekian kali melibatkan politisi. Kedua, sangatlah berbahaya jika dunia politik sudah dicemari oleh mereka yang tersangkut narkoba.

Dari pemberitaan media saja, publik sudah bisa menakar bahwa politisi yang terlibat dalam kasus narkoba cukup banyak. Pada 2018 lalu, nyaris tak ada bulan tanpa berita penangkapan politisi-–baik itu kader dan pengurus parpol, legislator maupun calon legislator--yang terlibat dalam kasus narkoba.

Tahun lalu ada sejumlah pemberitaan terkait kasus pembelian dan konsumsi narkoba yang dilakukan legislator maupun caleg yang berasal dari beberapa daerah. Antara lain, Kabupaten Buol, Makassar, Minahasa Selatan, Natuna, Kota Tebingtinggi, Way Kanan, Sumba Barat Daya, Kabupaten Buton Selatan, dan Pidie.

Masih pada tahun yang sama, selain dilakukan oleh legislator dan caleg, konsumsi narkoba juga dilakukan sejumlah kader parpol di beberapa daerah, seperti Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Pahuwato, Kabupaten Batanghari, dan Tulungangung.

Lebih mengkhawatirkan lagi, ada politisi yang ditangkap dalam kasus narkoba bukan saja karena mengonsumsi narkoba. Pada Desember tahun lalu polisi bahkan menangkap seorang politisi di Kuningan karena, selain mengonsumsi, sang politisi juga adalah pengedar narkoba.

Lebih mengerikan lagi, seorang legislator di DPRD Kabupaten Langkat ditangkap polisi terkait kepemilikan Sabu seberat 105 Kg dan 30 ribu pil ekstasi. Menurut polisi, narkoba tersebut tergolong jenis baru. Sang legislator, dalam kasus itu, diduga merupakan pengimpor sekaligus bandar narkoba.

Kejahatan narkoba adalah kejahatan luar biasa. Kerugian dan bahaya yang ditimbulkannya sangat besar.

Nilai perdagangan narkoba di Indonesia sangat besar. Data tahun 2018 lalu menunjukkan perdagangan narkoba di Indonesia diperkirakan mencapai $4 miliar AS. Dengan nilai itu, Indonesia berada di peringkat kedua negara di ASEAN yang mempunyai nilai perdagangan tinggi.

Dengan nilai perdagangan narkoba yang besar itu, sudah bisa ditebak, kerugian yang diderita oleh negara kita pun sungguh besar. Merujuk ke hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Puslitkes UI, kerugian yang disebabkan penyalahgunaan narkoba sepanjang 2017 mencapai Rp84,7 triliun. Nilai itu mencakup kerugian sosial sebesar Rp77,4 triliun, dan kerugian pribadi sebesar Rp7,3 triliun.

Narkoba jelas menggerogoti ketahanan negara sebab kelompok yang paling besar menjadi korban penyalahgunaan narkoba adalah kaum muda. Pada tahun 2018, hasil penelitian BNN menunjukkan bahwa pengguna narkoba paling banyak berasal dari kalangan generasi muda.

Bahkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pada Maret tahun lalu, secara spesifik menyatakan bahwa dari 87 juta populasi anak yang maksimal berusia 18 tahun, 5,9 juta diantaranya adalah pecandu narkoba. Beberapa di antaranya adalah pengedar narkoba.

Pada tahun 2017, data menunjukkan bahwa jumlah pengguna narkoba di Indonesia berjumlah 1,77 persen dari total pendudukan Indonesia. Pada 2018, angka itu meningkat menjadi 2,1 persen dari total penduduk Indonesia.

Dengan situasi demikian, memang tak ada yang lebih pantas dari menyatakan perang terhadap narkoba. Politisi seharusnya menjadi bagian dari kelompok terdepan dalam memerangi kejahatan narkoba. Politisi yang duduk di lembaga legislatif seharusnya punya posisi penting dalam hal legislasi dan penganggaran perang terhadap narkoba itu.

Posisi penting itu justru menjadi sangat berbahaya apabila berada di tangan politisi yang sudah menjadi pecandu-–apalagi pengedar dan bandar narkoba. Perang terhadap narkoba bisa dilemahkan atau bahkan ditaklukkan. Itu sebabnya, sungguh penting parpol membersihkan lingkungannya dari elemen-elemen kejahatan narkoba, baik itu pengguna, pengedar, atau bahkan bandar.

Memecat kader atau pengurusnya yang terlibat dalam kasus narkoba, seperti yang sering dilakukan parpol selama ini, tentu perlu dilakukan. Namun tidaklah cukup untuk hanya bereaksi atas kasus narkoba yang terungkap.

Parpol harus juga mempunyai mekanisme untuk menyaring siapapun yang akan menjadi kader, dan memantau kader serta pengurusnya demi memastikan bahwa lingkungannya bersih dari godaan narkoba dan tidak dijadikan kuda tunggangan oleh para pengedar dan bandar narkoba.

Kasus narkoba bukanlah musibah, karena si pengguna memilih untuk melakukannya. Dalam konteks politisi, kasus narkoba juga tidak bisa begitu saja dipandang sebagai kasus pribadi karena kedudukan khusus politisi dalam masyarakat.

Terkait dengan kasus narkoba yang melibatkan politisi, berhentilah hanya mengungkapkan prihatin. Perlu langkah nyata dan segera untuk memastikan bahwa dunia politik kita bersih dari narkoba.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR