BPJS Kesehatan defisit lagi, suntik lagi

Ilustrasi: Pemerintah telah menyiapkan talangan untuk menutup defisit BPJS Kesehatan tahun ini.
Ilustrasi: Pemerintah telah menyiapkan talangan untuk menutup defisit BPJS Kesehatan tahun ini. | Salni Setiadi /Beritagar.id

Bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan mengalami defisit keuangan, itu tidak terelakkan. Tahun ini salah satu cara yang diambil pemerintah untuk mengatasinya adalah memanfaatkan sebagian cukai rokok. Namun, untuk mengatasi masalah defisit keuangan itu, perlu langkah yang lebih berani.

Dalam 4 tahun ke belakang, selisih antara pendapatan yang didapat BPJS Kesehatan dari iuran dengan beban jaminan kesehatan yang harus dibayarkan itu cukup besar. Tahun 2017 lalu, selisihnya mencapai Rp10,19 triliun.

Berapa defisit BPJS Kesehatan hingga akhir tahun ini? BPJS Kesehatan memprediksi defisitnya akan mencapai Rp16,58 triliun. Itu terdiri dari defisit yang belum teratasi pada tahun 2017 sebesar Rp4,4 triliun, ditambah proyeksi defisit pada 2018 sebesar Rp12,1 triliun.

Namun, seperti dikatakan oleh Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dalam Rapat Kerja di Komisi IX DPR RI Senin (17/9) lalu, setelah diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ternyata defisit keuangan BPJS Kesehatan tahun ini diprediksi mencapai Rp10,98 triliun.

Perbedaan Rp5,6 triliun itu muncul karena BPJS Kesehatan tidak menghitung bauran kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menambal defisit perusahaan itu.

Defisit keuangan BPJS Kesehatan itu tentu berimbas ke banyak hal. Keterlambatan pembayaran klaim adalah satu hal yang pasti, yang sering dialami oleh rumah-rumah sakit.

Keterlambatan pembayaran klaim tentu akan memengaruhi kinerja pelayanan rumah sakit. Contoh terdekat adalah kasus yang dialami sejumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Jakarta.

Bukan cuma terhadap kinerja pelayanan rumah sakit, keterlambatan pembayaran klaim juga sangat memengaruhi pasokan obat dan alat kesehatan. Per Juli 2018, menurut Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia (GP Farmasi), utang obat dan alat kesehatan program JKN-KIS belum dibayar oleh fasilitas kesehatan –padahal sudah jatuh tempo- mencapai Rp3,5 triliun.

Didorong oleh defisit keuangan itu, akhir Juli lalu BPJS Kesehatan mengeluarkan 3 peraturan yang dipercaya dapat menghemat biaya klaim. Pertama, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan.

Kedua, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat. Ketiga, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik.

Ketiga peraturan itu, diklaim oleh BPJS Kesehatan, dimaksudkan untuk mengoptimalkan mutu pelayanan dan efektivitas penjaminan kesehatan. Namun publik lebih melihatnya sebagai penurunan mutu dan pembatasan layanan BPJS Kesehatan.

Jika tidak ditangani secara jelas, defisit keuangan BPJS Kesehatan tentu akan mengancam kelangsungan layanan penjaminan kesehatan.

Untuk membantu menutup defisit BPJS Kesehatan kali ini, Kementerian Keuangan sudah menyiapkan dana talangan sebesar Rp4,993 triliun yang berasal dari Bendahara Umum Negara (BUN) pada APBN 2018, yang akan cair paling cepat pada akhir pekan ini. Jumlah dana talangan itu memang jauh dari besaran defisit yang akan dialami oleh BPJS Kesehatan.

Dalam ungkapan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, “Harus hati-hati melihat definisi defisit. Kalau jangka pendek saja, uang Rp4,9 triliun ini bisa langsung habis terserap sehari.”

Bukan hanya data talangan itu saja yang disiapkan pemerintah untuk mengatasi persoalan defisit BPJS Kesehatan. Presiden Joko Widodo, dikabarkan, minggu lalu sudah menandatangani Peraturan Presiden yang berisi 7 kebijakan untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan.

Beberapa di antara kebijakan itu adalah pengoptimalan penerapan Peraturan Menteri Keuangan yang telah dikeluarkan sebelumnya. Yang menarik, selain berisi sejumlah kebijakan yang mengarah kepada efisiensi, Peraturan Presiden itu membuka potensi sumber pendapatan lain bagi BPJS Kesehatan di luar iuran.

Sumber pendapatan itu adalah pemanfaatan dana pajak rokok. Dari 50 persen pajak rokok yang diterima daerah, 75 persen di antaranya akan dipotong untuk kas BPJS Kesehatan. Pemanfaat dana pajak rokok itu berpotensi mencapai Rp5,51 triliun.

Untuk kepentingan jangka pendek kebijakan ini barangkali bisa menutup defisit keuangan BPJS Kesehatan. Setidaknya, dari talangan yang berasal dari dana BUN dan 75 persen dana pajak rokok, akan terkumpul Rp10 triliun.

Namun kebijakan-kebijakan itu belum menyentuh persoalan lain yang cukup mendasar. Yaitu, selisih yang cukup besar antara biaya per orang per bulan dengan biaya premi per orang per bulan.

Selisih itu muncul karena iuran yang terlalu rendah. Iuran yang ditetapkan oleh pemerintah jauh dibawah iuran ideal yang didasarkan kepada perhitungan aktuaria.

Iuran seharusnya sudah mengalami kenaikan. Sudah barang tentu, kenaikan iuran itu juga harus dibarengi dengan kebijakan yang menekankan perlunya strategi yang lebih efektif dalam mengumpulkan iuran tersebut.

Sayangnya, pemerintah tampaknya tidak mempunyai keberanian untuk menaikkan besaran iuran premi BPJS Kesehatan. Kebijakan itu sudah barang tentu bukanlah kebijakan yang populer. Apalagi sekarang memasuki tahun politik.

Semoga saja kualitas jaminan kesehatan warga negara tidak sedang dipertaruhkan demi popularitas politik.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR