Bukalah segera informasi HGU kepada publik

Ilustrasi: Informasi HGU wajib terbuka bagi publik
Ilustrasi: Informasi HGU wajib terbuka bagi publik | Salni Setiadi /Beritagarid

Debat calon presiden yang kedua kali diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum menyisakan satu isu yang terus menjadi bahan perbincangan meski acara itu telah usai. Yaitu, isu Hak Guna Usaha (HGU) lahan dan informasi tentang pemegang hak tersebut.

Bertahannya isu tersebut dalam perbincangan publik membuat kita teringat putusan Mahkamah Agung (MA) yang mewajibkan pemerintah untuk membuka informasi mengenai HGU perkebunan kelapa sawit. Namun sampai sekarang, kewajiban itu belum dipenuhi oleh pemerintah.

Kasus itu bermula ketika Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menolak untuk memberikan informasi mengenai HGU perkebunan sawit yang diminta oleh Forest Watch Indonesia (FWI) untuk kebutuhan membuat analisis spasial pemanfaatan lahan dari sektor perkebunan kelapa sawit.

Penolakan itu direspons oleh FWI dengan mekanisme sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat (KIP). Dalam salah satu sidang sengketa informasi publik itu, Kementerian ATE/BPN mengakui bahwa dokumen HGU yang diminta oleh FWI sebagai informasi yang terbuka untuk publik terkecuali nama pemegang HGU itu.

Alasan pemerintah itu memang terlihat berlebihan. Sebab, terkait pemegang hak, informasi yang diminta hanyalah namanya saja; tidak lebih dari itu.

Pada Juli 2016 Majelis Komisioner KIP mengabulkan gugatan FWI karena dokumen HGU dipandang sebagai informasi publik. Majelis menolak alasan pengecualian yang diajukan oleh Kementerian ATR/BPN.

Ada 5 data yang diputuskan sebagai informasi pubik dalam sengketa itu. Yaitu, nama pemegang izin HGU, lokasi, luas HGU, komoditi, dan peta areal HGU dilengkapi titik koordinat.

Pemerintah tampaknya memang tidak berniat untuk bersikap terbuka. Atas putusan KIP itu, Kementerian ATR/BPN mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

PTUN Jakarta Timur pada Desember 2016 menguatkan putusan KIP. PTUN menolak pengecualian yang dimintakan oleh oleh Kementerian ATR/BPN. Namun pemerintah terus berupaya menghindarkan keterbukaan informasi HGU perkebunan sawit, dengan mengajukan kasasi ke MA.

Kasasi itu ditolak oleh MA pada Maret 2017. Dengan begitu kasus tersebut sudah berkekuatan hukum tetap: informasi mengenai HGU perkebunan sawit merupakan informasi yang terbuka bagi publik.

Sungguh mengherankan, pemerintah tetap terlihat enggan melaksanakan kewajiban itu. Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil, pada November 2017 menyatakan akan membuka dokumen HGU perkebunan sawit dengan sejumlah syarat.

Dokumen berisi informasi HGU itu hanya akan diberikan jika ada yang mengajukan permohonan ke Kementerian ATR/BPN. Dan setiap permohonan itu akan dikenakan biaya.

Ternyata itu tidak berarti bahwa informasi mengenai HGU bisa segera terbuka bagi publik. Sampai 2018 pun informasi HGU belum terbuka bagi publik. Dalih pemerintah saat itu adalah bahwa petunjuk teknis atas ketentuan untuk mengakses informasi HGU itu belum ada.

Pasal 61 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7/2017 Tentang Pengaturan Dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha mengatur ketentuan untuk mengakses informasi HGU tersebut. Dan pada Pasal 62 peraturan menteri tersebut memang menegaskan mengenai perlunya petunjuk teknis.

Sampai hari ini, informasi HGU belum terbuka bagi publik. Keengganan pemerintah itu justru hanya memicu berbagai spekulasi terkait pemberian dan akurasi HGU di lapangan.

Keterbukaan informasi terkait HGU sebetulnya akan mempunyai peran besar dalam mentransformasi seluruh proses menuju pemberian HGU. Konflik agraria, yang dipicu oleh tumpang tindihnya peta lahan, lebih bisa dihindari. Dengan keterbukaan informasi, proses menuju pemberian HGU pun harus transparan dan partisipatif sehingga tumpang tindih peta lahan lebih bisa dihindari.

Selain itu, ketidakpatuhan pemerintah atas putusan terkait informasi HGU itu hanya menimbulkan ketidakpastian hukum. Pemerintah tak boleh main-main dengan hal yang justru memicu ketidakpercayaan kepada proses hukum.

Pengabaian terhadap keputusan yang sudah berkekuatan hukum tetap justru akan mendelegitimasi posisi pemerintah itu sendiri. Sudahilah upaya terus berkelit. Segerakan untuk mematuhi hukum.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR