Buktikan, tak ada WNA di pemilu kita

Ilustrasi: Hanya WNI yang memiliki hak pilih dalam Pemilu.
Ilustrasi: Hanya WNI yang memiliki hak pilih dalam Pemilu. | Salni Setiadi /Beritagar.id

Jangan salahkan publik jika muncul kegaduhan dalam merespons informasi mengenai KTP-el yang dimiliki warga negara asing. Ketidaktahuan awam mengenai regulasi KTP-el bukanlah satu-satunya yang menimbulkan kegaduhan. Ada persoalan lain yang harus dijelaskan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah.

Ini bermula dari beredarnya foto KTP-el milik seorang warga negara asing (WNA) bernama Guohui Chen, yang kemudian disusul dengan informasi bahwa NIK (Nomor Induk Kependudukan) dalam KTP-el itu masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atas nama Bahar di Cianjur, Jawa Barat.

Bagi awam, kepemilikan KTP-el oleh WNA hal yang ganjil, yang patut dicurigai pada tahun pemilu ini. Dalam pemahaman awam, hanya warga negara Indonesia saja yang disebut penduduk, sedangkan warga negara pendatang tidak dianggap penduduk. Itu sebabnya, apabila ada WNA memiliki KTP-el maka perlulah dicurigai. Itu di mata awam. Maklumilah.

Kelompok awam dalam masyarakat kita bisa jadi tidak tahu bahwa, dalam perundang-undangan yang berlaku di negeri ini, penduduk adalah warga negara Indonesia (WNI) dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Itu sebabnya sungguh mengherankan apabila legislator tidak mengetahui bahwa ada ketentuan hukum yang mewajibkan WNA untuk memiliki KTP apabila telah memenuhi syarat tertentu.

Ketentuan itu terdapat dalam Pasal 63 ayat 1 Undang-undang Nomor 24/2013. Ketentuan itu berbunyi “Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.”

Meskipun bentuk, ukuran dan warnanya sama, ada penanda yang cukup jelas yang membedakan KTP-el yang dimiliki oleh WNI dengan yang dimiliki oleh WNA. Pemberian KTP-el kepada WNA yang telah memenuhi syarat bukanlah hal yang baru. Pemerintah mengaku telah menerbitkan sekitar 1.600 KTP-el bagi WNA sejak 2013.

Sangat disesalkan bahwa pemerintah tidak mengantisipasi sejak jauh hari potensi kegaduhan akibat awamnya publik atas ketentuan KTP-el bagi WNA. Kegaduhan dan keresahan yang timbul akibat desas-desus kepemilikan KTP-el oleh WNA sudah muncul menyertai hoaks tentang pembuatan KTP-el oleh warga China demi mengalahkan salah satu kontestan dalam Pilpres 2019. Tahun lalu polisi menangkap pelaku yang menyebarkan hoaks itu.

Mengapa saat hoaks itu beredar pemerintah tidak sekalian menjelaskan tentang ketentuan hukum mengenai kewajiban WNA untuk memiliki KTP-el? Andai saja pemerintah saat itu turut menjelaskan mensosialisasikan ketentuan perundang-undangan itu, publik boleh jadi tak perlu gaduh mempersoalkan keabsahan kepemilikan KTP-el oleh WNA.

Masih terkait kasus KTP-el WNA di Cianjur, ada soal lain di luar soal keabsahan WN. Mengapa NIK KTP-el WNA bisa masuk ke dalam DPT?

Bagaimanapun munculnya isu terkait WNA di tengah proses Pemilu 2019 akan meresahkan publik. Pemilu, selain menjadi penanda demokrasi, juga menjadi bagian lain untuk menandai kedaulatan. Pemilih dalam pemilu hanyalah WNI. Tak boleh seorang WNA pun menjadi pemilih dalam pemilu.

Dalam kasus di Cianjur itu, pemerintah sudah memastikan bahwa NIK WNA bernama Chen itu berbeda dengan NIK WNI bernama Bahar. Hal itu memastikan bahwa tak ada NIK ganda.

KPU sudah memastikan juga bahwa tidak ada kesengajaan dalam memasukkan WNA ke dalam DPT. KPU mengaku bahwa penginputan itu bersandar kepada Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pilkada Jawa Barat (Jabar) 2018.

Kita tentu masih ingat, tahun pemerintah sudah mengingatkan agar KPU menggunakan DP4 paling baru dalam memutakhirkan data pemilih. Hal itu diungkapkan pemerintah terkait keluhan KPU bahwa ada sejumlah masalah dalam DP4 yang berasal dari pemerintah. KPU lalu bersikeras menjalankan caranya sendiri dalam memutakhirkan data untuk DPT.

Dalam kasus di Cianjur itu, lagi-lagi publik melihat bahwa KPU kedodoran dalam menjalankan tugasnya. Penjelasan tentang kesalahan input barangkali bisa meredakan rasa penasaran publik atas kejadian di Cianjur tetapi belum tentu meredakan kebimbang publik: apakah salah input itu hanya terjadi di Cianjur?

Tidaklah cukup dengan mengeluarkan klaim, KPU harus bisa meyakinkan publik dengan memperlihatkan secara lebih transparan pengelolaan DPT itu. Perlihatkan kepada publik bahwa KPU melakukan penyisiran untuk menghindarkan kesalahan serupa terulang.

Selain itu, bersama dengan pemerintah, KPU juga perlu membeberkan secara gamblang kepada publik langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa tak ada data WNA ber-KTP-el yang masuk ke dalam DPT. Itu penting agar tak ada lagi keraguan bahwa dalam Pemilu 2019 hak pemilih terjamin dan kedaulatan terjaga.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR