PEMILU 2019

Butuh kenegarawanan untuk menyikapi hasil pemilu

Demi Indonesia yang lebih baik: Yang menang jangan jemawa, yang kalah mesti legawa.
Demi Indonesia yang lebih baik: Yang menang jangan jemawa, yang kalah mesti legawa. | Salni Setyadi /Beritagar.id

Pemungutan suara Pemilu 2019 usai sudah, Rabu (17/4/2019). Pemilu 2019, bisa dikatakan, relatif berjalan damai dan lancar. Rakyat berhasil membawa demokrasi di Indonesia menuju kedewasaan.

Sekalipun terjadi beberapa insiden, seperti surat suara terlambat datang, penemuan beberapa surat suara yang sudah tercoblos, juga upaya intimidasi kelompok tertentu di TPS, tidak cukup bisa untuk dijadikan dalih bahwa pemilu telah gagal.

Malah sebaliknya. Sebanyak 208 delegasi dari sejumlah negara, yang mengikuti Election Visit Program Pemilu Serentak 2019, memberikan apresiasi.

Indonesia dinilai hebat karena bisa melaksanakan pemilu yang sangat kompleks. Yaitu pemilu presiden, DPD, DPR, DPRD I dan DPRD II secara serentak, dalam satu hari dengan tertib dan damai. Padahal Jumlah pemilihnya lebih dari 190 juta orang. Mereka menganggap pemilu serentak ini sebagai (one day election) dengan skala terbesar di dunia.

Dalam waktu yang cukup singkat, sejumlah lembaga survei melakukan hitung cepat (quick count) atas pemungutan suara tersebut. Hasilnya tidak berbeda jauh antara lembaga satu dengan yang lain.

Untuk pemilihan presiden, pasangan calon nomor 01, Joko Widodo-Ma’ruf Amin, unggul sekitar 9-10 persen dibanding pasangan calon nomor 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Sementara untuk pemilu legislatif, diprediksikan ada 9 partai politik yang akan lolos parliamentary threshold, atau ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam pemilu yang dikonversi ke jumlah kursi di parlemen yang ditentukan perundangan.

Riuh rendah reaksi atas hasil hitung cepat terjadi dalam percakapan media sosial dan pemberitaan media daring. Perdebatan dan polemik antarpendukung pasangan calon presiden tak bisa dihindari.

Tudingan hasil hitung cepat adalah sebuah rekayasa untuk menggiring opini publik pun terlontar. Di sisi berseberangan, mempercayai hasil hitung cepat seperti hasil final pemilu pun terjadi.

Kita mesti menyadari bersama, hitung cepat adalah salah satu metodologi ilmiah dalam bidang riset yang bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Meski demikian hasil hitung cepat bukanlah kesimpulan akhir. Dia hanya memberikan sebuah indikasi, dengan tingkat kesalahan yang terukur, sekitar 1 hingga 3 persen.

Karenanya berdebat atas hasil perhitungan cepat beberapa Lembaga survei, menjadi tidak produktif, karena tidak akan bisa memengaruhi hasil akhir perolehan suara pemilu.

Semua pihak harus bersabar menunggu hasil akhir perhitungan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), lembaga yang diamanatkan konstitusi sebagai penyelenggara pemilu. KPU sendiri sesuai peraturan harus mengumumkan hasil akhir perhitungan suara paling lama 35 hari setelah pemungutan suara, (22 Mei 2019).

Kita berharap, selama menunggu pengumuman resmi KPU, elite politik di pusaran kontestasi pemilu, bisa menenangkan tim dan para pendukungnya. Hindarkan pernyataan-pernyataan provokatif yang bisa memicu saling curiga bahkan saling menyalahkan, yang berujung pada bentrokan.

Patut diapresiasi ketika Jokowi didampingi Ma’ruf Amin, didampingi elite parpol mendukung, dalam konferensi pers, memberi pernyataan, tidak akan melakukan selebrasi, sekalipun hasil hitung cepat memenangkan pihaknya. Ia mengajak semua pihak untuk bersatu kembali dan bersabar menunggu hasil perhitungan KPU.

Apresiasi serupa juga untuk Prabowo. Dari rumahnya di Jl. Kertanegara, ia yang didampingi elite parpol pendukung, tanpa cawapres Sandiaga Uno, meminta pendukungnya untuk tidak terprovokasi, menghindari tindakan berlebihan, tindakan di luar hukum dan tindakan kekerasan apapun.

Kendati mengklaim kemenangan dengan perolehan suara 62 persen, Prabowo meminta pendukungnya menunggu hasil resmi dari KPU, sambil terus mengawal proses perhitungan suara resmi, termasuk menjaga dokumen C1 dari TPS.

Kita tentu berharap seluruh elite politik memiliki jiwa kenegarawanan untuk menyikapi hasil akhir perhitungan suara pemilu oleh KPU kelak. Siapa pun yang dinyatakan menjadi pemenang harus dilihat dengan kaca mata yang sama yaitu pemimpin yang mendapatkan mandat dari rakyat.

Sang pemenang harus tetap rendah hati. Menang tanpa ngasorake (menang tanpa merendahkan), kata orang Jawa. Hindari kejemawaan, keangkuhan, euphoria berlebihan dan menganggap pesaing sebagai pecundang.

Pemenang harus menjadikan mandat rakyat sebagai amanat untuk memajukan negara dan menyejahterakan rakyat. Tanggung jawab besar itu tidak boleh dikhianati, dengan alasan apa pun.

Bagi yang kalah, harus bisa menerima dengan lapang hati, legawa. Pemilu dalam demokrasi adalah alat untuk memilih pemimpin secara demokratis. Sehingga sejak awal harus disadari bahwa dalam kontestasi tersebut harus ada yang kalah.

Sikap kenegarawanan diperlukan baik oleh pemenang maupun yang kalah. Kenegarawanan merekalah yang akan menentukan sikap para pendukungnya.

Kita berharap kontestasi di antara mereka bisa selesai bersamaan dengan selesainya tahapan pemilu. Dengan begitu persatuan bangsa akan terpelihara, menuju masa depan Indonesia yang lebih baik.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR