Cegah mahar politik dalam Pilkada 2018

Ilustrasi: Mahar politik harus dicegah
Ilustrasi: Mahar politik harus dicegah | Salni Setiadi /Beritagar.id

Pendaftar pasangan calon yang akan mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 akan segera dimulai. Tak sampai sebulan lagi. Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017, proses pendaftaran calon dijadwalkan akan berlangsung pada 8 sampai 10 Januari 2018.

Mereka yang berminat mengikuti Pilkada memang sudah jauh-jauh hari bersiap mencari dukungan. Beberapa orang mungkin sudah mendapatkan dukungan pasti dari partai-partai politik.

Beberapa yang lain masih bekerja keras mengais-ngais dukungan itu. Sementara mungkin ada juga mereka yang masih waswas dengan sikap partai politik yang masih bersikap 'maju-mundur' atau bahkan mencabut dukungannya.

Bagi mereka yang berminat menjadi calon dalam Pilkada, urusan memperoleh dukungan pasti bukan perkara gampang. Politik terlalu rumit untuk dianggap sepele. Namun politik juga bisa didekati secara sederhana meski tampak seperti benang kusut.

Siapa pun berpeluang untuk mendapatkan -dan juga untuk tidak mendapatkan- dukungan partai politik. Tak ada jaminan seorang kader mendapatkan dukungan dari partainya. Sebaliknya, bukan mustahil seseorang, yang sama sekali tak pernah terlibat sedikit pun dalam membesarkan partai, malah mendapatkan dukungan partai politik.

Politik, sebagai tindakan mengelola kekuasaan, tidak mengenal jalan buntu. Dalam politik, selalu ada tempat untuk berunding dan tawar menawar untuk memutuskan pengelolaan kekuasaan.

Di tengah kondisi demikian, isu penting yang perlu dicermati dalam praktik demokrasi elektoral di masyarakat kita adalah mahar politik. Istilah itu merujuk praktik penyerahan uang dari seseorang yang ingin dicalonkan kan kepada partai politik, dengan harapan mendapatkan dukungan. Jelas, mahar politik bersifat transaksional.

Pemberian mahar politik dalam Pilkada bukanlah transaksi kecil. Pengakuan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bisa memberikan gambaran betapa besar jumlah yang ditransaksikan sebagai mahar politik itu.

Tokoh politik di Jawa Barat yang digadang-gadang dalam pemilihan gubernur di provinsi itu mengaku, "Jadi, saat proses untuk surat rekomendasi terus bergulir, kan ada seorang tokoh dari Bogor yang mengaku sangat dekat dengan DPP. Dan dia minta kepada saya Rp10 miliar."

"Kalau saya enggak bisa memenuhi maka saya enggak akan bisa dapat rekomendasi," lanjut Dedi kepada Kumparan pada akhir September lalu.

Sepuluh miliar rupiah bukanlah jumlah yang kecil.

Partai Golkar sudah membantah pengakuan Dedi soal mahar politik dalam Pilkada. Nurdin Halid, Ketua Harian Partai Golkar saat itu, menyatakan bahwa partainya tidak mengenal mahar politik.

Hampir semua partai politik, secara formal, mengaku tidak memungut mahar politik kepada siapapun yang berminat untuk mendapatkan dukungan sebagai calon peserta Pilkada. Tentu dengan intonasi dan pilihan kata yang beragam rupa.

"Insya Allah tidak pernah ada yang namanya mahar politik ataupun hal-hal yang terkait dengan komitmen yang berupa uang. Di PAN, yang ada, ya, komitmen bangun daerah," kata Taufik Kurniawan, politisi dari Partai Amanat Nasional, dalam sebuah kesempatan.

TB Hasannudin, politisi dari PDIP, menegaskan bahwa partainya tidak menerapkan mahar. Namun ia menyebut partainya menerapkan aturan urunan untuk keperluan survei bagi para pendaftar Pilkada.

Presiden PKS, Sohibul Iman, juga memastikan bahwa partainya tidak akan memungut mahar politik. Namun, menurut Sohibul Iman, partainya mengenal apa yang ia sebut sebagai biaya perjuangan.

Pengakuan bahwa partainya tidak menerapkan mahar politik dalam Pilkada juga disampaikan oleh Romahurmuziy -Ketua Umum PPP- dan Muhaimin Iskandar - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa.

Publik mafhum bahwa arah dan maksud dari pernyataan politisi itu hampir senantiasa bersayap.

Terlalu banyak warga masyarakat yang meyakini bahwa praktik penyerahan mahar politik dalam Pilkada memang ada. Tak sedikit bahkan yang menganggap bahwa pemberian mahar politik adalah lumrah: lumrah untuk dilakukan, dan lumrah pula untuk dilakukan secara diam-diam.

Secara hukum, praktik transaksional seperti mahar politik itu dapat dijatuhi pidana. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan jelas menyatakan anggota partai politik atau anggota gabungan partai politik yang sengaja menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan di Pikada dapat dikenakan pidana.

Cuma saja, harus diakui, bukanlah hal yang mudah untuk membuktikan praktik transaksional mahar politik dalam proses pencalonan peserta di Pilkada. Dalam hal ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) punya tugas yang penting dan tidak ringan.

Kita sangat berharap Bawaslu mempunyai langkah yang jelas dalam melakukan pencegahan praktik transaksional mahar politik itu. Pencegahan itu merupakan bagian dari upaya untuk memastikan bahwa demokrasi kita menjunjung integritas kepala daerah -bahkan sejak pencalonannya.

Kita sudah cukup banyak menyaksikan kepala daerah, yang tak punya integritas, yang ditangkap KPK karena terlibat korupsi. Besarnya mahar politik, yang harus disediakan seseorang yang berminat menjadi calon peserta Pilkada, bisa menjadi pendorong tindakan korupsi pada gilirannya.

Kita berharap partai-partai politik menunaikan pernyataannya: tidak menerapkan mahar politik dalam Pilkada. Perwujudan tekad itu akan menjadi sumbangan yang baik untuk menghadirkan kepala daerah yang berintegritas dan mewujudkan demokrasi yang sehat.

BACA JUGA