DEMOKRASI

Dengarkan suara rakyat

Ilustrasi: Mendengarkan suara rakyat.
Ilustrasi: Mendengarkan suara rakyat. | Salni Setyadi /Beritagar.id

Presiden Joko Widodo berubah sikap. Ia akan mempertimbangkan menerbitkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk membatalkan UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang revisinya baru saja disetujui oleh DPR dan pemerintah.

Pernyataan itu disampaikan setelah Jokowi bertemu dengan para tokoh masyarakat dari berbagai bidang. Selain itu ia juga mengapresiasi demo mahasiswa yang dinilainya memberikan banyak masukan.

Padahal sebelumnya, ia tegas mengatakan tidak akan menempuh penerbitan Perppu, alias UU KPK pascarevisi akan ditekennya. Jokowi hanya meminta DPR menunda pengesahan empat RUU, yaitu RUU Pertanahan, RUU Minerba, RUU KUHP, kemudian RUU Pemasyarakatan.

Apakah perubahan sikap itu karena Jokowi mendengarkan suara rakyat? Kita berharap begitu. Dan bila ia mendengarkan suara rakyat, maka bukan hanya UU KPK saja yang bakal menjadi fokus penyelesaian. Banyak tuntutan lain yang disuarakan rakyat melalui demo mahasiswa yang terjadi di berbagai penjuru negeri.

Memang harus tetap selektif dalam memilah suara rakyat. Saat ini semua orang seperti berteriak, menyuarakan kepentingannya masing-masih. Suara-suara tersebut bisa dipilah dalam dua keranjang. Ada yang berupa voice (suara yang memiliki makna) dan noise (suara yang hanya bising).

Suara bising mudah mendeteksinya. Pesannya hanyalah simplifikasi persoalan. Mereka membangun narasi bahwa yang melakukan protes atas apa yang sudah diputuskan DPR dan pemerintah adalah orang yang anti-pemerintah, anti-Jokowi, dan terafiliasi dengan ormas terlarang.

Mereka mencap bahwa para pemrotes adalah individu dan kelompok yang ingin mengganggu pekerjaan pemerintah. Stempel selanjutnya, para pemrotes tersebut adalah orang yang ingin menggagalkan pelantikan Jokowi sebagai presiden terpilih untuk periode ke-2.

Dalam alam demokrasi sah saja noise seperti itu. Namun bila dicermati, suara tersebut adalah lagu meninabobokan negara. Mereka menganggap penguasa selalu benar dan tak boleh dikritik. Mereka menisbikan demokrasi dengan cara demokratis. Lalu negara tertidur, sementara penguasa malang melintang menindas rakyatnya.

Suara yang diteriakkan mahasiswa, bisa dibilang voice. Bahasa mereka sangat genuine khas Generasi Z--jenaka, lugas dan ngeselin. Dari luasan demo, daerahnya sampai di kantong-kantong suara yang memenangkan Jokowi dalam kontestasi pemilu presiden yang lalu. Tak mengherankan bila tokoh sosial Alisa Wahid bilang, yang demo kemarin adalah para pendukung Jokowi juga.

Dalam tujuh tuntutannya, tidak satu pun yang di luar kerangka konstitusi. Intinya mereka punya kekhawatiran yang mendalam terhadap oligarki politik dan kekuasaan. Oligarki ini akan menyeret pemerintahan saat ini ke model Orde Baru yang korup dan represif terhadap masyarakat.

Pamflet “Reformasi Jangan Dikorupsi” yang diusung pendemo, memiliki makna yang dalam. Pendemo yang notabene anak yang lahir bebarengan dengan digulirkannya reformasi, paham benar semangat reformasi, seperti: Pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), supremasi sipil, menjunjung tinggi hak asasi, juga keseimbangan kekuasaan antar lembaga tinggi negara yang meniadakan lembaga tertinggi negara.

Tentang kekhawatiran mereka akan melemahnya pemberantasan korupsi, pun bisa dipahami. Mereka melihat pelemahan pemberantasan korupsi dilakukan secara sistematis oleh orang-orang diseputar kekuasaan.

Sosok yang kemudian dipilih legislatif untuk memimpin KPK adalah orang yang dinyatakan pernah melakukan pelanggaran etik berat oleh KPK sendiri. Ini jelas mengganggu nalar kewarasan.

Berikutnya, revisi UU KPK, yang jelas mengamputasi kewenangan KPK. Lembaga ini dipersulit dengan birokrasi yang panjang untuk bisa menjerat tersangka korupsi.

Selanjutnya, pasal ancaman tindak pidana korupsi yang ada dalam RKUHP, yang ternyata lebih rendah ketimbang ancaman hukuman di dalam UU Tindak Pidana Korupsi. Ini muaranya tentu akan membuat pelaku tindak pidana korupsi akan dihukum ringan.

Terlebih lagi di UU Pemasyarakatan. Di sini koruptor dimudahkan untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat, bahkan boleh cuti. Itu semua tentu mengganggu nurani, karena korupsi tetaplah kejahatan luar biasa, dan tentu saja koruptor adalah penjahat luar biasa yang tidak layak dimanjakan.

Apapun, saat ini KPK sudah menjadi simbol harapan dan kepercayaan bagi masyarakat. Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Agustus 2019, menempatkan KPK sebagai lembaga paling dipercaya oleh 84 persen responden. Karenanya masyarakat tidak akan rela bila KPK dilemahkan.

Memang KPK bukan malaikat yang nihil dari kesalahan. Mayarakat juga akan sepakat bila lembaga ini harus dibenahi dan diperkuat. Tapi bukan diamputasi kekuatannya, untuk kemudian dilupakan, dan mati dengan sendirinya.

Tentang pesan yang ngeselin: “Selangkanganku bukan urusan pemerintah” yang dibawa oleh pemudi berkerudung. Jangan dulu mengecap mereka liberal, apalagi melabeli sebagai penganut seks bebas.

Pahamilah, itu adalah ekspresi spontan generasi Z yang terusik privasinya. Mereka menilai beberapa pasal RKUHP terlalu dalam memasuki hak privat warga negara, hingga urusan seksual.

Harus diakui, RKUHP adalah kebanggaan Indonesia. KUHP yang saat ini berlaku adalah produk kolonial yang sudah 103 tahun berlaku dan tidak lagi sesuai dengan dinamika sosial politik.

Menggantikan produk kolonial dengan karya anak bangsa tentu saja membanggakan. Karenanya kita pun sepakat bahwa RKUHP adalah salah satu karya agung di bidang hukum.

Namun bukan berarti karya agung itu sempurna dan tidak bisa dikritisi. Bahwa sebagian pasal di RKUHP ternyata lebih kolonial di dibanding aslinya, ya harus dikoreksi.

Bila mencermati demo mahasiswa kemarin, suara mereka sejatinya cukup merepresentasikan kegelisahan rakyat kebanyakan. Perhatikan, tak ada satu pun dari mereka yang menuntut pembatalan pelantikan Jokowi untuk menjadi presiden periode 2019-2024, karena mereka paham, Jokowi-Amin terpilih secara demokratis.

Mereka juga tahu bahwa Jokowi adalah produk politik pacareformasi yang mestinya tak terkooptasi oligarki politik Orde Baru. Mahasiswa dan masyarakat tentu saja berharap Jokowi masih mendengarkan suara rakyat, untuk bisa mengawal dan selanjutnya merealisasikan cita-cita reformasi.

Rasanya masyarakat masih mencatat narasi “Orang Baik bersama Orang Baik” yang disampaikan Jokowi dan pendukungnya saat kampanye pilpres. Sampai saat ini, sebagian masyarakat masih percaya dengan narasi tersebut.

Namun rakyat juga sangat khawatir bahwa cita-cita reformasi itu justru dikorupsi oleh orang baik. Bila itu terjadi, Indonesia ambyar.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR