Hentikan kejahatan seksual terhadap perempuan

Ilustrasi: Perempuan sering menjadi korban kekerasan seksual yang sukart mendapatkan keadilan.
Ilustrasi: Perempuan sering menjadi korban kekerasan seksual yang sukart mendapatkan keadilan. | Salni Setiadi /Beritagar.id

Sampai sekarang para perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual belumlah mendapat perlindungan dan perlakuan yang pantas. Dalam rumusan lain, mereka menjadi korban bukan cuma pada saat kekerasan berlangsung, namun berlanjut ketika hukum dan budaya tidak berpihak kepada korban.

Dua kasus kekerasan seksual yang sedang ramai diperbincangkan saat ini adalah buktinya. Pertama, kasus kekerasan seksual yang menimpa seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) saat menjalankan program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Kedua, kasus seorang guru yang dituntut secara pidana dengan tuduhan menyebarkan rekaman suara kepala sekolah yang sedang melecehkan dirinya.

Kasus kekerasan seksual terhadap mahasiswi UGM yang dilakukan oleh temannya saat menjalankan program KKN sebetulnya terjadi tahun lalu. Kalau saja Balairung, sebuah lembaga pers mahasiswa UGM, tidak mengangkatnya kembali, boleh jadi kasus itu tenggelam dengan jeritan korban yang mungkin tidak akan pernah didengar oleh publik yang lebih luas.

Peristiwa itu terjadi, menurut laporan Balairung, pada Juli 2017. Perempuan itu, di luar kehendaknya, secara seksual dilecehkan oleh mahasiswa lain yang juga melakukan KKN di lokasi yang sama.

Yang sangat disesalkan, kasus kekerasan seksual itu tidak ditangani secara patut. Pada awalnya kekerasan seksual itu tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran berat, si lelaki hanya ditarik dari lokasi KKN sebagai sanksi atas perbuatannya, dan bahkan si perempuan dianggap ikut bersalah atas kejadian itu.

Belakangan ketika para pejabat tingkat universitas mulai dilibatkan dalam penanganan kasus, si lelaki mendapat sanksi tambahan: harus memberikan surat permintaan maaf dan mengikuti konseling selama 2 sampai 6 bulan. Sementara si perempuan mendapatkan koreksi nilai KKN menjadi lebih baik, penggantian uang kuliah, dan fasilitas konseling.

Mengapa kasus ini tidak didorong ke ranah hukum dan lebih bersikap jernih dalam melihat relasi kuasa antara pelaku dan korban?

Jelas, itu pertanyaan serius bagi sebuah lembaga pendidikan tinggi. Bagaimanapun lembaga pendidikan tinggi seharusnya sangat paham betapa penting pemahaman tentang relasi kuasa dan penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual.

Merasa mampu menangani kasus itu di luar proses hukum adalah sikap yang gegabah dan mengabaikan rasa keadilan bagi si korban. Itu adalah pilihan buruk yang diambil oleh lembaga yang di dalamnya berkembang berbagai kajian tentang kesetaraan dan keadilan gender.

Kasus kekerasan seksual lain yang juga melukai rasa keadilan publik adalah kasus yang menimpa Baiq Nuril, perempuan yang menjadi pegawai honorer di SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ia dituduh melanggar UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) karena merekam dan menyebarkan percakapan mesum atasannya.

Kasus ini bermula ketika pada 2012 Nuril –yang sering mengalami pelecehan seksual dari kepala sekolah yang menjadi atasannya- menerima telepon dari atasannya. Lewat telepon, atasan Nuril itu menceritakan pengalamannya berhubungan seksual dengan perempuan lain yang bukan istrinya.

Karena merasa tidak nyaman dengan perbincangan yang melecehkan itu, dan untuk membuktikan bahwa tak ada hubungan gelap antara dirinya dan atasannya, percakapan itu direkam oleh Nuril. Pada waktu yang berbeda, tanpa kontrolnya, rekaman itu tersebar.

Itulah yang membuat Nuril didakwa melanggar UU ITE. Pada Juli 2017 Majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram memutus Nuril tak bersalah melakukan tindakan seperti yang didakwakan kepadanya.

Namun oleh Majelis Hakim Kasasi pada 26 September 2018, Nuril dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, “Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Putusan ini sangat mengenaskan. Bukan saja karena dalam persidangan tingkat pertama tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa Nuril tidak pernah menyebarkan rekaman itu, namun juga mengabaikan tindak pelecehan seksual yang berada di belakang perekaman percakapan itu.

Dua kasus tadi adalah potret betapa rentannya perempuan sebagai korban kekerasan seksual. Data yang dimiliki oleh Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan pada 2017 meningkat 76 persen dari tahun 2016.

Kekerasan seksual adalah jenis kekerasan yang menonjol dilaporkan. Di ranah personal, kasus kekerasan seksual mencapai 31 persen. Di ranah publik, kekerasan seksual mencapai 76 persen.

Pendekatan hukum adalah salah satu jalan yang harus ditempuh untuk memberikan keadilan kepada korban dalam kasus-kasus kekerasan seksual. Namun seperti terlihat dalam kasus Nuril, perlu sejumlah langkah lain agar hukum bisa sungguh memberikan keadilan kepada para korban.

Laporan Equality Now tahun 2017 menunjukkan bahwa hukum di berbagai negara di dunia masih gagal melindungi para perempuan dari kekerasan seksual. Negara-negara di dunia perlu membenahi hukumnya untuk mengakhiri kekerasan seksual terhadap para perempuan di negaranya masing-masing.

Di Indonesia, Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual belum selesai dibahas. Kita berharap semua pihak yang terlibat dalam penyusunan RUU itu sungguh berorientasi kepada kesetaraan dan keadilan gender, dan menutup masuknya nilai budaya patriarki yang sering memberi sumbangan kepada kekerasan terhadap perempuan.

Di luar pendekatan hukum, jalan yang mesti ditempuh adalah pendekatan pendidikan. Ini bukan semata pendekatan di jalur sekolah, melainkan pendekatan budaya di berbagai sektor kehidupan sosial. Semua pihak harus menyadari bahwa kekerasan seksual bukanlah semata persoalan moralitas melainkan persoalan kejahatan terhadap tubuh dan diskriminasi.

BACA JUGA