Hentikan kerugian negara akibat administrasi buruk

Ilustrasi: Koruptor digaji negara
Ilustrasi: Koruptor digaji negara | Salni Setyadi /Beritagar.id

Sudah dua tahun negara harus membayar gaji seorang koruptor. Ini terjadi karena buruknya birokrasi administrasi peradilan di Indonesia.

Adalah Mustagfir Sabry dari partai Hanura--masih tercatat sebagai anggota DPRD Makassar, Sulawesi Selatan, periode 2014-2019--si penerima gaji itu. Pada periode sebelumnya, ia juga anggota DPRD Makassar.

Pada 2015 Kejaksaan Negeri Makassar menyeret Mustagfir alias Moses ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar. Ia didakwa melakukan tindak pidana korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) APBD Sulsel 2008.

Saat itu Pemrov Sulawesi Selatan menganggarkan bansos sebesar Rp151 miliar. Mustagfir mendapat kucuran bansos atas proposal yang ia ajukan senilai Rp530 juta untuk kegiatan olahraga dan sosial kemasyarakatan. Ternyata dana itu tidak jelas pertanggungjawabannya.

Dakwaan jaksa, oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Makassar dinyatakan tidak terbukti. Mustagfir diputus bebas pada Agustus 2015. Jaksa pun langsung kasasi atas putusan tersebut berdasarkan pasal 253 ayat 1 KUHAP.

Pasal itu menjelaskan pemeriksaan tingkat kasasi dilakukan Mahkamah Agung (MA) atas permintaan para pihak untuk menentukan; apakah benar peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya, cara mengadili tidak dilaksanakan sesuai undang-undang, atau pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Majelis hakim kasasi MA melalui putusan Nomor 2703/K/Pid.sus/2015 pada 16 Juni 2016 ternyata membatalkan putusan Pengadilan Tipikor Makassar. Mustagfir dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp200 juta, serta membayar uang pengganti sebesar Rp230 juta.

Sekali pun putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap sejak 2016, Mustagfir masih bebas berkegiatan. Karena tetap berstatus sebagai pejabat publik, otomatis ia tetap menerima gaji dari uang negara yang besarnya mencapai Rp37 juta per bulan.

Mustagfir alias Moses memang sempat ditahan sejak berstatus tersangka. Pada 11 Desember 2014, ia ditahan bersama tiga rekan lainnya, Adil Patu, Mujiburahman dan Kahar Gani. Namun, setelah menerima vonis pada 2015 ia dikeluarkan dari tahanan.

Pada 2017, kasusnya pun sempat jadi polemik karena sudah setahun belum ada eksekusi penahanan untuknya. Padahal, menurut Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.

SEMA itu menyatakan, 14 hari setelah putus salinan harusnya disampaikan. Setelah itu, Kejaksaaan mengeksekusi putusan MA tersebut. Tetapi mereka mengaku belum mendapatkan salinan putusan kasasi atas perkara Moses. Tanpa putusan itu, pihak Kejaksaan belum bisa melakukan eksekusi penahanan terhadap terdakwa.

Tim Pidana Khusus (Pidsus) dan Intelijen Kejari Makassar baru mengeksekusi terpidana Mustagfir Sabry di rumahnya di Jalan Daeng Tata Raya, pada Senin, 9 April 2018. Pada hari yang sama saat Kejaksaan menerima salinan putusan MA dimaksud.

Apakah Mustagfir langsung dihapus statusnya sebagai pejabat publik saat dia sudah menghuni sel penjara di Lapas Makassar? Ternyata tidak.

Sekretariat DPRD Makassar memastikan sekalipun Mustagfir tak bisa lagi hadir di kantor dan menjalankan fungsinya sebagai DPRD, ia tetap menerima gaji secara utuh.

Mengutip penjelasan Sekretaris DPRD Makassar, Adwi Awan Umar, masih melekatnya status Mustagfir sebagai anggota dewan, karena Sekretariat DPRD belum bisa memproses Penggantian Antar Waktu (PAW) atas nama Mustagfir.

Berdasarkan tatib DPRD, gaji yang merupakan fasilitas sebagai anggota dewan hanya dapat dihentikan melalui proses PAW. Sementara proses PAW belum bisa dilakukan karena Sekwan belum menerima salinan putusan MA sebagai dasar pengajuan PAW.

Mekanisme dalam PAW menyebutkan salinan putusan MA harus diterima Sekwan terlebih dahulu. Selanjutnya Sekwan dengan lampiran putusan tersebut akan bersurat ke parpol, meminta agar terpidana di-PAW dengan mengusulkan nama pengganti.

Bila usulan nama pengganti sudah disetujui dalam sidang paripurna, maka proses PAW baru dikatakan selesai. Dengan selesainya proses PAW, maka gaji, fasilitas, dan hak anggota dewan yang melekat padanya baru sah untuk dihapus.

Mencermati kasus Mustagfir ini, ada dua butir persoalan yang sangat absurd. Pertama soal lamanya salinan putusan kasasi MA sampai ke Kejaksaan maupun Sekretariat Dewan. Kedua, soal birokrasi dalam proses PAW.

Kedua butir tersebut dikemas dalam formalitas Standar Operasional dan Prosedur (SOP) administrasi yang kaku.

Pada era dunia tanpa batas dan komunikasi elektronik yang menghilangkan kendala waktu, Kejaksaan harus menunggu salinan putusan hampir dua tahun untuk bisa mengeksekusi terpidana. Sungguh keajaiban, kalau tidak mau disebut lelucon.

Putusan adalah data publik yang bisa diketahui oleh semua orang dengan mengunduh di situs MA. Pasal 5 ayat 1 UU ITE mengatur bahwa Informasi Eletkronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Ayat 2, menyebutkan: Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Sayangnya, data putusan di situs MA tersebut bukanlah salinan resmi. Meski putusan Moses sudah dilansir sejak 2017, baik Kejaksaan maupun Sekwan lebih terpaku pada SOP administrasi yang sudah berjalan selama ini. Akibatnya ada lubang yang bisa dimanfaatkan berbagai pihak, untuk mencari keuntungan.

Sungguh tidak masuk akal bila pun berkas putusan dikirim melalui pos dari Jakarta butuh waktu dua tahun untuk sampai ke Makassar. Bukan tidak mungkin keterlambatan salinan putus MA itu sampai di tangan yang berkepentingan memang disengaja, dalam birokrasi yang korup.

Reformasi peradilan yang tengah digaungkan oleh lembaga penegak hukum di Indonesia, semestinya tidak sekadar berkutat pada teknis penegakan hukum di ruang sidang semata. SOP administrasi di lembaga penegak hukum juga mesti direformasi, mengikuti perkembangan teknologi.

Di sisi yang sama Sekwan juga harus mereformasi SOP-nya. Negara sudah pasti dirugikan dengan prosedur PAW yang bertele-tele itu. Masyarakat pembayar pajak juga pasti tidak rela uang yang dipungut dari sebagian penghasilannya, ternyata untuk membayar gaji koruptor yang sudah diganjar hukuman tapi masih bisa berkeliaran.

Sudah saatnya kita mengenyahkan celah prosedur formalistik administrasi, yang membuka peluang kerugian negara secara resmi. Bagaimanapun, kerugian negara adalah bagian yang lekat dengan korupsi yang harus diperangi.

BACA JUGA