Hoaks dan skandal politik

Ilustrasi: Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Ratna Sarumpaet memberikan klarifikasi terkait pemberitaan penganiyaan terhadap dirinya di Kediaman Ratna Sarumpaet, Kawasan Bukit Duri, Jakarta, Rabu (3/10).
Ilustrasi: Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Ratna Sarumpaet memberikan klarifikasi terkait pemberitaan penganiyaan terhadap dirinya di Kediaman Ratna Sarumpaet, Kawasan Bukit Duri, Jakarta, Rabu (3/10). | Galih Pradipta /ANTARA FOTO

Akhirnya sudah jelaslah bagi publik, tidak ada kegentingan politik di negeri ini. Imajinasi tentang penganiayaan terhadap aktivis politik, yang sempat menguasai wacana publik secara intens selama Selasa 2 Oktober, lumer setelah Ratna Sarumpaet mengakui telah berbohong.

Pengakuan, yang disampaikan Ratna sehari setelah rumor tentang penganiayaan terhadap dirinya merongrong perhatian publik, itu bukan sekadar membuka dusta dirinya sendiri. Pengakuan itu juga memperlihatkan skandal politik yang berpengaruh buruk terhadap pendidikan politik.

Itu semua dimulai dari rumor yang berkembang lewat media sosial bahwa Ratna Sarumpaet mengalami penganiayaan. Rumor itu disertai dengan beredarnya foto yang disebut-sebut wajah Ratna Sarumpaet yang lebam dan babak belur. Rumor itu juga menyebutkan bahwa Ratna dalam keadaan ketakutan dan trauma.

Bisa ditebak sejak awal, rumor itu memiliki muatan yang lebih dari sekadar desas-desus tindak kriminal biasa. Bagaimanapun, Ratna adalah sosok figur publik di bidang politik, yang menempatkan dirinya sebagai oposisi pemerintah yang sangat aktif menyampaikan pandangan-pandangannya di berbagai forum dan kesempatan.

Dalam posisi itu, apapun yang terjadi dengan Ratna akan dengan sangat mudah digiring menjadi rumor politik. Dan itulah yang kemudian terjadi.

Rumor tentang penganiayaan Ratna mengalami amplifikasi setelah sejumlah politisi memberikan pernyataan baik lewat akun media sosialnya maupun kepada jurnalis bahwa mereka mendapat konfirmasi ihwal penganiayaan itu langsung dari Ratna sendiri.

Sayangnya amplifikasi rumor itu tidak diarahkan untuk mengklarifikasi kejadian: benarkah peristiwa itu terjadi? Amplifikasi justru mengarah kepada penguatan persepsi bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap aktivis politik.

Wacana yang dikembangkan bukanlah untuk mengklarifikasi kejadian. Penganiayaan tidak lagi menjadi persoalan yang harus diungkap kebenarannya, melainkan menjadi peristiwa yang dianggap sudah terjadi dan perlu penanganan lanjutan, baik secara hukum maupun politik.

Narasi yang menguat, lewat pernyataan-pernyataan sejumlah politisi pada 2 Oktober, adalah bahwa telah terjadi upaya untuk membungkam aktivis politik.

Ratna dibiarkan berdiam diri di tengah memanasnya isu penganiayaan dirinya yang dikaitkan dengan aktivitas politiknya. Bagi publik, sangatlah mengherankan jika aktivis yang teraniaya sama sekali tidak memberikan pernyataan apapun perihal kejahatan yang menimpa dirinya –bahkan ketika ia memiliki kesempatan untuk berbicara kepada publik.

Dalam narasi yang diaku sebagai berasal dari Ratna, disebutkan bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh 3 orang itu terjadi di sekitar Bandara Husein Sastranegara, Bandung, dan –usai dianiaya- Ratna sempat mendatangi rumah sakit di daerah Cimahi. Narasi itu diragukan oleh sejumlah pihak.

Dansatpom AU Mayor Made Oka mengatakan, "Tidak ada info terkait penganiayaan itu di seputaran bandara. Surah dicek ke anggota Satpom. Tidak ada kejadian itu."

Dari hasil mengecek delapan rumah sakit di Cimahi, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Umar Fana mengatakan, “Tidak terdapat pasien atas nama Ratna Sarumpaet yang dilakukan rawat inap ataupun perawatan di IGD hingga saat ini.”

Namun keterangan itu tidak menyurutkan upaya untuk mengamplifikasi persepsi tentang penganiayaan terhadap aktivis politik. Puncaknya ditandai dengan konferensi pers tokoh-tokoh politik nasional yang memperkokoh persepsi tentang penganiayaan yang disebut sebagai “pelanggaran HAM yang sangat sangat mendasar”.

Antiklimaks terjadi keesokan harinya, tanggal 3 Oktober, ketika berdasarkan hasil penyelidikannya pihak kepolisian menyatakan dengan tegas bahwa rumor tentang penganiayaan yang menimpa Ratna adalah hoaks.

Pada hari yang sama Ratna pun mengaku bahwa ia telah berbohong perihal penganiayaan itu. Sambil menyatakan permintaan maafnya, Ratna mengaku, “Kali ini saya pencipta hoaks terbaik, ternyata. Menghebohkan semua negeri.”

Pengakuan itu mempertegas bahwa produksi hoaks dengan sengaja itu memang sungguh ada. Baru kali ini pembuat hoaks terungkap –lewat pengakuannya sendiri. Selama ini pihak kepolisian hanya memproses secara hukum para penyebar hoaks saja.

Pengakuan Ratna atas hoaks yang dibikinnya itu mempertegas gambaran kepada publik bahwa memang ada politisi yang cenderung ‘menggoreng isu’ ketimbang mendudukkan persoalan demi kepentingan publik. Kegegabahan tokoh-tokoh politik nasional dalam merespons rumor kali ini adalah skandal politik yang patut disesalkan.

Seharusnya tokoh-tokoh politik nasional bisa lebih bijak dan cermat dalam meresponsnya karena akan sangat berpengaruh di tengah masyarakat. Kegegabahan itu menjadi contoh buruk bagi publik. Padahal di tahun politik ini warga negara –terutama para pemilih- tentu mengharapkan pendidikan politik yang baik dari para tokoh politik nasional yang dipercayainya dan dijadikan panutannya.

Terungkapnya kasus hoaks kali ini menunjukkan bahwa persoalan literasi ternyata bukan cuma problem kelompok awam, melainkan juga merupakan problem di lapisan elite politik. Semua pihak harus sungguh-sungguh mengembangkan literasi agar terhindar dari skandal-skandal di masa depan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR