Jadikan kredit pendidikan sebagai jembatan, bukan jebakan

Ilustrasi: Kredit pendidikan harus tepat menyasar peningkatan kualitas SDM
Ilustrasi: Kredit pendidikan harus tepat menyasar peningkatan kualitas SDM | Salni Setiadi /Beritagar.id

Fokus perhatian pemerintahan Presiden Joko Widodo akan berubah tahun depan. Jika selama ini pemerintah lebih berfokus kepada pembangunan infrastruktur maka tahun 2019, menurut Presiden Joko Widodo, pemerintahannya akan berfokus kepada sumber daya manusia (SDM).

Meski masih setahun lagi menuju 2019, sejak awal tahun ini pemerintah tampak ingin menunjukkan keseriusannya untuk memberikan fokus kepada isu SDM. Itu pula yang terlihat dalam pertemuannya dengan pimpinan bank umum Kamis (15/3/2018) lalu. Dalam acara itu Presiden memberi tantangan kepada para pemimpin bank.

"Saya ingin memberi PR (pekerjaan rumah) kepada bapak ibu sekalian. Dengan yang namanya student loan atau kredit pendidikan," katanya.

Kredit pendidikan, menurut Presiden, dapat mendorong perilaku kredit konsumtif menjadi lebih produktif. Tentu saja, itu disamping memberi nilai tambah kepada intelektualitas, yang menjadi salah satu visi di bidang pendidikan.

Keinginan pemerintah untuk mendorong kredit pendidikan itu juga terlihat dalam rapat terbatas Presiden bersama Wakil Presiden dan sejumlah menteri pada hari yang sama.

"Ini dalam rangka investasi di bidang SDM (sumber daya manusia) Indonesia," kata Presiden dalam pengantar rapat tersebut.

Terkait gagasan itu, Presiden merujuk kredit sejenis yang telah diterapkan di Amerika Serikat. Di negara itu, nilai kredit pendidikan mencapai USD1,3 triliun. Sementara nilai pinjaman melalui kartu kredit sekitar USD800 miliar.

Gagasan kredit pendidikan, menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Erwin Rijanto, bisa diwujudkan namun risiko-risiko yang mungkin muncul harus diperhitungkan. BI akan bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pengkajian kredit pendidikan itu.

Kredit pendidikan itu sendiri, menurut Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, tidak memerlukan payung hukum atau peraturan tersendiri karena bisa diserahkan kepada masing-masing perusahaan. Meski begitu, OJK akan melakukan pembicaraan terlebih dahulu dengan industri perbankan. Perihal proses penilaian, mitigasi risiko, dan segi permintaan.

Sebetulnya pernah ada bank yang memberikan kredit pendidikan kepada mahasiswa. Namun produk perbankan itu tidak berlanjut.

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Muhammad Nasir, adalah salah seorang yang pernah memanfaatkan kredit pendidikan ketika ia masih kuliah, untuk memenuhi biaya pendidikannya di tingkat akhir.

Kredit pendidikan seperti yang pernah digunakan Nasir pada tahun 80-an dapat dilunasi setelah bekerja selama dua atau tiga tahun. Namun, menurut Nasir, program kredit pendidikan itu terhenti karena banyak mahasiswa tidak membayar pinjaman. Padahal jika tidak membayar pinjaman kredit itu, ijazah akan ditahan.

Penahanan Ijazah tampaknya tidak membuat para mahasiswa yang meminjam kredit pendidikan melunasi pinjamannya. Mereka, menurut Nasir, menggunakan fotokopi ijazah yang sudah dilegalisir untuk mendapatkan pekerjaan.

Kegagalan para mahasiswa untuk melunasi pinjaman kredit pendidikannya seperti itu adalah salah satu risiko yang perlu dicermati jika hendak mendorong kredit pendidikan tersebut.

Jika Presiden merujuk ke Amerika Serikat untuk melihat nilai kredit pendidikan yang melampaui pinjaman kartu kredit, maka sebaiknya juga kita melihat krisis student loan yang sekarang terjadi di negara itu.

Legislasi terkait pinjaman berbunga rendah bagi mahasiswa di Amerika Serikat dipicu oleh peluncuran Sputnik, satelit pertama yang bisa mengelilingi bumi buatan Rusia.

Peluncuran satelit itu mengejutkan Amerika Serikat, sekaligus membuatnya khawatir kalah bersaing dengan Rusia jika tidak memiliki ilmuwan dan insinyur yang memadai untuk mempertahankan diri sebagai bangsa yang mampu bersaing.

Dari situlah berkembang berbagai legislasi, policy dan program hingga student loan seperti yang sekarang dikenal, agar bangsa itu mempunyai SDM berkapasitas memadai untuk bersaing.

Kekhawatiran atas munculnya krisis disebabkan karena nilai student loan yang besar tadi dibayang-bayangi oleh kemungkinan gagal bayar.

Pada saat yang sama, mereka yang mencoba tetap membayar pinjamannya, tidak sedikit hidup dalam kondisi kekurangan karena pendapatan mereka yang kecil harus digerogoti oleh kewajiban untuk melunasi pinjaman tersebut.

Gagasan kredit pendidikan tentu sangatlah menarik. Kredit itu bisa membuka akses yang lebih baik kepada mereka yang kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang--bukan saja layak--memadai untuk bersaing.

Namun pemerintah, di satu sisi, seharusnya sangat cermat dalam menyusun rencana program tersebut dengan mempertimbangkan dan mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin muncul dari sisi perbankan--yang bisa berdampak kepada situasi keuangan nasional.

Di sisi lain, program itu harus tepat sasaran: meningkatkan kualitas SDM. Oleh karenanya pembenahan pendidikan juga tak bisa ditunda. Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja harus tersedia. Dengan begitu lulusan pendidikan kita mampu terserap di dunia kerja. Jika tidak, kredit pendidikan mustahil dilunasi oleh para penganggur.

Skema pelunasan kredit pun seharusnya mempertimbangkan tingkat kesejahteraan peminjamnya. Pengalaman Amerika, ketika banyak orang menghabiskan hidupnya dengan langkah berat untuk melunasi student loan, harus dihindarkan di negeri ini.

Kredit pendidikan seharusnya menjadi jembatan bagi warga negeri ini untuk mendapatkan pendidikan yang membuatnya mampu bersaing. Jangan sampai kredit itu menjadi jebakan ke arah krisis.

BACA JUGA