Jalan keluar untuk guru honorer

Ilustrasi: Menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Ilustrasi: Menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). | Salni Setyadi /Beritagar.id

Rapat kabinet terbatas di Istana Merdeka berlangsung lebih dari dua jam, Jumat (21/9/2018) pekan lalu. Yang dibahas satu hal: menemukan jalan keluar untuk tenaga honorer di pemerintahan.

Keputusannya: Akan diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) menyangkut kepastian masa depan tenaga honorer di pemerintahan yang lebih menyeluruh. Tenaga honorer K-II yang tidak bisa ikut seleksi bisa menjadi Pegawai Pemerintah lewat Perjanjian Kerja (PPPK) dengan jangka waktu sampai usia pensiun.

Keputusan tersebut jelas melegakan, mengingat persoalan nasib tenaga honorer di pemerintahan sudah sangat akut. Akumulasi kesalahan dalam rekrutmen yang sudah berlangsung puluhan tahun, membuat nasib mereka tidak menentu.

Mereka ada yang sudah belasan tahun bekerja mengabdi pada negara dan bangsa, dengan honorarium yang sangat kecil, jauh di bawah Upah Minimum Regional (UMR). Bahkan di beberapa daerah ada yang menerima honor Rp150 ribu sebulan.

Selama ini pemerintah selalu dihadapkan pada dilema dalam menyelesaikan persoalan tenaga honorer.

Di satu sisi pemerintah dinilai tidak fair, bila tidak mengangkat mereka menjadi PNS, padahal mereka sudah bekerja puluhan bahkan belasan tahun. Di sisi yang lain, pemerintah tahu persis kualitas dan kompetensi pegawai honorer tersebut, banyak yang tidak memenuhi standar.

Keputusan itu melengkapi keputusan yang sudah ada sebelumnya yaitu memberi kesempatan tenaga honorer untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Namun kesempatan tenaga honorer untuk mengikuti seleksi CPNS, hanya berlaku untuk pegawai yang usianya di bawah 35 tahun.

Batasan usia itu seperti menutup kesempatan pegawai honorer kategori 2 (K2), untuk menjadi PNS. Maklum honorer K2 umumnya umurnya sudah di atas 35 tahun. Untuk diketahui, pegawai honorer K2 adalah mereka yang diangkat per 1 Januari 2005 dan tidak mendapat upah dari APBD/APBN.

Nasib tenaga honorer di atas 35 tahun itulah yang segera menemukan jalan keluar. Terhadap mereka, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin menyebutkan, akan ada PP yang mengatur pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Bagaimana detail beleid tersebut? Harus bersabar, sebab PP masih diolah di Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan harus menghitung betul belanja fiskal dan kemampuan keuangan negara untuk membiayai proses penerimaan PPPK ini. Jangan sampai terjadi APBN isinya hanya untuk belanja PNS saja.

Itulah sebabnya hingga saat ini masih belum ditentukan berapa besar formasi untuk PPPK ini. Meski demikian PP diharapkan bisa rampung tahun ini, sehingga usai seleksi CPNS --yang saat ini tengah berlangsung-- pegawai honorer yang tidak lolos CPNS bisa ikut seleksi PPPK.

Secara garis besar aturan tentang PPPK memberikan kontrak kerja dari 1 tahun sampai batas usia pensiun untuk jabatan yang dipekerjakan. Misal usia pensiun guru adalah 65 tahun, maka kontrak bisa diperpanjang setiap tahun sampai yang bersangkutan memasuki waktu pensiun.

Memang ada perbedaan dengan PNS reguler, utamanya menyangkut pensiun. PPPK tidak mendapatkan pensiun bulanan seperti halnya PNS. Namun gajinya bisa dipastikan sesuai atau di atas UMR. Dengan begitu diharapkan mereka bisa mempersiapkan tabungan pensiun secara mandiri.

Problem pegawai honorer pemerintahan adalah problem klasik yang tidak pernah bisa diselesaikan oleh pemerintah dari waktu ke waktu, sekalipun pemerintah sudah berusaha menyelesaikannya.

Dari tahun 2005 hingga 2014, pemerintah telah mengangkat tenaga honorer sebanyak 1.070.092 orang. Jumlah ini berawal dari pendataan tenaga honorer sebanyak 920.702 orang, dan dilakukan pengangkatan sebanyak 860.220 orang tenaga honorer K-1 tanpa tes. Pada 2013, dilakukan tes untuk tenaga honorer K2 sebanyak 209.872 orang.

Bila dibandingkan dengan pengangkatan PNS dari pelamar umum-–yang melalui seleksi melalui tes-- jumlahnya sebanyak 775.884 orang. Rekrutmen tenaga honorer yang diangkat sejak tahun 2005-2014 jauh lebih besar.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, adalah lembaga yang paling banyak menaungi tenaga honorer. Menurut Mendikbud Muhadjir Effendy, jumlah tenaga guru honorer K2 saat ini mencapai 1,53 juta orang, dari jumlah guru keseluruhan sebanyak 3,2 juta orang.

Itulah sebabnya, selama ini Kemendikbud paling sering direpotkan oleh para tenaga honorer. Ketika para guru honorer melakukan aksi unjuk rasa saja, proses belajar siswa sudah terganggu. Apalagi akhir-akhir ini mereka tak cuma demo, tapi mogok mengajar sampai sepekan.

Kerepotan yang lain adalah standar kompetensi guru, karena memang banyak guru honorer, yang direkrut tanpa tes standar kompetensi. Mereka menjadi guru karena ada kebutuhan mendesak.

Artinya bagi Kemendikbud, kebijakan PPPK sebenarnya baru menyelesaikan soal status kepegawaian guru saja. Tapi persoalan mendasar yaitu kompetensi guru tetap menjadi pe-er yang tidak ringan.

Cetak biru tentang standar kompetensi guru harus dibuat segera. Kualitas pendidikan tentu tidak ditentukan oleh status PNS guru, tapi pada kompetensi yang melekat pada semua lapis jenjang pendidikan.

Yang juga patut digarisbawahi, ke depan semua lembaga pemerintah sudah seharusnya tidak lagi melakukan rekrutmen pegawai honorer. Jadikan rekrutmen melalui mekanisme tes secara transparan menjadi satu-satunya pintu gerbang menjadi PNS.

Dengan mekanisme tes, bukan saja menghindari problem tenaga honorer terulang kembali, tapi juga standar kompetensi PNS bisa terukur dari awal.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR