Jangan cuci tangan ketika pendukung bermasalah

Ilustrasi: Politisi jangan cuci tangan atas persoalan yang muncul akibat kontestasi di akar rumput
Ilustrasi: Politisi jangan cuci tangan atas persoalan yang muncul akibat kontestasi di akar rumput | Salni Setiadi /Beritagar.id

Masa kampanye Pemilu 2019 akan segera usai. Tak sampai 50 hari lagi. Kontestasi antar pendukung semakin sengit dan mengarah kepada pelanggaran hukum--selain merenggangkan kebersamaan.

Seringkali, ketika kontestasi itu berujung menjadi persoalan serius, para pendukung itu seolah tidak diakui oleh pihak yang mewakili kubu peserta kompetisi Pemilu 2019 ini.

Menurut jadwal resmi Komisi Pemilihan Umum, masa kampanye yang sudah dimulai pada 23 September itu akan berakhir pada 13 April nanti. Di tengah waktu kampanye yang tinggal sedikit itu, pemilu serentak pada 2019 ini lebih didominasi berbagai peristiwa terkait pemilihan presiden (pilpres) saja.

Padahal, secara bersamaan, Pemilu 2019 adalah juga pemilihan anggota DPD, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (pileg).

Dengan hampir 8.000-an caleg yang bertarung secara langsung memperebutkan kursi di lembaga legislatif, pileg bisa jadi tidak terlalu mampu menarik perhatian pemilih. Karena hanya ada dua pasangan calon presiden dan wakilnya, kontestasi di pilpres rupanya lebih menarik perhatian publik.

Apalagi jadwal kampanye dalam bentuk rapat umum baru akan dimulai 24 Maret nanti. Para caleg sampai saat ini lebih sering melakukan kampanye dengan langsung mendatangi konstituennya dalam pertemuan tertutup. Hal itu juga membuat pileg tampak tak seriuh pilpres.

Tak ada kontestasi yang riuh dan ketat antar-pendukung caleg. Bahkan kontestasi antar pendukung partai politik (parpol) pun tidaklah terlalu terlihat.

Berbeda dengan kontestasi antar-pendukung pasangan capres dan wakilnya yang berlangsung sangat ketat. Pingpong pernyataan antar-anggota tim resmi kampanye masing-masing kandidat capres menghiasi media pers maupun media sosial.

Kontestasi antar-pendukung capres di tingkat akar rumput-–termasuk oleh mereka yang bukan tim resmi pemenangan capres--justru lebih sengit dan mengkhawatirkan karena mengarah kepada pelanggaran sejumlah aturan.

Kampanye yang dilakukan oleh 3 perempuan relawan PEPES (Partai Emak-emak Pendukung Prabowo-Sandiaga) di Karawang, yang videonya beredar luas pekan ini, adalah contoh betapa kontestasi di level akar rumput sudah sangat mengkhawatirkan.

Dalam video yang beredar itu, sang relawan mengajak warga lain untuk tidak memilih pasangan capres Jokowi-Amin karena tak akan ada lagi azan berkumandang, tak akan ada perempuan berkerudung, dan perkawinan pasangan sejenis akan dilegalkan.

Tidak berlebihan jika pernyataan itu dipandang sebagai hasutan yang tak punya dasar, yang berbahaya karena bisa memicu permusuhan dan konflik di tengah masyarakat.

Contoh lain untuk menunjukkan betapa ketatnya kontestasi pendukung capres di tingkat akar rumput adalah keterlibatan kepala desa yang mengajak untuk memilih pasangan capres Jokowi-Amin, yang videonya beredar luas pada pekan ini juga.

Padahal ada ketentuan bahwa kepala desa dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu.

Tentu masih banyak contoh lain yang memperlihatkan betapa kegiatan-kegiatan para pendukung masing-masing kandidat berisiko sosial tinggi-–selain melanggar hukum.

Tindakan-tindakan itu tidak selalu merupakan bentuk pelanggaran aturan kampanye atau berkaitan dengan pidana pemilu. Sebagian dari itu, bisa jadi memang terkait ketentuan dalan UU Pemilu; sebagian lainnya, bisa jadi tidak.

Dalam UU Pemilu ada sejumlah larangan dan pidana. Namun, dalam undang-undang tersebut, tidak semua pelanggaran ditentukan pidananya. Misal, UU Pemilu menuntut aparatur sipil negara (ASN), tentara, dan polisi untuk netral namun tidak ada ketentuan pidana terkait hal itu. Pidana pemilu dikenakan kepada ASN, tentara dan polisi apabila mereka menjadi tim dan pelaksana kampanye.

Namun, dalam UU Pemilu, yang dimaksud dengan kampanye adalah kampanye yang dilakukan oleh tim resmi pemenangan kandidat. Apabila kegiatan kampanye itu dilakukan oleh mereka yang bukan tim resmi, maka ketentuan yang ada dalam UU Pemilu tidak bisa diterapkan.

Menjadi jelas mengapa ketiga relawan PEPES itu dijerat dengan UU ITE dan hukum pidana, ketika ketiganya tidak diakui sebagai bagian dari tim resmi kampanye.

Harus diakui, memang ada kecenderungan tim resmi pemenangan "cuci tangan" untuk sejumlah kasus dengan menyatakan bahwa pelakunya bukan bagian dari tim resmi dan di luar arahan pihaknya.

Pada saat yang sama, juga harus diakui, kubu masing-masing kandidat seolah melakukan pembiaran terhadap pendukungnya yang melakukan tindakan berisiko secara hukum maupun sosial dalam praktik kontestasi.

Tindakan cuci tangan itu sungguh disayangkan. Barangkali benar bahwa tim pemenangan kandidat punya keterbatasan dalam mengendalikan pendukungnya di tingkat akar rumput. Namun, bersikap lepas tangan atas kecenderungan yang terjadi di akar rumput juga tak bisa diterima.

Sebetulnya masing-masing kubu punya kepentingan untuk mengelola pendukungnya agar terhindar dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Pertama-tama, jelas, itu akan mempengaruhi citra baik sang kandidat.

Selebihnya, hal itu juga merupakan tanggungjawab moral untuk memperlakukan pemilu sebagai sebuah ajang pesta demokrasi. Semua pihak harus bertanggungjawab untuk menghindarkan upaya yang menjadikan pemilu sebagai sebuah peperangan antar-tetangga hanya karena berbeda pilihan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR