Jangan ingkari reformasi peradilan

Keberadaan hakim agung nonkarier adalah bagian cita-cita reformasi
Keberadaan hakim agung nonkarier adalah bagian cita-cita reformasi | Aulianshah /Beritagar.id

Mahkamah Konstitusi, hari-hari ini tengah menyidangkan uji materi, UU No. 3/2009 tentang Mahkamah Agung. Pemohonnya adalah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Binsar Gultom, dan hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, Lilik Mulyadi.

Keduanya mempersoalkan aturan yang membolehkan hakim nonkarier bisa menjadi hakim agung tersebut, tidak tepat lantaran tolok ukurnya tidak jelas dan diskriminatif. Pasal 7 huruf (a) angka 4 dan angka 6 UU MA mengatur syarat hakim karier menjadi hakim agung.

Di situ dipersyaratkan, antara lain usia minimum hakim adalah 45 tahun dengan pengalaman menjadi hakim selama 20 tahun, termasuk pengalaman menjadi hakim tinggi minimal 3 tahun.

Sementara, syarat hakim nonkarier pada Pasal 7 huruf (b), dianggap, jauh lebih gampang dibanding hakim karier. Di sini hanya menyatakan berpengalaman di bidang hukum selama 20 tahun tanpa dirinci secara tegas keahlian hukum di bidang hukum tertentu.

Bila hanya dilihat secara tekstual, memang bisa dikesankan, persyaratan hakim agung nonkarier lebih ringan dari hakim karier. Namun harus dilihat lebih mendalam latarbelakang munculnya hakim nonkarier di pucuk lembaga peradilan ini.

UU MA, sesungguhnya adalah salah satu produk reformasi, yang diharapkan bisa mewujudkan peradilan yang berwibawa. Reformasi muncul salah satunya karena buruknya peradilan di negeri ini. Hukum tidak bisa dijadikan panglima dalam kehidupan bernegara. Peradilan bisa diperdagangkan, bahkan juga jadi alat politik.

Konsultan dan ahli hukum Gary Goodpaster, dalam bukunya Law Reform in Developing and Transitional State, meyakini, "Sistem hukum Indonesia tidak bisa dipercaya, tidak bisa menghasilkan keputusan jujur. Sebaliknya, malah bisa dipercaya untuk melindungi tindakan korup."

Gary adalah profesor hukum di Universitas Iowa. Ia cukup intensif mencermati hukum di Indonesia. Beberapa buku tentang Indonesia ditulisnya, seperti: Mencari Paradigma Baru, bersama Hamid Basyaib; Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi Di Indonesia; Juga Indonesian Regulatory Review Manual.

Ringkasnya, ketika reformasi, muncul kesadaran kolektif, baik dari kalangan cerdik pandai, DPR maupun pemerintah, untuk melakukan koreksi terhadap buruknya kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Karenanya perombakan hukum dan peradilan bukan sekadar keinginan, tapi menjadi sebuah keharusan. Salah satunya adalah memasukkan ahli-ahli hukum yang berintegritas ke dalam lembaga peradilan. Caranya antara lain melalui jalur hakim agung nonkarier.

Kehadiran hakim agung nonkarier di MA selama ini bisa menjadi oase dalam praktik peradilan yang sangat terpuruk. Hakim Agung Artidjo Alkostar misalnya, masyarakat mengenalnya sebagai hakim yang sangat keras menindak koruptor dan bandar narkoba.

Puluhan pelaku tindak pidana korupsi dilipatgandakan hukuman dan dendanya. Mantan pengacara publik ini bahkan tak segan menghukum mati koruptor, bila saja UU Tindak Pidana Korupsi memberi peluang ancaman hukuman mati pada tindak pidana korupsi. Vonis hukum mati untuk bandar narkoba, bukan sekali dua dijatuhkannya.

Ada pula Gayus Lumbuun, Guru Besar Hukum Administrasi Negara ini menjadi figur yang secara terang-terangan berani melakukan otokritik terhadap buruknya institusi peradilan.

Harus diakui, sesungguhnya saat ini hakim agung nonkarier masih sangat diperlukan. Sesuai UU, MA bisa memiliki 60 hakim agung. Saat ini baru ada 47 hakim agung. Jumlah hakim agung nonkarier tidak ada setengahnya.

Penambahan hakim agung nonkarier sekelas Artidjo dan Gayus justru menjadi harapan publik. Apalagi, saat ini kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan bisa dibilang berada pada titik nadir. Korupsi dan mafia peradilan berurutan diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Yudisial (KY) mencatat, sejak Januari hingga Mei 2016, terdapat 11 aparat pengadilan yang terdiri dari 3 pejabat pengadilan dan 8 hakim yang terjerat kasus suap dan korupsi.

Laporan World Justice Project Rule of Law 2015, memosisikan Indonesia di peringkat ke-52 dari 102 negara.

Dari berbagai fakta persidangan tidak tertutup kemungkinan, praktik perdagangan putusan hakim, bermuara ke hakim dan petinggi lembaga peradilan. Ini membuktikan reformasi peradilan belum membuahkan hasil.

Kita tentu berharap MK akan bijak menyelesaikan uji materi UU MA ini. Masyarakat rindu dengan lembaga peradilan yang berwibawa, hakim yang bersih dari korupsi, dan hukum yang benar-benar bisa menjadi panglima kehidupan bernegara.

Juga hukum yang memberikan kepastian, bahwa penyelenggara negara tidak akan bisa mengkhianati tujuan negara untuk menyejahterakan rakyatnya.

Kalangan hakim yang menjadi ujung tombak peradilan di Indonesia semestinya berani membuka diri, memberi kesempatan kepada hakim nonkarier yang berintegritas untuk ikut mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Bukan sebaliknya menyoal eksistensi hakim nonkarier.

Uji materi, meski diajukan oleh pribadi hakim karier, memberi kesan adanya keinginan status quo, dalam dunia peradilan. Keinginan itu tentu saja bertentangan dengan keinginan publik dan cita-cita reformasi.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR