PENINDAKAN KORUPSI

Jangan jadikan jaksa 'centeng' proyek pemerintah

Ilustrasi: Jaksa bukan centeng proyek pemerintah.
Ilustrasi: Jaksa bukan centeng proyek pemerintah. | Salni Setyadi /Beritagar.id

Penangkapan dua orang jaksa dalam penindakan korupsi oleh KPK di Yogyakarta dan Surakarta, tidak hanya menjadi peringatan bahwa kejaksaan belum bersih. Lebih dari itu, ada persoalan serius dalam program Kejaksaan Agung untuk melakukan pencegahan korupsi terhadap proyek-proyek pemerintah.

Eka Safitra, jaksa dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang kini sudah jadi tersangka, adalah anggota TP4D (Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah). Padahal TP4D punya tugas sangat mulia yaitu mencegah terjadinya korupsi atas proyek-proyek pemerintah.

KPK menduga, Safitra bertindak sebagai orang yang berperan memenangkan proyek senilai Rp8,3 miliar, untuk PT Manira Arta Mandiri. Atas jasa tersebut, Safitra mendapatkan komitmen fee sebesar 5 persen dari nilai proyek.

Karenanya tidak salah bila Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X mengomentari kasus ini sebagai dagelan. Orang yang seharusnya mengawasi dan mencegah korupsi, malah jadi pelaku korupsi. Dengan kata lain, pagar makan tanaman. Atau semacam jeruk makan jeruk.

TP4D sesungguhnya adalah respons dari Jaksa Agung terhadap persoalan terseok-seoknya pembangunan di awal pemerintahan Joko Widodo. Ketika itu penyerapan anggaran baik di pusat maupun daerah sangat rendah.

Pelaksana anggaran, seolah koor, menyatakan penyebab rendahnya penyerapan adalah takut dibui bila membelanjakan anggarannya. Memang saat itu terjadi berbagai kasus dugaan korupsi yang menyeret kepala daerah. Asosiasi kepala daerah bahkan sempat menyebut adanya kriminalisasi terhadap kebijakan oleh penegak hukum.

Berbagai hal sudah dicoba untuk merangsang agar penyerapan anggaran meningkat. Reward dijanjikan oleh Kementerian Dalam Negeri, bila penyerapan bisa mencapai 80 persen. Sebaliknya punishment bila kurang dari itu, yaitu pemotongan dana alokasi khusus (DAK).

Menko Polhukam saat itu, Luhut Pandjaitan, bahkan pasang badan: Laporkan ke Kemenko Polhukam bila ada kriminalisasi kebijakan, begitu kata Luhut ketika itu. Namun hasilnya nihil.

Meningkatkan penyerapan anggaran

Data dari Kementerian Keuangan menyebutkan, sampai 31 Agustus 2015, dari total dana transfer daerah sebesar Rp664,4 triliun sudah direalisasikan 65,26% atau Rp433,7 triliun. Dari realisasi tersebut, DAK yang sebesar Rp29,24 triliun baru terserap Rp3,16 triliun atau hanya 5,37%.

Di kementerian, hal serupa terjadi. Sepanjang semester pertama 2015, Kementerian Desa hanya mampu menyerap 3,7 persen anggaran, Kementerian ESDM (9,0 persen), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (9,2 persen), Kementerian Dalam Negeri (10,4 persen), serta Kementerian Perhubungan (10,7 persen).

Jaksa Agung M. Prasetyo berinisiatif memecahkan persoalan tersebut. Salah satu telaah yang dilakukan timnya menemukan faktor hukumlah menjadi kendala utama rendahnya penyerapan anggaran.

Melalui keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 01 Oktober 2015, dibentuklah TP4 di tingkat pusat (Kejaksaan Agung) dan TP4D di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Sedang dasar pembentukannya adalah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Tim ini bidang tugasnya sangat luas. Dari mengawal, mengamankan, memberikan penerangan hukum di lingkungan Instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak lain terkait materi tentang perencanaan, pelelangan, pelaksanaan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara, hingga pendampingan hukum, dan pencegahan korupsi.

Reaksi atas kehadiran TP4 ini beragam. Di tingkat pusat, baik kementerian, lembaga maupun BUMN, seperti senyap, tak ada polemik. Bahkan seperti disanjung, TP4 dianggap pahlawan yang bakal bisa mengawal inpres No 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Ekspektasinya, pada 2016 TP4 akan bisa mengawasi dan mengamankan proyek pembangunan hingga pelosok nusantara dengan total anggaran hingga Rp81,9 Triliun.

Namun sebenarnya kritik terhadap kehadiran TP4 ini mesti disampaikan. Ketika jaksa masuk dalam operasional proyek pemerintah, mulai perencanaan, pelaksanaan, bahkan evaluasi proyek seperti yang tertulis Keputusan Jaksa Agung, sesungguhnya sudah keluar dari tugas pokok dan fungsi jaksa.

Kritik yang lain soal pendanaan. Dalam Keputusan Jaksa Agung, operasional TP4 didanai dari anggaran kejaksaan. Seberapa besar anggaran kejaksaan dialokasikan ke tim ini? Sementara Kejaksaan Agung selalu mengeluh, anggaran APBN untuk Kejaksaan Agung selalu jauh dari ideal.

Contohnya APBN 2019. Kejaksaan mendapat anggaran Rp6,6 triliun, padahal idealnya adalah Rp10 triliun. Itulah sebabnya kejaksaan hanya menganggarkan biaya setiap penanganan perkara pidana Rp3juta.

Wajar bila publik mempertanyakan benarkah operasional anggota TP4 dan TP4D dibiayai secara mandiri oleh kejaksaan? Siapa yang bisa mengawasi hal ini? Kejaksaan pun tidak pernah melaporkan kinerja TP4 dan TP4D, setelah 4 tahun dibentuk.

Jaksa bukan centeng proyek

Bukan rahasia, kejaksaan di daerah meminta dana operasional TP4D dibebankan pada APBD. Sekadar contoh, pada APBD 2019, Kejaksaan Negeri Palalawan, Riau, mengajukan dana hibah untuk TP4D. Namun permintaan itu kemudian dicoret.

Sementara di Kota Pariaman, Sumatra Barat, APBD memikul biaya untuk honor anggota TP4D. Besarnya honor variatif. Untuk pengarah Rp2,5 juta sebulan, dan anggota Rp1,05 juta.

Nah penggunaan dana APBD untuk honor TP4D sendiri bukankah itu penyimpangan dalam penggunaan keuangan negara, yang semestinya masuk dalam radar pengawasan jaksa?

Bila tidak ada kepastian pendanaan mandiri oleh kejaksaan, maka bisa dipertanyakan independensi TP4D. Akankah TP4D objektif dalam mengawal sebuah proyek, sementara ia menerima upah atas proyek tersebut?

Kejaksaan Agung harus lebih transparan tentang dana operasional dan honor jaksa anggota TP4 dan TP4D. Tanpa transparansi, kehadiran TP4 dan TP4D dalam proyek-proyek pemerintah, bukan saja akan menambah biaya, tapi juga berpotensi menjadi lahan korupsi baru.

Kabar terakhir Kejaksaan Agung tetap akan melanjutkan program TP4 dan TP4D, karena menganggap kasus Eka Safitra hanyalah oknum. Namun sebaiknya, sebelum dilanjutkan, harus ada kajian ulang, benarkah TP4 dan TP4D, bisa mengakselerasi pembangunan dan mencegah tidak korupsi? Apakah modus seperti yang dilakukan jaksa Safitra bisa dijamin tidak terjadi pada proyek yang lain?

Ada kekhawatiran, kehadiran TP4 dan TP4D memang mengamankan proyek pembangunan pemerintah, namun dalam artian negatif. Artinya bila proyek pemerintah sudah ada spanduk bertuliskan “Proyek ini mendapat pengawasan dan pengawalan TP4D” maka proyek itu sudah aman dari tindakan hukum, karena sudah ada 'centengnya'.

Penangkapan jaksa anggota TP4D, semestinya bisa menjadi momentum untuk mengevaluasi keberadaan lembaga ini. Apakah tidak sebaiknya TP4D dibubarkan saja?

Kembalikan fungsi pencegahan korupsi kepada inspektorat di setiap lembaga. Kembalikan pula fungsi jaksa sebagai penuntut dan pengacara negara. Dan jangan jadikan jaksa sebagai 'centeng' proyek pemerintah.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR