Jangan rampas hak pejalan kaki

Ilustrasi: Merebut hak pejalan kaki
Ilustrasi: Merebut hak pejalan kaki | Salni Setiadi /Beritagar.id

Hak pejalan kaki masih saja terabaikan. Pejalan kaki masih diperlakukan sebagai kelompok pengguna jalan yang boleh disepelekan. Bahkan negara tidak tampak ambil peduli. Sampai kapan hal ini akan berlangsung?

Perlakuan istimewa terhadap pejalan kaki hanya ada di atas kertas saja. Praktiknya, keistimewaan itu susah terwujud. Pejalan kaki masih dianggap sebagai kelas remeh temeh di antara kelompok pengguna jalan lain. Pejalan kakilah yang harus menyesuaikan diri dengan pengguna jalan lain-–terutama terhadap pengendara—bukan sebaliknya.

Pejalan kaki bahkan dipaksa harus mengalah kepada mereka yang menggunakan jalan dan fasilitas pendukung untuk keperluan usahanya: berjualan, memarkir kendaraan secara sembarang untuk bongkar muat barang.

Ketika haknya diabaikan, jika saling tidak mau mengalah, pejalan kaki sering harus bersitegang dengan pengguna jalan lain. Percekcokan di jalan kadang tak terhindarkan.

Gesekan antara pejalan kaki yang mencoba mempertahankan haknya dengan pengguna jalan lain bahkan bisa lebih dari sekadar adu mulut. Peristiwa yang terjadi di kawasan Jatiwaringin, Jakarta TImur, Senin (6/8/2018) lalu adalah contoh nyatanya.

Alif, seorang pejalan kaki yang juga anggota Koalisi Pejalan Kaki, menegur pengendara ojek online yang berkendara di atas trotoar ketika membawa penumpang. Akibatnya, Gusti Rini--nama perempuan yang mengemudi ojek online itu--bersitegang dengan Alif. Tidak cukup adu mulut, Gusti Rini bahkan melakukan pemukulan terhadap Alif.

Video yang merekam peristiwa itu menyebar secara viral di media sosial. Publik memberikan tekanan sosial atas peristiwa itu. Di media sosial, pengemudi ojek online itu mencoba membela diri.

Namun, pembelaan itu tentu akan sia-sia dari sisi manapun. Karena sudah jelas bahwa trotoar adalah hak pejalan kaki. Akibat kejadian itu, pengendara ojek online itu diberhentikan oleh Grab-–perusahaan yang menjadi mitranya.

Di jalanan, pejalan kaki bukan saja sering berhadapan dengan pengendara yang pongah. Hak pejalan kaki juga bisa diabaikan oleh pemerintah-–yang seharusnya menjaminnya.

Contoh nyata dari kasus semacam itu bisa kita lihat di Jakarta. Beberapa kontainer untuk penjualan tiket Asian Games 2018 ditempatkan di sepanjang trotoar kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta.

Tentu pemerintah punya alasan menempatkan kontainer-kontainer itu di trotoar. Namun penempatan kontainer itu jelas menunjukkan bahwa pejalan kaki bukanlah pihak yang diperhitungkan oleh pengelola pemerintahan.

Pejalan kaki bukan saja dianggap remeh oleh pengendara yang pongah dan pemerintah yang abai. Para pejalan kaki, di sejumlah tempat, juga dikorbankan untuk kepentingan usaha yang serampangan.

Para pedagang kaki lima yang menduduki trotoar, celakanya, sudah dianggap lumrah; dan bahkan sering dibumbui dengan dalih pemihakan kepada kelompok pengusaha kecil informal, yang sebetulnya bisa diperdebatkan.

Bahkan, seperti terlihat di jalan sekitar Stasiun Tanah Abang, pejalan kaki harus mengalah kepada pengusaha serampangan yang memarkir dan melakukan bongkar muat barang di atas trotoar. Bukan saja menghalangi pejalan kaki, kegiatan itu bahkan bisa membahayakan mereka yang melintas.

Pemandangan-pemandangan seperti itu sungguh jauh berbeda dengan ketentuan dalam perundang-undangan. Hanya di atas kertas, pejalan kaki diperlakukan istimewa. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan memberikan sejumlah keistimewaan kepada para pejalan kaki.

Undang-undang itu, misal, mewajibkan setiap jalan dilengkapi dengan fasilitas pejalan kaki. Trotoar dan tempat penyeberangan adalah dua di antara sekian hal yang harus disediakan.

Banyak hal harus mengalah kepada kepentingan pejalan kaki. Pengendara kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki. Masih menurut undang-undang tersebut, manajemen dan rekayasa lalu lintas harus memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan para pejalan kaki.

Aturan dan ketentuan itu tinggallah pernyataan di atas kertas jika tidak ditegakkan. Penegakan aturan itu, tidak bisa diserahkan kepada pengguna jalan. Atas nama desakan kebutuhannya masing-masing, banyak pengguna jalan lebih memberlakukan hukum rimba di jalanan: barangsiapa kuat dan galak, maka dialah yang berkuasa. Miris.

Idealnya, aparat penegak hukumlah yang memastikan penegakan hukum itu. Namun banyaknya kasus-kasus pengabaian hak pejalan kaki menunjukkan aparat penegak hukum tidak hadir saat dibutuhkan.

Kita membutuhkan jalan keluar yang memadai dan bisa segera diterapkan untuk menjamin hak para pejalan kaki. Selain penambahan jumlah aparat penegak hukum, pemerintah pun patut melirik rekayasa infrastruktur yang bisa memaksa warga negara untuk mematuhi peraturan.

Pemenuhan hak pejalan kaki adalah salah satu etalase yang bisa memperlihatkan seberapa beradab dan berbudaya kita sebagai masyarakat.

BACA JUGA